Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Komodo dan Manusia Bali

2011-11-01T14:55:00.001+08:00

Oleh Mpu Jaya Prema Ananda

(Catatan: artikel ini dalam versi pendek – 3500 karakter—dimuat di Koran Tempo 30 Oktober 2011 dengan judul: Komodo. Versi panjang ini hanya untuk blog, silakan mengutip dengan menyebut sumbernya).

Mari dukung Pulau Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia kategori alam. Ambil telepon selular, ketik KOMODO, kirim ke 9818. Gampang sekali. Lagi pula biayanya sangat murah, hanya Rp 1 per SMS, malah belakangan disebut gratis. Jangan takut, ini bukan SMS jebakan yang akan menguras pulsa Anda. Komodo tak akan memakan pulsa.
Ingat kirim sebanyak-banyaknya. Saya sudah tak bisa menghitung, entah berapa puluh sms yang dikirim dari telepon selular saya. Yang mengirim cucu saya, usia enam tahun, yang senang melihat binatang Komodo. Kalau hanya kurang 30-an juta sms lagi untuk menjadikan Pulau Komodo salah satu dari tujuh keajaiban dunia, bukankah ini pekerjaan mahagampang di negeri ini? Tak perlu mengerahkan anak-anak sekolah untuk mengirim SMS, seperti yang dilakukan di Bandung. Pinjam saja telepon selular para wakil rakyat, suruh petugas kebersihan atau siapapun di Senayan untuk memencet-mencet sampai tangannya lecet. Jika 500 wakil rakyat menyerahkan teleponnya, lalu ada yang memencetnya siang malam, masing-masing wakil rakyat hanya “membuang” pulsa Rp 60 ribu. Itu tak ada artinya, hanya 0,1 % dari pendapatan resmi wakil rakyat. Ini tak akan membuat wakil rakyat kita jatuh miskin, toh masih ada pendapatan tidak resmi.

Lalu, apa setelah semua sms itu dikirim? Apa yang terjadi setelah Pulau Komodo menjadi salah satu dari tujuh keajaiban alam? Saya hanya memperkirakan semua orang senang, apalagi Bapak Jusuf Kalla, yang kini menjadi Duta Komodo. JK pernah mengatakan, jika predikat itu didapat oleh Pulau Komodo, maka Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadi “Bali kedua” dalam hal menggaet wisatawan. Komodo akan menjadi ikon pariwisata di NTT dan rakyat di kawasan ini akan segera menikmati kesejahtraannya. Luar biasa, hanya dengan SMS seharga Rp 1, Anda sudah mengentaskan kemiskinan di kepulauan yang gersang ini.

Namun, dalam pikiran saya yang sederhana, wisatawan membanjiri NTT tentu karena Pulau Komodo. Saya belum melihat ada kawasan wisata yang siap jual di sana, meski pun potensi alamnya banyak yang bagus. Artinya, dalam satu dasa warsa ke depan, Pulau Komodo-lah yang akan dituju wisatawan. Apa yang dicari di Pulau Komodo itu? Ya, tentu saja komodo, binatang purba yang masih bisa bertahan. Tak ada orang membeli batik atau lukisan di Pulau Komodo.

Celakanya, binatang yang bernama komodo ini masih primitif, setidak-tidaknya tak mau diajak modern, tak mau diajak berpatungan menggaet wisatawan. Sudah ada penelitian dari pakar komodo, jika habitat mereka dirusak, populasi mereka tak akan berkembang. Bahkan, semakin banyak komodo berinteraksi dengan manusia, semakin stress dia, sampai-sampai “bunuh diri”. Komodo yang ada di Kebun Binatang Surabaya saja mati, padahal sudah dipelihara dengan bagus dan dimanja betul. Aneh betul komodo ini, mbok ya mau diajak menguras kantong wisatawan, mau hidup di lantai yang bersih, apalagi kalau mau makan pizza atau spaghety, pasti dipenuhi oleh manusia. Sayang, komodo itu “binatang bodoh”, tak mau materialistis.

Lantas bagaimana mungkin mengembangkan wisata komodo kalau ikon yang dijual itu tak bisa diajak bermusyawarah? Pelancong membutuhkan hotel, restoran, jalan aspal, mobil, motor, air bersih, listrik dan banyak lagi. Komodo membutuhkan hutan, rawa, air kotor, bangkai hewan untuk makanannya. Kalau tak ada kompromi dan tidak terjadi koalisi antara komodo dan manusia, lalu manusia gagal memecahkan masalah ini, wisata komodo tak akan berumur panjang karena obyek dari wisata itu adalah alam.

Manusia Bali yang Bukan Komodo

Nah, sekarang mari kita lihat dunia wisata di Bali, yang dijadikan impian dalam menggaet jumlah wisatawan. Dunia wisata di Bali masih bertahan – meskipun saya kira tak terlalu lama lagi—karena ada dua ikon yang dimilikinya: budaya dan alam. Alam ciptaan Tuhan, budaya ciptaan manusia. Pantai yang indah, danau yang memukau, gunung yang menakjubkan di Bali adalah ciptaan Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan aktifitas budaya masyarakat Bali adalah ciptaan leluhur manusia Bali yang telah diwarisi ratusan tahun lalu.

Manusia Bali tentu saja bukan sejenis komodo, mereka punya akal, pikiran, otak yang bisa dibuat modern. Dalam filsafat orang Bali beragama Hindu, manusia diberi tri pramana – tiga sifat—yaitu hidup, makan, dan pikiran. Binatang hanya punya dua: hidup dan makan. Tumbuh-tumbuhan hanya satu: hidup. Manusia Bali sejak dulu kala menjadi manusia yang polos dan senang dipuji: teruskan mandi di sungai bercampur laki perempuan, teruskan bertani di sawah yang teraseringnya memukau itu, teruskan melakukan ritual yang penuh kesenian dan hura-hura itu. Wisatawan terpukau oleh aktifitas orang Bali dalam melakukan ritualnya, pengelola wisata kaya raya memanfaatkan turis asing menonton ritual ini.

Tetapi karena manusia Bali bukan binatang, apalagi komodo, manusia Bali kini bertanya dengan mengandalkan otaknya: “Kenapa sawah saya yang indah itu harus saya pertahankan, memangnya ada yang mengurusi irigasinya, pajak buminya saja naik terus?” Masuk akal pertanyaan ini, pemerintah Bali mengabaikan sektor pertanian, karena itu banyak sekali sawah yang sudah berubah fungsi menjadi kebun karena irigasi yang tak memadai. Anehnya, sawah yang bertahan dengan irigasi seadanya, dan karena berada di pinggir jalan raya, pajak bumi dan bangunannya naik terus. Padahal sawah inilah yang menjadi daya tarik wisatawan.

Manusia Bali bertanya: “Kenapa saya harus melaksanakan ritual yang besar dan jelimet, membuat sengsara saja, apalagi pendeta Hindu sudah memperkenalkan ritual sederhana yang murah, memangnya ritual itu tontonan?” Ini gugatan yang sudah lama terdengar, tetapi tak didengar oleh pengelola pariwisata. Orang Bali kini sudah merasakan betapa menjadi beban untuk menyelenggrakan ritual yang besar. Ngaben dilakukan dengan besar sampai menjual sawah ladang. Padahal untuk apa ritual besar itu karena tingkat ritual dalam Hindu diperbolehkan sampai 9 peringkat? Belakangan ini sudah dikenal adanya ritual gotong-royong, misalnya, apa yang disebut “ngaben masal”. Upacara sederhana, biaya pun murah. Bahkan ada yang lebih murah lagi dengan membawa jenazah ke krematorium, dibakar apa adanya di sana. Para pendeta Hindu menganjurkan dan memuji upacara jenis ini, dan dengan senang hati memimpinnya. Karena ritual yang sejatinya di saat ini adalah “ritual duniawi”, yakni menolong kehidupan sesama manusia, membantu kaum fakir miskin dan orang yang terlantar.

Manusia Bali pun menggugat: “Kenapa pura saya harus dikunjungi wisatawan, memangnya saya tak terganggu kalau bersembahyang?” Gugatan ini sudah melahirkan bhisama (fatwa) dari para pendeta Hindu dengan mengatur wilayah kesucian pura, minimum 2 km dan maksimum 5 km dari letak pura. Di areal kesucian itu tak boleh ada kegiatan yang bukan bertujuan agama, tak boleh ada hotel, restoran, apalagi kafe remang-remang. Kini, bhisama itu sudah diadopsi oleh Pemda Bali dengan Perda Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

Meski pun begitu, para pengelola wisata terus berkoar-koar: lestarikan budaya Bali, ajegkan budaya Bali. Dengan berbalut kata indah “melestarikan budaya” mereka ingin orang Bali tidak mengubah bentuk ritualnya. Namun, orang Bali bersama pendetanya sudah menemukan format yang pas untuk melaksanakan ritual yang murah dan “tanpa enak ditonton”. Sementara orang Bali yang punya kaitan dengan dunia wisata, sengaja membuat ritual yang megah namun dengan sponsor dari jaringan televisi dan entah dari mana lagi. Secara agama ini tidak dibenarkan, disebut rajasika yadnya, artinya punya motif tertentu (menarik keuntungan materi) dari ritual yang dilakukan.

Dengan kecendrungan perubahan manusia Bali dalam menyikapi ritual dan adatnya sekarang ini, maka yang masih dinikmati oleh wisatawan nantinya hanya budaya dalam bentuk kesenian dan itu tak harus dilakukan oleh orang Bali dan terjadi di Bali, bisa berkembang di mana saja di Nusantara ini. Tari Bali yang dinikmati wisatawan itu bisa saja tidak ditarikan orang Bali, bahkan bisa saja dilakukan di luar Bali. Kesenian Bali sudah menjadi milik nasional, bahkan milik dunia. Lihat saja berapa banyak mahasiswi Jepang yang belajar di Institut Seni Indonesia Denpasar.

Kalau begitu, jika kepariwisataan di NTT tak akan bernapas panjang karena ikonnya adalah komodo – yang tak bisa diajak modern – maka kepariwisataan di Bali mungkin juga tak panjang karena ikonnya adalah manusia – yang ternyata bisa modern dan bisa melihat ketidak-adilan. Sayangnya, tak ada satu pun Menteri Pariwisata di negeri ini yang memikirkan bagaimana mengelola “pariwisata budaya dan alam” secara benar. Tak ada yang bisa berpikir – hanya berpikir lalu berwacana—misalnya bagaimana membebaskan pemilik sawah di Bali yang indah itu dari pajak PBB, apalagi memberinya subsidi dalam bertani. Tak ada yang punya ide, bagaimana jika pemerintah menyisihkan sebagian uangnya – katakan saja uang dari turis—untuk disumbangkan kepada manusia Bali agar puranya terawat dengan baik.

Orang Bali tetap disuruh melaksanakan tradisi mewahnya di masa lalu, yang memanfaatkan adalah orang-orang luar Bali yang membangun hotel dan biro kepariwisataan. Jika komodo saja emoh diperalat dan memilih mati, orang Bali tentu emoh diperalat karena tetap memilih hidup.

Istri

2011-06-14T15:02:00.002+08:00

(Diambil dari Koran Tempo Minggu, 12 Juni 2011. Renungan yang bisa diambil dari tulisan pendek ini adalah, perkawinan itu sangat sakral, bukan soal seks saja. Perkawinan adalah untuk mewujudkan penerus yang berakhlak karena suami istri dalam Hindu haruslah melahirkan anak-anak yang suputra, anak yang saleh berbakti pada orang tua, lingkungan, bangsa dan agama. Untuk itu "hubungan intim" harus dengan "permainan rasa dalam koridor kerohanian" karena itulah permulaan pertemuan "kama" yang nantinya menjadi benih kehidupan. Dan benih itu semasih dalam kandungan terus dipelihara, misalnya, ada upacara megedong-gedongan -- usia kehamilan 7 bulan. Jangan lecehkan hubungan suami istri, seolah-olah hanya permainan nafsu -- apalagi nafsu seorang pelacur.)

• Putu Setia

Apakah Anda seorang istri? Atau bersiap mengemban tugas sebagai seorang istri? Atau mungkin sudah nenek-nenek karena punya putri yang telah menjadi istri? Siapa pun Anda, asalkan masuk dalam kategori di atas, harap bersiap-siap bergabung--suka atau tidak--dalam Ikatan Istri Taat Suami. Ikatan ini akan dideklarasikan di Jakarta akhir pekan ini, kalau jadi.

Bergembiralah para suami seperti saya, perkumpulan ini sejatinya hanya untuk memuaskan kita. Kaum wanita, para perempuan, kaum ibu, para istri--maaf, saya tak tahu apakah termasuk para selir dan istri simpanan--sibuk merancang teknik hanya untuk memuaskan kita, para suami perkasa. Dan teknik yang diutamakan oleh ikatan ini adalah sesuatu yang kabarnya sering dilupakan para istri, bagaimana memuaskan suami di atas ranjang, apakah ranjang itu beralas kapuk, busa super, atau spring bed. Intinya, para istri akan diberi pelatihan lewat konsultasi bagaimana berlaku sebagai pelacur profesional tatkala melayani suami.

Hore...! Betapa nikmatnya para suami. Setiap malam--siang pun oke juga--dilayani "pelacur kelas tinggi" yang gratisan. Jika para istri tak mau memerankan diri mereka sebagai wanita tunasusila atau pekerja seks atau kupu-kupu malam atau sebutan lain yang lebih manis lagi (di kampung saya sebutannya menyakitkan agar mereka tobat: sundel), berarti istri itu tidak taat kepada suaminya. Ketaatan itu diukur dari bagaimana cumbu rayu di atas ranjang. Luar biasa.

Penggagas Ikatan Istri Taat Suami ini bukan orang sembarangan. Di Malaysia, yang jadi cikal-bakalnya, organisasi yang bernama Klub Istri Taat Suami alias Obedient Wives Club (OWC) diprakarsai oleh kalangan intelektual, salah satunya Dr Rohaya Mohammad, yang kini menjadi Wakil Presiden OWC.

Di Indonesia, penggagasnya Dr Gina Puspita, PhD. Wow, melihat gelar kesarjanaannya saja saya harus angkat topi--eh, maaf, saya tak boleh pakai topi sejak dua tahun lalu. Kekaguman saya pun bertambah setelah tahu Dr Gina adalah doktor aeronautika yang langka, dan menjadi salah satu istri dari seorang suami. Gina melayani suaminya bersama tiga madunya, Basiroh, Salwa, dan Fatimah. Saya merinding membayangkan jika sayalah suami itu: oalah, ada empat pelacur menemani saya di satu ranjang.

Apakah hubungan suami-istri dan hakikat perkawinan semata-mata soal seks? Apakah seks semata-mata soal nafsu? Apakah nafsu semata-mata karena teknik mencumbu dan dicumbui? Dr Gina mengutip ajaran Islam dalam menyebarkan idenya ini: ketaatan istri kepada suami adalah ibadah. Saya buta soal ini, apalagi memaknai kata "taat" jika dikaitkan dengan ibadah.

Yang saya tahu, dalam Hindu, teknik "bermain" di ranjang ada dalam kitab Kama Sutra. "Permainan" ini sejatinya lebih pada "permainan rasa", bukan "pertarungan nafsu". Hanya gara-gara film Hong Kong yang banyak menerjemahkan Kama Sutra dengan konyol sehingga jadilah Kama Sutra cabul, bahkan vulgar. Kama Sutra dipraktekkan oleh pasangan yang sah karena perkawinan adalah sakral. Bahkan dalam Hindu ada saatnya kapan boleh berhubungan suami-istri dan kapan tidak, karena "tujuan hubungan" melahirkan anak yang suputra (anak saleh).

Hubungan seks saat ini sepertinya tak lagi mengikuti pakem. Para istri harus taat kepada suami, melayani suami bak pelacur, dan suami pun hanya menyalurkan rasa lelah dan kesal oleh pekerjaan rutinnya menumpuk harta. Tak ada sentuhan rohani sedikit pun di atas ranjang dan kelak lahirlah bayi-bayi instan yang nantinya mungkin menjadi koruptor, penjarah, penyuap, atau pengemplang pajak.

Pancasila

2011-06-14T14:58:00.001+08:00

(Diambil dari Koran Tempo Minggu 29 Mei 2011, untuk direnungkan bahwa prilaku kita saat ini sungguh menyimpang dari Pancasila)

• Putu Setia

Menjelang 1 Juni, orang sibuk bicara Pancasila sebagai dasar negara. Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi menjadi tamu para petinggi negara yang membicarakan betapa pentingnya kelahiran Pancasila diperingati.

Apakah ini juga buah reformasi? Pada masa Orde Baru, Soeharto tak sudi merayakan kelahiran Pancasila karena lebih tertarik pada kesaktian Pancasila--padahal semua orang tahu tak ada yang sakti kalau tak pernah dilahirkan. Namun di era reformasi pula Pancasila mulai dilupakan, setidaknya pengamalannya luntur. Pancasila tak lagi diajarkan secara khusus, sehingga para rektor di Jawa Timur meminta agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diajarkan kembali.

Saya setuju Pancasila diajarkan, tapi kurang sreg P4 dihidupkan, meskipun saya alumnus penataran P4 tingkat nasional angkatan ke-145. P4 penafsirannya terlalu mutlak dan kurang menghargai dialog. Tapi itu urusan Ketua MPR, Ketua DPR, presiden, dan petinggi lainnya.

Yang hendak saya katakan, pengamalan Pancasila sudah jauh merosot. Sekarang ini perikehidupan--ini bahasa penataran--menyimpang dari Pancasila, baik di tingkat elite maupun lapisan bawah. Yang banyak diamalkan justru "Pancasala". Sala, seperti halnya sila, adalah bahasa Jawa kuno yang artinya salah. "Lima kesalahan" inilah yang kini banyak diamalkan.

Apakah itu? Sala pertama: keuangan yang mahakuasa. Uanglah yang membuat orang berkuasa dan mempertahankan kekuasaan. Untuk menjadi bupati, gubernur, presiden, dan wakil rakyat perlu uang. Menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia saja perlu miliaran uang untuk menyogok wakil rakyat. Menurut akal sehat, tak masuk akal, bagaimana mengembalikan uang itu dengan gaji yang diperoleh? Tapi itu yang terjadi, korupsi semakin marak. Memalukan luar biasa.

Sala kedua: kemanusiaan yang batil dan biadab. Menurut kamus, batil artinya tak benar. Banyak perilaku kita yang tak benar dan kebiadaban terjadi di mana-mana. Teroris menjadi ancaman, perampok seenaknya menembak tewas polisi, rumah ibadah dirusak dengan beringas. Antara Mahfud Md. dan Muhammad Nazaruddin, siapa yang batil? Meski secara "perasaan" gampang ditebak--yang kabur biasanya tak benar--secara hukum, perdebatannya panjang. Ini skandal moral.

Sala ketiga: perseteruan Indonesia. Orang gampang berseteru. Buaya berseteru dengan cicak, es lilin berseteru dengan es kopyor. Andi Mallarangeng berseteru dengan Nazaruddin, Muchdi Pr. berseteru dengan Suryadharma Ali. Padahal semuanya satu partai dan semuanya bicara partainya solid. Memilih Ketua Umum PSSI saja ributnya setengah modar, padahal siapa pun yang terpilih tak akan membuat Indonesia juara dunia. Ini memprihatinkan.

Sala keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah keraguan dalam permusyawaratan semu. Semua langkah yang diambil berdasarkan keraguan. Menaikkan harga Premium takut, tapi tetap mengimbau pemilik mobil membeli Pertamax. Petinggi partai semua ngomong: koalisi solid, tak ada perpecahan, nyatanya itu semu. Ini memuakkan.

Sala kelima: kesenjangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tak perlu diulas, capek. Wakil rakyat membuat gedung mewah, anak-anak rakyat--yang jadi ketua rakyat--gedung sekolahnya roboh. Gaji wakil rakyat Rp 54 juta--di luar komisi proyek, uang reses, sangu studi banding, dan penghasilan makelar anggaran--sementara gaji guru honorer, termasuk yang mengajarkan Pancasila, Rp 200 ribu.

Pertanyaan untuk elite kita: betulkah kalian mau kembali ke dasar negara Pancasila kalau kenyataan yang kalian amalkan "Pancasala"? Beri teladan dong, jangan omong doang!

Jika Griya Berbisnis Banten

2011-05-23T11:53:00.000+08:00

Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

(Tulisan ini dimuat Majalah Hindu Raditya edisi Mei 2011)

Pertanyaan pertama yang diajukan oleh warga dadya di mana saya meminta dukungan untuk meningkatkan kesucian diri dengan menjadi Sulinggih (pendeta Hindu) adalah apa tujuan yang ingin dicapai? Jawaban saya spontan saja: ingin mengabdi pada umat dan menjadi pelayan umat, mengabdi kepada Bethara Kawitan, mengabdi dalam dunia spiritual dan tentu saja untuk penyucian diri.

Pertanyaan seperti ini ternyata terus muncul pada tahap-tahap berikutnya, ketika menentukan Guru Nabe, ketika diperiksa masalah administrasinya oleh Parisada, ketika Diksa Pariksa yang dilakukan oleh pesemetonan kawitan. Bahkan pertanyaan itu nampaknya menjadi pertanyaan wajib untuk semua orang yang ingin meningkatkan dirinya menjadi Sulinggih lewat upacara Diksa. Jawaban saya -- dan begitu pula jawaban orang lain yang pernah saya dengar -- tetap sama, meski pun dengan berbagai bunga-bunga dan kembang-kembang supaya kelihatan lebih meyakinkan dan mungkin juga lebih seram.

Tapi apakah kenyataannya semua Sulinggih melaksanakan apa yang telah dikatakan sebagai “jawaban atas pertanyaan” itu? Kenapa ada griya yang berbisnis banten, bukankah seorang pendeta tak boleh berjualan, tan wenang adol atuku? Bahkan ada griya yang sudah memposisikan diri sebagai “pabrik banten” dengan mempekerjakan tenaga-tanaga upahan (karyawan).

Fenomena ini tak bisa ditutup-tutupi karena sudah terang benderang. Bahkan beberapa griya sudah menerapkan tabel banten, Untuk upacara ini sekian juta, untuk upacara itu sekian juta. Sampai-sampai ada tabel: daksina linggih harganya sekian ribu, banten prayascita sekian ribu. Mirip super market. Kalau begitu kenapa harus menjadi Sulinggih, kenapa tidak menjadi makelar banten saja?

Di perguruan kami, sangat ketat larangan untuk menjual banten itu. Bahkan dibujuk bagaimana pun oleh umat, tetap tak bisa melayani penjualan banten. Ada cara untuk menyiasati hal itu, yakni dengan menghubungkan umat yang akan melakukan yadnya dengan tukang banten yang memang profesinya menjual banten. Umat yang beryadnya akhirnya berhubungan dengan tukang banten, dan pilihan tukang banten yang dituju diberikan alternatif, bukan cuma satu. Kalau terjadi tawar-menawar, lakukan di sana, bukan tawar-menawar di griya karena griya bukan supermarket banten. Griya adalah tempat memberikan pencerahan kepada umat, tempat bertanya dan menuntun umat dalam kegelapan di bidang agama.

Memang harus diakui, dalam era globalisasi sekarang ini ada proses tertentu yang membuat tak semua orang bisa membuat banten dan mau membuat banten sendiri untuk keperluan ritualnya. Mereka lebih praktis membeli. Tetapi mari tempatkan “sesana kewikon”, janganlah seorang wiku atau sulinggih atau pendeta yang menjual banten, nanti malah upacara yang mestinya kecil dibuat besar supaya bantennya lebih banyak laku.. Begitu seorang sulinggih menjanjikan menjual banten, maka di otaknya sudah ada pikiran tentang berapa keuntungan. Bisa jadi, ia akan berhitung melulu, berapa sekarang harga telur, berapa harga kelapa, berapa harga janur. Kalau itu yang dipikirkan, bagaimana memikirkan kesucian diri, dan kalau dirinya tidak suci bagaimana melaksanakan yadnya yang suci?

Sulinggih adalah pelayan umat. Suatu kali seseorang datang ke sulinggih, minta dibuatkan kajang (perlengkapan pitra yadnya). Ini memang harus dikerjakan sulinggih karena menyangkut kesucian, misalnya, merajah dan sebagainya. Tetapi sulinggih tak berhak menentukan berapa harga kajang itu. Terserah berapa “punia” yang diberikan umat.

Ada contoh menarik dalam hal ini. Seseorang meminta kajang ke sulinggih yang akan muput. Selesai kajang itu, umat memberi uang Rp 50 ribu. Si pemberi merasa uang itu sudah banyak. Sulinggih menerima begitu saja dengan tersenyum, karena memang tugasnya melayani umat. Padahal apa arti uang Rp 50 ribu? Bahan yang dibutuhkan delapan meter kain putih, dua spidol anti air (agar tak melobor jika kena tirtha), dan butuh sehari semalam untuk menggambar dan membuat rerajahan. Umat tak tahu kerepotan dan berapa bahan yang dihabiskan, jadi belum tentu pelit. Namun sang sulinggih tak etis menyebutkan berapa uang yang dihabiskan untuk membuat kajang. Seorang sulinggih yakin, pengorbanannya dalam melayani umat, akan dibalas berlebihan oleh Hyang Widhi, barangkali di kesempatan lain ada umat me-”resi yadnya” lebih banyak.

Suatu kali ada wartawan -- teman lama -- yang bertanya pada saya: kalau tak menjual banten, tak mengejar “proyek muput” dan hanya menunggu yang datang, dari mana memperoleh penghasilan? Jawab saya: “Saya menjadi sulinggih bukan untuk mencari penghasilan, bukan untuk memperoleh kekayaan. Kalau mau penghasilan besar dan kaya, lebih baik menjadi pedagang atau meneruskan karir wartawan dan politik. Untuk apa menjadi sulinggih kalau yang dipikirkan masih materi?” Artinya, menjadi sulinggih bukan untuk mencari pekerjaan baru, bukan untuk job.

Karena itu seorang sulinggih seharusnya punya “tabungan” untuk mengisi hari-harinya melayani umat. Tabungan tak harus materi, bisa berupa anak yang sudah punya pekerjaan mapan dan mendukung sepenuhnya griya yang diasuh sulinggih.

Ya, sulinggih adalah manusia. Seperti halnya pemimpin ada yang korupsi, tokoh agama ada yang berbuat onar, bisa jadi ada sulinggih yang masih memanfaatkan kesulinggihannya untuk menimbun materi. Tapi itu tak banyak, jauh lebih banyak sulinggih yang memegang “sesana kewikon”.

Pilkada Langsung di Hastinapura (Gugurnya Karna)

2011-05-23T11:23:00.003+08:00

Cerita Pendek oleh Mpu Jaya Prema Ananda

(Cerpen ini adalah latihan pertama saya menulis fiksi setelah dinobatkan sebagai Pendeta Hindu. Barangkali lantaran itu tak ada satu pun koran yang mau mempublikasikannya, ya, terlalu dangkal mungkin atau gaya bertuturnya sudah ketinggalan. Tapi saya akan mencoba menulis lagi karena pendeta tetap boleh menulis...ha..ha...)

Sejarah baru dimulai di Provinsi Daerah Istimewa Hastinapura. Setelah bertahun-tahun provinsi itu dipimpin oleh kalangan bangsawan pewaris kerajaan, kini gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, demikian slogan yang diusung pemerintah pusat, yang suka atau tak suka, harus diikuti oleh seluruh provinsi.

Awalnya sepuluh kandidat memperebutkan jabatan gubernur yang pertamakali dipilih itu. Tujuh dari kalangan darah biru. Para pengamat meramalkan, jabatan gubernur masih akan tetap dikuasai kalangan bangsawan. Ini bukan saja masalah feodalisme yang sudah menjadi budaya di provinsi itu, tetapi juga kenyataan bahwa kalangan bangsawan lebih siap dengan dana, calonnya lebih berpendidikan, dan kepopulerannya jauh di atas calon rakyat jelata. Maklum, di semua bidang kehidupan, kalangan darah biru menjadi penguasanya. Mereka menguasai sektor ekonomi, komunikasi, dan pendidikan.

Karena itu sangat mengejutkan, hasil pemilihan putaran pertama menempatkan calon dari kaum bangsawan bersaing dengan calon rakyat kebanyakan, hal yang menyimpang dari ramalan para pengamat. Radheya Suthaputra, anak seorang kusir dokar (sais andong) berhasil meraih suara terbanyak kedua dan berhak maju ke putaran final. Radheya menantang sang pengumpul suara terbanyak, Dr. Raden Partha Tenaya, pakar nuklir yang sangat tampan, dari kalangan bangsawan trah (clan) Pandu. Kandidat dari kalangan bangsawan trah Drestarata tidak masuk dalam dua besar.

Eforia pun muncul di kalangan masyarakat rendahan. “Dia pahlawan kita, saatnya kasta Sutha berani tampil untuk menghancurkan feodalisme yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia,” kata tim sukses Radheya. Sutha adalah kasta terendah dalam sistem sosial masyarakat warisan penjajah.

Televisi, koran, majalah dan situs berita online, terpecah. Tapi banyak yang berpihak ke Radheya. Media massa ini lahir di era reformasi, sebuah era yang memberi kesempatan kepada kaum bawah untuk bersuara. Namun, harus diakui eforia itu lebih banyak di perkotaan dan daerah kawasan wisata. Di pedesaan, pengaruh kaum bangsawan tak bisa dianggap enteng. Selain itu, penduduk pedesaan tak merasakan benar apa beda era reformasi dengan era sebelumnya, karena mereka tetap dihimpit kepahitan hidup.

Yang menarik, menjelang putaran final ini, kelompok bangsawan trah Drestarata mendukung Radheya. “Kami, para pangeran keturunan Drestarata mendukung Radheya. Dia menjanjikan perubahan,” kata Drs. Duryadana. M.Sc, pimpinan kelompok itu. Prof. Sakuni Hartawan, sesepuh kelompok itu, yang sikapnya sering mencla-mencle, juga mendukung Radheya. “Anak kusir dokar itu telah menjadi pembaru meskipun pendidikan formalnya tak mendukung. Untuk apa gelar kalau tak bisa diamalkan,” kata Prof. Sakuni.

Sayangnya, Radheya dihantam kampanye hitam. Masa lalunya selalu diungkit oleh media massa yang dikuasai bangsawan trah Pandu. Misalnya, dia disebut bukan anak tunggal kusir dokar itu, karena keluarga itu adalah pasangan yang mandul. Radheya adalah anak yang dipungut di sungai Yeh Gangga. Ada perempuan jahat yang membuang anak itu. “Radheya anak bebinjat, bagaimana mungkin provinsi ini dipinpim anak haram,” kata Yudhistira Adiwangsa, M.Ag, sesepuh bangsawan kelompok Pandu. Bebinjat adalah istilah yang sangat kasar di provinsi itu, berasal dari bahasa daerah yang artinya “anak yang lahir dari ibu jahat”. Yudhistira, master pendidikan agama lulusan Institut Agama Weda ini memang jarang berbicara, tetapi ucapannya yang pelit itu selalu diulang-ulang oleh jaringan televisi kelompok bangsawan.

“Kamu harus melawan kampanye hitam itu, jangan mundur selangkah pun,” kata Sakuni, memanas-manasi. “Ya Paman, pada debat terbuka nanti, saya akan akui hal itu, saya anak bebinjat, anak yang hina…”

“Memang kamu tahu, siapa dirimu?” Sakuni memotong. Radheya langsung menjawab: “Tentu, lebih dari yang orang lain tahu.”

***

Hidup dalam keluarga sederhana, membuat Radheya kecil bergulat keras mencapai cita-citanya: ahli nuklir. Selepas sekolah dasar ia membiayai sendiri pendidikannya di sekolah lanjutan pertama dan atas dengan berjualan koran. Kebetulan sekolah itu ada di lingkungannya, meski pun ia tetap diejek-ejek sebagai anak kusir dokar. Ia tak peduli. Justru ketika di SMA, Radheya menambahkan kata Suthaputra di belakang namanya. “Ini ciri kebanggaan saya sebagai anak kasta Sutha,” katanya.

Tamat SMA, Radheya pergi ke kota mendaftar di Sekolah Tinggi Teknik Nuklir. Sehari menjelang testing, ia dipanggil oleh rektor sekolah tinggi itu, Prof. Dr. Drona. “Siapa kamu, yang berani mendaftar di sekolah yang bergengsi ini?” tanya Drona.

Radheya menjawab dengan hormat: “Namaste Guru. Aku adalah putra Atiratha, kusir dokar di pinggiran kota. Ibuku Radha, perajut benang. Namaku Radheya Suthaputra.”

Prof. Drona menggebrak meja: “Engkau adalah seorang putra Sutha. Aku tak akan mengajarkan ilmu nuklir kepada orang dari kelahiran rendah.”

Radheya masih mampu menjawab: “Kelahiran adalah takdir Ilahi yang tak bisa diminta. Semua orang lahir dari rahim seorang ibu, dan Weda mengajarkan seorang ibu adalah mulia.”

Drona makin marah: “Jangan berkotbah di depanku. Sekolah ini hanya untuk para Kesatria. Apalagi kelahiranmu cacat, tak dikehendaki oleh ibu yang melahirkanmu. Keluar!”

Radheya diam. Drona memanggil seseorang. “Partha, usir anak ini,” teriak Drona, dan guru besar itu pergi. Seorang remaja tampan datang. Ia menegur Radheya dengan halus dan memintanya keluar dari ruang rektorat. Radheya tetap duduk. Tiba-tiba muncul remaja kekar dan langsung menyeret Radheya ke luar dengan paksa. Bahkan si kekar itu sempat memukul Radheya. Tak terjadi perkelahian karena Radheya dipeluk remaja tampan itu sementara yang kekar sudah menjauh. “Dia kakak kandung saya, namanya Bimasena, ia suka berkelahi. Nama saya Partha Tenaya, di rumah saya dipanggil Arjuna, saya murid pribadi Guru Drona. Guru memang hanya menerima murid para Kesatria.”

Kata-kata Partha masih panjang, suaranya sedikit lembut, tetapi Radheya sudah tak bisa menangkapnya karena hatinya sudah panas. Ia pulang dengan kepedihan yang menyayat.

Tiga hari setelah itu, di suatu malam yang dingin, Radheya menemui ibunya di beranda rumah. Saat itu Radheya persis berusia delapan belas tahun, tetapi keluarga ini memang tak pernah merayakan hari kelahiran. Ia segera bersujud di kaki ibunya, sementara perempuan itu asyik dengan benang yang dirajutnya.

“Ibu, apakah Ibu mau menceritakan sesuatu?” Radheya memeluk kaki ibunya dan melanjutkan; “Hari ini usiaku delapan belas tahun, aku mau pergi menuntut ilmu. Di kota ini, aku sudah ditolak. Karena aku pergi jauh, aku ingin tahu, siapa sejatinya aku ini.”

Perempuan itu menaruh benang yang sedang dirajutnya. Tiba-tiba ia menangis. Radheya kaget. “Ibu, apakah aku telah melukai hatimu? Maafkan aku. Mengapa ibu menangis seperti ini?”

Radha tetap menangis. Bahkan ketika ia mampu berbicara panjang tentang siapa Radheya, suaranya terbata-bata. Radheya pun sempat menitikkan air mata mendengar cerita ibunya, walau kemudian ia berusaha tenang.

“Cukup ibu,” ujar Radheya setelah ibunya berbicara lebih dari sejam. “Engkau adalah ibuku, hanya engkau ibuku. Ibu yang paling berharga dibandingkan ibu-ibu yang lain. Aku tak peduli, jika pun aku seorang Kesatria, aku tak ingin jadi orang lain, aku hanya ingin menjadi putramu.”

Radheya memeluk ibunya. Radha membalas pelukan itu dengan derai air mata. Esok harinya, Radheya berpamitan untuk menuntut ilmu ke kota yang jauh. Ia berguru ke Bhagawan Bhargawa.

***

Pendopo gubernuran sudah bersolek. Saatnya tiba, debat akhir calon gubernur. Dr. Partha Tenaya sudah duduk di posisi kiri podium. Ia didampingi ibunya, Dra. Sri Kunti Pandu. Di belakangnya duduk saudara-saudaranya, Yudhistira Adiwangsa, M.Ag, Bimasena yang mantan petinju, Nakula dan saudara kembarnya Sahadewa, keduanya baru saja lulus dari sekolah tinggi seni tari. Satu kursi kosong, tadinya diperuntukkan Pendeta Bhisma, tetapi kakek Partha ini tak datang. Padahal Bhisma diharapkan mewakili kepala keluarga karena ayah Partha, yakni Pandu Devata, sudah meninggal dunia.

Di sisi kanan podium, Radheya Suthaputra hanya didampingi ayah dan ibunya. Tak ada orang lain. Pendukung kedua kandidat ada di depan podium, di sana pula berbaur Duryodana, Sakuni, Aswatama dan – ini yang menarik— ada pula Prof. Drona.

Radheya tampil pertama. Ia maju dengan memberi salam hormat. “Sebelum saya menyampaikan visi dan missi, saya ingin menceritakan sedikit, siapa sebenarnya saya. Betul sekali, saya adalah anak seorang Sutha, ayah saya hanya kusir dokar dan ibu saya tukang rajut.”

Tepuk tangan bergemuruh. Radheya melanjutkan: “Selama ini media massa sering menyebut saya anak bebinjat. Itu tak salah, karena saya ternyata anak angkat yang dipungut oleh ayah saya yang ada di sini,” kata Radheya sambil menunjuk ayahnya.

Tepuk tangan kembali bergemuruh. Kunti membuka kacamatanya, seperti memperhatikan Radheya lebih seksama.

“Seorang ibu yang jahat telah membuang anaknya di aliran Yeh Gangga. Pasti anak itu lahir dari perzinahan, perbuatan terhina dalam Weda. Siapakah ibu itu? Kepolisian menemukan bukti-bukti berikut: bayi itu dibalut selimut mahal yang tak mungkin dibeli oleh rakyat kelas bawah, lalu ditaruh di kotak bekas kardus sepatu buatan luar negeri, benda yang asing di kalangan kasta Sutha. Besar kemungkinan bayi itu lahir dan dibuang oleh ibu dari kalangan bangsawan. Betapa rusaknya moral anak bangsa ini,” Radheya menghentikan pidatonya karena tepuk tangan kembali bergema. Sementara itu, banyak kaum ibu yang menitikkan air mata terharu, termasuk Kunti.

“Bunda jangan terpengaruh bualan Radheya, jangan larut,” bisik Partha ke arah ibunya. Kunti terlihat mengeluarkan sapu tangan.

“Kalau saja kepolisian berani mengusut kasus itu pada awalnya, semuanya tuntas. Karena di telinga bayi lelaki itu sudah ada anting-anting berlian dan masyarakat spontan berteriak: karna…karna… Bayi itu pun dipanggil Karna, artinya daun telinga.”

Sri Kunti Pandu rebah dan Partha tampak panik menyangga bahu ibunya. Radheya tak melihat kejadian itu dan melanjutkan: “Karena kepolisian menghentikan pengusutan, kusir dokar ini berhak atas bayi itu karena dia yang pertama menemukannya. Akulah bayi itu, Karna adalah Radheya. Saatnya Radheya tampil untuk mengembalikan moral yang tercabik-cabik oleh kaum ibu yang jahat…”

Kali ini, tepuk tangan gemuruh ditambah suara gaduh. Sri Kunti pingsan dan diusung keluar pendopo, diikuti putra-putranya. Debat ditunda.

***
Pantai Yeh Gangga setelah matahari tenggelam. Di kafe pinggir laut di hilir sungai itu, duduk seorang perempuan berkerudung ditemani seorang lelaki. Dia nampak gelisah mempermainkan kardus kecil yang diletakkan di atas meja.

“Widura, kau yakin dia datang?” tanya perempuan itu. Yang dipanggil menjawab: “Dia sudah SMS, sebentar lagi datang dengan taksi.”

Betul, terdengar suara mobil memasuki halaman kafe. Radheya memasuki kafe dengan langkah tenang. Ia disambut Widura dan berbasa-basi sejenak, lalu Radheya diarahkan ke meja tempat perempuan berkerudung. Setelah itu Widura pergi.

Suasana kaku. “Radheya, saya kagum dengan visi dan misi yang Anda sampaikan. Perbaikan moral harus jadi prioritas utama di negeri ini dan hanya ibu-ibu yang bermoral yang bisa memperbaiki bangsa. Weda mengatakan, di mana kehormatan seorang wanita terjaga, di sana ketentraman dan kemakmuran berada,” kata perempuan itu.

“Terimakasih,” sahut Radheya. Perempuan itu cepat melanjutkan: “Sebagai bukti saya mendukung perjuangan Anda, saya memberikan dana sekedarnya. Ambillah ini,” perempuan itu menyodorkan kardus kecil. “Tak banyak, hanya seratus ribu dolar.”

Radheya tercengang. “Maaf Ibu, sumbangan ini sebaiknya disampaikan setelah saya menjabat gubernur. Kalau sekarang saya terima ini tergolong money politic.”

“Radheya yang baik,” perempuan itu seperti memelas. “ Saya berpikir, perjuangan menegakkan moral tak mungkin dilakukan oleh pemerintah sekarang, apalagi hanya oleh gubernur. Perjuangan itu harus dilakukan di luar pemerintah, menggandeng ulama, masyarakat adat, budayawan dan sebagainya. Anda tepat melakukan ini.”

“Apa maksud Ibu, bisakah to the point?” tanya Radheya. “Saya ingin Anda mengundurkan diri sebagai kandidat gubernur. Biarkan jabatan itu dipegang Partha Tenaya,” jawab perempuan itu.

Radheya tersinggung. “Permainan apalagi ini? Ini kejahatan luar biasa, menyuap orang untuk mengundurkan diri. Anda siapa?”

“Nama saya Sri Kunti, ibunda Partha Tenaya.”

Radheya tertawa. “Terlalu dangkal ulahmu untuk menaklukkan saya. Kamu sama jahatnya dengan ibu yang melahirkan saya.”

“Karna… Karna…” teriak Kunti. “Nama saya Radheya, bukan Karna,” jawab Radheya tak kalah teriaknya.

“Kau anakku, Karna…”

Radheya tercengang, bibirnya gemeretak menahan marah. “Jadi, kau perempuan jahat yang membuang bayi itu di Yeh Gangga?”

“Ya, aku yang mengandungmu sembilan bulan dan melahirkannya dengan selamat. Kalau aku mau melakukannya, usia kandungan dua atau tiga bulan bisa kugugurkan dengan mudah, banyak dokter yang mau melakukannya. Tapi aku ingin lihat anak itu lahir dan selamat…”

“Dan dibuang…” Radheya memotong.

“Dibuang dengan menjamin keselamatannya, ditaruh di kardus kedap air, dibalut selimut tebal dan anting-anting sebagai pertanda kelak kemudian hari. Diletakkan saat air Yeh Gangga tenang, diawasi oleh banyak saudara-saudaraku sampai yakin ada orang yang memungutnya.”

“Kenapa kau lakukan kejahatan itu, Kunti?”

“Karena aku bangsawan dan kaumku sedang memerintah. Negeri bisa gonjang-ganjing hanya karena perzinahan yang tak kusengaja ini. Biarkan aku bercerita dulu, Karna. Ketika itu aku masih gadis, entah bagaimana aku ingin mempraktekkan ilmu kebatinan yang kuterima dari seorang Resi, Ketika aku melakukan hubungan intim dengan pacarku, yang kubayangkan bukan wajah pacarku, tetapi wajah Dewa Surya. Ternyata hubungan itu membuahkan janin, aku takut kena kutukan Dewa Surya, kupelihara janin itu dan setelah bayi itu lahir, kuselamatkan dengan bantuan Dewa Surya.”

“Itu dongeng konyol. Bukan bantuan Dewa Surya, tetapi bantuan kepolisian yang menutup kasus ini dengan memberikan surat penghentian penyidikan. Mau meneruskan dongeng konyol itu lagi?” Radheya menyindir.

“Ya, setelah semuanya aman, aku dinikahkan dengan Pandu. Dalam perkawinan inilah seharusnya ilmu kebatinan yang kuperoleh itu digunakan, bukan sebelum kawin. Pandu lelaki yang tak subur. Ketika melakukan hubungan suami istri, aku memuja Dewa Dharma dan lahirlah Yudhistira. Anak kedua, aku memuja Dewa Bayu, lahirlah Bimasena. Terakhir aku memuja Dewa Indra, lahir Partha. “

“Cerita konyol apalagi tentang kelahiran kembar Nakula dan Sahadewa?” Radheya terus mencibir.

Kunti melanjutkan: “Oo, itu anak-anak Madri, istri Pandu yang lain. Kuajari Mandri memuja Dewa Aswin dan lahirlah anak kembar itu. Nakula dan Sahadewa kuanggap anak sendiri karena Mandri mau melakukan upacara satya, menceburkan diri di api yang membakar Pandu ketika upacara pitra yadnya. Kini aku menjadi ibu dari kelima anak tanpa pilih kasih….”

“Dan kau sungguh ibu yang mulia kalau tidak membuang anak pertamamu hasil memuja Dewa Surya. …”

“Itu takdir dewata, Karna. Nyatanya, kau tetap tumbuh sebagai kesatria, karena kau memang anak yang lahir dari rahimku. Weda mengajarkan, seburuk-buruk ibu kandung, sejahat-jahat ibu yang melahirkan, seorang anak harus tetap berbhakti karena ibu kandung adalah pradana, pemegang kunci sorga…,”

Radheya mulai agak tenang, dan berkata: “Aku mengakuimu sebagai ibu, tetapi kejahatanmu harus dikuburkan dengan tobat. Mohon ampun kepada dewata malam ini, dan besok pagi kau buat jumpa pers, umumkan kepada semua rakyat yang punya hak pilih bahwa Kunti adalah ibu dari dua kandidat gubernur yang tidak pilih kasih. Siapa pun yang menang, apakah itu Partha alias Arjuna, atau Radheya alias Karna, Kunti adalah ibunya. Namaste….”

Radheya keluar dari kafe. Kunti memeluk kardus kecil berisi uang dolar itu sambil sesenggukan. Sekejap ia sempat menatap Karna, anaknya, yang dihadang dua lelaki dan memasukkan dengan paksa ke mobil. Selebihnya, suara ombak yang menderu, karena kawasan wisata ini memang sepi sejak ada cuaca ekstrim.

***
Radheya tewas. Radheya dirampok. Radheya gugur sebelum bertempur. Headline koran seragam di pagi ini dengan berita tewasnya kandidat gubernur di kawasan wisata Yeh Gangga. Televisi menyiarkan berita itu tak henti-hentinya, dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam, dari malam sampai pagi esoknya.

Radheya tewas dengan tiga peluru ditubuhnya, dan sejumlah uang dolar yang tercecer. “Radheya mungkin melakukan perlawanan ketika dirampok,” kata seorang pengamat di televisi.

Semua televisi menyajikan breaking news. Polisi meminta semua orang waspada terhadap teroris yang mulai mencari dana dengan merampok. Pengamat lain meminta kepolisian menyelidiki juga motif politik, bukan hanya perampokan. “Siapa tamu yang ditemui Radheya di kafe Yeh Gangga? Kenapa saat kejadian, Kresna, Yudhistira, Bimasena menginap di vila di sebelah kafe itu? Orang tahu, Kresna berasal dari Provinsi Dwarawati yang diutus oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan langsung di Hastinapura. Dan orang juga tahu, Kresna adalah keponakan Kunti, siapa tahu dia sutradara dari huru-hara ini,” kata Tjipta Laksana, pengamat itu.

“Jadi, tewasnya Radheya sebagai permainan kotor politik?’ tanya penyiar, sok menyimpulkan. “Upaya itu harus digali dan yang lebih penting, ini adalah kesalahan pemerintah pusat yang memaksakan pemilihan langsung. Kalau saja jabatan gubernur masih dengan cara penetapan, mungkin tak seheboh ini. Saya yakin akan ada perang saudara di Hastinapura,” kata Tjipta Laksana.

Penyiar bingung , lalu: “Pemirsa, breaking news segera kembali.”

Bali, Januari 2011

Catatan:
• Penulis adalah pendeta Hindu, tinggal di lereng Gunung Batukaru Bali, sebelumnya wartawan bernama Putu Setia.
• Kisah ini terinspirasi dari Adiparwa (bagian pertama ephos klasik Mahabharata) episode Adipati Karna.

Semut

2011-05-23T11:17:00.002+08:00

Putu Setia

(Tulisan ini dimuat Koran Tempo Minggu 15 Mei 2011, ditampilkan di sini untuk selingan saja)

Sebagai pemerhati semut, saya kagum dengan fotografer Robertus Agung Sudiatmoko yang bisa memotret semut yang tengah menari dengan satu kaki. Bahkan dalam serial foto semutnya yang dilansir Daily Mail, Robertus juga mengabadikan seekor semut yang berdiri di atas bebatuan tengah menyilangkan tangannya seperti berdoa. Robertus mengaku suka hewan kecil itu, alasannya semut sangat mandiri dan dalam bekerja sama semuanya bekerja.
Saya setuju. Saya sering memakai semut untuk memberi contoh bagaimana seharusnya manusia bekerja sama. Begitu banyak teladan dari alam, baik benda hidup maupun mati, saya suka dengan tiga hal: persekutuan binatang buas, persatuan sapu lidi, dan paguyuban semut.

Persekutuan binatang buas, misalnya macan, dalam mencari mangsa awalnya berkelompok. Begitu ketemu mangsa, macan-macan ini bersatu membunuh korbannya. Kemudian, macan itu saling berebut mendapat jatah paling banyak. Setelah kenyang mereka pergi cerai berai, lupa pada persekutuan.

Di dunia manusia, persekutuan ini banyak dipraktekkan dalam kasus korupsi berjamaah – istilah yang tak saya suka karena mengambil idiom agama. Kasus cek pelayat yang dikaitkan dengan terpilihnya Miranda Goeltom sebagai deputi Gubernur Bank Indonesia, masuk katagori ini. “Macan-macan” itu setelah puas melahap cek, kini saling menyalahkan. Kasus Gayus Tambunan juga masuk katagori ini. Tak mungkin sebagai “macan” Gayus sendirian menggarong uang rakyat, tapi “macan” yang lain keburu hilang dalam rimba. Selain gelap, penjaga hukum dalam rimba terbiasa tebang pilih.

Kasus anyar, korupsi pembangunan wisma atlet Sea Games Palembang, juga tergolong “persekutuan macan”. Pelaku yang ramai disebut, membantah terlibat, bahkan tiba-tiba saling tak kenal. Lalu saling menuduh, yang ini merekayasa itu, yang itu merekayasa ini. Sekejam-kejam macan tak pernah memangsa anaknya, dan manusia yang baik tentu melindungi “anak buahnya”. Maka petinggi partai pun, baik Demokrat maupun Demokrasi Indonesia Perjuangan, pasti berusaha meminimalkan keterlibatan kadernya.

Mari lihat persatuan sapu lidi. Setangkai lidi mudah dipatahkan, tetapi sekumpulan lidi, sulit dipatahkan. Bersatu teguh, bercerai rapuh. Masalahnya, sebuah sapu mudah dipakai oleh siapapun yang merasa memiliki. Di jagat manusia, kita sudah biasa melihat berbagai aksi yang orangnya “itu-itu saja”. Apalagi saat kampanye Pemilu, tinggal memberi baju kaos – plus nasi bungkus dan sangu. Kini, kita mendapatkan wakil rakyat yang gemar mengejar “bungkusan” dan sangu.

Tapi, saya tak ingin memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam katagori ini. Komisi ini pasti tak bisa “dipinjam” untuk menyapu bagian sana tapi tidak bagian sini. Misalnya, sapu bersih penerima cek pelayat, tapi jangan menyapu pemberinya. Sapu bersih penerima suap Wisma Atlet, tapi jangan sampai ke petingginya.

Paguyuban semut yang ideal. Selebar apapun jalannya, mereka antre, lebih mulia dari manusia di jalanan. Kalau ada sumber makanan, ia komunikasikan lewat sinyal kimiawi yang canggih, yang oleh manusia sistem ini ditiru untuk menciptakan Facebook. Ini bukan omongan saya, ini penelitian Noa Pinter-Wollman dari Stanford University. Ketangguhan semut, seperti dibuktikan Robertus dalam fotonya, dapat membawa daun berukuran lebih dari 10 kali tinggi badannya.

Cuma, semut hewan “wong cilik”, disemprot pestisida mati – akibatnya muncul wabah ulat bulu. Pelajaran dari sini, kalau pemerintah tetap tak memperhatikan rakyat kecil, jangan salahkan “ulat bulu” yang radikal itu jadi subur.

Menyoroti Perda RTRW Bali tentang Kawasan Suci

2011-03-11T19:44:00.002+08:00

Oleh Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Perda RTRW Bali 2009 memiliki 19 bab serta 153 pasal. Perda ini mengatur banyak hal, dari hal-hal yang berada di bawah tanah (sumber mata air dan tambang, misalnya) sampai di atas tanah bahkan di awang-awang (soal tower dan penerbangan pesawat). Namanya saja mengatur soal ruang, tak ada ruang yang tak diatur sampai alam bawah tanah yang sejatinya tak ada ruangnya juga diatur.
Begitu luas cakupan perda ini, dari hutan lindung sampai terminal bus, dari laut sampai gunung, begitu rinci, termasuk mengatur masalah kendaraan bermotor dalam kaitan dengan kepadatan lalu lintas.

Tapi, yang jadi polemik hanyalah sebagian kecil saja, yaitu menyangkut kawasan suci pura. Dengan energi yang demikian besar memperbincangkan hal ini, seolah-olah isi perda hanya mengatur masalah kawasan suci pura. Apalagi Bhisama PHDI Pusat dijadikan landasan.

Kenapa ini jadi polemik? Karena kita terjebak pada kata-kata suci. Mendengar kata suci kita seperti emosional, karena kata itu begitu bertuah dan harus kita bela mati-matian. Siapa yang mempermasalahkan kata suci ini seolah-olah menjadi tidak suci. Dan lawan suci adalah kotor.

Apa sebenarnya kesucian itu? Kalau dalam ajaran Hindu semua alam ciptaan Tuhan ini adalah suci. Dari laut sampai ke puncak gunung suci. Tanah sebagai ibu pertiwi adalah suci. Bahkan dalam perda pun sudah dijelaskan secara gamblang mengenai kesucian itu. Dari laut, pantai, campuhan, danau, mata air, gunung semuanya suci

Dalam Perda, kesucian dipilah-pilah menurut tempat dan fungsinya. Ada kawasan suci di gunung (pasal 44 ayat 2 huruf.a.), mencakup kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung. Kawasan suci danau (pasal 44.2 b), Batur, Beratan, Buyan, Tamblingan. Kawasan suci campuhan, di mana ada campuhan diseluruh Bali. (ps 44.c). Kawasan suci pantai (ps 44.2 d). Kawasan suci laut (ps 44. 2 e). Kawasan suci mata air (ps 44.2 f)

Selain kawasan suci ada lagi kawasan tempat suci, dan ini mengacu ke Bhisama PHDI Pusat. Ini dituangkan dalam Pasal 50 (2) yang melengkapi pasal 44.1 b sebelumnya. Rinciannya, kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurang kurangnya apeneleng agung setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura. Kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius sekurangkurangnya apeneleng alit setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura. Kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya Apenimpug atau Apenyengker.

Penetapan status Pura-pura Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan MUDP. Pura Sad Kahyangan ada 10 buah, Pura Dang Kahyangan 252 buah dan ribuan pura Tri Kahyangan. Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Sad Kahyangan didasarkan pada konsepsi Rwa Bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhuana, mencakup:
1. Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempuyang di Kabupaten Karangasem).
2. Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa di Kabupaten Karangasem).
3. Pura Batukaru (lereng gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan).
4. Pura Batur (tepi kawah Gunung Batur di Kabupaten Bangli).
5. Pura Goa Lawah (di Kabupaten Klungkung).
6. Pura Luhur Uluwatu (Bukit Pecatu di Kabupaten Badung).
7. Pura Pucak Mangu (di Kabupaten Badung).
8. Pura Agung Besakih (lereng Gunung Agung di Kabupaten Karangasem).
9. Pura Pusering Jagat (Pejeng di Kabupaten Gianyar).
10. Pura Kentel Gumi (di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung).

Dalam penjelasan Perda ini, yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyangan yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari Kahyangan Tiga, Dhang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan dan pura lainnya.

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah Kekeran, dengan ukuran Apeneleng, Apenimpug, dan Apenyengker.

Bhisama ini mengatur pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut. Di daerah radius kesucian pura (daerah Kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan Darmasala, Pasraman dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya Tirtayatra, Dharmawacana, Dharmagitha, Dharmasadana dan lain-lain). Artinya, dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk: pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Kalau mengacu kepada ketentuan ini, dari kawasan tempat suci yang bernama Sad Kahyangan dan Dhang Kahyangan, tercatat 35 % dari luas Pulau Bali yang hanya 563.666 Ha. Ditambah lagi Tri Kahyangan, prosentase itu akan bertambah besar. Nah, bagaimana kalau kemudian dihitung kawasan suci gunung, danau, campuhan, mata air dan sebagainya. Maka, seluruh tanah Bali ini tak ada tersisa, dan semuanya suci. Ini sebenarnya pas betul dengan konsep ajaran Hindu bahwa semua tanah itu (ibu pertiwi) adalah suci.

Muncul pertanyaan, apakah kesucian itu berkaitan dengan suci dalam pengertian ritual keagamaan? Suci yang menjadi lawan dari kotor, dan kotor dalam pengertian yang lebih khusus lagi: leteh, cuntaka, dan seterusnya. Yang kemudian kekotoran ini harus dibuatkan pembersihan. Tidak ada kaitannya sama sekali. Karena pura itu sendiri sudah punya aturan, yang mana suci, yang mana setengah suci, yang mana kotor.

Pura punya mandala, ada utama mandala atau disebut jeroan, ada madya mandala, ada nistha mandala. Itu kalau pura dalam bentuk Trimandala, kalau Dwi Mandala hanya ada Utama Mandala dan Nistha Mandala. Kesucian yang tertinggi itu ada di Utama Mandala, di Madya Mandala vibrasi kesuciannya sudah memudar. Itu sebabnya kalau ada piodalan, umumnya orang mebhakti dan nunas tirtha di Utama Mandala. Kalau tirtha sampai dibawa ke madya Mandala karena melewati kori (apakah itu kori agung atau kori gelung) vibrasinya sudah memudar. Kalau terpaksa, pemangku yang membawa pura itu harus mngucapkan mantram pengurip tirtha lagi. Namun umumnya, tirtha tak sampai di bawa ke madya mandala. Kita bisa saksikan di pura seperti Uluwatu, Sakenan, Gelgel, dan banyak lagi, pemedek yang mebhakti dan nunas wasuh pada Ida Bethara semuanya di jeroan. Jika saja vibrasi kesucian itu sama antara utama mandala dan madya mandala, apalagi sama dengan nista mandala, untuk apa orang berdesak-desakan dan ngantre sampai pingsan mebhakti di Sakenan atau Gelgel. Atau di Uluwatu sampai diberlakukan sistem karcis. Kan tinggal membawa saja tirtha itu ke luar jeroan.

Inilah kesucian dalam hubungan ritual. Adapun kawasan tempat suci yang dimaksudkan bhisama yang diadopsi oleh Perda ini, menurut saya, adalah wilayah kekeran pura yang ideal. Apa itu kekeran pura? Kekeran, keker, itu artinya kita sudah bisa melihat pura itu dari tempat kita berada. Seorang pemedek yang datang ke sebuah pura, diharapkan sudah membawa pikiran yang suci ketika sudah melihat wujud phisik pura itu. Dengan pikiran yang sudah distel ke arah kesucian maka sampai di pura apalagi di jeroan tinggal menyempurnakan kesucian itu. Inilah konsep leluhur kita di masa lalu dalam memilih lokasi pura yang diperuntukan umat secara umum (Kahyangan Jagat), sengaja diadakan area kekeran dan luasnya menyesuaikan dengan pura itu sendiri.
Tidak bisa hal ini diseragamkan. Adapun pura Tri Kahyangan karena letaknya di dalam pemukiman desa (Tri Kahyangan adalah syarat dari pembentukan desa adat, jadi memang di pemukiman atau diwilayah desa adat itu sendiri) tidak diperlukan wilayah kekeran. Cukup apenyengker (batas tembok pura).

Oleh pengempon pura atau penduduk terdekat di tempat pura itu, kekeran bisa diwujudkan dengan menanam pepohonan, jika wilayah kekeran itu sangat luas. Maka muncul kemudian istilah alas kekeran. Di banyak tempat wilayah kekeran ini dimasukkan dalam awig-awig untuk dijaga kelestariannya. Saya memakai kata lestari dan bukan suci, karena memang dalam konsep mebhakti ke pura, ini belum tempat suci. Bagaimana disebut suci, nistha mandala pura saja belum ada, masih jauh kesucian itu.

Kejanggalan Bhisama PHDI

Saya mau cerita latar belakang bhisama ini, sepanjang yang saya ikuti. Mahasabha PHDI VI yang diadakan di TMII Jakarta diwarnai oleh kasus yang mencuat di Bali akibat akan dibangunnya Bali Nirwana Resort di kawasan Tanah Lot. Penentangan proyek itu terjadi di Bali. Lalu dalam Mahasabha ini keluar Keputusan Maha Sabha PHDI No. I/TAP/M. SABHA/1991 Tentang Tata Keagamaan.

Bagian II ketetapan ini bertajuk Tempat Suci Ibadah. Dalam huruf 2.a berbunyi: PHDI Pusat hendaknya mengeluarkan peraturan atau ketentuan tentang Tata Keagamaan terutama mengenai sila sesana atau aturan-aturan di dalam menjaga kesucian tempat sembahyang.

Huruf 2.b berbunyi: Asta Kosala, Asta Kosali, Asta Dewa, Asta Gumi serta ketentuan yang ada pada satu daerah dijadikan dasar untuk membuat bangunan tempat pemujaan dengan segala perlengkapannya.

Keputusan inilah, antara lain, mendasari dirancangnya Bhisama Kesucian Pura. Sejak itu lalu diadakan diskusi-diskusi. Pura harus dibuat kawasan suci yang mengacu kepada Asta Kosala Kosali, Asta Dewa dan Aasta Gumi seperti huruf 2.b di atas.

Ide bhisama itu pun mengacu kepala wilayah kekeran. Bagaimana mengukur wilayah kekeran itu? Dalam diskusi awal yang diadakan para Sulinggih yang tergabung dalam Paruman Sulinggih (kini nama itu sudah menjadi Sabha Pandita), ditemukan 3 istilah, yakni: apeneleng, apenimpug dan apenyengker.

Apeneleng adalah wilayah yang bisa diteleng (dilihat) dari pura, artinya dalam batas mana kita bisa memandang dari pura sehingga yang dipandang bisa kita ketahui wujudnya. Ini untuk pura Kahyangan Jagat (kelompok ini dibagi dua: Sad Kahyangan dan Dhang Kahyangan). Apenimpug adalah wilayah yang bisa diukur sejauh seseorang bisa melemparkan sesuatu dari pura. Ini agak sulit batasannya, karena tergantung sesuatu itu dan siapa yang melempar. Tapi umumnya tak jauh amat, karena sesuatu itu dipastikan alat-alat upacara. Ini untuk pura yang umumnya ada di lereng gunung, yang tak ada penyengkernya. Umumnya pura berbentuk bebaturan, di lereng Gunung Batukaru banyak ada; Pura Turus Gunung, Pura Gunung Tengah, Pura Geria, Pura Kamoksan, dllnya. Terakhir: apenyengker, ini paling jelas ukurannya karena sudah dinyatakan dengan membangun tembok pura. Pura Tri Kahyangan semuanya ber-penyengker.

Pada saat bhisama digodok saya mengikuti selintas dalam status saya sebagai wartawan dan orang yang peduli sama perkembangan Hindu. Tapi menjelang bhisama lahir di UNHI (Januari 1994), saya kembali lagi ke Jakarta karena disibukkan sebagai Ketua Forum Cendekiawan Hindu Indonesia yang akan mengadakan proyek besar kerja sama dengan ICMI, PIKI, KCBI dan ISKI. Apalagi kemudian ada musibah, dibredelnya Majalah Tempo tempat saya bekerja, saya harus menyelamatkan banyak teman-teman karyawan. Jadi perhatian saya lepas sama sekali dari kelahiran bhisama itu.

Setelah beberapa tahun kemudian baru saya sadar, kenapa bhisama yang kemudian disebut Bhisama Kesucian Pura (bukan bhisama wilayah kekeran – salah satu ide sebelumnya) istilah apeneleng, apenimpug dan apenyengker itu diberi penjelasan dalam kurung dengan ukuran eksakta. Bahkan apeneleng dibagi dua: apeneleng agung dan apeneleng alit. Apa yang membedakan kedua jenis apeneleng itu, apakah apeneleng agung memakai keker (teropong) dan sebagainya. Kita tahu dalam bhisama apeneleng agung diberi dalam kurung 5 km untuk jarak Sad Kahyangan, apeneleng alit jarak 2 km untuk Dhang Kahyangan, apenimpug jarak 25 meter.

Ini agak janggal, karena itu perlu dipertanyakan agar umat paham dan jelas. Keputusan PHDI sebelumnya jelas menyebutkan dasar kesucian itu didasarkan pada Asta Kosala Kosali, Asa Gumi dan sebagainya. Asta Kosala Kosali tak mengenal ukuran eksak, centimeter, meter, kilometer. Atapak tangan ngandang, atapak pada…. Ajari, alangkat, asiku, adepa, dan seterusnya. Ini untuk membuat bangunan dan pemelahan bangunan. Untuk kawasan memakai Asta Gumi, pun dalam Asta Bumi tak ada ukuran kilometer dan sebagainya. Untuk ukuran kawasan ada apeneleng. Ini warisan leluhur kita yang patut dilestarikan karena memiliki konsep, setiap apapun yang dibangun haruslah menyesuaikan dengan siapa yang akan menggunakan bangunan itu.

Lalu dari mana datangnya apeneleng itu menjadi 5 km? Apeneleng disamakan dengan jarak tertentu, menurut saya salah besar. Dari arti kata saja sudah tak tepat.
Apeneleng itu artinya batas jarak pandang kita pada suatu obyek dari pura. Kalau kita sudah dibatasi oleh pandangan dan sesuatu itu sudah di luar batas pandang (tak bisa diteleng), maka itu sudah di luar apeneleng. Contoh yang pernah saya dapatkan; Pura Pulaki, dibangun di pilah-pilah tebing. Jika kita berada di pura, batas pandang kita dibatasi oleh tebing sekelilingnya. Wilayah di balik tebing itu, tak bisa diteleng. Jadi, Dodik Gerokgak yang jaraknya kurang dari 200 meter dari Pura Pulaki di luar kawasan kekeran atau dalam istilah bhisama di luar wilayah apeneleng. Kalau sekarang menurut bhisama, Dodik itu harus “ditertibkan” karena Pulaki termasuk Dang Kahyangan yang wilayah kesuciannya harus 2 km.

Contoh lain, Pura Goa Gajah. Dari komplek pura, kita tak bisa meneleng tempat parkir di atas dengan segala kesibukannya. Jadi tak ada pengaruhnya, kecuali masalah keamanan/ketahanan pura, tempat parkir dipindah menjauh. Tapi tidak sejauh 2 km. Nah, ini kan sudah beda sekali antara apeneleng tanpa unsur jarak dan apeneleng memakai unsur jarak.

Konsep menambah aturan jarak untuk apaneleng ini patut dipertanyakan kepada para penyusun bhisama. Mumpung ada Pansus RTRW, supaya ada tugasnya, cobalah ini ditanya. Mungkin benar aturan jarak itu sudah dengan pertimbangan matang, sudah berdasar sastra, sudah didiskusikan panjang lebar, tapi apa dasarnya, jelaskan dengan tuntas. Yang saya khawatirkan, tapi saya tak boleh menuduh, jarak 5 km dan 2 km ini ditambahkan belakangan di luar Paruman Sulinggih, apalagi bhisama itu ditandatangi oleh Pengurus PHDI Pusat, bukan oleh Paruman Sulinggih.

Ini mungkin terjadi –sekali lagi mungkin, tapi belum tentu, karena itu perlu diselidiki—karena PHDI saat itu masih didominasi oleh para walaka. Paruman Sulinggih bisa disetir oleh pengurus harian, meskipun pengurus hariannya dipimpin oleh pandita. AD-ART PHDI yang berlaku saat itu, Pasal 12 menyebutkan: Paruman Sulinggih diangkat oleh pengurus pusat dan pasal 15 menyebutkan: Hasil musyawarah Pesamuan Sulinggih disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk selanjutnya diumumkan dalam bentuk keputusan Parisada Pusat. Jumlah Paruman Sulinggih hanya 11 orang.

Karena itu bhisama yang digodok Pesamuan Sulinggih harus disampaikan ke pengurus pusat dan kita lihat Bhisama Kesucian Pura ini bukan bhisama Pesamuan Sulinggih tetapi Bhisama PHDI Pusat. Yang menandatangani Ketua Umum dan Sekjen yang walaka. Apakah dalam perjalanan bhisama ini dari sulinggih ke pengurus pusat ada koreksi dan penambahan jarak 5 km danb 2 km itu, saya tak tahu, tapi bisa kita lacak.
Pada Mahasabha PHDI setelah itu, yakni 1996 yang diadakan di Solo, ketika itu saya sudah jadi peserta aktif, struktur PHDI mengalami perubahan sedikit. Mulai diperkenalkan Sabha Pandita pengganti Paruman Sulinggih dan Sabha Pandita berjumlah 33 orang dipilih dan diangkat oleh Mahasabha. Jadi kedudukannya tinggi sekali, tapi selama kepengurusan ini – yang memang ada masalah saat pembentukannya – tak ada melahirkan bhisama.

Sampailah pada Mahasabha PHDI 2001 di Hotel Radisson Bali yang dikenal dengan reformasi PHDI. Di sana dikukuhkan bahwa organ tertinggi di PHDI itu adalah Sabha Pandita yang dipimpin oleh Dharma Adyaksa. Pengurus PHDI hanya mengurusi masalah administrasi. Kepengurusan ini paling banyak menghasilkan bhisama. Pada tahun 2002 di Pesamuan Agung Mataram lahir bhisama dana punia, bhisama catur warna dan bhisama sadhaka. Pada 2005 lahir bhisama soal pediksan. Semua bhisama itu ditandatangani Dharma Adhyaksa dan wakilnya, karena memang sejak awal digodok Sabha Pandita. Sabha Walaka hanya memberikan masukan.

Mahasabha PHDI 2006 di Jakarta tak ada perubahan. Kepengurusan ini akan segera berakhir tahun ini dan Mahasabha 2011 akan digelar lagi di Bali.

Nah, Bhisama Kesucian Pura tahun 1994 itu tentu terbuka kemungkinan (meskipun ini baru dugaan yang harus ditelusuri), hasil Pesamuhan Sulinggih mendapat koreksi atau apalah namanya oleh Pengurus Harian.

Kalau misalnya Pansus RTRW menemukan kejanggalan dalam bhisama kesucian pura, seperti yang saya rasakan, ini kesempatan berharga untuk dibawa ke Mahasabha PHDI di Bali, beberapa bulan lagi.

Kejanggalan Perda terkait Bhisama
Sekarang saya cerita kejanggalan Perda RTRW ini terkait bhisama kesucian pura yang dijadikan acuan. Terutama dalam menentukan apa itu Sad Kahyangan.
Pasal 50 ayat 3 berbunyi: Penetapan status Pura-pura Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan MUDP.

Pasal 83
(1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, mencakup:
a. kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan berdasarkan konsepsi Rwa Bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhuana, mencakup: Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempuyang di Kabupaten Karangasem), Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa di Kabupaten Karangasem), Pura Batukaru (lereng gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan), Pura Batur (tepi kawah Gunung Batur di Kabupaten Bangli), Pura Goa Lawah (di Kabupaten Klungkung), Pura Luhur Uluwatu (Bukit Pecatu di Kabupaten Badung), Pura Pucak Mangu (di Kabupaten Badung), Pura Agung Besakih (lereng Gunung Agung di Kabupaten Karangasem), Pura Pusering Jagat (Pejeng di Kabupaten Gianyar), Pura Kentel Gumi (di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung); dan

b. kawasan warisan budaya, terdiri dari: kawasan Warisan Budaya Jatiluwih, Kawasan Warisan Budaya Taman Ayun, dan Kawasan DAS Tukad Pekerisan.

Kejanggalannya:
Bhisama PHDI Pusat 1994 itu tak ada mengatur Sad Kahyangan berdasarkan konsep Rwa Bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhuana, Dari mana Perda ini dapat masukan konsep itu? Kalau melihat pasal 50 ayat 3 di atas, logikanya masukan konsep itu dari PHDI Bali dan MUDP. Pertanyaannya, kapan rekomendasi itu diberikan dan apa dasar rekomendasi PHDI Bali dan/atau keputusan MUDP Bali? Ini perlu dijelaskan agar masyarakat terang benderang.

Padahal penggolongan Sad Kahyangan sudah ditetapkan dalam Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek2 Agama Hindu. Seminar ini dihadiri para sulinggih dan pemuka agama Hindu, saya siang malam meliputnya sebagai wartawan. Dalam keputusan seminar ini jelas disebutkan landasan dasar Kahyangan Jagat yang digolongkan Sad Kahyangan adalah:
1. Landasan filosofis: Konsep Sad Winayaka menurut lontar Dewa Purana Bangsul.
2. Landasan Historis: sudah ada sebelum kedatangan Gajah Mada ke Bali tahun 1343 Masehi.

Berdasarkan landasan ini Sad Kahyangan itu adalah Pura Besakih, Pura Lempuyang Luhur, Pura Goa Lawah, Pura Uluwatu, Pura Batukaru, Pura Pusering Jagat. Betul-betul enam, tak ada Sad berarti sepuluh.

Jadi, Pura Andakasa, Pura Puncak Mangu, Pura Batur, dan Pura Kentel Gumi, tidak tergolong Sad Kahyangan menurut hasil Seminar Kesatuan Tafir itu. Kalau mengikuti konsep Padma Bhuwana maupun Catur Lokapala (tapi ini bukan keputusan seminar) barulah Andakasa dan Puncak Mangu masuk. Sedangkan Pura Batur masuk dalam konsep Rwa Bhineda sebagai Pradhana dari Besakih yang berstatus Purusha.

Karena Perda ini produk hukum, jangan rancu antara Kahyangan Jagat dengan Sad Kahyangan seperti masyarakat umumnya. Kahyangan Jagat menganut konsep Rwa Bhineda, Catur Lokapala dan Sad Winayaka, sedang Sad Kahyangan hanya memakai konsep Sad Winayaka ditambah landasan historis tadi.

Ini biar jelas, karena masyarakat kian kritis, nanti anak-anak bertanya: lo katanya sad itu artinya enam, dalam perda ini kok sad kahyangan menjadi sepuluh kahyangan, kenapa tak disebut Dasa Kahyangan. Lagi pula kita menghormati Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir. Kecuali memang diubah oleh keputusan lembaga yang sama kuatnya.

***
Akhirnya, sekarang kita berasumsi bahwa jarak-jarak itu sudah benar dan Sad Kahyangan itu pun benar ada 10 kahyangan, lalu bhisama harus ditegakkan. Menurut saya kita pun tak perlu ribut, demo sana demo sini, kita perlu duduk bersama antara yang pro dan kontra Perda ini.

Pasal penutup Perda ini (Pasal 153) berbunyi; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kemudian pada akhir Perda tercantum: Diundangkan di Denpasar pada tanggal 28 Desember 2009. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, I NYOMAN YASA.

Kalau pasal ini kita pakai, maka persoalan sebenarnya tak begitu ruwet. Pelabuhan Padangbai tak harus dipindahkan, Penelokan tak harus digusur, warga di Pejeng dan Banjarangkan tak harus resah. Saya tak tahu bagaimana dengan Pecatu, berapa banyak bangunan yang didirikan setelah tahun 2009 itu.

Namun, Perda ini juga menyimpan pasal yang sedikit bertentangan, yakni pada BAB XVIII. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 150. Isinya:
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus segera disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Kalau pasal 150 (1) ini yang diikuti, ada kata “harus” di sana, maka semua bangunan (pemanfaatan ruang) yang tak sesuai Perda harus disesuaikan. Kata “harus” menegaskan bahwa ada penataan, sementara kata “penyesuaian” masih bisa dirembugkan. Kalau di wilayah kesucian pura itu berdiri hotel, villa atau penginapan, kan pemiliknya tinggal menyesuaikan dengan memberi pengumuman; “Para tamu dilarang melakukan perbuatan yang menodai ajaran agama Hindu seperti : ini…ini…ini.” Kalau kita sering melancong ke daerah lain, banyak hotel yang mencantumkan peringatan ini. Tak perlu rebut-ribut buang energi, apalagi mempermasalahnya nama hotel, villa, darmasala dan sebagainya. Tak semua hotel dipakai untuk mesum, dan tak semua rumah-rumah penduduk di sekitar pura bebas dari perselingkuhan.

Atau kalau bangunan itu tak bisa “disesuaikan”, ya, serahkan ke pemerintah dan minta ganti rugi yang layak, sebagai mana diatur padal 150 (2). Bahkan sebelumnya di BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT pada Pasal 138 c. disebutkan, masyarakat berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

Catat itu, pergantian yang layak. Rakyat jangan dikorbankan, kalau pemerintah tak punya uang ganti rugi yang layak, ya sudahlah, Perda tak bisa dijalankan. Penataan Candi Borobudur-Parmbanan bisa dijadikan teladan di sini.

Jadi, kenapa kita ribut-ribut membuang energi? Bagi saya, yang diributkan saat ini persoalan yang kecil jika kita melihat cakupan Perda yang begitu luas. Saya terbatas menyoroti dari sosial budaya – sesuai permintaan panitia. Dasar pembuatan Perda ini sudah menyebutkan begini:

Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan Dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia.

Menjaga keindahan Bali ini tak harus mengobok-obok bangunan wisata, bahkan bangunan wisata itu kalau ditata dengan baik, memperkuat keindahan. Tapi bagaimana dengan keunikan? Kenapa ini tidak menjadi prioritas dan malah terkesan dinomor sekiankan. Banyaknya pendatang ke Bali menimbulkan masalah dalam keunikan, rumah-rumah bedeng bertebaran, budaya yang tak dikenal dalam keunikan Bali mulai datang. Pengemis di jalanan, pengamen dan pedagang acung di perempatan jalan, itu keunikan Jakarta yang tak cocok dengan keunikan Bali. Cobalah iseng lihat tulisan di warung pinggir jalan, ada ratusan warung yang sudah bertuliskan Warung Muslim. Di daerah lain dari Sabang sampai Merauke tak ada warung berlabel agama. Hanya di Bali ada Warung Muslim, sementara orang tahu, keunikan Bali adalah kuatnya agama Hindu dan simbul-simbul Hindu.

Saya pernah berdiskusi soal ini dengan tokoh Muslim, mereka pun risih, karena warung saja harus mencantumkan label agama. Harusnya cukup dengan tulisan “halal” atau kalau mau lebih jelas “tidak menjual makanan dari unsur babi”. Di Jakarta, pernah ada restoran bernama Bar Buddha, protes marak dan bar itu ditutup. Tapi di Bali, keunikan Bali digerogoti, dan orang Bali pada diam.

Pedagang kaki lima di Bali sudah memenuhi banyak tempat dan merusak keunikan Bali. Kenapa tak mencontoh Solo, ada penertiban sehingga keunikan Solo tetap bertahan.

Sepeda motor di Bali lebih banyak dari sepeda motor di Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten. Keunikan dokar Bali sudah tergusur, padahal di Yogya sendiri keunikan andong itu dilestarikan. Perda ini mengatur soal lalu lintas, dari urusan terminal, transportasi antar kota dan sebagainya. Kenapa ini belum dilaksanakan dan tak ada yang mempermasalahkan. Jika transportasi umum diabaikan – dan itu pemerintah melanggar Perda – Bali suatu saat akan macet total oleh sepeda motor. Lihat saja tiap hari, ribuan sepeda motor masuk Bali. Tapi jangan salahkan penduduk. Kalau tak punya sepeda motor, mau pakai apa.

Banyak sekali yang semestinya sudah dikerjakan untuk memberlakukan Perda ini, kenapa urusan tanah rakyat di Pecatu yang selalu diobok-obok terus, seolah-olah pengempon pura Uluwatu sudah mulai mengotori kahyangannya sendiri, sementara kita yang mungkin setahun sekali ke sana teriak-teriak menyebut tak suci.

Mari kita berkepala dingin dan merajegkan Bali dengan tidak saling congkrah. Perda ini sudah sangat ideal, bahkan terlalu ideal sampai-sampai ada yang sangat mustahil untuk dilaksanakan, bukan hanya menyangkut kesucian pura versi bhisama, tetapi juga soal sosial budaya, soal lingkungan dan soal manusia Bali secara luas.

Sebagai penutup, ada baiknya kita statusquo sesaat, sambil memberi kesempatan Pansus bekerja siapa tahu ada yang memang diperbaiki, dan juga menunggu Mahasabha PHDI dalam beberapa bulan ini, siapa tahu masalah bhisama ini bisa dibahas lagi.

Sekian dan terimakasih.

Saran-saran
1. Beri kesempatan Pansus RTRW Bali bekerja dan beri tugas untuk menanyakan ke PHDI Pusat kenapa ada ukuran eksak di dalam bhisama, apa dasar hukumnya. Apakah ukuran itu sama untuk semua pura sejenis, tidakkah ada pertimbangan tentang pelemahan pura.
2. Ditanyakan pula, sebenarnya Sad Kahyangan itu enam pura sesuai Hasil Keputusan Seminar Tafsir atau 10 pura seperti dalam Perda. Kalau 10 pura, apa dasar hukumnya.
3. Pertanyaan 1 dan 2, bisa pula dibawa ke Mahasabha PHDI P yang akan digelar tahun ini di Bali, supaya dibahas oleh Sabha Pandita, mengingat bhisama tahun 1994 ini ditandatangani pengurus Parisada.
4. Jangan terburu-buru merevisi Perda, mengingat cakupannya begitu luas, lebih baik yang bermasalah seperti soal kawasan suci ini di-statusquo dulu, sampai ada kejelasan soal 1 dan 2. Selain itu, kalau kita taat hukum, revisi perda baru dibenarkan setelah 5 tahun berjalan. Tunggu saja saat itu.
5. Laksanakan Perda untuk hal-hal lainnya yang tidak bermasalah. Ide kawasan suci dalam Perda tentu sangat baik untuk Bali ke depan, cuma yang perlu dipertanyakan apakah jaraknya itu sudah patut dan seragam untuk semua pura, karena menyimpang dari konsep wilayah kekeran.

Biodata Penulis:
Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, nama walaka Putu Setia
1974-1978 Wartawan Bali Post, lebih banyak urusan agama dan kebudayaan.
1978-2006 Wartawan Tempo, pernah di Yogya dan lama di Jakarta
2006 pensiun dan persiapan mediksa pulang ke Bali, Diksa Dwijati 29 Agustus 2009

1991-1996 Ketua Umum Forum Cendekiawan Hindu Indonesia
2001-2003 Ketua Badan Penyiaran Hindu PHDI Pusat
2003-2007 Sabha Walaka PHDI Pusat, terakhir menjabat Wakil Ketua Sabha Walaka.
2009 Mengundurkan diri dari Sabha Walaka di Pesamuan Agung PHDI Denpasar karena sudah berstatus pandita.

Penulis buku trilogi soal budaya dan adat Bali: Menggugat Bali, Mendebat Bali, dan Bali yang Meradang. Menulis beberapa buku agama Hindu, selain buku sosial politik dan jurnalistik.

Politik Humor

2011-02-05T14:15:00.002+08:00

Putu Setia

(Tulisan ini versi panjang dari yang dimuat Koran Tempo Minggu 30 Januari 2011)

Kita sudah lama kehilangan humor. Humor yang tidak menyakiti, humor yang membuat kita tersenyum lepas, syukur-syukur ada bunyi tawa. Humor yang membuat kita tidak dendam, apakah itu dendam kepada sesama manusia atau dendam kepada keadaan yang semakin tak bisa kita mengerti.

Srimulat dan Ketoprak Humor sudah lama hilang di televise. Jika pun kini ada tayangan humor seperti Opera van Java, Extravagansa dan sejenisnya, ini adalah humor gedebak-gedebuk, adegan saling gebrak dan saling memukul – meski di layar ada teks: proferti menggunakan bahan liunak yang tak membahayakan.

Seperti diwakili oleh media televise, di dunia politik pun humor sudah lenyap. Pemerintah dikelola oleh orang-orang yang tegang, petinggi negeri ini diisi oleh orang-orang yang cemberut tanpa senyum. Semua masalah, dari yang besar sampai yang sekccil-kecilnya, ditanggapi dengan ketegangan yang serius atau keseriusan yang menegangkan.

Bagaimana menghadirkan humor kalau bencana silih berganti datang? Ini kata teman saya. Ada benarnya, tsunami meluluhkan sebagian negeri, awan panas dan lahar muntah dari gunung menghancurkan pertanian, kereta api tak hentinya bertabrakan, kapal laut terbakar. Belum lagi hakim, jaksa dan polisi begitu mudahnya disogok oleh seorang pegawai rendahan yang bernama Gayus Tambunan. Sulit mencoba melucu di negeri yang penuh perdebatan ini.

Namun, saya tetap percaya, humor adalah bagian terpenting dari keseimbangan jiwa dan lewat humor kita bisa membangun negeri ini dari keterpurukan moral – iye he he.. keren benar kalimat ini. Mau mengikuti analisis saya berikut ini?

Presiden Yudhoyono di depan rapat pimpinan TNI dan Polri menyebutkan akan memperhatikan nasib prajurit bangsa ini dengan menaikkan gaji mereka. Tekad dan niat luhur presiden itu dinyatakan dengan sungguh, sampai-sampai presiden memberikan ilustrasi bahwa gaji beliau selama enam tahun dan memasuki tahun ke tujuh tidak naik-naik. Ini adalah bukti, presiden ingin memperhatikan “rakyatnya” ketimbang memperhatikan diri dan keluarganya.

Hadirin sebenarnya sudah tertawa menanggapi “satu kalimat” dari “puluhan kalimat” yang terucap, pertanda humor masih menjadi jiwa dari pernyataan itu. Sayangnya, tertawa para hadirin itu tidak direspon oleh presiden. SBY tetap serius, tetap tegang, bahkan berkata: “betul….” Seolah mempertegas keseriusannya.

Apa yang terjadi? Jelas, niat baik di balik pernyataan itu seketika berubah makna. Presiden mengeluh soal gaji di depan umum. “Satu kalimat” akhirnya berbuntut ribuan kalimat celaan. Lawan politik presiden, dari “anak baru gede” sampai “mantan petinggi” rame bersitegang dengan “lingkaran dalam” presiden. Semuanya serba serius, saling menyindir dan mengobral kebusukan –yang sejatinya adalah kebusukan diri pengobralnya juga.

Humor sudah tewas. Andaikan saya Gayus, eh, SBY, dalam situasi yang khilaf karena keblablasan menyebut gaji tak naik dengan muka tegang, saya akan banting setir kembali untuk menghidupkan humor. Caranya, saya akan menerima dana “koin untuk presiden” dan sejenisnya dengan penuh kegembiraan, termasuk koin dari para wakil rakyat di Senayan yang memang senang menyindir meski marah kena sindir. Setelah uang diterima, saya akan memanggil Tukul. Tarsan, Doyok yang tengah menghimpun dana untuk mengembalikan para TKI dari Arab Saudi, menyerahkan uang itu dalam suasana riang penuh senyum. Saya yakin kesalah-pahaman akan hilang, ketegangan berhari-hari lenyap, karena humor sudah dihidupkan kembali.

Yang ada saat ini adalah lelucon yang tak lucu karena lahir dari saling memukul – persis di televisi. Contoh lain, tokoh agama membuat Rumah Kebohongan untuk menghimpun kebohongan pemerintah. Bahasa kaum agamawan ini “lucu yang memprihatinkan”, kebohongan tokoh agama siapa yang memungut? Mari kita hidupkan kembali humor dalam setiap denyut nadi mengelola negeri ini. Wassalam.

Kesabaran dan Kesahajaan Menjadi Teladan

2011-01-24T20:50:00.006+08:00

Oleh Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

(Tulisan ini mengantar purna bhakti Drs. Ketut Wiana, M.Ag sebagai staf pengajar di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, 5 Januari 2011)

Rasa bangga dapat berkenalan dengan orang-orang yang dikagumi tentulah dialami oleh banyak orang. Apalagi jika orang yang dikagumi itu kemudian bisa menjadi seorang sahabat yang tulus, sekaligus seorang guru yang tak habis-habisnya menuangkan ilmunya. Saya bersyukur bisa berkenalan dengan Ketut Wiana, sahabat yang tulus itu, orang yang saya kagumi itu, dan harus saya akui pula bahwa dia adalah seorang guru buat saya, meski tak pernah saya menjadi muridnya yang formal. Pak Wiana memang seorang guru, beliau bahkan pernah menjadi kepala sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Denpasar, tetapi saya tak pernah bersekolah di sana atau ikut menjadi staf pengajar di sana.

Saya tak ingat kapan saya mulai berkenalan dengan Ketut Wiana, tetapi yang jelas jauh sebelum kenal secara pribadi saya mengenalnya lewat tulisan-tulisannya, baik di media massa maupun makalah dalam berbagai seminar. Beliau sudah lama aktif di Parisada sebelum saya mengenal dengan baik majelis agama Hindu itu.

Tetapi saya ingat sebuah pertemuan dengan Ketut Wiana di Bandung, 21 Mei 1989. Saya kira itu bukan pertemuan yang pertama, karena sebelum saya merantau ke Jawa rasanya sudah pernah ketemu dengan beliau. Di Kampus Universitas Padjadjaran Bandung 21 Mei 1989 itu ada dharmatula yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Hindu Brahmacari Unpad. Drs Ketut Wiana yang kala itu menjabat Ketua III PHDI Pusat membawakan makalah tentang kasta di Bali. Saya bertugas untuk membahas materi itu.

Diskusi soal kasta ini menarik perhatian. Perdebatan pun seru. Saya yang di kalangan orang Bali rantauan dikenal sebagai “anti kasta” seringkali diundang ke berbagai diskusi, dan di Bandung itu saya mendapatkan lawan diskusi yang menarik. Sebelumnya saya menduga Pak Wiana setuju dengan adanya kasta di Bali, setidak-tidaknya tak menganggap masalah adanya sistem kasta di Bali. Dugaan saya ini dengan alasan, Parisada selama ini tak dikenal sebagai lembaga yang mau meluruskan kasta. Bahkan saya menduga Parisada mengajegkan sistem kasta itu di Bali. Dugaan saya ini meleset. Pak Wiana dalam diskusi itu sangat sependapat dengan saya, bahkan beliau lebih gencar lagi menyebutkan bahwa kasta di Bali itu salah kaprah.

Dari pertemuan ini, ada yang berubah pada diri saya. Di sana saya menyatakan, kalau begitu pandangan Pak Wiana, saya ingin ikut di organisasi Parisada. “Silakan,” katanya. Kesan saya, orang ini begitu terbuka dan demokratis, selain rendah hati. Maaf saja, sebelumnya saya selalu curiga dengan para pengurus Parisada yang saya nilai – waktu itu – masih feodalis.

Ketika Mahasabha PHDI diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta tahun 1991, saya datang sebagai penonton. Saya tak diundang karena memang tak jadi pengurus apa-apa, bahkan saya tak tahu banyak tentang Parisada saat itu. Namun, saya sudah dikenal aktif di kalangan umat Hindu Jakarta. Dalam mahasabha itu kembali saya bertemu dengan Pak Wiana, tetapi hanya selintas. Saya melihat majelis umat Hindu ini terlalu condong pada partai tertentu dan cenderung berpolitik praktis. Situasi politik saat itu memang mempengaruhi segala gerak aktifitas berbagai organisasi kemasyarakatan. Kesan saya – dan ini kesan umum – Parisada terlalu dekat dengan Golkar, bahkan ada yang bilang Parisada itu bagian dari Golkar.

Bersama teman-teman aktifis yang tak terlibat dengan Mahasabha Parisada itu, saya pun mempunyai ide bahwa perlu ada organisasi yang vokal sebagai “penyeimbang” Parisada. Maka di sanalah lahir gagasan saya untuk membentuk Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI). Supaya tidak terasa berbenturan dengan Parisada dan menghindari konflik dengan berbagai pihak, forum ini dirancang sebagai “bukan organisasi massa”, meski pun kemudian karena tuntutan berbagai hal akhirnya nyaris sebagai organisasi massa.

Ketika menyusun personalia pengurus FCHI pada awal-awalnya, saya ingat Ketut Wiana. Saya pernah menyarankan kepada teman-teman yang lain, bagaimana kalau Ketut Wiana dirangkul. Ada banyak yang setuju karena mereka sependapat dengan saya bahwa Ketut Wiana seorang demokrat dan hampir tak punya musuh. Pemikirannya juga bagus dan tak terkotak dalam sekat-sekat kecil. Namun, karena tidak ingin ada masalah lantaran Pak Wiana berada di dalam kepengurusan Parisada Pusat, nama dia tak jadi dimasukkan. Tapi, kami bertekad jika ada kegiatan yang membutuhkan pemikiran yang beragam, Pak Wiana harus diajak serta.

Banyak sekali kegiatan FCHI di awal-awal berdirinya tatkala saya memimpin forum itu. Berbagai diskusi digelar di kota-kota besar. Ada satu diskusi yang menarik yang mempertemukan kembali saya dengan Pak Wiana, yaitu diskusi yang digelar di kantor Bali Post Denpasar, pada 22 Desember 1992. Diskusi ini diselenggarakan FCHI bekerjasama dengan Yayasan Studi Hindu Indonesia menampilkan empat pembicara yakni Ketut Wiana, Ngurah Bagus, Wayan Sudirta dan IGB Arthanegara. Temanya adalah menyikapi keberadaan Pura Besakih dikaitkan dengan Undang-Undang Tentang Benda Cagar Budaya. Saat itu ada pro dan kontra bagaimana kalau Pura Besakih dimasukkan dalam gugusan Cagar Budaya – waktu itu belum ada rencana masuk Warisan Budaya Dunia. Hasil diskusi ini kemudian saya sampaikan ke Menteri P dan K yang waktu itu dijabat Prof. Fuad Hassan.

Pertemuan di Bali Post itu membuat saya makin kagum pada pemikiran Pak Wiana. Saya sampai mengibaratkan beliau “kamus berjalan”, karena apapun pertanyaan saya mengenai masalah Hindu dan adat Bali, bisa dijelaskannya dengan gamblang. Setiba di Jakarta saya langsung punya ide untuk membuat sebuah buku yang menulis soal kasta yang salah kaprah di Bali. Penulisnya tentu tak ada lain, Pak Wiana sendiri. Saya hubungi beliau dan bersedia. Ternyata naskah yang dibuatnya tidak setebal untuk buku. “Maklum, saya hanya bisa membuat tulisan berupa makalah,” katanya waktu itu.

Kalau tulisan itu saya bukukan, akan sama saja dengan buku-buku Hindu yang ada saat itu, tipis dan tidak menarik. Saya ingin menggebrak dunia penerbitan buku Hindu dengan buku yang berkualitas dan layak dijual. Saya teringat bahwa Raka Santeri – waktu itu wartawan Kompas – pernah menulis secara berseri masalah kasta di Bali Post mulai terbitan 29 April 1989. Saya hubungi Raka Santeri dan dia bersedia tulisan itu diterbitkan. Lalu saya hubungi Satria Naradha, waktu itu Wakil Pemimpin Umum Bali Post, untuk minta izin mengambil tulisan Raka Santeri. Ternyata Satria Naradha menyambut dengan baik bahkan saya dan Satria akhirnya membuat yayasan sebagai badan hukum penerbitan itu, yakni Yayasan Dharma Naradha.

Tetapi buku pertama Yayasan Dharma Naradha bukan soal kasta itu, untuk tidak menimbulkan kegoncangan seolah-olah saya membuat penerbitan hanya untuk “menggugat kasta”. Buku pertamanya adalah Cendekiawan Hindu Bicara, sebuah kumpulan tulisan dari 12 pemikir Hindu, tapi tak ada Pak Wiana di sana. Saya sengaja menyimpan nama Pak Wiana untuk buku selanjutnya, yakni tentang kasta itu.

Akhirnya buku soal kasta yang berisi gabungan tulisan Ketut Wiana dan Raka Santri terbit dengan judul “Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman Berabad-abad”. Buku ini, yang saya beri pengantar agak panjang, meledak di pasaran, bukan hanya di Bali, tetapi juga di Jakarta dan kota-kota lainnya. Laris sekali. Saya senang karena buku dibicarakan di Jakarta dalam berbagai kegiatan. Tetapi tidak di Bali. Wiana dan Raka Santri diteror. Raka Santri mengaku tenang saja, tetapi Pak Wiana mengaku: “Saya serba repot, banyak yang sampai meneror saya secara phisik.” Satria Naradha dan Bali Post pun kena terror dengan surat kaleng, sampai-sampai cetakan kedua buku ini ditunda karena ada ketakutan.

Saya tak memikirkan Raka Santri karena dia seorang wartawan, sudah biasa kena terror seperti halnya saya. Namun saya terus memikirkan Pak Wiana karena dia pegawai negeri di Kanwil Departemen Agama Bali, waktu itu kalau tak salah menjadi pengawas. Bagaimana kalau dia dipecat? Syukurlah tak ada “pemecatan” itu, meskipun dia mengaku ada “pengucilan’. Sejak itulah saya semakin akrab dengan Pak Wiana, dia sama sekali tak menyalahkan saya akibat terbitnya buku itu dengan judul yang bombastis.

Kesabaran Ketut Wiana adalah hal yang saya kagumi. Setiap pulang ke Bali saya berkunjung ke rumahnya. Bahkan dia dengan entengnya datang ke desa saya di Pujungan, memimpin diskusi dengan tokoh-tokoh desa dalam rumah saya yang sempit. Sepulang dari Pujungan saya terus berdiskusi bagaimana memajukan umat Hindu. Pak Wiana mengusulkan agar saya membeli lahan yang lebih luas. “Nanti dibangun bale semacam wantilan untuk tempat diskusi,” itu kata-kata yang masih saya ingat. “Berdoa saja, kalau Tuhan mengizinkan, apapun bisa kita lakukan,” katanya lagi.

Mungkin doa saya dan doa Pak Wiana terkabul. Saya kemudian mampu membeli tanah sawah seluas 30 are di samping Pura Manikgeni, dan kemudian hari saya membangun ashram (kini pesraman) di sana. Di atas tanah itu saya baru bisa membangun balai sejenis aula dengan sangat sederhana dan sebuah padmasana. Pak Wiana langsung meminta supaya bangunan itu diresmikan saja sebagai ashram. Dan itu saya ikuti, jadilah Ashram Manikgeni yang begitu sederhana diresmikan pada 3 Maret 1995. Entah karena ashramnya yang sederhana atau saya belum dikenal banyak oleh pejabat di Bali, tak satu pun undangan pejabat yang hadir. Bupati Tabanan tak hadir, apalagi Gubernur Bali. Padahal Wihara di Pupuan yang jaraknya 2 km dari tempat saya, diremikan oleh Gubernur Bali dengan sangat meriah. “Jangan putus asa, ini soal biasa, Tuhan yang meresmikan ashram ini,” kata Pak Wiana seperti menghibur saya.

Hubungan saya dengan Pak Wiana pun akhirnya semakin dekat. Kadang saya memfungsikan beliau sebagai guru yang mengajari banyak hal, tentu lebih banyak soal tatwa agama. Kadang saya memfungsikan sebagai orang tua, yang memberi banyak nasehat. Kalau Pak Wiana ke Jakarta tentu kontak saya, kadang menginap di rumah saya sambil mengajarkan yoga – sayangnya saya tak tertarik waktu itu. Setiap ada kegiatan di dalam keluarga saya di kampung (Ashram Manikgeni), Ketut Wiana selalu datang, bukan hanya sebagai tamu tetapi seperti keluarga sendiri. Ketika dua anak saya potong gigi, Pak Wiana memberikan sambutan atasnama keluarga dan langsung memberikan dharma wacana.

Saya tak pernah mendengar dia marah, apalagi marah kepada saya. Saya sering berbeda pendapat dengan dia, tetapi tak pernah sampai meretakkan hubungan, bahkan beda pendapat itu tetap disertai dengan guyonan. Ketika saya menulis opini bahwa Kitab Mahabharata bukan kitab suci umat Hindu, Ketut Wiana menegur saya, bahwa opini itu salah. Mahabharata adalah kitab suci Hindu, katanya. Beda pendapat ini hanya soal pendekatan masalah, saya mengatakan itu dari sisi formal dan format aturan beragama dalam konstitusi Indonesia, karena selama ini kitab suci Hindu tercatat Weda. Jika Mahabharata juga disebut kitab suci Hindu – dalam tataran formal dan format konstitusi – maka Hindu di Indonesia akan kembali ke tahun sebelum 1959, disebut agama budaya dan disejajarkan dengan “kepercayaan”. Ini bisa fatal karena bisa-bisa nanti tidak diayomi oleh Departemen Agama tetapi diayomi Kejaksaan Agung sebagai salah satu “kepercayaan”. Soalnya Mahabharata sudah menjadi milik dunia.

Selain sulit menemukan kemarahan pada diri Ketut Wiana, belajarlah bersabar pada beliau. Dia sangat penyabar dan dalam beberapa hal membuat orang lain justru tak sabar untuk menunggu tindakannya. Sebagai tokoh, dia sudah sesepuh di Parisada. Dari salah satu ketua, kemudian menjadi salah satu sekretaris, balik lagi menjadi ketua, terakhir menjadi Ketua Sabha Walaka. Dia bertahan karena dia tak punya musuh atau dia bisa memasuki “sarang musuh” untuk dijadikan teman. Wawasannya yang luas dan informasi yang selalu mudah diperolehnya, membuat dia produktif dalam menulis dan seperti yang saya katakana tadi, dia bak kamus berjalan jika kita bertanya soal Hindu.

Barangkali banyak orang yang lebih pintar dari Wiana, tetapi jika ilmunya itu tak mudah dibagi, apakah arti kepinteran itu. Di sini kelebihan Ketut Wiana, dia mau membagi ilmunya kepada siapa saja tetapi juga dia bisa menerima masukan dari siapa saja, ditambah dengan kerendahan dirinya yang membuat penampilannya menjadi bersahaja. Kesahajaan itu yang membuat dia menjadi teladan, dan itu yang selalu saya kenang. ***

(Penulis adalah pendeta Hindu, mantan wartawan dengan nama walaka Putu Setia, pernah menjabat Wakil Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat)

Galungan dan Bencana

2011-01-24T20:45:00.003+08:00

Oleh Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Syahdan, Raja Bali Sri Jaya Kesunu, heran tak kepalang kenapa bencana terus-menerus terjadi di Bali. Angin puting beliung merobohkan rumah penduduk, kekacauan sering terjadi di masayarakat. Dan, ini yang lebih aneh lagi, raja-raja pendahulunya selalu berumur pendek.

Sri Jaya Kesunu naik tahta pada tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi menggantikan Sri Dhanadi yang meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Tak ada disebutkan kapan Sri Dhanadi naik tahta, tetapi dia menggantikan Sri Eka Jaya yang juga berumur pendek. Tak jelas pula berapa usia Sri Eka Jaya tatkala meninggal dunia, tetapi beliau memegang tapuk pemerintahan pada 1103 Saka atau 1181 Masehi.

Begitu naik tahta, Sri Jaya Kesunu langsung melakukan dewa sraya, artinya mendekatkan diri dengan dewa. Inilah cara beliau untuk mencari tahu kenapa bencana terus-menerus menggoyang Bali dan kenapa umur raja pendek-pendek. Mendekatkan diri kepada dewa itu dilakukan di Pura Dalem Puri, sebuah pura yang dekat dengan Pura Besakih. Sri Jaya Kesunu melakukan tapa brata dan yoga samadhi.

Kocap kacarita – begitu hikayat mewartakan – berkat ketekunan Jaya Kesunu melakukan tapa brata, terdengarlah pembisik (pawisik) dari Dewi Durga, sakti (kekuatan suci) dari Dewa Siwa. Dalam pawisik itu Dewi Durga menjelaskan kenapa bencana selalu datang dan umur raja pendek. Penyebabnya tiada lain, Hari Raya Galungan, tidak lagi dirayakan. Selama Galungan tidak dirayakan, bencana akan terus datang. Dewi Durga meminta kepada Jaya Kesunu untuk kembali merayakan Galungan jika ingin ada ketentraman.

Tentu saja Sang Raja yang bijaksana dan religius ini langsung memenuhi janji Sang Dewi yang dalam versi India sangat cantik dan versi Bali sangat menyeramkan itu. Kepada masyarakat langsung diinstruksikan untuk merayakan Hari Raya Galungan sesuai jadwalnya, yakni hari Budha (Rabu) Kliwon wuku Dungulan sesuai dengan wariga yang berlaku. Konon, sejak itulah bencana bisa berkurang di Bali.

Hikayat di atas dipetik dari lontar Purana Bali Dwipa. Bahwa banyak yang tidak jelas, begitulah salah satu ciri lontar. Tak semua lontar merupakan catatan sejarah yang otentik, atau bahkan tak semua lontar bisa disejajarkan dengan prasasti. Lontar adalah “catatan yang ditulis di daun rontal” oleh seseorang pada zamannya, jadi bisa berupa opini tanpa dasar, bisa pula kisah yang benar adanya, dan banyak berupa pedoman ritual. Lontar di masa lalu adalah bentuk penyampaian pikiran dengan sarana yang ada di saat itu. Kalau dibandingkan dengan masa kini, sama dengan buku atau CD (compact disk) atau flashdiks yang menyimpan berbagai buah pikiran. Tak semua “buah pikiran” itu berdasarkan fakta, bahkan banyak “buah pikiran” itu berupa cerita fiksi.
Purana Bali Dwipa juga menyebutkan hal penting, bahwa Hari Raya Galungan di Bali dirayakan sejak tahun 804 Saka (882 Masehi), tepat pada Purnama Kapat. Lontar itu memuat begini: Punang aci Galungan ika ngawit, Bu, Ka, Dungulan sasi kecatur, tanggal 15, icaka 804. Bangun indra bhuwana ikang Bali rajya. Ini bahasa Jawa Kuno (Kawi) yang terjemahan bebasnya: Perayaan (upacara) Galungan itu dimulai (pertama) pada Bhuda Kliwon Dungulan sasih kapat bulan purnama (penanggal 15) tahun 804 Saka. Keadaan pulau Bali bagaikan indra loka.

Perayaan Galungan ini dihentikan tiba-tiba ketika Sri Ekajaya memegang tapuk pimpinan pada 1103 Saka. Entah apa penyebabnya, tak pernah diceritakan dalam lontar itu. Sejak itulah terjadi bencana. Jadi selama 23 tahun rakyat Bali tak merayakan Galungan dan terus-menerus digoncang bencana tanpa diketahui sebabnya, sampai saatnya Sri Jaya Kesunu mendapat “jawaban” itu di Pura Dalem Puri.

Bencana yang dikaitkan dengan absennya perayaan Galungan juga ada pada legenda Raja Mayadenawa. Kisah ini bahkan tanpa sumber yang jelas, jadi bisa berbeda versi di masing-masing wilayah di Bali. Namun, inilah kisah yang lebih melekat pada orang Bali dibandingkan lontar Purana Bali Dwipa itu.

Kocap kacarita disebutkan Raja Mayadenawa mengaku sebagai Dewa itu sendiri, sehingga rakyat Bali tak boleh lagi menyembah para dewa. Dialah yang harus disembah. Jangankan merayakan Galungan, bentuk persembahan yang kecil pun dilarang. Tak ada dewa selain Mayadenawa, mungkin begitu slogan yang dikumandangkan Raja Diraja ini.
Apa yang terjadi selama Sang Raja memerintah secara diktator? Bencana demi bencana datang. Rakyat bertambah melarat tetapi Mayadenawa tak pernah peduli akan nasib rakyatnya. Sampailah muncul sang pahlawan yang bernama Dewa Indra, beliau memimpin pasukan menyerang dan membinasakan Mayadenawa. Pesta perayaan kemenangan melawan Sang Diktator dilakukan secara meriah dan entah kebetulan atau memang dipaskan harinya, bertepatan pada Rabu Kliwon wuku Dungulan. Itulah Hari Raya Galungan yang kemudian terus dirayakan setiap enam bulan dalam hitungan wariga Bali – hitungan kalender Masehi setiap 210 hari.

Apakah dua kisah di atas adalah rekaan para leluhur orang Bali dalam memberikan “wawasan dan penerangan” mengenai agama dan ritual yang disesuaikan dengan kemampuan daya serap pada zamannya? Entahlah. Jika itu rekaan, maka itu adalah “kearifan lokal” bagaimana menjelaskan ajaran agama sementara bahan bacaannya tidak ada atau sangat terbatas. Adalah suatu hal yang sangat dipuji – sampai saat ini— bahwa leluhur orang Bali terkenal ahli membuat hikayat dan dongeng yang intinya menyebarkan ajaran agama yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Sampai akhir dekade 1970-an, orang Bali pedesaan menidurkan anaknya sambil mendongeng tentang “kedamaian dan kasih sayang” itu. Baru 1980-an dan puncaknya saat ini, anak-anak Bali tak lagi mengenal dongeng karena disibukkan oleh Daremon dan sejenisnya, sementara orang tuanya – kalau televisinya lebih dari satu – menonton sinetron tentang hantu.
Hari Raya Galungan memang hari raya yang “mengusir” bencana, terutama bencana yang datang dari pikiran yang jahat. Pikiran jahat itu dikatagorikan sebagai adharma (bertentangan dengan kebenaran atau dharma). Adharma harus dibunuh sehingga yang muncul adalah dharma alias kebenaran.

Adharma bisa disimbolkan dari datangnya virus jahat itu melalui Sang Kala (Bhuta) Tiga yang terdiri dari Sang Bhuta Galungan, Sang Bhuta Dungulan dan Sang Bhuta Amangkurat. Bhuta Galungan muncul pada Minggu (Redite) wuku Dungulan, Bhuta Dungulan pada Senin (Soma) esok harinya, sedangkan Bhuta Amangkurat muncul pada Selasa (Anggara), esok harinya lagi, sehari sebelum Galungan. Jadi ketiga bhuta (simbol kejahatan) ini datang tiga hari berturut-turut menjelang Galungan dan itu yang harus kita perangi sehingga pada hari Rabu kita merayakan kemenangan dharma. Sayangnya, kini memerangi bhuta itu tidak dengan pengendalian diri dan membunuh nafsu hewani, tetapi betul-betul menggorok hewan, maka babi pun disembelih dan bau arak berseliweran di antara lawar.

Galungan sebagai kemenangan dharma juga hari bersyukur kepada Hyang Widhi atas terwujudnya bumi yang makmur subur. Berbagai ornamen sesajen Galungan memunculkan lambang kemakmuran, seperti penjor yang dihiasi hasil alam dari padi, jagung, kelapa, buah-buahan dan berbagai jajan. Begitu pula bahan persembahyangan ke pura penuh buah-buahan.

Buah dari mana? Buah dari bumi pertiwi di mana kita menumpang hidup. Leluhur orang Bali “menciptakan” sebuah hari yang disebut Tumpek Pengarah, 25 hari sebelum Galungan. Di sini umat memuja Hyang Sangkara, dewa tumbuh-tumbuhan. Orang datang ke kebun memberi sesajen kepada segala pohon yang berbuah, dari pisang, kelapa, pepaya, durian, nangka, jambu, dan sebagainya. Orang Bali “mepengarah” (memberitahu) kepada semua pohon itu supaya cepat-cepat berbuah agar bisa dihaturkan pada Hari Galungan, itu sebabnya disebut Tumpek Pengarah.

Ritual itu sampai sekarang dilaksanakan, meski beberapa jenis pohon sudah hilang seperti juwet, sotong, wani, boni dan sebagainya. Nanas, durian, jambu, masih ada. Tapi, apakah sekarang ini ada orang Bali menghaturkan nanas dan durian saat Galungan? Tidak, karena kalah gengsi. Lebih enak buah impor seperti apel. peer, sunkis dan ini semua dibeli di mini market yang sudah bertebaran di pedesaan.
Penjor Galungan masih tetap lestari, kata seorang pejabat. Memang betul, tetapi semua ornamen penjor bisa dibeli di Desa Kapal, Lukluk dan sekitarnya, termasuk padi, kelapa, dan palawija yang menggantung di penjor itu. Kelapa dan telor datang dari Jawa, busung datang dari Sulawesi, padi entah masih dari Penebel atau datang dari Cianjur, Jawa Barat – karena sawah di Bali sudah ditanami “padi nigtig”. Itukah hasil “bumi pertiwi” yang dipersembahkan?

Jika sekarang ini bencana muncul di Bali – bentrok antar warga, pencurian pratima di pura, berkelahi soal kuburan, rabies yang tak kunjung tuntas diberantas dan penyakit sosial lainnya lagi – itu bukan karena Galungan tidak dirayakan, tetapi (jangan-jangan) karena Galungan dirayakan dengan salah kaprah, jauh dari kemenangan dharma.
Lihatlah saat ini ada ritual yang jor-joran, ada Dhanu Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih dan sebagainya. Boleh saja ada Dhanu Kertih tetapi kalau danau tidak dikeruk, tak ada manfaatnya. Wana Kertih berbiaya mahal, tetapi biaya gerakan menanam pohon kecil, bagaimana hutan lestari? Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberi contoh “yadnya yang utama”, bukan dengan ritual tetapi gerakan nyata menanam bambu. Bayangkan kalau bambu punah dari Bali, maka lengkaplah sudah, penjor Galungan betul-betul “diimpor” dari luar, orang Bali menghaturkan hasil bumi penduduk luar Bali. Bagaimana Bali bisa ajeg?

Mari kita merayakan Galungan apa adanya, persembahkan isi alam Bali, karena Galungan memang hari raya umat Hindu etnis Bali, umat Hindu yang bukan etnis Bali sama sekali tak merayakannya.

*** Penulis adalah pendeta Hindu, mantan wartawan bernama Putu Setia.

Diksa Pariksa PHDI: Apakah Berhak Tak Meluluskan Calon Pandita?

2010-12-25T20:15:00.002+08:00

(Tulisan ini untuk urun rembug Pesamuan Agung MGPSSR 25 Desember 2010 yang dimuat Tabloid Suara Pasek)

Oleh Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Pesamuan Agung Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) yang berlangsung 25-26 Desember 2010 ini membahas secara mendalam masalah diksa. Bagaimana pedoman diksa untuk kalangan warga Pasek, bagaimana persyaratan diksa, bagaimana menentukan Guru Nabe, semuanya akan dibahas secara mendalam. Sungguh materi yang sangat luas namun harus berhasil dirumuskan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Ketentuan yang penting ini harus ada dasar hukumnya dan kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Saya tak ingin mengomentari masalah itu, biarlah hal ini menjadi perdebatan di antara Guru Nabe atau Pandita Mpu lain yang lebih senior dan punya wawasan yang luas, baik wawasan yang didapat dari penjelajahan tatwa maupun wawasan karena pengalaman sebagai pelayan umat di masyarakat. Saya menaruh hormat pada gagasan menyusun pedoman padiksan tersebut agar kelak bisa dipakai acuan bersama.

Saya hanya menyoroti satu hal kecil saja, ibarat sebutir pasir di sebuah lautan pasir. Mungkin hal ini tak ada artinya. Yakni, masalah keterlibatan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota/Kabupaten yang melakukan Diksa Pariksa terhadap calon sulinggih, dalam hal ini ketika calon sulinggih itu berstatus Ida Bhawati. Praktek di lapangan selama ini, Diksa Pariksa PHDI Kota/Kabupaten itu dilakukan dengan sistem ujian. Calon sulinggih diuji oleh pengurus PHDI atau yang ditunjuk. Calon sulinggih mendapat pertanyaan yang harus dijawab dan kemudian diberi nilai. Setelah semua pertanyaan dijawab, PHDI kemudian mengumpulkan nilai itu, lalu keluar keputusan; “Lulus”. Atau “Tak Lulus”.

Saya tak tahu, bagaimana kalau misalnya calon sulinggih itu “tak lulus”, apakah pediksan dibatalkan atau ditunda? Saya pernah mendengar selentingan -- tapi tak jelas di mana itu -- bahwa PHDI Kabupaten pernah tak meluluskan calon sulinggih, tetapi upacara pediksan tetap saja berlangsung karena banten dan rentetan upacara sudah disiapkan. Pertanyaannya, apa artinya kata “tak lulus”, lalu bukankah wibawa PHDI jadi dilecehkan karena tak ada arti apa-apa dari konsekwensi Diksa Pariksa itu?

Ketika saya menjalani Diksa Pariksa, tim dari PHDI Kabupaten Tabanan yang kebetulan tak ada warga Pasek (unsur warga Pasek seperti Wayan Tontra berhalangan), dalam hati kecil saya muncul pertanyaan: bagaimana kalau saya “dipermainkan” lalu dinyatakan tak lulus? Saya cuek saja, lulus atau tidak saya akan tetap mediksa. Alasan saya, apa yang dilakukan PHDI itu melanggar Bhisama PHDI Pusat. Syukurlah saya dinyatakan lulus dan ternyata ketua tim penguji itu -- Ida Pedanda dari Taman Sari, Tabanan-- adalah teman sekelas di sekolah menengah pertama.

Yang menarik, dalam pedoman Pediksan Pandita Mpu yang dirumuskan oleh Sabha Pandita MGPSSR, ternyata wewenang PHDI Kota/Kabupaten untuk meluluskan atau tak meluluskan calon sulinggih dibenarkan. Dalam alur “Prosedur Menjadi Pandita Mpu” disebutkan, setelah calon sulinggih lulus Diksa Pariksa yang diadakan Sabha Pandita MGPSSR dikeluarkan rekomendasi ke PHDI Kota/Kab untuk melakukan Diksa Pariksa. PHDI Kota/Kab setelah mendapat rekomendasi kelulusan itu, melakukan Diksa Pariksa, hasilnya adalah bisa lulus atau ditunda.

Ini yang saya sebutkan melanggar Bhisama PHDI Pusat. Pertanyaan saya, apakah Sabha Pandita MGPSSR tak tahu ada bhisama itu, apakah PHDI Kota/Kab juga tak tahu adanya bhisama itu, atau kita semua cuek dan tak taat pada apa yang sudah diatur sebelumnya?

Hak Penuh Aguron-Guron
Bhisama yang saya maksudkan berjudul lengkap: “Bhisama Sabha Pandita PHDI Pusat No. 04/BHISAMA Sabha Pandita Pusat/V/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Diksa Dviyati” dikeluarkan pada 7 Mei 2005. Bhisama ditandatangani oleh Dharma Adhyaksa PHDI Pusat Ida Pedanda G.K. Sebali Tianyar Arimbawa dan Wakil Dharma Adhyaksa PHDI Pusat Ida Pandita Mpu Jaya Suta Reka.

Setiap bhisama di PHDI Pusat dibahas dan disiapkan oleh Sabha Walaka yang merupakan pemikir majelis umat Hindu itu. Kebetulan saat itu saya sudah duduk di Sabha Walaka PHDI Pusat, jadi saya tahu masalahnya.

Pada bagian “Menimbang” disebutkan, bhisama ini adalah penyempurnaan dari Ketetapan Sabha II PHDI Pusat tahun 1968 tentang tata keagamaan/pendeta dan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Aspek-aspek Agama Hindu ke XIV tahun 1986/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Diksa. Kenapa disebut penyempurnaan? Karena dua ketetapan itu dianggap tak sesuai lagi dengan perkembangan agama Hindu di Indonesia. Jadi kalau PHDI sudah menganggap ketetapan itu perlu disempurnakan, kenapa kita warga Pasek masih mengacu ke sana?

Inti dari Bhisama tentang Pedoman Pelaksanaan Diksa Dwijati tahun 2005 ini adalah, diksa merupakan salah satu kewajiban umat Hindu yang sebaiknya dilaksanakan pada waktu kehidupan di dunia ini sebagai wujud tahapan hidup dan peningkatan kualitas sradha, bhakti dan yasa kerti. Jadi, tak ada diksa dilakukan pada saat orang itu sudah meninggal dunia.

Dalam lampiran bhisama ini dijelaskan dengan rinci tentang kedudukan dan fungsi diksa. Saya tak ingin memerinci masalah ini. Juga yang sangat penting diuraikan di sini adalah kedudukan Guru Nabe (acharya) dengan calon diksita atau murid atau sisya. Dikutip berbagai kitab suci, terutama Atharwa Weda yang menjelaskan hubungan spiritual antara Guru Nabe dan calon diksita.

Apa kesimpulannya? Saya kutip seutuhnya: “Dalam lembaga diksa dwijati, kedudukan Guru Nabe begitu sentralnya, yakni memiliki hak prerogatif terhadap sisya-nya agar tak terjadi pengingkaran terhadap sasana atau dharmaning kawikon”.

Hak prerogatif di sini mencakup kapan calon diksita itu akan didiksa. Kapan seorang Ida Bhawati -- kalau dalam sitem aguron-aguron warga pasek -- siap untuk diksa dwijati menjadi Pandita Mpu. Artinya, lulus dan tidaknya calon sulinggih itu tergantung Guru Nabe.

Nah, meski pun Guru Nabe punya hak prerogatif, dalam pelaksanaan diksa, PHDI Pusat menyerahkan sepenuhnya hak itu kepada sistem aguron-guron. Disebutkan dalam lampiran bhisama itu (lampiran ini merupakan penjelasan), segala persyaratan khusus dan mekanisme pelaksanaan diksa, atribut serta abhiseka kepanditaan sepenuhnya diserahkan kepada sistem aguron-guron yang diikuti oleh calon diksita.

Jadi, tak ada lembaga apapun yang bisa mencampuri pelaksanaan diksa ini, di luar aguron-guron itu. Jika seorang Guru Nabe merasa perlu seorang calon diksita diuji (diksa pariksa), maka yang berhak menguji dan meluluskan atau tidak adalah lembaga di dalam sistem aguron-guron itu. Di kalangan warga Pasek, Guru Nabe dengan rendah hati menyerahkan calon diksita untuk di-diksa pariksa, dan ini telah kita setujui bersama. Saya setuju hal ini dipertahankan, meski hak prerogatif itu ada pada Guru Nabe, sebagai lembaga aguron-guron MGPSSR melalui Sabha Pandita wajib melakukan seleksi atau menguji calon diksita. Bagaimana pun juga, seorang Guru Nabe adalah manusia biasa yang belum sempurna.

Lalu, apa peran PHDI? Saya kutip lengkap lampiran bhisama ini bagian peran PHDI itu. “Dalam proses pelaksanaan diksa dwijati, PHDI berkewajiban memberikan dukungan administrasi dalam rangka diksa pariksa dan rekomendasi setelah pelaksanaan diksa pariksa yang dipimpin oleh Guru Nabe atau yang ditunjuk, serta menerbitkan sertifikat setelah ada pernyataan dari Guru Nabe.”

Tidak ada disebutkan PHDI melakukan ujian atau test terhadap calon diksita. Diksa Pariksa yang dilakukan PHDI adalah dalam arti yang sebenarnya, “memeriksa kelengkapan diksa” dalam hal administrasi. Misalnya, apakah sudah ada keterangan dari kepolisian bahwa calon diksita tak pernah melakukan tindak pidana, apakah ada surat keterangan sehat, apakah pemberitahuan ke lembaga-lembaga adat dan agama sudah dilakukan. Jadi hanya sebatas administrasi dan kemudian jika itu sudah lengkap, PHDI memberikan rekomendasi bahwa pelaksanaan dwijati bisa dilakukan.

Jika perlu -- begitu ide awal bhisama ini -- kalau calon diksita kekurangan biaya untuk urusan pediksan, PHDI sebagai majelis dan pengayom umat akan mencarikan jalan keluar. Ini hal yang umum, karena PHDI satu-satunya majelis umat Hindu yang anggarannya bisa dimasukkan APBD dan APBN. Di luar Bali sudah umum dalam pelaksanaan diksa ini pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan bantuan. Warga Pasek yang mau mediksa dwijati dan memenuhi syarat oleh Guru Nabe dan aguron-aguronnya, seharusnya jangan malu meminta bantuan biaya dari pemerintah melalui PHDI, karena tugas pemerintah dan PHDI adalah mengayomi umat. Cuma banyak yang rikuh. Ketika saya mediksa dwijati, saya pun juga rikuh dan saya tak pernah meminta bantuan kepada siapa pun, termasuk pemerintah. Tetapi, rupanya pemerintah (Bupati dan Gubernur) “tahu diri” juga, kalau saya adalah rakyat pembayar pajak, jadi saya tetap mendapat bantuan. Astungkara dan suksma -- ini hanya contoh selingan saja.

Demikianlah kedudukan bhisama PHDI Pusat yang digagas Sabha Walaka bersama Sabha Pandita PHDI di Denpasar pada tahun 2005 itu, yang sangat menghormati sekali sistem aguron-guron dan tak ingin mencampuri urusan diksa dwijati. Karena PHDI menyadari kalau urusan ini dicampuri akan menjadi masalah besar. Persoalannya, apakah bhisama ini sudah disosialisasikan di masyarakat? Kenapa PHDI Kota/Kab masih melakukan ujian (tes) dan kenapa Sabha Pandita MGPSSR juga mengakui keberadaan tes itu, sehingga masih dimasukkan dalam alur “Prosedutr Menjadi Pandita Mpu”? Kalau demikian, apa gunanya ada bhisama?

Mari kita hormati bhisama Parisada karena kita sebagai warga Pasek tak bisa lepas dari Parisada sebagai majelis umat. Apalagi bhisama itu juga ditandatangani oleh wakil Dharma Adhyaksa yang merupakan Pandita Mpu Nabe yang kita hormati di kalangan warga Pasek.

Tahun depan, PHDI Pusat menyelenggarakan Mahasabha, mari kita terlibat lebih jauh dalam Parisada. Kalau selama ini Pandita Mpu hanya “mampu sebatas’ Wakil Dharma Adyaksa, siapa tahu tahun 2011 kelak, kedudukan tertinggi di Parisada itu dipegang oleh Pandita Mpu. Kenapa tidak? Kita punya banyak Pandita Mpu yang cendekiawan sekaligus rohaniawan, ada profesor, ada doktor, kapan lagi tampil?

Bethara, Tuhan, Dewa: Tiga Hal Berbeda

2010-11-06T12:40:00.005+08:00

Om Swastyastu
Ini buku terbaru karya Ida Pandita Mpu Jaya Prema Andanda, akan terbit akhir bulan November ini. Dan ini ringkasannya:

Sampai sekarang, masih banyak umat Hindu yang belum jelas benar, apakah mereka da¬-tang ke sebuah pura memuja Bethara, Dewa-Dewa atau Hyang Widhi. Mereka bahkan tak ambil pusing dan tak peduli, dan mungkin pula tak bisa membedakan apa itu Ida Bethara, Ida Hyang Widhi, dan Dewa-Dewi. Mereka hanya tahu, misalnya, datang bersembahyang ke pura untuk piodalan. Tapi siapa yang piodalan di sana? Ida Bethara yang mana? Atau jangan-jangan bukan Ida Bethara, tetapi Istadewata, tapi Istadewata yang mana?

Seperti diketahui, ajaran Hindu memang menyebutkan, bahwa umat Hindu selain memuja Tuhan Yang Maha Esa (Hyang Widhi), juga memuja leluhur. Leluhur itu ada yang bersifat umum artinya orang-orang tua di masa lalu yang sangat berjasa, bisa berarti pula kawitan, yakni yang langsung punya hubungan darah secara vertikal. Leluhur ini dalam ajaran Hindu menyatu dengan Tuhan.

Dalam memuja Tuhan pun umat Hindu tak harus langsung kepada Tuhan itu sendiri (dalam hal ini disebut Brahman), tetapi bisa melewati Istadewata, yakni para dewa yang merupakan sinar sakti dari Brahman. Nah, siapa Istadewata yang dipuja pada hari-hari tertentu dan tempat tertentu itu, sebaiknya dipahami lebih dahulu agar persembahyangan menjadi khusuk dan tepat sasaran.

Buku ini dimaksudkan untuk itu, mengenal Bethara (leluhur), Hyang Widhi dan Istadewata dengan tempat-tempat pemujaannya dan caranya memuja. Karena itu buku ini pun dilengkapi dengan Puja Stawa kepada Bethara, Tuhan dan Para Dewa. Tentu saja puja yang terbatas, karena buku ini ditujukan kepada masyarakat umum -- meski pun sebagai pelengkap disajikan juga Gagelaran Pemangku.

Semoga buku ini bermanfaat adanya.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Pahlawan

2010-10-25T12:08:00.001+08:00

Putu Setia/Mpu Jaya Prema Ananda

Awalnya adalah saya hanya bercanda di hadapan Romo Imam. Saya meminta komentar Romo, apakah saya – kalau nanti telah tiada – layak disebut pahlawan. Ternyata Romo Imam menjawab dengan serius. “Kamu pahlawan, karena salah satu yang medobrak tradisi masyarakat Bali masa lalu yang masih berkutat dengan kasta dengan mengembalikan pada ajaran Hindu. Satu contoh saja, sudah ada ratusan pendeta Hindu yang di masa lalu tak mungkin jadi pendeta karena dianggap berkasta Sudra. Gerakanmu lewat tulisan, buku dan ceramah pantas diganjar pahlawan, pahlawan back to Weda, sebagaimana yang banyak dikatakan orang….”

“Stop… jangan teruskan,” saya mengharap sampai –sampai memeluk Romo. “Ini masalah pribadi, sangat lokal, Romo. Saya malu. Lagi pula banyak yang anti dengan gerakan saya itu.”

Romo melepaskan pelukan saya. “Sekarang ini gelar pahlawan itu sangat lokal. Paro dan kontra pun tak terhindarkan. Gelar yang sudah dilembagakan pemerintah saat ini sudah salah kaprah. Apalagi yang mengusulkan seseorang mendapat gelar pahlawan itu bermula dari daerah. Akibatnya, pemerintah daerah mencari-cari orang yang harus dipahlawankan, kalau tidak ada gengsinya berkurang. Bagi Romo, gelar pahlawan itu seharusnya sudah ditutup setelah kemerdekaan. Jadi, pahlawan itu adalah mereka yang gugur di medan juang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.”

Kami duduk, tapi Romo masih bersemangat. “Awal-awalnya sudah benar, kriteria pahlawan seperti itu, berjuang atas nama kemerdekaan, lalu dicari sebuah hari yang bisa diperingati, ketemu tanggal 10 November, pertempuran di Surabaya. Setelah itu orang-orang yang berjasa di republik ini yang dianggap setara dengan pahlawan diberi julukan pahlawan dengan embel-embel, misalnya, pahlawan proklamasi yang diterima oleh Soekarno dan Hatta, dan pahlawan revolusi yang diterima oleh para jenderal yang terbunuh saat Gerakan 30 September 1965. Tiba-tiba kemudian, dua marinir, dulu disebut KKO, mati digantung di Malaysia, dan kita mengelu-elukannya sebagai pahlawan. Mungkin sulit menyebut pahlawan apa, atau emosi kita waktu itu menggebu bahwa keduanya harus jadi pahlawan, ya, hanya disebut pahlawan saja, tanpa embel-embel.
”
“Nah,” Romo melanjutkan, “ketika lembaga yang memberi gelar tanda jasa diformalkan di negeri ini di masa orde baru, setiap tahun lalu muncul pahlawan baru. Di sinilah terjadi kerancuan, pahlawan apa? Ya, disebut pahlawan saja. Bermunculan pahlawan di daerah. Uniknya, kalau itu tokoh lokal, justru tak ada perdebatan, karena plus minus tokoh itu tak diketahui, ya, orang cuek. Tetapi begitu tokohnya dikenal di daerah lain dan merupakan tokoh nasional, polemic justru ramai. Ya, tentu saja, karena penilaian itu sebenarnya sangat subyektif.”

Romo bertanya pada saya: “Soeharto apa layak jadi pahlawan? Gus Dur dan Ali Sadikin, apa layak?” Saya menjawab: “Karena saya berprinsip mikul dhuwur mendhem jero semuanya layak. Apalagi pahlawan itu orangnya harus mati dulu, membicarakan kejelekan orang mati pantang bagi saya. Hanya kebaikan yang harus saya umbar, kejelekannya saya kenang sebagai pelajaran.”

“Bagus,” kata Romo. “Tapi, karena gelar ini dikukuhkan secara nasional dan pahlawan dianggap orang yang layak jadi panutan, pro kontra muncul. Soeharto berjasa membangun, ribuan sekolah dan puskesmas dibangun di desa, luar biasa pembangunan itu sampai diberi julukan Bapak Pembangunan. Tapi orang bertanya, apa pantas Pak Harto yang gampang menangkap orang, yang membredel pers, jadi pahlawan? Ali Sadikin berjasa membangun Jakarta. Orang bertanya, apakah orang yang setuju judi, yang nyata-nyata melanggar agama dan haram, layak jadi pahlawan? Gus Dur pemikirannya luar biasa, pejuang pluralisme. Orang bertanya, menjadi presiden saja harus diberhentikan di tengah jalan, apakah itu teladan yang baik?”

Romo berhenti dan saya merenung. Saya pikir ada baiknya kepahlawanan seseorang itu tidak diformalkan oleh negara setelah kemerdekaan dicapai. Apalagi, tokoh-tokoh yang berjasa itu sebenarnya “tak sudi” dimakamkan di Taman Pahlawan, mereka memilih makam pribadi. Biarlah sebutan pahlawan itu bersifat local atau hanya sekedar predikat untuk menunjukkan orang itu berjasa tanpa harus ada pengakuan negara. Seperti kaum guru menyebut diri “pahlawan tanpa tanda jasa”, TKI disebut “pahlawan devisa”, Rudy Hartono pahlawan bulutangkis.

“Sebenarnya sudah cukup orang berjasa pada negara ini diberi bintang saja, lagi pula bintang jasa itu tingkatannya sudah begitu banyak. Atau gelar pahlawan dihapuskan diganti dengan piagam-piagam, misalnya Piagam Kalpataru untuk pahlawan lingkungan,” kata Romo sambil masuk ke kamarnya. Saya setuju dan saya mengajak semua orang untuk menjadi pahlawan, minimal, “pahlawan keluarga”.

(Materi tulisan ini dimut Koran Tempo Minggu 24 Oktober 2010, namun yang ini versi panjangnya, sebelum disesuaikan dengan ruangan di Koran).

Bersembahyang ke Leluhur

2010-10-23T16:43:00.001+08:00

Mpu Jaya Prema Ananda

Bersembahyang bisa di mana saja. Di kamar bisa, di ruang tamu dengan menggelar tikar. juga bisa. Di ruang kelas pun bisa, apalagi buat pelajar. Bersembahyang di kamar kerja, bagi pegawai negeri dan karyawan swasta, juga sudah biasa dilakukan di kota-kota besar seperti di jakarta. Dulu, ketika saya masih jadi wartawan dan berkantor di Majalah Tempo Jakarta, saya biasa bersembahyang di ruang kerja. Kalau di luar ada suara hiruk pikuk yang mengganggu konsentrasi, saya biasanya memutar kaset tabuh gong atau kidung yadnya. Tujuannya adalah membawa pikiran pada satu fokus yang paling memungkinkan untuk mencapai suasana religius.

Kalau bersembahyang bisa di mana saja, asal jangan di per¬empatan jalan yang lagi ramai lalu lintasnya, untuk apa umat Hindu mengun¬jungi pura? Kenapa umat berduyun-duyun pergi ke Pura Tri¬kahyangan pada saat Hari Raya Galungan? Kenapa Pura Luhur Batukaru penuh sesak pada saat Manis Galungan? Begitu pula Pura Lempuyang Luhur, umat parkir jauh sekali dan berjalan naik ke bukit. Dan apa pula penyebabnya umat berbondong-bondong datang ke Kintamani, bukan untuk melihat Danau Batur, tetapi bersem¬bahyang ke Pura Ulun Danu pada Purnama Kedasa? Kenapa umat Hindu memenuhi Pura Dasar Bhuwana di Gelgel pada Pemacekan Agung dan berbondong-bondong ke Pura Sakenan pada hari Kuningan?

Jelas ada daya tariknya, kenapa pura dikunjungi. Yang pertama-tama dalam pikiran masyarakat tradisional adalah pura itu “tempat tinggal” Sesuhunan, stana Ida Bethara, Dewa, Hyang Widhi. Umat tak perlu lagi memerinci apa beda Dewa, Bethara, dan Hyang Widhi itu. Kebanyakan umat hanya tahu ke pura untuk bersembahyang, tak menghiraukan dengan teliti apakah persembahyangan itu di depan meru, balai gedong, atau padmasana. “Sembahyang untuk memuja Tuhan,” kata keponakan saya yang baru kelas dua SD. Bagi dia sama saja, bersembahyang di merajan, di Pura Puseh, di Pura Ulun Danu Batur, di Pura Besakih, semuanya memuja Tuhan.

Dalam setiap kesempatan mengisi dharmatula, saya selalu menyarankan, jika kita mengunjungi pura (tirthayatra) hendaknya dengan cara-cara yang dikehendaki oleh para leluhur kita, yakni pikiran kita sudah dibawa ke alam keheningan sebelum sampai di pura. Apa maksudnya?

Para leluhur kita mendirikan pura atau meninggalkan warisan tempat suci yang kemudian oleh pengikutnya dibangun pura, lebih banyak di tempat-tempat di mana orang harus melakukan “perjalanan penuh rintangan” sebelum sampai ke pura itu. Pura Ulun Danu Batur (yang “asli” di Songan), sebagaimana namanya, berada di pinggir danau, yang dahulu kala harus dicapai dengan berjalan kaki di terjal-terjal. Pura Lempuyang (baik di Luhur maupun di Madya) dibangun di puncak gunung, di mana orang harus datang ke sana melewati jalan yang kiri kanannya tebing curam. Pura Sakenan berada di tengah pulau, dan umat yang datang harus naik perahu atau berjalan kaki dengan memperhitungkan naik turunnya air laut. Begitu pula Pura Tanah Lot berada di karang yang dipisahkan dengan air laut yang kadangkala bisa pasang. Apa yang dimaui para leluhur kita di masa lalu itu? Kenapa tidak membangun pura di tempat pemukiman biasa saja, seperti Mpu Kuturan menganjurkan membuat Pura Trikahyangan dan “pura moderen” seperti Pura Jagatnatha?

Jawabnya adalah para leluhur itu ingin umat yang datang menyadari adanya “rintangan” dalam perjalanan itu. Dengan adanya “rintangan” itu, umat sudah terkonsentrasi untuk mendekatkan dirinya kepada Hyang Widhi atau leluhur kita yang sudah menyatu dengan Hyang Widhi, yang akan kita sembah di sana. “Rintangan” itu tak lain adalah cara tak langsung untuk melakukan japa dan juga samadhi, sehingga begitu sampai di pura, pikiran otomatis sudah terfokus dan persembahyangan langsung bisa dimulai.

Sekarang “rintangan” itu sudah dihilangkan oleh manusia-manusia moderen. Pulau Serangan di mana Pura Sakenan berada, sudah menyatu dengan Bali. Orang datang naik mobil dan motor, menderu-deru sampai depan pura. Lalu umat bertengkar dengan tukang parkir, atau mengumpat karena mobilnya keserempet, atau ngedumel karena parkirnya susah. Anak-anak menangis minta mainan dan ibunya membentak terus. Suasana ngedumel dan tangisan dibawa langsung masuk pura. Pikiran apakah yang dibawanya ketika berada di jeroan pura, dan langsung dituntun bersembahyang oleh Pemangku? Tak lain adalah pikiran yang masih penuh marah, pikiran yang masih ngedumel, setidak-tidaknya jauh dari rasa hening. Padahal dulu, ketika kita pergi ke Pura Sakenan dan masih naik jukung, semuanya seperti terpaku hening dan berdoa agar selamat sampai di tujuan. Begitu ada ombak, meski kecil, orang berdoa. Suasana khusuk doa dibawa ke jeroan pura.

Beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum saya menjadi pandhita, saya punya kisah yang bisa dikenang ketika sekeluarga ke Pura Dasar Bhuwana Gelgel pas di hari Pemacekan Agung. Bayangkan betapa ramainya. Anak saya kecil, berdesak-desakan. Ada yang mendorong dari belakang, istri saya yang melindungi anak saya, kena sikut mukanya. Ia menegor lelaki yang menyikutnya. Lelaki itu tersinggung dan marah, lalu istri saya ikut marah. Apa yang saya lakukan? Saya menarik tangan istri saya dan anak saya keluar dari kerumunan, lalu duduk di balai gong. Anak saya bertanya, kenapa mengaso? Saya jawab, apa gunanya bersembahyang ketika pikiran masih dipenuhi rasa marah dan dendam? Kami istirahat sejenak, mendengarkan bunyi gamelan, setelah pikiran tenang baru masuk ke jeroan.

Sekarang ini pengaturan masuk di Pura Dasar Gelgel di hari Pemacekan Agung sudah berlapis tiga dan mulai tertib. Tetapi masih saja ada dorong-mendorong, dan ada maki-makian di antara pengunjung. Suasana seperti ini hampir terjadi di setiap pura kalau ada pujawali besar. Termasuk Pura Besakih. Penyebabnya adalah kawasan suci pura sudah semakin sempit. Dan manusia-manusia moderen sudah mempersempitnya lagi dengan memberikan akses masuk bagi kendaraan, pedagang, dan sebagainya ke lokasi pa¬ling dekat pura. Akibatnya, umat ke pura selalu dalam posisi “grasa-grusu” (tergesa-gesa dengan cara sembrono).

Namun, di luar kesulitan dan keruwetan itu, sudah saatnya umat diberikan pengertian hal yang paling mendasar, seperti bagaimana etika mengunjungi pura, dan siapa yang dipuja di pura itu. Jika perlu siapkan buku sejarah mengenai pura itu yang bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Pura besar di Bali termasuk Pura Lempuyang Madya semuanya punya sejarah, dan ini harus diketahui umat. Kalau tidak, akan muncul generasi “anak mula keto” jilid dua: generasi yang tak bisa menjelaskan apa-apa mengenai ritual dan agamanya sendiri.

Tantangan bagi kita semua untuk menerbitkan buku sejarah tentang pura, tentu termasuk di dalamnya tentang ketokohan Rsi Agung kita yang pernah berstana di pura itu, yang kini kita puja. Karena dengan cara itulah kita menjadi tahu, apa bedanya bersembahyang di kamar dengan bersembahyang jauh-jauh ke atas bukit di Pura Lempuyang Madya, misalnya. Sebagai umat Hindu kita memang memuja Tuhan (Hyang Widhi), tapi kita juga memuja leluhur, dan keduanya beda.

Ucapan Terimakasih

2010-10-21T13:48:00.003+08:00

Atas nama keluarga besar Pasraman Dharmasastra Manikgeni dan atas nama saya pribadi, Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah memberi restu pada hari perkawinan (pawiwahan) putra kami, Nyoman Wirya Suniatmaja dengan Nyoman Henny Sandra Dewi. Pawiwahan dilangsungkan 13 September 2010 dan baru kesempatan ini kami bisa menghaturkan ucapan terimakasih.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir, secara khusus kami menyampaikan rasa terimakasih kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Bupati Tabanan Putu Eka Wiryastuti, serta Marsilam Simanjuntak, Putra Astaman, Putu Soekreta Soeranta, Gede Eratha, Nengah Dana, Djony Gingsir – semuanya di Jakarta -- Nengah Nadha di Yogyakarta.

Mari Sembahyang ke Candi Cetho

2010-10-21T13:25:00.003+08:00

Candi Cetho berada di lereng selatan Gunung Lawu tepatnya di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Cetho dibangun Raja Lingga Warman sekitar tahun 500 Masehi. Kekuasaan Kerajaan Pakuan atau Lingga/linggam diwariskan kepada menantunya yang bernama Tarusbawa yang dilambangkan dengan kura-kura dan linggam. Di Candi Cetho ini pula diyakini Raja Majapahit Brawijaya moksha.

Candi Cetho merupakan sebuah candi bercorak Hindu peninggalan masa akhir pemerintahan Majapahit. Penggalian untuk kepentingan rekonstruksi dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Berdasarkan keadaannya ketika reruntuhannya mulai diteliti, candi ini memiliki usia yang tidak jauh dengan Candi Sukuh, yang berada di lereng barat Gunung Lawu.

Ketika ditemukan keadaan candi ini merupakan reruntuhan batu pada empat belas dataran bertingkat, memanjang dari barat (paling rendah) ke timur, meskipun pada saat ini tinggal 13 teras, dan pemugaran dilakukan pada sembilan teras saja. Strukturnya yang berteras-teras membuat munculnya dugaan akan kebangkitan kembali kultur asli (punden berundak) pada masa itu, yang disintesis dengan agama Hindu. Dugaan ini diperkuat dengan bentuk tubuh pada relief seperti wayang kulit, yang mirip dengan penggambaran di Candi Sukuh.

Pada keadaannya yang sekarang, Candi Cetho terdiri atas sembilan tingkatan berundak. Sebelum gapura besar berbentuk candi bentar, pengunjung mendapati dua pasang arca penjaga. Aras pertama setelah gapura masuk merupakan halaman candi. Aras kedua masih berupa halaman dan di sini terdapat petilasan Ki Ageng Krincingwesi, leluhur masyarakat Dusun Cetho.

Pada aras ketiga terdapat sebuah tataan batu mendatar di permukaan tanah yang menggambarkan kura-kura raksasa, surya Majapahit (diduga sebagai lambang Majapahit), dan simbol phallus sepanjang 2 meter dilengkapi dengan hiasan tindik (piercing) bertipe ampallang.

Pada aras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada dua dataran bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudhamala, seperti yang terdapat pula di Candi Sukuh. Kisah ini masih populer di kalangan masyarakat Jawa sebagai dasar upacara ruwatan. Dua aras berikutnya memuat bangunan-bangunan pendapa yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat ini pendapa-pendapa tersebut digunakan sebagai tempat melangsungkan upacara-upacara keagamaan. Pada aras ketujuh dapat ditemui dua arca di sisi utara dan selatan. Di sisi utara merupakan arca Sabdapalon dan di selatan Nayagenggong.

Pada aras kedelapan terdapat arca phallus (disebut ''Kuntobimo'') di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Pemujaan terhadap arca phallus melambangkan ungkapan syukur dan pengharapan atas kesuburan yang melimpah atas bumi setempat. Aras terakhir (kesembilan) adalah aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus.

Candi Cetho kini sudah resmi dipakai sebagai tempat bersembahyang umat Hindu. Umat datang dari berbagai penjuru Nusantara. Di lereng atas Candi Cetho juga sudah dibangun tempat pemujaan Dewi Saraswathi yang kebetulan pula di sana terdapat sumber air. Karena Candi Cetho berada di ketinggian, hanya mobil pribadi atau mobil khusus yang bisa ke sana. Umat Hindu yang datang dengan bus besar harus mengganti mobil di Desa Kemuning, desa paling bawsah di Gunung Lawu.

Candi Cetho termasuk kawasan Cagar Budaya, karena itu pengunjung yang masuk ke sana membayar karcis masuk seharga Rp 2.500/orang. Namun umat Hindu yang bersembahyang tidak dikenakan karcis masuk, paling “uang kebersihan” sekedarnya.

(Bagi umat Hindu di Bali yang ingin melakukan perjalanan ke Candi Cetho, ikuti paket tirtayatra yang diselenggarakan Pasraman Manikgeni, Desa Pujungan. Kab. Tabanan. Paket itu adalah Pura Blambangan (Banyuwangi), Pura Semeru Agung (Senduro,Lumajang), Pura Kepasekan (Karanganyar, Jawa Tengah) dan Candi Cetho. Disempatkan berkunjung ke Solo membeli oleh-oleh. Berangkat dari Bali pagi hari pertama, siang di Pura Blambangan, sore di Pura Semeru, pagi hari kedua di Pura Kepasekan, siangnya di Candi Centho dan kembali ke Bali, tiba siang hari ketiga. Biaya perjalanan Rp 300.000/orang TANPA MAKAN – makan bawa sendiri).

Bencana

2010-10-21T11:45:00.003+08:00

Putu Setia (Mpu Jaya Prema Ananda)

Belum sempurna pantat ini menyentuh kursi, Romo Imam sudah mengajukan pertanyaan: “Bagaimana bunyi sila pertama Panca Sila yang menjadi dasar negara?”

Saya tercengang. Jawaban itu tentu saja mudah. Yang sulit adalah mencari tahu ada apa di balik pertanyaan itu. “Kenapa Romo menanyakan hal itu?” saya balik bertanya.

“Pertanyaan ini jauh lebih bermutu dari tes calon pegawai negeri Kementerian Perdagangan. Apa kaitannya pegawai yang ngurusi harga bawang merah ini dengan lagu ciptaan Presiden SBY? Kenapa tidak sekalian ditanyakan, apa parfum yang biasa dipakai Ibu Ani Yudhoyono. Pertanyaan konyol. Tapi pertanyaan saya serius, jawab.”

Sorot mata Romo membuat saya kecut dan akhirnya saya menjawab: “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Romo tertawa senang, lalu berdiri: “Benar, dan bukan Keuangan Yang Maha Kuasa. Sekarang yang berkuasa itu uang, kalau punya uang berbuat apa saja bisa. Ketuhanan Yang Masa Esa, bukan Keuangan Yang Maha Kuasa. Tapi, kenapa jarang sekali ini dijadikan ‘dasar’, padahal ini sila pertama?”

Saya tak paham, untung Romo melanjutkan: “Kalau benar orang Indonesia menjadikan Ketuhanan Yang Masa Esa sebagai dasar falsafah hidup yang pertama, kenapa setiap ada masalah tak pernah merujuk pada kekuasaan Tuhan? Jika ada masalah yang menimbulkan korban, maka alam dijadikan kambing hitam, istilahnya pun disebut bencana alam. Padahal alam yang diciptakan Tuhan tak mungkin memberI bencana, alam diciptakan untuk dinikmati sepenuhnya oleh isi alam.”

Saya masih tak paham dan membiarkan Romo bicara terus. “Alam itu diciptakan dalam konsep keseimbangan. Begitu keseimbangan dirusak, alam mencari keseimbangan baru. Kalau hutan dibabat, tanah yang tak dilindungi pohon itu akan mencari keseimbangan baru untuk menguatkan posisinya. Hutan yang rusak juga membuat air tanah di sana “tak nyaman”, lalu air di tanah itu mencari keseimbangan baru. Dalam proses pencarian itu, terjadi tanah longsor dan banjir bandang. Kenapa itu disebut bencana oleh manusia?”

Wah, saya tak mudah mencerna filsafat alam seperti ini. Saya masih diam. “Saya memuji orang Bali yang selalu menjaga keseimbangan alam dengan ritual yang memuja alam. Misalnya, pohon diberi sesajen, danau diberi sesajen dan sebagainya,” kata Romo.

Yang ini saya paham, makanya saya nimbrung: “Romo benar, orang Bali menjaga alam dengan banyak ritual. Pohon diberi sesajen, sesungguhnya agar pohon itu tak mudah ditebang orang yang haus kayu. Tapi, orang Bali menjadi sibuk menjelaskan konsep keseimbangan alam ini, karena belum apa-apa sudah dituduh klenik, mistik, memuja berhala. Padahal yang dipuja adalah Tuhan dengan ciptaan-Nya.”

Romo menyela: “Inti yang mau saya katakan adalah mari sesekali kita menoleh kepada kekuasaan Tuhan, karena bukankah ini sila pertama dasar negara kita? Siapa tahu kita banyak berbuat salah. Kita membabat hutan, banjir datang. Kita menguras air tanah, ambles datang. Jika kita menyadari ada yang salah, mari kita bertobat. Kita lakukan ruwatan nasional.”

Saya memotong: “Betul Romo, kita lakukan intropeksi mengacu kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kereta api tabrakan terus, jangan-jangan pejabat yang mengurusi perhubungan moralnya cela di mata Tuhan. Bus wakil rakyat tabrakan, jangan-jangan para wakil rakyat banyak yang berdusta. “

Romo terpingkal-pingkal. “Kalau itu diperpanjang, jadi banyak. Bisa tak nyambung, bisa pula nyambung. Tapi ada baiknya kita sesekali berpikir: apa perlu melakukan pertobatan nasional dan minta ampun pada Tuhan, sembari memperbaiki moral kita bersama-sama?”

(Koran Tempo 17 Oktober 2010)

Tumpek Landep: Hari Raya Apa?

2010-10-07T15:56:00.005+08:00

Mpu Jaya Prema Ananda

Umat Hindu etnis Bali akan merayakan kembali sebuah hari yang disebut Tumpek Landep. Persisnya adalah pada hari Sabtu 9 Oktober 2010 ini atau dalam istilah orang Bali disebut Saniscara Kliwon Wuku Landep. Seperti kebiasaan yang mulai berkembang, umat Hindu memberi sesajen yang ditaruhnya di semua benda dan peralatan yang terbuat dari besi, terutama sekali yang menyolok saat ini adalah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat dan lebih dari itu seperti truck, misalnya.

Bukan itu saja. Peralatan lain seperti kulkas, komputer, kompos gas dan semuanya yang dari besi dihaturkan sesajen. Termasuk pula handphone. Lalu, cobalah iseng ditanya pada orang-orang Bali itu, siapa dewa yang dipuja di sana? Tak banyak yang bisa menjelaskan. Orang-orang Bali memang masih banyak yang sebatas itu menjalankan agama: pertama berdasarkan ungkapan khas “nak mule keto” (karena begitu ditemukan dari dulu) dan sekarang ditambah dengan “ikut-ikutan”, orang Bali bilang: yen sing milu lek atine (kalau tak ikutan, malu).

Tumpek Landep adalah sebuah hari pemujaan yang penting. Karena itu pula, piodalan di Pura Manikgeni, Desa Pujungan (bersebelahan dengan Pasraman Dharmasastra Manikgeni) dilangsungkan pada hari itu, dari pagi sampai pagi esoknya. Mau datang? Silakan sambil mampir di Pasraman Manikgeni yang mempunyai Taman Baca dengan ribuan koleksi buku.

Tumpek Landep tak berdiri sendiri – hampir semua hari-hari suci umat Hindu saling berkaitan. Tumpek Landep dimulai cikal-bakalnya pada Hari Raya Saraswati, yaitu hari turunnya ilmu pengetahuan. Dewi Saraswati dipuja di sini karena Beliau yang menurunkan ilmu pengetahuan. Esoknya, orang-orang mulai melakukan pembersihan diri agar ilmu pengetahuan itu bisa masuk kedalam jiwa dengan tanpa hambatan. Orang kotor – baik kotor rohani maupun kotor phisik—akan sulit menimba ilmu pengetahuan, apalagi pengetahuan suci. Demikian seterusnya sampai suatu saat orang yang ingin mendapatkan ilmu suci itu wajib melakukan peneguhan diri, memagar dirinya dari niat dan prilaku jahat, agar ilmu pengetahuan itu menjadi lebih mantap. Pagerwesi, adalah simbul dari pagar yang maha kuat untuk peneguhan diri itu. Setelah ilmu pengetahuan suci diperoleh dan jiwa bersih plus ada rambu-rambu pagar dari wesi (simbol logam berat) silakan ilmu itu dipelajari.

Sepuluh hari setelah itu adalah simbol untuk pemantapan, dan itulah hari yang disebut Tumpek Landep. Pengetahuan atau ilmu suci itu harus dikukuhkan, dipasupati, diwinten, agar ilmu itu terus bermanfaat dan terus runcing sehingga bisa dimanfaatkan untuk membedah segala masalah yang ada di dunia ini. Runcingkan (landep) ilmu itu dengan memberkahi semua peralatan yang dipakai untuk menimba ilmu itu agar tetap memiliki kekuatan tak ternilai (taksu).

Jadi, pada Tumpek Landep ada dua hal penting: pertama pasupati, peralatan dipasupati agar terus memberikan khasiat. Kedua pewintenan, penyucian diri. Itu sebabnya banyak Sulinggih yang melakukan acara pewintenan pada saat Tumpek Landep, misalnya, Ida Pandita Mpu Dwija Kerti di Gria Seririt setiap Tumpek Landep mewinten puluhan pemangku. Semua ini dilakukan agar peralatan dan diri kita tetap punya “taksu”.

Lalu apa yang dipasupati? Pisau, karena ini peralatan penting. Setiap menyelenggarakan ritual upacara, pisau pasti alat yang paling berguna. “Ilmu mejejahitan” tak lepas dari pisau. Tombak, keris, dan sebagainya juga patut dipasupati kembali. Peralatan upacara juga, misalnya sangku, bajra dan sebagainya. Jika sudah berstatus Sulinggih, tentu semua siwakrana sang Sulinggih dipasupati pula pada hari itu.

Apakah mobil. komputer, radio, televisi juga dipasupati? Ya, silakan saja, tak ada yang melarang tak ada yang mengharuskan. Semuanya bisa saja dikait-kaitkan. Bukankah mobil adalah sarana yang penting untuk mencari ilmu pengetahuan? Kalau tak ada mobil atau motor, bagaimana bisa kuliah? Komputer bahkan sarana mendapatkan ilmu pengetahuan, kalau dimanfaatkan dengan baik lewat internetnya. Radio dan televisi adalah sumber informasi di mana ilmu pengetahuan berseliweran.

Yang penting adalah: jangan sampai mobil, radio, televise dan lainnya itu diberi sesajen yang utama, sementara peralatan melakukan yadnya seperti pisau, pengutik dan simbol kesakralan seperti tumbak, keris dan banyak lagi dilupakan. Kalau sesajen tidak banyak harus ada yang prioritas. Prioritas itu adalah “senjata kehidupan”, bukan “alat penunjang”.

Jadi kalau pada Hari Saraswati kita memuja turunnya ilmu pengetahuan, Pager Wesi membentengi diri dari pengaruh negatif agar ilmu itu bermanfaat, Tumpek Landep kita mulai jadikan ilmu itu sebagai senjata untuk memperbaiki kwalitas diri maupun pengamalan diri.

Apa saja banten Tumpek Landep? Banten adalah simbol, tentu sangat terkait juga pada dresta (kebiasaan) setempat. Orang Bali umumnya membuat dengan rangkain (sorohan) seperti ini: Sesayut Jayeng Perang, Sesayut Kesuma Yudha, Sesayut Pasupati, Segehan (Agung) Pasupati, Sesayut Guru selain banten dasar untuk pembersihan (mereresik) seperti byakawon, prayascita dan sebagainya, termasuk ayaban dan suci yang disesuaikan dengan peralatan yang diupacarai. Kiranya ini tak usah dirinci, kalau ingin tahu buka blog Mpu Jaya Prema Ananda (http://mpuprema.blogspot.com)

Bagaimana dengan puja atau mantramnya? Wah, soal itu, pemangku atau orang yang dituakan bisa melakukan improvisasi dengan baik, dan ini biasa disebut sehe atau sesontengan. Ingat selalu, Tuhan tahu semua bahasa. Dalam beryadnya yang penting ketulusan dan keiklhasan, bahasa bukan kendala. Pakai bahasa hati juga tak masalah.

Namun, karena inti Tumpek Landep adalah mepasupati peralatan dan mewinten, baiklah dikutip dua mantra. Tentang Pasupati banyak ada jenis mantranya, di sini dikutip yang paling mudah dihafal, karena hanya “ngider bhuana” saja, yang penting kita hafal letak senjata dan nama arah anginnya.

PANCA-PASUPATI-STAWA

Om, Pasupati wajra-yudhaya, Agni raksasa rupaya, Purwa-desa mukha-sthanaya, Om, Pasupataye, Hung-Phat.

Om, Pasupati Dandha yudhaya, Agni raksasa rupaya, Daksina-desa mukha-sthanaya,Om, Pasupataye, Hung-Phat.

Om, Pasupati Pasa-yudhaya, Agni raksasa rupaya, Pascima-desa mukha-sthanaya, Om, Pasupataye, Hung-Phat.

Om, Pasupati Cakra-yudhaya, Agni raksasa rupaya, Uttara-desa mukha-sthanaya, Om, P asupataye, Hung-Phat.

Om, Pasupati Padma-yudhaya, Agni raksasa rupaya, Madhya-desa mukha sthanaya, Om, Pasupataye, Hung-Phat.

Om, Sri-Pasupati Aksobya ya namah swaha.
Om, Sri-Pasupati Ratnasambhawa ya namah swaha.
Om, Sri-Pasupati Amitabha ya namah swaha.
Om, Sri-Pasupati Amogha siddhi ya namah swaha.
Om, Sri-Pasupati Wairocana ya namah swaha.

Untuk Pewintenan, bisa dipakai Ghana Pati Stawa berikut:

Om, Ghana-pati-rsi-putram, Bhuktyantu weda-tarpanam, Bhuktyantu Jagat-tri-lokam, Suddha-purna-śariranam.

Om, Sarwa-wiśa-winasanm, Kala-Durga-durgi-pati, Marana-mala murcyate, Tri-Wristi pangupa jihwa,

Om, Gangga-Uma stawa-siddhi, Dewa-Ghana guru-putram, Sakti-wiryam loka-śriyam, jayati labhãnugrahakam.

Om, Astu-astu ya namah swaha.

Banten Tumpek Landep

2010-10-07T15:52:00.000+08:00

Banyak orang bertanya, apa saja banten takkala datang rahinan Tumpek Landep. Berikut ini jenis-jenisnya (sorohan) yang sederhana, karena harus disesuaikan lagi dengan kebiasaan setempat.

Sesayut Jayeng Perang
Kulit sesayut dari daunan dong, tumpeng putih memuncuk barak 2 buah. Tumpeng selem memuncuk putih 1 buah. Medasar beras triwarna (injin, baas barak, baas biasa). Be ati bungkulan, yeh asibuh, muncuk dadap 11, tulung urip apasang (2), kewangen 3 (tiga) sekar pucuk bang tirta asuhun keris mewadah sibuh.

Sesayut Kesuma Yuda
Beras mepisela padma medasar beras barak, kulit sesayut busung nyuh gading, penyeneng nagasari, nyuh gading ring tengah pinaka agung, tindakan sekar mancawarna, bawang putih padang kasna, prayascita dikelilingi antuk tumpeng pancawarna metanceb pucuk bang lima katih. Getih megoreng atakir, ati dan batukan (betukan ayam) megoreng pada metakir tirta pasupati, tirta betara, tirta sulinggih sesari 76.500 kepeng, tetebusan benang hitam.

Sesayut Pasupati
Tumpeng barak amusti, kulit tebasan antuk don andong 1 ring ajeng tumpange daksina, ring bilang samping tumpenge kulit peras medaging tumpeng barak dua, soda ajengan penek barak 2, tipat kelan, tipat tampulan asiki, sampeyan nagasari penyeneng peras canang antuk don andong. Maulam ayam biing (barak) jeroan megoreng wadah taku, takir keruh meserana kacang saur. matah apalet anggen ring segehan pasupati.

Segehan Agung Pasupati
Peras barak sodan barak (sampeyan canang don andong). Daksina tampi serobong, ketipat kelan, nasi kepelan 9 kepel metatakan don andong medaging ulam jeroan matah 9 takir raung ring sowang-sowang. Asep 9 katih, nasi wong-wongan barak 5, api takep 5.

Sesayut Guru
Kulit sesayut beras akulak metatah kain putih tampelan tetebu jinah 11 kepeng. Tumpeng guru, tulung 2, kewangen 1, peras alit, pesucian, pembersihan, penyeneng, sampeyan nagasari, meulam ayam putih mulus.

Banten lain:
ayaban, suci, byakawon +prayascita (anggen mereresik). Yening membanten ring mobil, genahang jayeng perang atanding.

Rusuh

2010-10-06T16:20:00.001+08:00

Negeri ini sudah tak aman. Rusuh di mana-mana. Rusuh antaretnis, rusuh antarpreman, rusuh antarkelompok, rusuh antarmahasiswa, rusuh antarpelajar. Polisi tak berkutik karena mereka rusuh dengan para pengunjuk-rasa. Apa yang salah?

Itulah ocehan istri saya yang sudah saya sunting supaya tidak terlalu vulgar. Maklum, ia belakangan ini lebih sering menonton berita dibandingkan sinetron.
Saya tak berminat meladeni. Indonesia luas, rusuh di sana, asal tidak di sini, biarkan saja. Itu sudah menjadi pendapat yang menggejala belakangan ini, rasa memiliki bangsa sudah luntur. Tapi, kalau saya tak mau meladeni ocehan istri saya, itu soal lain.

“Apakah kerusuhan ini buah dari demokrasi yang membaik, yang dipuji-puji Obama? Setiap saat ada unjuk rasa, setiap unjuk rasa ada kerusuhan. Polisi takut tegas karena bisa melanggar hak asasi manusia. Nah, makan itu demokrasi,” oceh istri saya lagi.

Saya tetap tak ingin meladeni.

“Teroris juga makin berani. Merampok, menyerang pos polisi, bahkan muncul teroris kelas sepeda ontel. Orang di pusat berteriak agar teroris dijadikan musuh bersama, tak cuma musuh polisi. Tapi di daerah, jenasah yang disebut teroris itu disambut spanduk bertuliskan pahlawan agama. Ada wakil rakyat yang menyalahkan kerja polisi yang menembak mati teroris. Semuanya berjalan seiring, di satu pihak teroris dijadikan musuh besar, di satu pihak teroris mendapat simpati. Sesungguhnya, bangsa ini tega nggak berperang dengan teroris?” lagi-lagi istri saya ngoceh.

Saya hampir tergerak meladeni, tapi saya urungkan. Saya memaklumi istri saya lagi terprovokasi pengamat di televisi. Maklumlah, kebijaksanaan redaksi media masa saat ini adalah bagaimana mencetak oplag besar, bagaimana menaikkan ratting tinggi, meski harus mengabaikan apakah berita dan siaran itu bermanfaat untuk bangsa atau tidak. Ini juga buah demokrasi, pers yang bebas.

“Rampok bersenjata, waduh, ini mengerikan, ibu takut pak…” tiba-tiba ia memeluk saya. Terpaksa saya meladeni, kalau tidak tentu saya dianggap suami tak normal. “Tenang Bu, perampok yang ganas di Sumatra dan di Jawa. Kalau pun ada di Bali, ya, hanya di kota,” kata saya.

“La, tadi malam di kampung kita, tiga perampok bertopeng menyekap petani kopi dengan senjata, semua uang dan perhiasan ludes dirampok. Polisi tak bisa berkutik,” ujar istri saya.

Saya baru sadar kejadian semalam, memang sadistis. Padahal ini di kampung yang jauhnya 60 kilometer dari Denpasar, kampung yang damai, di mana orang biasa menaruh sepeda motor di depan rumah tanpa dikunci semalaman. Rumah-rumah yang tanpa pagar. “Ya, negeri ini sudah tak aman, sangat memprihatinkan,” komentar saya. Istri saya menimpali: “Nah, akhirnya bereaksi juga setelah merasakan langsung akibatnya.”

Saya membenarkan kata-katanya. Orang baru peduli ketika sebuah kasus menimpa dirinya atau dekat dengan dirinya. Orang bisa tak berbelas kasih kepada teroris jika tahu betapa teroris menghancurkan kehidupan sekian ribu orang bertahun-tahun – contohnya seperti dampak bom Bali. Orang baru mengecam kerusuhan ketika keluarganya terkena bencana salah sasaran itu. Kerusuhan di Sampit dan kini di Tarakan, hanya dianggap berita biasa di daerah lain, padahal benih-benih kerusuhan itu – kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli – muncul di mana-mana. Ledakan hanya menunggu waktu, dan Indonesia berantakan jika kebersamaan sudah mulai luntur dan rasa memiliki bangsa ini mulai surut. Apalagi para elite bangsa pada tak akur dan pemerintah sangat lemah -- seperti sekarang ini.

Perang

2010-10-06T16:18:00.001+08:00

Mari berperang. Satukan tekad, bulatkan keyakinan, tanamkan dalam dada kita bahwa kita pasti menang. Kawan, sudahkah Anda siap terjun ke medan laga dan menunggu kemenangan itu akan datang?

Perang melawan siapa? Melawan Malaysia? Oh, tentu saja bukan. Malaysia bukan musuh kita. Negara ini dihuni oleh orang serumpun dengan kita, orang Melayu. Malaysia tetangga kita, kalau pun sesekali kita pernah cekcok, dua atau tiga sesekali pasti pernah rukun. Kita saling membutuhkan, saling punya ketergantungan. Berperang dengan tetangga, hasilnya sudah pasti seperti yang ditulis oleh para pujangga Melayu di masa lalu: menang jadi arang, kalah jadi abu. Arang dan abu tak begitu jauh bedanya, tetapi persamaannya adalah terjadi kerusakan berat dibandingkan sebelum terjadi perang. Kalau sudah jadi arang, apalagi jadi abu, tak bisa dikembalikan lagi ke bentuknya yang semula. Betapa dasyatnya dampak perang.

Karena itu mari kita bunuh nafsu berperang kepada negara tetangga. Kalau sekedar mengumpat, mengecam dengan kata, mengingatkan dengan keras, bolehlah asal tak berlarut-larut, karena pekerjaan kita di dalam negeri masih banyak. Memang, siapa yang tak geram kalau kedaulatan kita dipermainkan begitu saja oleh bangsa lain, lebih-lebih itu tetangga sendiri. Betul juga, bahwa kita terlalu sering dilecehkan. Selain kelakuan buruk tetangga kita dalam masalah perbatasan, kelakuan buruk lainnya sudah lebih dulu dipamerkan dalam hal hak cipta, misalnya. Warisan lelulur kita seperti batik, wayang, tari pendet dan sebagainya, diklaim sebagai warisan mereka.
Tapi, tidakkah kelakukan buruk tetangga itu bisa kita jadikan bahan instrospeksi? Sebelum tetangga kita mengklaim sebagai miliknya, apakah kita sudah cukup melestarikan warisan itu sesuai dengan aturan zaman? Apakah kita sudah mendaftarkan hak paten batik, wayang, tari pendet, angklung bambu, dan sejenisnya ke lembaga-lembaga terkait?

Begitu pula dalam masalah perbatasan. Sudahkah kita menentukan garis perbatasan yang disepakati oleh semua negara yang berbatasan? Presiden SBY baru saat berpidato di Cilangkap memerintahkan supaya perundingan perbatasan dengan Malaysia segera dilakukan. Lha, kok baru sekarang, memangnya kemarin-kemarin tak ada yang mengurusi masalah itu?

Malaysia menuduh tiga petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan memeras nelayan mereka, dan karena itu polisi Malaysia menangkapnya. Menteri Kelautan membantah. Kita menuduh, Malaysia menangkap ketiga petugas kita di perairan Indonesia. Malaysia membantahnya. Bantah-berbantahan begini masih bisa diselesaikan dalam koridor perundingan, jika buntu mari kita undang pihak ketiga yang independen. Kalau masih juga buntu, ya, baru cara yang lebih keras. Janganlah keburu nafsu, belum apa-apa sudah siap berperang. Memangnya kita betul-betul tega saling berbunuhan antar tetangga?

Tapi, kita juga tak bisa menggadaikan harga diri. Kalau betul kedaulatan kita diinjak-injak, kita harus melakukan protes keras, jangan lembek. Jangan pula menimang untung rugi. Keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang jutaan itu jangan sampai dijadikan alat memperlunak protes yang seharusnya bisa keras.

Masih siapkah Anda berperang? Tentu, tetapi bukan dengan Malaysia. Berperanglah melawan nafsu buruk yang ada dalam diri kita, termasuk berperang melawan “nafsu berperang”. Kita tetap mengendalikan diri – antara lain dengan berpuasa – dan di akhir pekan ini, Insya Allah, kemenangan sejati akan datang.

Selamat Hari Raya Idoel Fitri, mohon maaf lahir dan batin.

Puasa

2010-10-06T16:12:00.001+08:00

Romo Imam lagi santai. Istri dan anak putrinya sibuk di dapur menyiapkan makanan buka puasa. Sebagai basa-basi baru bertamu saya memuji: “Ibu memang pinter memasak, sudah terasa sedapnya makanan.”

Romo tersenyum. “Nanti kita buka puasa bersama,” katanya. Saya mengangguk. “Puasa penting untuk kesehatan. Tapi, ya, sudah tiga hari Ramadhan berlalu, Romo masih kurang sreg dengan puasa ini. Masih puasa phisik.”

Saya segera mengejar apa maksudnya. “Puasa yang hanya menunda makan. Pada saat kita menahan lapar, kita berpikir itu hanya menunda makan, karena sudah pasti kita akan makan. Istri sudah menyiapkan makanan, bahkan makanan yang enak-enak dibandingkan hari-hari yang bukan Ramadhan. Menunya khusus, dari minuman pembuka, makanan penambah selera, makanan besar, makanan penutup, sampai pada pernik-pernik cemilan.”
Romo mengambil koran dan membaca judul-judul berita dengan cepat, seperti penyiar televisi membawakan rangkuman berita sepekan. Ada bazaar Ramadhan di berbagai kota, ada liputan buka puasa bersama pejabat, ada selebritas yang membuat pesta buka puasa yang mewah, ada keluarga tahanan yang membawa puluhan tusuk sate kambing ke rumah tahanan. Semuanya untuk berbuka puasa. Dan semua yang berbuka puasa sudah siap dengan menu khusus itu. Jadi yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya makan, dari mana memulai.

“Itu puasa phisik. Mulut kita berpuasa, pikiran kita tidak. Kita tak sempat berpikir, oh, begini toh rasanya lapar, betapa memprihatinkan kaum papa yang selalu menahan lapar tanpa jelas tahu kapan akan menghentikan lapar. Puasa phisik tak akan melahirkan solidaritas yang sejati, semuanya menjadi solidaritas semu.,” kata Romo.
Saya menyela: “Tapi bukankah banyak sekali fakir miskin yang diundang saat berbuka puasa? Bahkan orang berbondong-bondong membawa nasi bungkus untuk didermakan pada mereka?”

Romo tersenyum: “Ya, itu sucinya Ramadhan. Bahkan bisa disebut saktinya bulan Ramadhan. Setelah Ramadhan lewat, berapa orang yang membawa nasi bungkus ke anak-anak jalanan dan para gembel yang selalu dianggap mengotori kota ini? Ramadhan datang, warung remang-remang dihancurkan, rumah pelacuran Dolly yang terbesar di Asia Tenggara ditutup, hotel dirazia tamunya, panti pijat, karaoke dan semua tempat hiburan malam tak boleh buka. Ramadhan lewat, negeri ini seperti dibiarkan menjadi sarang maksiat. Itu karena pola puasa kita sebagian besar menjadi urusan phisik, bukan rohani, bukan mengambil hikmat dari bulan suci itu. Saya senang di Bali tak ada lokalisasi pelacur…”

“Tapi Romo,” saya langsung menyela agar pujian itu tak berlebihan. “Memang di Bali tak ada lokalisasi pelacur karena itu simbol membiarkan perzinahan yang dilarang agama yang dipeluk mayoritas masyarakat Bali. Tapi siapa yang berani mengatakan hotel-hotel di Bali bebas dari kemaksiatan?”

“Tunggu dulu,” Romo yang kini memotong saya. “Justru itu penting, memberangus simbol kemaksiatan. Bahwa kemaksiatan masih ada, itu urusan polisi dan pemuka agama yang terus menerus memberi khotbah yang menunjukkan bahwa itu maksiat. Jakarta dulu punya Kramat Tunggak, lokalisasi pelacur paling terkenal, sekarang menjadi Islamic Centre. Perubahan yang dasyat dan ini membuat citra baik. Bahwa masih ada yang tak baik, itu yang kita perangi. “

Adzan magrib bergema. “Mari kita buka,” kata Romo. “Dan besok, Insya Allah, kita berpuasa secara rohani agar nurani kita lebih berpihak pada kaum papa dan perang terhadap kemaksiatan kita lakukan berkesinambungan, ada Ramadhan atau pun tidak.”

Berita Dari Pasraman Manikgeni

2010-10-06T15:55:00.001+08:00

Pasraman Dharmasastra Manikgeni yang juga lebih popular dengan sebutan Ashram Manikgeni di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan memiliki Taman Baca dengan ribuan buku. Koleksi buku meliputi cerita anak-anak, cerita untuk remaja, sastra, filsafat, ekonomi, pengetahuan popular, otobiografi, dan tentu saja buku-buku agama dari berbagai lintas agama. Di sini misalnya terdapat kitab Bhagawadgita dengan 12 versi terjemahan, begitu pula buku tentang Weda lainnya. Filsafat dan agama Islam menduduki urutan kedua dalam daftar buku agama, menyusul Kristen, Katolik dan Buddha. Ashram Manikgeni mendapatkan buku itu dengan cara membeli, mendapat sumbangan dari donator dan dari berbagai kalangan.

Jika Anda ingin berpartisipasi untuk melengkapi Taman Baca ini guna mencerdaskan masyarakat pedesaan bisa mengirimkan buku itu langsung ke alamat Ashram Manikgeni, atau Anda bisa mengirimkan dana punia berupa uang dengan cara mentransfer ke rekening BCA No. 049 0379 690 a.n. Putu Setia. Yayasan Dharmasastra Manikgeni akan mengelola dan mempertanggungjawabkan dana itu sebaik-baiknya, untuk kepentingan umat, bangsa dan negara.

Berikut catatan buku yang kami terima pada bulan September 2010.

Dari Arti Foundation Denpasar
1. Bali Dalam Bahasa Politik karya I Nyoman Darma Putra
2. Anjing Bali dan Rabies karya Nyoman Sadra Dharmawan
3. Bali Hohoho kartun karya Gun Gun
4. Konspirasi Media Dengan Kandidat Pilkada karya Gusti Putu Artha
5. Penari Sanghyang kumpulan cerpen karya Mas Ruscitadewi
6. Nalar Rupa Perupa karya Wayan Kun Adnyana
7. Berguru dalam Jejak Sastra karya I Nyoman Tingkat
8. Biaya Upacara Manusia Bali karya Made Sukarsa

Dari Gde Aryantha Soetama, Denpasar
1. Tak Jadi Mati kumpulan cerpen karya Gde Aryantha Soethama
2. Basa Basi Bali kumpulan tulisan karya Gde Aryantha Soethama
3. Dari Bule Jadi Bali kumpulan tulisan karya Gde Aryantha Soethama
4. Daerah Baru kumpulan cerita karya Gde Aryantha Soethama
5. Bali is Bali kumpulan tulisan karya Gde Aryantha Soethama
6. Senja di Candi Dasa novel karya Gde Aryantha Soethama
7. Bali Tikam Bali kumpulan tulisan karya Gde Aryantha Soethama
8. Mandi Api kumpulan cerpen karya Gde Aryantha Soethama
9. Pergolakan Pemikiran Menuju Amandemen UUD 1945 karya I Dewa Gede Palguna
10. Kemiskinan dan Pemiskinan Bali karya bersama Forum Komunikasi Alumni GMNI Bali

Dari Brigjen Pol. (Purn) N. Nadha, Yogyakarta
1. Pencerahan dalam Perjalanan karya Gede Prama
2. The Secret Rahasia karya Rhonda Byme
3. Kisah Tentang Seekor Sapi yang Jujur karya Necy Tanudibya
4. Konsolidasi Perbankan Nasional karya Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi
5. 88 Kisah Bijaksana dari Negeri Naga karya Chen Wei An
6. Bertambah Bijak Setiap Hari: 5 Matahari karya Budi S. Tanuwibowo
7. Fight Like A Tiger Win Like A Champion karya Darmadi Darmawangsa dan Imam Munadi

Dari Letjen (Purn) I Putu Soekreta Soeranta, Jakarta
1. Memaknai Hidup, Renungan Rasa Eyukur karya I Putu Soekreta Soeranta
2. Gaya Hidup Sehat karya Prof. Hung Zhao Guang

Dari Djohan Efendi, Jakarta
1. Sang Pelintas Batas biografi Djohan Efendi karya Ahmad Gaus AF
2. 70 Tahun Djohan Efendi karya bersama tokoh lintas agama.

Dari Ngurah Agung, Denpasar
1. Di Kaki Padma Sang Guru Sejati penyunting Adji Mudhita

Dari Majalah Tempo, Jakarta
1. Cari Angin kumpulan tulisan karya Putu Setia
2. 9 dari Nadira novel karya Leila S. Chudori
3. Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku karya Semuel Waileruny
4. Soekarno: Paradoks Revolusi Indonesia
5. Hatta: Jejak yang Melampaui Zaman
6. Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil
7. Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan

Nyepi: Pengendalian Diri dari Dalam

2010-03-15T15:41:00.000+08:00

Oleh: Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Esok, umat Hindu di Indonesia merayakan Hari Raya Nyepi, tahun baru Saka 1932. Pemerintah sudah menetapkan Nyepi sebagai libur nasional. Namun, karena Nyepi jatuh di hari Selasa, maka sangat besar kemungkinannya hari ini pun sudah menjadi hari libur, entah dengan istilah “cuti bersama” atau istilah “harpitnas” alias “hari kejepit nasional”. Untuk itu, saya mengucapkan selamat bagi Anda yang tidak merayakan Nyepi, karena menikmati libur panjang sejak akhir pekan lalu, tanpa ada beban.

Bagi umat Hindu yang merayakan Nyepi, apakah perlu ucapan Selamat Hari Raya Nyepi? Saya cenderung menyetujui pendapat yang pernah dikatakan Bapak Kebek Sukarsa yang kini sudah tiada. Penyusun kalender yang berpikir modern ini merasa tak ada gunanya mengucapkan selamat hari raya Nyepi. Karena Nyepi melaksanakan empat pantangan (disebut catur brata penyepian) yang sungguh amat sulit dilaksanakan. Pantangan ini harus dilewati dengan perjuangan yang sangat berat, karena musuh yang dihadapi adalah nafsu yang ada di dalam diri. Yang perlu diucapkan selamat adalah mulainya kita memasuki tahun baru Saka. Jadi, kira-kira berbunyi: “Mari laksanakan brata penyepian dan Selamat Tahun Baru Saka 1932 bagi umat Hindu yang merayakannya”.

Yang menjadi masalah sekarang adalah Nyepi identik dengan Tahun Baru Saka, pada hari yang bersamaan. Di masa lalu, katakanlah sebelum era 1960-an, Nyepi dan Tahun Baru Saka berbeda. Nyepi diselenggarakan pada Tilem Kesanga, sedangkan Tahun Baru dimulai esoknya pada penanggal apisan (tanggal satu) sasih Kedasa. Adapun Tawur Kesanga (istilah itu sekarang lebih populer disebut pengerupukan) dilangsungkan pada pengelong 14 (sehari sebelum Tilem). Kenapa begitu? Pangelong 14 adalah hari tergelap selama sebulan, dan di sanalah Dewa Siwa melangsungkan semadinya. Ini disebut Siwa Ratri alias Malam Siwa. Adapun pengelong 14 pada Sasih Kepitu yang merupakan malam tergelap sepanjang tahun disebut Maha Siwa Ratri. Umat Hindu di Bali sering salah kaprah, Maha Siwa Ratri disebut Siwa Ratri, sedangkan Siwa Ratri itu sendiri (diluar Sasih Kepitu) dilewati begitu saja.

Baiklah, kita tinggalkan masalah yang rumit ini. Para penyusun kalender Bali kini sedang berupaya mendudukkan Hari Raya Nyepi pada porsinya yang pas. Apalagi pada tahun depan (2011) terjadi perbedaan yang mendasar soal penentuan Nyepi ini, apakah dalam tahun ini akan ada “nampi sasih” atau tidak. Umat akan dibuat bingung kalau tidak ada kesepakatan dalam masalah ini.

Kembali kepada pantangan Nyepi yang berat itu, apa permasalahannya? Pantangan itu (brata penyepian) terdiri dari amati karya (tidak bekerja), amati geni (tidak menyalakan api), amati lelungan (tidak bepergian) dan amati lelanguan (tidak menikmati hiburan). Ini gampang-gampang susah untuk dilaksanakan. Disebut gampang, tinggal mematikan lampu, mengurung diri di dalam rumah, tidak menyetel televisi atau radio, sudah dianggap cukup untuk melaksanakan pantangan ini. Bahkan, bagi mereka yang suka berjudi, saat Nyepi dijadikan ajang untuk main judi domino atau kartu ceki. Yang suka makan, menikmati makanan mewah atau yang spesial, yang disiapkan sehari sebelumnya. Di beberapa desa, masih ada tradisi untuk datang ke kebun memasak makanan yang enak-enak, karena kebun bebas dari pantangan Nyepi, seolah-olah Nyepi hanya berlaku di wilayah pemukiman saja. Lagi pula ada alasan untuk menggampangkan hal ini, yakni: bukankah tidak ada pantangan makan?

Tentu hakekat brata penyepian bukan sampai di situ. Inti utama dari keempat pantangan itu adalah pengendalian diri. Mematikan api adalah mematikan nafsu buruk. Tidak bekerja adalah membiarkan pikiran hening agar kita bisa melakukan perenungan yang dalam, apa yang telah kita lakukan selama setahun, di mana yang salah, sehingga bisa kita jadikan pedoman untuk tahun yang akan datang. Semua kemewahan dan kegemaran yang biasa dilakukan sehari-hari harus dihilangkan dari pikiran, itulah hakekat tidak bepergian dan tidak mencari hiburan.

Bagaimana bisa melaksanakan pantangan Nyepi di saat kita dimanja oleh teknologi canggih ini? Itulah seninya. Beberapa tahun yang lalu, saat Nyepi di Bali, listrik dimatikan dari gardu induk. Orang pun protes, karena listrik bukan hanya alat penerangan, tetapi banyak peralatan elektronik yang perlu listrik, misalnya, kulkas, mesin air dan sebagainya. Akhirnya listrik tetap hidup dan pengendalian diri diserahkan ke masing-masing orang. Ya, televisi dinyalakan sembunyi-sembunyi, bukankah televisi nasional tetap siaran?

Hiburan yang tak mungkin bisa “disensor” oleh pacalang yang menjaga wilayah desa adat adalah telepon selular. Entah itu bermain pesan pendek antar teman, atau bermain games. Betapa pun angkernya pecalang di jalanan, orang masih leluasa menikmati hiburan ini.

Orang yang menjalankan pantangan Nyepi dan merayakan tahun baru Saka dengan baik adalah mereka yang bisa melakukan brata penyepian tanpa ada paksaan dari pihak luar, juga tanpa ada pengawasan dari orang lain. Pengendalian diri harus muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena adanya pecalang, bukan karena takut didenda, bukan pula karena keadaan memaksa. Jika sudah sampai dalam tahap seperti itu, hingar bingar di luar tidak lagi menjadi masalah. Itu sebabnya, beberapa anak muda yang menekuni spiritual, lebih senang merayakan Nyepi di luar Bali, karena jika tantangan makin besar dan lulus menghadapi tantangan itu, rasa nikmat lebih dalam diperoleh.

Namun, apa sesungguhnya yang dicari dengan pengendalian diri yang kuat itu? Tak lain adalah perenungan tentang perjalanan hidup di tahun yang lewat untuk melakukan perbaikan di tahun baru. Nyepi membawa kita ke titik nol kembali, atau inilah saatnya jeda dalam siklus kehidupan. Saat ini kita melakukan introspeksi. Jika tahun lalu kita suka curang, emosional, selalu berjanji tanpa bukti, korupsi besar atau kecil, berbuat baiklah di tahun depan. Jika kita tak pernah melakukan perbaikan, tak ada gunanya hari raya Nyepi. Mari kendalikan diri, renungi kehidupan yang lalu, untuk hari esok yang lebih baik. Selamat Tahun Baru Saka 1932.

"Lawar Century"

2010-02-28T12:39:00.001+08:00

Putu Setia

(Ini Cari Angin versi awal sebelum saya perpendek untuk Koran Tempo Minggu 28 Februari 2010)

Ngobrol tentang kasus Bank Century dengan orang desa, asyik juga. Kepolosan mereka dalam berpikir dan mungkin wawasan serta pengetahuan mereka yang pas-pasan mengenai masalah perbankan, apalagi perekonomian – baik makro maupun mikro – membuat saya makin bernafsu mendengarkannya. Mula-mula ini selingan yang menarik setelah setiap saat dijejali ocehan para (yang mengaku) pakar ekonomi dan pengamat dalam tayangan televisi. Lama-lama bukan lagi selingan, karena saya mulai muak dengan ocehan di televise itu, apalagi dengan penyiar yang tidak melaksanakan fungsi sebagai “penggali berita” namun lebih sebagai “provokator”. Clik, televisi di off-kan.

Tentu orang desa yang saya maksudkan tidaklah ndeso amat, bukan orang yang buta huruf apalagi buta mata. Ada yang jadi saudagar sapi. Ada yang makelar mobil bekas, dan ada yang propfesinya – ini trend menarik dan bermunculan di pedesaan – menerima gadaian telepon seluler. Yang menarik, mereka berurusan dengan bank, minimal punya tabungan – jauh sebelum Presiden SBY mencanangkan gerakan “Mari Menabung”. Suara-suara mereka tak mungkin masuk televisi, karena suara mereka “sudah dianggap terwakili” oleh segelintir orang di kota yang teriak-teriak di jalanan. Ini klim yang sudah salah kaprah berkepanjangan. Jadinya, benar atau salah pendapat mereka, tentu tak sempat diuji, apalagi kebenaran saat ini sudah dimonopoli oleh beberapa orang politikus, yang ternyata juga mengatasnamakan rakyat.

Apa saja pendapat mereka tentang kemelut Bank Century ini? Misalnya tentang Sri Mulyani Indrawati – sungguh-sungguh mereka hafal nama lengkap Menteri Keuangan ini. Sebagai pejabat Negara yang bertanggungjawab mengenai kestabilan ekonomi nasional, Ibu Sri (saya singkat karena saya sendiri sering lupa nama panjangnya) dengan cepat memutuskan mem-bailout Bank Century agar tidak merembet ke bank lain dan mengakibatkan krisis lebih dalam. Pengalaman 1998 menjadi guru yang baik karena kekurang-cermatan penanganannya.

Salah atau benarkah Ibu Sri? “Gampang sekali, lihat saja setelah 2008 itu, ada krisis atau tidak? Tak ada krisis, jadi tindakannya benar, kok repot sekali,” kata juragan sapi. Bahwa ada aliran uang yang menetes ke sana atau ke sini, itu bukan urusan Ibu Sri, silakan diusut dan diproses sesuai hukum. Masak Ibu Sri harus nongkrongi kasir bank?

Tentang uang 6,7 trilyun itu apakah membuat negara rugi? Ini uang hasil iuran bank yang memang dipergunakan untuk saat krisis yang disimpan Lembaga Penjamin Simpanan. Memang sudah keluar uangnya, tapi kan bisa kembali kalau nanti Bank Muatiara yang jadi siluman Century sudah baik dan bisa dijual ke investor. “Nyatanya Bank Mutiara jalan bagus, saya baru menabung di sana, kantornya di Denpasar malah makin besar di daerah elite,” kata makelar mobil bekas. Tapi ia buru-buru menambahkan, aliran dana yang tak beres – kalau nyatanya ada – tetap diusut, dan tentu ada penanggung-jawabnya.

Yang menarik dalam obrolan ini adalah pendapat mereka tentang Pansus Angket Century. Kesimpulan Pansus – baik sementara maupun akhir – hanya membuang-buang duit 2,5 milyar, anggaran yang dipakai Pansus. Lo, kok begitu? “Semua fraksi bilang, hasil Pansus Century perlu ditindak-lanjuti ke jalur hukum. Kalau hasilnya begitu, ngapain pakai hak angket, dari dulu saja serahkan ke aparat hukum,” kata rentenir telepon seluler.

Jadi apa dong hasil kerja Pansus? Kata mereka, anggota Pansus hanya bermimpi menaikkan citra partai. Partai Golkar paling ge-er, seolah berhasil menjadikan “panas 32 tahun dihapuskan oleh hujan dua bulan”, padahal rakyat belum tentu mudah “lupa”. Partai lainnya – yang kalah Pemilu lalu – merasa sudah mengungkap “kebenaran yang sejati”, seolah partai lainnya “menutupi kebenaran”. Padahal kebenaran tak bisa dimonopoli dan kebenaran berkaitan dengan siapa pemberi informasi yang dianggap benar itu. Apakah kalangan perbankan dan pengusaha didengar oleh Pansus untuk menentukan kebenaran itu?

Ada pula partai yang menjadi Partai Konsisten Selalu, tak henti-hentinya berteriak konsisten dalam menyikapi hasil angket dengan menyebut berbagai penyimpangan, ada bukti kuat atau tidak, bukan masalah. Partai ini sejatinya hanya konsisten menempatkan menterinya di pemerintahan dan tak mau menariknya, sementara juga konsisten menyerang kebijaksanaan pemerintah padahal ia berkoalisi. Jadi bis a pula disebut Partai Koalisi Semu atau Partai Koalisi Semau gue.

Kalau begitu, kerja Pansus ini ibarat apa? “Membuat lawar capung,” kata mereka. Wah, ini kiasan khas Bali tulen, lawar itu masakan yang bumbunya banyak sekali, padahal bahan pokoknya hanya capung, serangga kecil. Masalah kecil yang bumbu riuhnya terlalu banyak, pakai nyanyi-nyanyi segala tatkala puluhan buruh teh di Jawa Barat tertimbun lumpur. Amit-amit.

27 Februari 2010

Ogoh-Ogoh

2010-02-19T09:58:00.000+08:00

Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Hari Raya Nyepi sudah datang. Hari yang ditunggu-tunggu. Tapi kebanyakan orang Bali, apalagi kaum mudanya, bukannya menunggu saat melangsungkan brata penyepian – amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelangunan – tetapi menunggu pawai ogoh-ogoh. Pesta ogoh-ogoh ini lebih penting ketimbang Nyepi itu sendiri. Jadi, yang ditunggu-tunggu sebenarnya bukan Nyepi tetapi pengerupukan alias sehari sebelum Nyepi. Itulah hari yang sering disebut sebagai Tawur Kesanga.

Tawur Kesanga ini adalah ritual untuk bhuta yadnya, kalau tingkatan rendah disebut caru, kalau tingkatan paling tinggi disebut tawur. Untuk gampang dihayati, inilah saatnya para bhuta diubah wujudnya menjadi dewa agar tidak mengganggu bumi sebelum umat Hindu melaksanakan brata penyepian. Mengubah wujud bhuta menjadi dewa ini dalam istilah agamanya: somya.

Agaknya istilah itu tak berarti bagi kaum remaja Hindu. Yang jelas, kawula muda di Bali merasakan hari ini hari yang tak bisa dilewatkan. Itu saatnya mereka menumpahkan kreasinya dalam acara mengarak ogoh-ogoh. Nyepi tanpa ogoh-ogoh sama dengan makan tanpa kerupuk, tak ada renyahnya meski kerupuk tidak membuat kenyang.

Namun di Bali, banyak yang salah kaprah memanfaatkan fungsi ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh dijadikan barang seni dan diarak sebagai sebuah bentuk kesenian dan menjadi dunia tontonan. Di luar Bali, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar, anak-anak muda membuat ogoh-ogoh untuk kepentingan ritual. Ogoh-ogoh tak diarak, hanya untuk natab caru saja. Ketika tawur kesanga sudah selesai, bhuta sudah somya menjadi dewa, kenapa simbol bhuta diusung-usung lagi? Kenapa harus diarak ke jalanan? Ini kan sama saja dengan menghidupkan bhuta kembali, bagaimana bisa melaksanakan brata penyepian. Karena itu umat Hindu di luar Bali sering mengejek umat Hindu di Bali dengan menyebutkan: “Pantas saja selama ini bayak umat Hindu di Bali yang Nyepi sambil meceki dan main domino, karena bhuta masih gentayangan.”

Para remaja Hindu di luar Bali mengikuti upacara tawur dengan khikmad. Ketika Sulinggih muput tawur, mereka membunyikan musik keras dengan berbagai kreasi. Bisa gamelan baleganjur, bisa musik kentongan dari bambu (mirip tektekan di Tabanan) atau berbagai variasi lainnya. Saat itulah ogoh-ogoh sebagai symbol bhuta disuruh “makan caru”, selanjutnya dianggap sudah somya menjadi dewa. Jadi, ogoh-ogoh sudah dianggap tak ada lagi, lalu dipreteli di tempat.

Fenomena belakangan ini berkembang lagi ogoh-ogoh yang semakin jauh dari dunia ritual. Yakni, ogoh-ogoh kemasukan dunia bisnis dan membawa pesan sponsor. Kalau pun tidak ikut dimasuki virus bisnis, ogoh-ogoh jadi symbol untuk mengungkapkan perasaan. Bisa perasaan perorangan, bisa pula perasaan kelompok, maklum ogoh-ogoh dibuat oleh kelompok.

Misalnya, ada ogoh-ogoh yang menggambarkan perempuan berbadan sintal lagi merangkak dengan rok mini. Apa kaitannya dengan bhuta yadnya? Tapi, kalau kita tanya kaitannya, tentu saja ada jawabannya. Misalnya disebutkan, dunia ini sudah dikuasai oleh wanita-wanita binal yang merusak moral masyarakat khususnya anak-anak muda. Ini adalah bentuk bhuta yang baru, yang harus pula dibasmi atau disomya.

Ada ogoh-ogoh yang melambangkan pemuda bertubuh kurus sedang memegang botol minuman. Mudah ditebak, apa yang mau disampaikan oleh ogoh-ogoh itu. Yakni, mengajak masyarakat untuk waspada terhadap dampak minuman keras yang menyebabkan mabuk. Jadi, pemuda kurus pemabuk itu pun menjadi bhuta versi baru. Ada pula ogoh-ogoh \Anoman yang menunggang sepeda motor, ini jelas ada iklan sponsornya. Tapi orang bisa berdalih: sepeda motor yang terus bertambah di Bali dan memacetkan jalan adalah juga bentuk bhuta versi baru. Pertanyaannya adalah, apakah pesan “bhuta versi modern” itu sampai dicerna dan tak tenggelam dalam bentuk phisiknya?

Salahkah jika masyarakat Bali mengarak ogoh-ogoh dengan berbagai simbol untuk mengungkapkan perasaan atau fenomena yang ada dalam masyarakat? Ada yang salah dan ada yang tidak. Tidak salah karena uneg-uneg masyarakat bisa dicetuskan bersama dalam suasana pesta. Itu yang menjelaskan kenapa membuat ogoh-ogoh dengan biaya mahal mudah mendapatkan dana.

Yang salah adalah simbul bhuta dalam ogoh-ogoh itu harus jelas sesuai dengan sastra Hindu. Parisada pernah memberikan rincian tentang ini, apa saja ciri-ciri symbol bhuta. Salah satunya adalah symbol yang mempunyai sifat keraksasaan. Kalau ogoh-ogoh berbentuk Arjuna atau Krisna atau Anoman tentu tak dianjurkan, karena jauh dari sifat keraksasaan.

Kesalahan utama tentu saja karena ogoh-ogoh tidak dilibatkan dalam pecaruan atau tawur. Semestinya, ogoh-ogoh yang melambangkan bhutakala ini bagian inti dari ritual karena fungsinya untuk natab caru. Yang kita lihat di Bali, ogoh-ogohnya di arak di tempat lain, pelaksanaan tawur di tempat lain lagi. Jika pun berdekatan, ogoh-ogoh tidak diusung ke tempat banten tawur digelar.

Apa yang bisa dipetik dari kesalahan dalam menyikapi ogoh-ogoh Nyepi ini? Perlu dikembangkan adanya ogoh-ogoh nonritual atau ogoh-ogoh profan sebagai bentuk kesenian yang seratus persen tontonan. Hal ini sudah pernah dirintis oleh pemerintah kota Denpasar dengan menyelenggarakan pesta ogoh-ogoh non-ritual. Pesta ini diselenggarakan untuk menyambut HUT Kota Denpasar. Namun, pesta yang berlangsung di bulan Februari itu tetap saja tak mengurangi salah kaprah ogoh-ogoh ritual di saat Nyepi. Mungkin perlu waktu untuk “mengajarkan” umat Hindu di Bali, yang mana sakral yang mana profan.

Ide Walikota Denpasar untuk membuat karnaval ogoh-ogoh nonritual pada HUT Kota Denpasar sebenarnya patut disambut gembira. Banyak kota di dunia yang terkenal karena karnavalnya yang unik. Brasil, Lima, Meksiko, Paris, Napoli, Lisabon adalah contoh kota yang selalu kebanjiran wisatawan saat karnaval berlangsung. Kalau karnaval ogoh-ogoh profan ini dikelola dengan baik, ia bisa jadi obyek wisata baru di Bali, dan pada akhirnya masyarakat yang membuat ogoh-ogoh mendapatkan subsidi.

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, beban masyarakat bertambah. Apalagi kalau ogoh-ogoh ritual tetap tak bisa dikontrol, maka penduduk Denpasar akan dua kali membuat ogoh-ogoh dalam setahun. Bayangkan, berapa juta uang yang habis untuk hura-hura seperti ini, padahal umat Hindu, menurut sensus BPS, adalah umat yang paling terbelakang dalam SDM. Bukankah lebih baik membangun sekolah, pasraman, atau membeli buku agama dibandingkan membuat ogoh-ogoh?

Gerakan Perubahan

2010-02-07T18:14:00.000+08:00

Putu Setia

(Ini adalah Cari Angin versi panjang -- sebelum diperpendek untuk konsumsi Koran Tempo Minggu)

Saya bergegas menemui Romo Imam, guru spiritual saya, yang kebetulan sedang berada di padepokannya di lereng Gunung Lawu, di atas bukit teh Desa Kemoning. Saya mau minta restu – bukan minta izin – karena ingin bergabung dengan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. Sudah terang benderang saya jelaskan organisasi yang dideklarasikan oleh Surya Paloh dan Sultan HB X itu, namun Romo masih juga termangu.

“Tak ada tokoh lain yang diikuti, yang lebih segar, misalnya? Ini masih stock lama,” komentar Romo, biasalah, sedikit sinis tetapi sebenarnya beliau orang yang tulus.
“Belum muncul tokoh baru Romo, semua masih stock lama. Ada sih calon-calonnya, tapi masih belajar di Taman Kanak-Kanak Senayan, masih cengengesan dan genit. Entah kalau tamat dari sana mereka mau berubah,” jawab saya. “Pak Surya dan Pak Sultan kan jaminan Romo.”

“Tapi nama ormasnya kok ya pakai demokrat, seperti sengaja mau membingungkan masyarakat. Kalau berani kenapa tak sekalian saja memakai nama Golkar Perjuangan atau Golkar Sejahtra atau Golkar Pembaruan. Kedua tokoh itu kan lantaran tersingkir dari Golkar, ini dampak sistemik dari kongres partai kan?”

“Ah, Romo jangan sinis dong,” saya menyela. “Romo kan pernah bilang, semua organisasi politik yang menyempal dari induknya pasti tak laku, karena pendirinya hanya punya target kekuasaan, bukan target pengabdian. Mungkin Tuhan tak meridhoi. Kalau banteng perjuangan itu lain, dia bukan menyempal, tetapi induknya yang menyempal ke penguasa saat itu. Please Romo, beri restu saya, siapa tahu niat Pak Surya kali ini bagus.”

Romo kelihatan mulai lunak dengan sikap saya yang memelas. “Apa yang kau suka dari ormas itu, namanya atau tokohnya?”

“Bukan keduanya. Yang saya suka adalah slogan yang diusungnya: gerakan perubahan. Ini penting sekali Romo, negeri ini membutuhkan perubahan yang mendasar, perubahan yang fundamental sebelum menjadi negeri yang amburadul. Boleh saya sedikit merinci apa perubahan yang dilakukan?” Karena Romo mengangguk, saya pun bersemangat.

Dasar negara saja sudah diselewengkan. Sila pertama Pancasila itu berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekarang yang dijalankan “kekuasaan yang maha esa” kemudian “keuangan yang maha kuasa”. Orientasi tokoh hanya satu, merebut kekuasaan. Untuk melanggengkan kekuasaan dipakailah uang. Apa pun bisa dibeli. Mau demontran dua puluh ribu, bisa dibayar. Mau mendatangkan kerbau, bisa. Mereka tak sabar mengikuti konstitusi, karena memang jika pakai aturan konstitusi, tokoh-tokoh itu sudah nyata kalah. Mereka mengembangkan opini lewat klim-mengklim, seolah-olah gerakan yang sepuluh dua puluh ribu itu mewakili ratusan juta masyarakat. Padahal, harga kursi untuk wakil rakyat yang paling rendah saja di kabupaten sampai tiga puluh ribu. Harus ada gerakan untuk mengubah jalan pikiran orang-orang ini.

Sila kedua Pancasila diselewengkan menjadi “Kemanusiaan yang batil dan biadab”. Kekerasan yang terorganisir menjadi mode di berbagai kota. Mahasiswa membakar dan merusak fasilitas umum hanya atas nama menyalurkan ide. Kalau mahasiswa sudah begini, bagaimana mau menyalahkan bonek Persebaya yang merampas pedagang kecil, karena mereka sekolah menengah pun tak tamat. Anak sekolah dasar di Makasar tawuran di jalan, jelas mereka meniru kakaknya yang mahasiswa.

Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia diselewengkan menjadi “perseteruan Indonesia”. Dimana-mana diajarkan perseteruan. Debat yang ada bukan perdebatan ide, tetapi perdebatan otot dan caci maki. Anggota DPR saling caci maki dengan kata-kata kotor – tapi ruang kerjanya semakin sejuk dan ditambah komputer baru yang harganya perlu diaudit . Ini ditonton jutaan orang, bagaimana orang desa mau menghormati politikusnya?

Siapa yang mengingatkan hal ini? Tak ada. Padahal harus ada yang mengatakan bahwa kebiadaban ini segera diubah menjadi lebih beradab. Itu pentingnya gerakan perubahan yang menyeluruh dari elemen bangsa. Sekarang jangankan ada yang mengatakan itu biadab, yang melarang dan memberi sanksi saja tak ada, padahal jika pelaku anarkis itu mahasiswa kan ada dosen dan aparat kampus. Jika itu bonek, kan ada kordinatornya atau wakil klub sepakbolanya. Sekarang yang ada “gerakan pembiaran” padahal ini sudah nyata-nyata merusak akhlak bangsa. Aneh, pemuka agama juga diam.

“Romo, waktu saya habis, nanti saya lanjutkan. Kalau sampai di sini, apakah restu Romo bisa saya dapatkan agar saya ikut dalam gerakan perubahan itu?”

Romo berpikir sejenak: “Saya belum dapat diyakinkan. Ada yang sudah membuat Pondok Perubahan di kawasan Jakarta Selatan dan banyak sekali slogan perubahan lainnya. Tapi target mereka tetap hanya menggulingkan kekuasaan, siapa pun yang sedang berkuasa. Hanya sesempit itu yang dia maksudkan perubahan, bukan perubahan sikap, mental, perilaku, budaya ….”

“Jadi, bagaimana Romo?” saya tak sabar.

Romo menjawab sambil berjalan: “Tunggu beberapa saat, apa Pak Surya dan Kanjeng Sultan betul-betul berubah atau tidak. Jangan-jangan keduanya mengulang lagu lama tokoh lain, maklum mereka dalam satu generasi.”

(Cari Angin versi pendek dimuat Koran Tempo Minggu 7 Februari 2010)

"Pis Bolong"

2010-01-08T14:52:00.000+08:00

Oleh Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Dua remaja Hindu berlainan etnis berdiskusi sambil bercanda di wantilan Pura Kepasekan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang satu dari Bali, tetapi sudah lama di Jawa menjadi mahasiswi UNS Solo. Teman berdebatnya dari Masaran, Sragen, asli Jawa. Keduanya sama-sama membawa teman, namun teman-temannya tak banyak berkomentar.

“Kalau di Bali kamu bawa kuangen berisi uang logam lima ratusan begini, nggak bakalan diterima. Kuangen itu harus berisi uang kepeng, orang Bali menyebutnya pis bolong,” kata si cewek Bali sambil menunjuk kuangen yang dibawa lelaki di sebelahnya.

Pemuda Jawa itu tak mau kalah. “Itu kan bikin rumit, uang kepeng itu hanya laku ketika zaman Majapahit. Sekarang sudah langka, kenapa harus susah-susah mencari uang Majapahit hanya untuk bersembahyang?” jawab sang pemuda.

“Kalau nggak mau susah cari uang kepeng jangan bawa kuangen, pakai saja kembang,” sahut lagi si cewek.

“Memangnya uang kepeng harus ada? Memangnya uang kepeng itu simbol apa, ayo?” tanya sang pemuda. Si cewek diam sejenak, lalu balik bertanya: “Memangnya logam lima ratusan di kuangen-mu simbol apa?”

Sang pemuda Jawa langsung nyerocos. “Ini disebut unsur panca datu. Terbuat dari logam dan berbentuk bundar, lambang windu. Jadi bukan uang kepengnya yang penting, tetapi ada unsur logam yang bebentuk bundar itu.”

Satu nol, komentar teman-teman mereka. Soalnya, si cewek Bali mengaku tidak mengerti simbol apa uang kepeng yang ada di kuangen itu. Ia hanya menyebutkan, kebiasaan di Bali seperti itu, isi kuangen untuk bersembahyang adalah pis bolong, bukan uang logam biasa. Saya tak tahu apa ada diskusi lanjutan, karena saya meninggalkan wantilan.

Di Pura Jagatnatha Denpasar kalau ada persembahyangan bulan Purnama, pedagang banten berderet-deret di jaba pura. Kalau kita membeli canangsari di sana, pedagang banten biasanya menanyakan: “Pakai kuangen dan dupa?” Kalau kita bilang, ya, pakai kuangen, cobalah periksa apakah ada pis bolong atau uang logam di sana? Tidak ada. Jadi berkuranglah salah satu simbol yang ada pada sarana persembahyangan itu.

Simbol-simbol dalam urusan banten di Bali memang sangat rumit. Orang Hindu di luar Bali, seringkali menyebut hal ini sebagai suatu hambatan untuk menyesuaikan diri jika mengikuti ritual Hindu versi Bali. Anehnya, orang Bali sendiri tak pernah mempermasalahkan kerumitan itu meskipun mereka tak tahu juga apa arti simbol itu. Satu benda bisa berubah fungsi jika diletakkan dalam rangkaian yang lain. Telor yang ditaruh di daksina memberikan simbol yang berbeda dengan telor yang ada di rangkaian ketupat. Padahal telornya sama saja. Tapi, seberapa banyak yang tahu arti simbol-simbol itu?

Begitu pula uang kepeng atau pis bolong. Uang kepeng di kuangen dengan uang kepeng di canangsari berbeda maknanya, dan berbeda pula jika uang kepeng itu diikat dalam jumlah tertentu yang biasa disebut benang pipis (karena uang kepengnya diikat benang). Sangat berbeda pula artinya kalau uang kepeng itu dijadikan kalung atau gelang. Lalu ada uang kepeng yang dimasukkan keranjang kecil yang biasa disebut pis pocongan, dan maknanya pun beda. Padahal bendanya sama saja.

Seperti umumnya uang, uang kepeng punya arti sebagai sebuah nilai tukar yang dalam ilmu ekonomi disebut alat transaksi. Arti seperti itulah yang muncul ketika uang kepeng ditaruh di canang sari. Ia menjadi “sarin banten”, yang dipersembahkan secara tulus ikhlas oleh seseorang dan uang itu bisa diambil oleh “pemuput karya” atau oleh petugas upacara untuk dikumpulkan. Karena itu uang kepeng sebagai “sarin banten” sudah lazim diganti dengan uang logam atau uang kertas yang berlaku sebagai alat transaksi masa kini.

Uang kepeng di daksina, kuangen, atau saat ngereka jenazah dan pada beberapa banten khusus, tidak dicari maknanya dari nilai tukar sebagaimana lazimnya uang, tetapi dimaknai dari bentuknya yang bulat dan terbuat dari logam. Untuk membuat simbol adegan saat Pitra Yadnya misalnya, unsur mata disimbolkan dari uang kepeng. Karena itu uang kepeng tak bisa digantikan oleh uang kertas. Apakah bisa digantikan oleh uang logam masa kini? Menurut logika kalau kita bicara masalah simbol, saya cenderung sependapat, seperti yang dikatakan pemuda Hindu dari Sragen yang saya kutip di awal tulisan ini. Karena unsur yang dicari sebagai simbol itu adalah bulat dan logamnya. Masalahnya adalah apakah uang logam buatan Bank Indonesia itu memenuhi unsur-unsur panca datu. Saya kurang sependapat kalau dibuat uang kepeng palsu dari tanah liat, karena jelas ini bukan dari unsur logam.

Sekarang, sudah ada umat kita di Klungkung yang memproduksi uang kepeng untuk memenuhi keperluan ritual umat Hindu di Bali. Ada yang betul-betul memenuhi unsur logam panca datu, namun yang beredar di masyarakat banyak yang tidak memenuhi unsur itu. Tentu saja harganya berbeda. Di kalangan pedagang ini disebut pis bolong asli dan pis bolong palsu, padahal sejatinya kalau mengacu kepada uang kepeng di masa lalu, keduanya juga palsu.

Yang dipertanyakan saat ini, meski uang kepeng itu diproduksi baru dan nyata-nyata untuk keperluan ritual Hindu versi Bali, kenapa masih memakai ornamen huruf Cina? Seharusnya ini diganti, kalau pun menggunakan huruf mungkin aksara suci Omkara bisa dipertimbangkan. Namun yang jelas umat harus benar-benar tahu, mana uang kepeng yang berfungsi sebagai simbol dan mana uang kepeng yang berfungsi sebagai nilai tukar ekonomi dalam sebuah banten. Maklumlah, leluhur kita di masa lalu begitu praktisnya memakai uang yang berlaku saat itu untuk kedua-duanya, karena memang saat itu belum ada uang kertas. Kini ketika uang kertas sudah umum, maka sesari tentu lebih tepat memakai uang kertas, karena sesari diambil oleh pemangku dan pemangku tak bisa berbelanja memakai pis bolong. Demikian sebaliknya, kalau untuk sarana kuangen, jangan pakai uang kertas karena kertas tak ada unsur logamnya, apalagi yang komplit sebagai unsur panca datu. ***

(Ini versi yang sedikit diperbarui dari artikel sebelumnya: "Uang Kepeng....")

Lilin Gus Dur

2010-01-08T14:48:00.000+08:00

Oleh Putu Setia

(Artikel ini diambil dari Koran Tempo Minggu 3 Januari 2010)

Ada lilin dinyalakan. Berpuluh-puluh jumlahnya, untuk mendoakan kepulangan Gus Dur – sapaan akrab Abdurrahman Wahid – ke alam maya yang sejati. Di sekitar lilin ada berbagai manusia dengan keyakinan yang berbeda, namun tak ada bisik-bisik di antara mereka: “Kamu beragama apa ya?”

Di pemakaman keluarga di komplek Pesantren Tebuireng Jombang, masih mengalir orang-orang yang datang berziarah, ayat-ayat Quran berkumandang. Mereka kebanyakan orang-orang yang tak bisa melayat langsung pada saat Gus Dur wafat, atau juga tak bisa menghadiri pemakaman Gus Dur, karena pejabat dan tentara begitu banyaknya atas nama penghormatan negara kepada tokoh yang wafat.

Di wihara, foto Gus Dur dipajang dan orang-orang memegang segepok dupa menyala, di ketinggian patung Buddha menjadi saksi. Sementara umat Hindu di Bali – untuk menghindari kesan ritual identik dengan sesajen -- menggunakan upacara Agni Hotra untuk mendoakan Gus Dur.

Gus Dur adalah sebuah keajaiban, begitu sebuah kalimat yang muncul di “dunia maya kiasan” alias internet. Ajaib karena ia tak takut untuk melawan setiap usaha yang menindas kaum minoritas. Ia Bapak Pluralisme. Istilah ini tak hanya diucapkan para sahabat Gus Dus –baik yang bersaksi di televisi maupun tidak – tetapi juga diucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi inspektur upacara pemakaman.

Bapak pluralisme telah tiada. “Tak ada tokoh yang bisa menggantikannya,” kata Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. “Raja Yogya” ini tak sendirian berpandangan begitu. Kalau pernyataan ini dimaksudkan sebagai sebuah sanjungan buat Gus Dur, memang enak didengar, karena sudah semestinya Gus Dur memperoleh hak itu. Tetapi, jika pesimisme itu menyiratkan akan punahnya orang-orang yang berpaham pluralis, sungguh hal ini memprihatinkan..Kami, orang Bali, warga Tionghoa, umat Budha, Khong Hu Cu, Hindu dan entah siapa lagi, akan merasa was-was sebagai penghuni Nusantara yang berlandaskan Pancasila dan punya sesanti Bhineka Tunggal Ika ini.

Saya tahu banyak sekali tokoh – ulama, pengusaha, pejabat, budayawan – yang memiliki paham pluralis tinggi di negeri ini. Mereka sama sekali tak punya masalah dalam sekat-sekat primordial, baik agama, suku dan sebagainya. Di akhir dasawarsa 1970-an, ketika saya belum mengenal Gus Dur, saya menemukan Kiai Hamam Jafar di Pesantren Pabelan, Muntilan, sebagai ulama rakyat yang sederhana dan sangat toleran. Sambil berbincang soal lele jumbo di pesantrennya, saya pun sempat “berkenalan” dengan Islam beberapa hari di sana.

Di awal dasawarsa 1980-an, ketika saya bertemu dengan Gus Dur – saya orang yang kerap sibuk mencarikan mesin tik dan kertas begitu Gus Dur akan menulis kolom untuk Majalah Tempo – secara perlahan saya pun tahu orang-orang di sekitar Gus Dur yang sebagian besar berpaham pluralis.

Memang, Kiai Hamam Jafar sudah lama tiada. Gus Dur baru saja wafat. Apakah kita harus kehilangan “Bapak Pluralis”? Bukankah negeri ini masih punya Mustofa Bisri, Djohan Effendi, Komarudin Hidayat, Ulil – maaf, nama ini mendadak melintas, kalau sempat mengingat tentu masih banyak. Atau sejumlah orang yang tak diragukan kepluralisannya, tapi “label agamanya kurang” lantaran lebih dikenal sebagai budayawan, wartawan, pengusaha, pengajar dan sebagainya.

Atau biarkan predikat “bapak pluralis” itu hanya melekat pada Gus Dur – karena beliau yang lebih berani tampil tanpa takut. Namun mari kita bersama-sama menjaganya, jangan biarkan paham itu hilang meski pun tanpa “bapak”.

Damai

2010-01-08T14:42:00.000+08:00

Oleh Putu Setia

(Artikel ini diambil dari Koran Tempo Minggu 27 Desember 2009)

Damai itu indah. Spanduk itu terpampang di depan kantor Komando Distrik Militer. Di sebelahnya ada gardu jaga dan seorang prajurit bersenjata lengkap – entah ada pelurunya atau hampa—berdiri tegak dengan wajah garang.

Damai itu ada di dalam hati, kita ciptakan kedamaian dalam diri kita sebelum mengajak orang lain berdamai, apalagi menginginkan dunia yang damai. Kata menyejukkan ini terdengar di sela-sela lagu Kristiani pada sebuah misa Natal – entah di mana, karena saya mendengarnya lewat radio.

Ingin merasakan Indonesia yang damai seperti dulu, ritual kebaktian Natal tidak dijaga polisi. Tulisan ini ada di Facebook, diposting oleh seorang budayawan, yang – agak relevan disebut –seorang Muslim.

Tetapi, kenapa damai yang indah itu begitu mahal, kenapa ritual keagamaan harus dijaga polisi? Ini pertanyaan batin saya yang jawabannya melebar ke mana-mana.
Setelah Amrozi meledakkan bom pertama di Bali, Oktober 2002, ada ide agar persembahyangan umat Hindu di pura yang besar, dijaga oleh aparat keamanan. Ide ini datang dari aparat keamanan sendiri, tentu dengan niat baik untuk antisipasi. Namun, ide itu ditentang. Alasan yang masuk akal adalah berbagai analisa bahwa sasaran teroris di Indonesia sesungguhnya untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Bukan perang terhadap orang Bali, apalagi memerangi umat Hindu.

Tapi, masyarakat Bali penganut Hindu punya alasan lain, yang boleh diperdebatkan apakah masuk akal atau kurang masuk akal. Yakni, mereka percaya Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan tidak tidur, apalagi saat diberikan persembahan, tak mungkin Tuhan membiarkan ada bom meledak. Segala niat jahat yang mendomplengi ritual kedamaian itu pastilah “dicegah oleh Tuhan”.

Saya setuju persembahyangan jangan dijaga polisi, apalagi sampai memakai alat dedektor logam di pintu masuk pura. Kalau pun ada polisi yang bertugas, biarlah hanya mengurus lalu lintas di jalanan. Tapi, saya tak menggunakan alasan seperti tadi: sasaran teroris adalah Amerika atau Tuhan pasti mencegah karena Beliau tidak tidur. Alasan saya hanya satu: kalau itu sampai terjadi – sembahyang dijaga polisi – akan menjadi trauma berkepanjangan bahwa bumi ini sangat tidak damai. Rasa takut kita tumbuh, bahkan dipupuk dengan teror ketakutan tanpa akhir, sehingga jika pada suatu saat kita bersembahyang tidak melihat ada polisi yang menjaga, sembahyang kita menjadi tidak khusuk. Bagaimana menciptakan damai dalam diri kalau batin kita bertanya-tanya: ada bom apa tidak ya?

Seribu Banser Ansor siap mengamankan malam Natal. Puluhan ribu polisi siap menjaga gereja. Pecalang – aparat keamanan milik adat di Bali – juga diminta menjaga sejumlah gereja di Bali. Adakah ini menimbulkan rasa aman untuk mereka yang menjalankan ritual Natal? Saya tak tahu karena saya tidak merayakan Natal. Namun seorang sahabat Kristiani mengatakan, ia justru merasakan ini sebagai “menebar ketakutan”, seolah-olah misa Natal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Yang lebih parah lagi seolah-olah ada sekelompok orang yang tidak merayakan Natal ingin mengacaukan misa Natal.

Pada akhirnya, perlu tidaknya penjagaan – tidak bisakah menjaga keamanan dengan diam-diam -- tentu umat Kristiani yang paling tahu jawabannya. Barangkali benar ada ketakutan, karena sejumlah gereja pernah dirusak -- menjelang atau sesudah Natal-- tapi apa itu sepanjang tahun?

Natal tanpa dijaga polisi, bukan saja untuk menghindari kesan umat Kristiani punya musuh besar di Nusantara ini, tetapi memang kita ingin Indonesia yang damai -- seperti dulu.

Gemuruh Century

2009-12-09T06:46:00.000+08:00

Oleh Putu Setia

(Tulisan diambil dari Acri Angin Koran Tempo Minggu 6 Desember 2009)

Mendadak saya dipanggil Romo Imam ke pedepokannya. Pasti penting. “Saya akan membentuk tim pemantau dan pengawas tim-tim yang memantau dan mengawasi kasus Bank Century. Nanak harus ikut,” kata Romo Imam, yang memanggil saya dengan sebutan Nanak. Itu artinya putra spiritual.

“Maaf, Romo bicaranya belepotan, ini tim apa,” tanya saya. Romo tertawa: “Nama tim itu tak salah. Sekarang kan dibentuk bermacam-macam tim, ada yang menyebut dirinya Tim Pengawas Angket Century, ada Koalisi Pengawal Angket Century, ada Tim Penelusuran Talangan Century, dan banyak lagi. Juga ada Tim 9 yang bertepuk dada sebagai inisiator angket Century. Nah, tim yang dibentuk Romo itu, memantau dan mengawasi tim-tim ini. Kalau namanya seperti belepotan, ya, sebut saja tim sebelas.”

“Kenapa tim sebelas?” Tanya saya lagi. Romo menjawab: “Supaya lebih tinggi, kan sudah pernah ada Tim 8, lalu Tim 9. Tim 10 untuk cadangan, nah, Tim 11 tugasnya memantau semua tim yang nomornya lebih kecil.”

Dalam hati saya tertawa. “Romo, boleh tahu, kok kita ikut-ikutan ribut soal ini?” Romo menjelaskan dengan serius: “Ini untuk pembelajaran demokrasi dan mencerdaskan rakyat. Yang bikin runyam mengusut Bank Century itu adalah banyaknya pemantau partikelir yang punya agenda terselubung. Ada yang agendanya menjadikan panggung ini sebagai proyek mendongkrak peringkat kepolitisiannya. Mereka anak-anak muda yang tak mau dikatakan menjadi politisi mendompleng ketenaran ayahnya, dan kini membuktikan mereka bisa berkiprah. Ini bagus dan wajar. Lalu ada anak muda di luar parlemen yang kerjanya memang begitu melulu, apa-apa dipermasalahkan dengan aksi, siapa pun yang memimpin negeri ini. Mereka ini tak mau masuk jalur formal, misalnya, bergabung ke partai politik dengan alasan macam-macam, seperti partai itu tak sehat, nepotisme dan sebagainya. Sejatinya, mereka ini memang tak akan mampu meraup konstituen untuk bisa lolos jadi wakil rakyat. Jadi, bemimpilah tentang jalan pintas. Mereka mengira dengan mengerahkan massa sepuluh ribu sudah merasa mewakili aspirasi seluruh rakyat. Padahal untuk menjadi wakil rakyat di kabupaten saja sudah harus mendapat suara 30 ribuan.”

Saya diam, takut mengganggu Romo. “Yang unik, tokoh sepuh dan tokoh yang sudah jelas tak dikehendaki oleh rakyat untuk memimpin negeri ini, buktinya kalah pada pemilihan umum, masih juga bermimpi untuk tampil di panggung kekuasaan dengan cara-cara pintas. Dalam kasus Bank Century ini mereka mendesak supaya kasus itu diusut tuntas seolah-olah memberi kesan ada orang yang tak mau kasus ini diusut tuntas. Ini kan tak mendidik, wong presiden sudah lebih dulu bilang, usut secara terbuka dan tuntas.”

Saya terpaksa menyela, supaya Romo agak turun tensinya: “Maaf beribu maaf, Romo. Nampaknya Romo kurang setuju angket Century atau kasus ini dibuka atau….”

“Stop,” Romo berteriak. “Nanak selalu curiga, itulah bahayanya menonton acara debat ala televisi. Romo seribu persen setuju kasus Century dibuka. Tapi, jangan dengan gemuruh seperti ini, suaranya keras padahal belum bekerja. Parlemen silakan buat angket. Kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, silakan bekerja. Jika ditemukan ada yang salah, proses secara hukum. Sekarang ini belum bekerja sudah memvonis, ini pembodohan untuk rakyat. Hentikan memanipulasi suara rakyat. Katakan ada sejuta orang ke jalan, itu kan baru nol koma lima persen penduduk Indonesia. Yang 99,5 persen itu ingin tenang bekerja, tapi korupsi tetap diberantas supaya mereka lebih sejahtra.”
***

Uang Kepeng, antara Simbol dan Nilai Ekonomi

2009-12-09T06:38:00.000+08:00

Oleh Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Dua remaja Hindu berlainan etnis berdiskusi sambil bercanda di wantilan Pura Kepasekan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang satu dari Bali, tetapi mahasiswi UNS Solo. Teman berdebatnya dari Masaran, Sragen. Keduanya sama-sama membawa teman, tetapi teman-temannya tak banyak berkomentar.

“Kalau di Bali kamu bawa kuangen berisi uang logam lima ratusan begini, nggak bakalan diterima. Kuangen itu harus berisi uang kepeng, orang Bali menyebutnya pis bolong,” kata si cewek Bali sambil menunjuk kuangen yang dibawa lelaki di sebelahnya.
Pemuda Jawa itu tak mau kalah. “Itu kan bikin rumit, uang kepeng itu hanya laku ketika zaman Majapahit. Sekarang sudah langka, kenapa harus susah-susah mencari uang Majapahit hanya untuk bersembahyang?” jawab sang pemuda.

“Kalau nggak mau susah cari uang kepeng jangan bawa kuangen, pakai saja kembang,” sahut lagi si cewek.

“Memangnya uang kepeng harus ada? Memangnya uang kepeng itu simbol apa, ayo?” tanya sang pemuda. Si cewek diam sejenak, lalu balik bertanya: “Memangnya logam lima ratusan di kuangen-mu simbol apa?”

Sang pemuda Jawa langsung nyerocos. “Ini disebut unsur panca datu. Terbuat dari logam dan berbentuk bundar, lambang windu. Jadi bukan uang kepengnya yang penting, tetapi ada unsur logam yang bebentuk bundar itu.”

Satu nol, komentar teman-teman mereka. Soalnya, si cewek Bali mengaku tidak mengerti simbol apa uang kepeng yang ada di kuangen itu. Ia hanya menyebutkan, kebiasaan di Bali seperti itu, isi kuangen untuk bersembahyang adalah uang kepeng, bukan uang logam biasa. Saya tak tahu apa ada diskusi lanjutan, karena saya meninggalkan wantilan.

Di Pura Jagatnatha Denpasar kalau ada persembahyangan bulan Purnama, pedagang banten berderet-deret di jaba pura. Kalau kita membeli canangsari di sana, pedagang banten biasanya menanyakan: “Pakai kuangen dan dupa?” Kalau kita bilang, ya, pakai kuangen, cobalah periksa apakah ada uang kepeng atau uang logam di sana? Tidak ada. Jadi berkuranglah salah satu simbol yang ada pada sarana persembahyangan itu.

Simbol-simbol dalam urusan banten di Bali memang sangat rumit. Orang Hindu di luar Bali, seringkali menyebut hal ini sebagai suatu hambatan untuk menyesuaikan diri jika mengikuti ritual Hindu versi Bali. Anehnya, orang Bali sendiri tak pernah mempermasalahkan kerumitan itu meskipun mereka tak tahu juga apa arti simbol itu. Satu benda bisa berubah fungsi jika diletakkan dalam rangkaian yang lain. Telor yang ditaruh di daksina memberikan simbol yang berbeda dengan telor yang ada di rangkaian ketupat. Padahal telornya sama saja. Tapi, seberapa banyak yang tahu arti simbol-simbol itu?

Begitu pula uang kepeng atau pis bolong. Uang kepeng di kuangen dengan uang kepeng di canangsari berbeda maknanya, dan berbeda pula jika uang kepeng itu diikat dalam jumlah tertentu yang biasa disebut benang pipis (karena uang kepengnya diikat benang). Sangat berbeda pula artinya kalau uang kepeng itu dijadikan kalung atau gelang. Lalu ada uang kepeng yang dimasukkan keranjang kecil yang biasa disebut pis pocongan, dan maknanya pun beda. Padahal bendanya sama saja.

Seperti umumnya uang, uang kepeng punya arti sebagai sebuah nilai tukar yang dalam ilmu ekonomi disebut alat transaksi. Arti seperti itulah yang muncul ketika uang kepeng ditaruh di canang sari. Ia menjadi “sarin banten”, yang dipersembahkan secara tulus ikhlas oleh seseorang dan uang itu bisa diambil oleh “pemuput karya” atau oleh petugas upacara untuk dikumpulkan. Karena itu uang kepeng sebagai “sarin banten” sudah lazim diganti dengan uang logam atau uang kertas yang berlaku sebagai alat transaksi masa kini.

Uang kepeng di daksina, kuangen, atau saat ngereka jenazah dan pada beberapa banten khusus, tidak dicari maknanya dari nilai tukar sebagaimana lazimnya uang, tetapi dimaknai dari bentuknya yang bulat dan terbuat dari logam. Untuk membuat simbol adegan saat Pitra Yadnya misalnya, unsur mata disimbolkan dari uang kepeng. Karena itu uang kepeng tak bisa digantikan oleh uang kertas. Apakah bisa digantikan oleh uang logam masa kini? Menurut logika kalau kita bicara masalah simbol, saya cenderung sependapat, seperti yang dikatakan pemuda Hindu dari Sragen yang saya kutip di awal tulisan ini. Karena unsur yang dicari sebagai simbol itu adalah bulat dan logamnya. Masalahnya adalah apakah uang logam buatan Bank Indonesia itu memenuhi unsur-unsur panca datu. Saya kurang sependapat kalau dibuat uang kepeng palsu dari tanah liat, karena jelas ini bukan dari unsur logam.

Sekarang, sudah ada umat kita yang memproduksi uang kepeng untuk memenuhi keperluan ritual umat Hindu di Bali. Ada yang betul-betul memenuhi unsur logam panca datu, namun yang beredar di masyarakat banyak yang tidak memenuhi unsur itu. Tentu saja harganya berbeda. Di kalangan pedagang ini disebut pis bolong asli dan pis bolong palsu, padahal sejatinya kalau mengacu kepada uang kepeng di masa lalu, keduanya juga palsu.

Yang dipertanyakan saat ini, meski uang kepeng itu diproduksi baru dan nyata-nyata untuk keperluan ritual Hindu versi Bali, kenapa masih memakai ornamen huruf Cina? Seharusnya ini diganti, kalau pun menggunakan huruf mungkin aksara suci Omkara bisa dipertimbangkan. Namun yang jelas umat harus benar-benar tahu, mana uang kepeng yang berfungsi sebagai simbol dan mana uang kepeng yang berfungsi sebagai nilai tukar ekonomi dalam sebuah banten. Maklumlah, leluhur kita di masa lalu begitu praktisnya memakai uang yang berlaku saat itu untuk kedua-duanya, karena memang saat itu belum ada uang kertas. Kini ketika uang kertas sudah umum, maka sesari tentu lebih tepat memakai uang kertas, karena sesari diambil oleh pemangku dan pemangku tak bisa berbelanja memakai uang kepeng. ***

Kasta di Bali: Kesalah-pahaman yang Sudah Sirna

2009-11-30T10:31:00.000+08:00

Oleh Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Ketika Mayor Jenderal Polisi I Made Mangku Pastika mencalonkan diri sebagai Gubernur Bali, ada elite politik di Jakarta yang tak yakin dengan kemenangannya. Alasannya ternyata sangat aneh. Dia mengatakan, pemimpin di Bali harus dari orang yang berkasta tinggi. Kalau kastanya rendah seperti Sudra tak akan bisa terpilih sebagai Gubernur Bali. Lantas dia menyebut nama gubernur-gubernur Bali sebelumnya, seperti Dewa Beratha, Ida Bagus Oka, Ida Bagus Mantra. Made Mangku Pastika dianggap berkasta Sudra.
Pernyataan ini membuktikan bahwa masalah kasta di Bali masih membingungkan banyak orang dan masalah kasta masih dikait-kaitkan dengan berbagai macam pekerjaan. Di Bali sendiri masalah kasta sudah tidak relevan lagi dibicarakan, dan boleh disebutkan sudah tidak lagi menjadi “kesalah-pahaman”. Mungkin hanya masih berlaku di pedesaan dan itu pun pada kalangan tua. Generasi muda Bali sudah lama meninggalkan kasta. Dengan demikian menjadi aneh terdengar justru di luar Bali orang masih membicarakan kasta dengan segala embel-embelnya seperti di masa lalu.

Kasta sebenarnya ada di mana-mana ketika peradaban belum begitu maju. Atau kelas-kelas sosial di masyarakat ini berusaha dilestarikan oleh golongan tertentu yang kebetulan “berkasta tinggi”. Dari sini muncul istilah-istilah yang sesungguhnya adalah versi lain dari kasta, seperti “berdarah biru”, “kaum bangsawan” dan sebagainya yang menandakan mereka tidak bisa dan tak mau disamakan dengan masyarakat biasa. Bagi mereka yang berada “di atas” entah dengan sebutan “darah biru” atau “bangsawan” umumnya mempunyai komplek pemukiman yang disebut keraton atau puri.
Di masa sekarang ini, kraton atau puri tentu tak punya kuasa apa-apa, namun penghuninya berusaha untuk tetap melestarikannya. Ada pun penerimaan masyarakat berbeda-beda, ada yang mau menghormati ada yang bersikap biasa saja.

Di India kasta itu jumlahnya banyak sekali. Hampir setiap komunitas dengan kehidupan yang sama menyebut dirinya dengan kasta tertentu. Para pembuat gerabah pun membuat kasta tersendiri.

Di Bali juga unik. Ketika Bali dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kecil dan Belanda datang mempraktekkan politik pemecah belah, kasta dibuat dengan nama yang diambilkan dari ajaran Hindu, Catur Warna. Lama-lama orang Bali pun bingung, yang mana kasta dan yang mana ajaran Catur Warna. Kesalah-pahaman itu terus berkembang karena memang sengaja dibuat rancu oleh mereka yang terlanjur “berkasta tinggi”.

Ajaran Catur Warna dalam Hindu adalah menempatkan fungsi sosial seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Orang boleh memilih fungsi apa saja sesuai dengan kemampuannya. Catur Warna itu terdiri dari Brahmana, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial sebagai rohaniawan. Kesatria, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial menjalankan kerajaan: raja, patih, dan staf-stafnya. Jika dipakai ukuran masa kini, mereka itu adalah kepala pemerintahan, para pegawai negeri, polisi, tentara dan sebagainya. Wesya, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial menggerakkan perekonomian. Dalam hal ini adalah pengusaha, pedagang dan sebagainya. Kemudian Sudra, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial sebagai pelayan, bekerja dengan mengandalkan tenaga.

Fungsi sosial ini bisa berubah-ubah. Pada awalnya semua akan lahir sebagai Sudra. Setelah memperoleh ilmu yang sesuai dengan minatnya, dia bisa meningkatkan diri sebagai pedagang, bekerja di pemerintahan, atau menjadi rohaniawan. Fungsi sosial ini tidak bisa diwariskan dan hanya melekat pada diri orang itu saja. Kalau orangtuanya Brahmana, anaknya bisa Sudra atau Kesatria atai Wesya. Begitu pula kalau orangtuanya Sudra, anaknya bisa saja Brahmana. Itulah ajaran Catur Warna dalam Hindu.
Yang jadi persoalan, ketika kasta diperkenalkan di Bali di masa penjajahan itu, nama-nama yang dipakai adalah nama Catur Warna: Brahmana, Kesatria, Wesya, Sudra. Jadi, pada saat itu semua fungsi Catur Warna diambil alih oleh kasta, termasuk gelarnya.
Celakanya kemudian, gelar-gelar itu diwariskan turun temurun, diberikan kepada anak-anaknya tak peduli apakah anak itu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan ajaran Catur Warna atau tidak. Contohnya, kalau orang tuanya bergelar Cokorde, jabatan raja untuk di daerah tertentu, anaknya kemudian otomatis diberi gelar Cokorde pada saat lahir. Kalau orangtuanya Anak Agung, juga jabatan raja untuk daerah tertentu, anaknya yang baru lahir pun disebut Anak Agung. Demikianlah bertahun-tahun, bahkan berganti abad, sehingga antara kasta dan ajaran Catur Warna ini menjadi kacau.

Kekacauan ini lama-lama menjadi kesalah-pahaman. Misalnya, ada anggapan bahwa yang berhak menjadi rohaniawan (pendeta Hindu) hanyalah mereka yang keturunan Brahmana versi kasta, yang nama depannya biasanya Ida Bagus. Mereka yang tak punya nama depan Ida Bagus disebut bukan keturunan Brahmana, jadi tak bisa menjadi pendeta. Begitu pula kasta lainnya, yang berhak menjadi pemimpin hanya keturunan Kesatria. Orang seperti I Made Mangku Pastika yang tak punya “nama gelar” tak akan bisa menjadi pemimpin karena kastanya hanya Sudra. Kenyataan saat ini tentu sudah beda. Saya sendiri yang saat walaka (sebelum menjadi pendeta) bukan bernama awal Ida Bagus, toh nyatanya bisa menjadi pendeta atau Brahmana saat ini.

Demikianlah kesalah-pahaman itu, akhirnya dikoreksi terus menerus setelah majelis agama Hindu (Parisada Hindu Dharma Indonesia) berdiri pada 1959. Jauh sebelumnya, yakni pada 1951, DPRD Bali sudah menghapus larangan perkawinan “antar-kasta” yang merugikan “Kasta” bawah seperti Sudra. Kesulitan yang dihadapi dalam menghapus Kasta di Bali itu tentu karena masalah ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan berganti abad. Namun yang menyebabkan kesalah-pahaman itu bisa dijernihkan adalah adanya toleransi dan merupakan kesepakatan yang tak perlu ditulis, yakni masyarakat akhirnya memperlakukan nama-nama depan yang dulu merupakan gelar pemberian penjajah tetap bisa dipakai sebagai nama keturunan. Tetapi tidak ada kaitan dengan fungsi sosial, juga tak ada kaitan dengan ajaran Catur Warna. Artinya, siapa pun berhak menjadi Brahmana (rohaniawan atau pendeta), tidak harus dari keluarga Ida Bagus. Siapa pun berhak menjadi pemimpin (misalnya Bupati atau Gubernur), tak harus dari yang bergelar Kesatria versi kasta masa lalu.

Era modernisasi ikut mengubur perjalanan kasta di Bali. Banyak orang yang tidak memakai nama depan yang “berbau kasta”, dan nama itu hanya dipakai untuk kaitan upacara di lingkungan keluarga saja. Apalagi nama-nama orang Bali modern sudah kebarat-baratan atau ke india-indiaan. Juga faktor pekerjaan di mana orang yang dulu disebut berkasta Sudra, misalnya, kini memegang posisi penting, sementara yang berkasta di atasnya menjadi staf. Dengan demikian hormat-menghormati sudah tidak lagi berkaitan dengan “kasta” yang feodal itu.

I Made Mangku Pastika pun bisa menjadi Gubernur Bali, yang kalau dikaitkan dengan kasta masa lalu, tergolong Sudra. Wakil Gubernur adalah Anak Agung Puspayoga, yang kalau dikaitkan dengan kasta masa lalu, tergolong Kesatria. Staf di kantor gubernuran banyak yang bernama depan Ida Bagus, yang jika dikaitkan dengan kasta masa lalu adalah Brahmana. Kalau saja kasta versi masa lalu masih dianggap eksis, tentu aneh Gubernur Bali orang Sudra, wakil dan stafnya orang Kesatria bahkan Brahmana. Ini tentu tak masuk logika, karena itu logikanya memang sudah tak benar.
Terbuktilah kini, bahwa kasta masa lalu itu sudah terkubur. Yang tetap berlaku adalah ajaran Catur Warna, orang diberi kebebasan untuk menjadi Brahmana, Kesatria, Wesyaa maupun Sudra, asalkan mampu.

Tancep Kayon

2009-11-30T10:19:00.000+08:00

Oleh Putu Setia

(Tulisan ini diambil dari Koran Tempo Minggu 29 November 2009)

Bagi yang gemar menonton pertunjukan wayang kulit, ada istilah tancep kayon. Arti sebenarnya adalah menancapkan kayon, yaitu wayang yang merupakan simbol gunungan. Makna simbolisnya adalah perpindahan adegan, misalnya, dari kisah para kesatria Pandawa menjadi kisah para Kurawa. Tapi, tancep kayon juga bisa bermakna pertunjukan selesai. Penonton pulang dengan kesannya masing-masing.

Karena wayang adalah gambaran “bhuwana alit” atau dunia yang kecil, maka dalam “bhuwana agung” atau kisah keseharian umat manusia, begitu banyak ada kisah yang silih berganti. Tapi intinya tetap perang antara kebenaran dan ketidak-benaran. Lakon KPK versus Polisi dan Kejaksaan, hanya satu contoh. Tokohnya banyak, yang mendompleng ingin jadi tokoh juga banyak. Di satu sisi ada Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Di seberangnya ada Kapolri, Kabareskim, Jaksa Agung. Lalu di antara dua sisi itu ada Buyung Nasution dengan Tim 8, ada Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahmud MD dan masih banyak pendekar lainnya, baik yang terang-terangan memihak salah satu maupun sembunyi-sembunyi.

Tiba-tiba, tancep kayon, setidaknya diniatkan begitu. Lalu, siapa yang benar dan salah? Tak ada. Selain ini kecanggihan Ki Dalang, tradisi pergelaran memang demikian. Penonton dibiarkan “pulang” dengan pikiran mengambang, tergantung bagaimana dia melihat pertunjukan itu. Bibit dan Chandra boleh merasa menang karena perkara sudah pasti tak ke pengadilan. Polisi juga merasa menang, karena berhasil menyusun berkas penyidikan dan diserahkan ke institusi penuntutan, tanpa ada yang kurang. Kejaksaan juga menang, karena berhasil mendapatkan berkas penuntutan yang bukti-buktinya lengkap. Bahwa prosesnya tak ke pengadilan, kejaksaan tentu bisa berkata dengan sombong: “Bukti cukup dan lengkap, tapi ada arahan agar kami tak meneruskan ke pengadilan. Bukan salah kami.”

Jadi, kasus KPK versus Polisi dan Jaksa – seperti pergelaran wayang kulit – berakhir di awang-awang. Penonton yang kritis – karena itu jarang ada orang kritis nonton wayang kulit – yang ingin ada kemenangan dan kekalahan mutlak, akan kecewa berat. Kayon sudah ditancapkan.

Tapi pertunjukan dengan kisah yang lain, pasti akan menyusul, karena begitulah dunia wayang. Sebentar lagi akan muncul lakon Bank Century. Jika lakon KPK versus Polisi dan Jaksa menguras energi penonton tiga bulan – kita hitung dari dipanggilnya pimpinan KPK oleh polisi– kasus Bank Century bisa lebih lama. Tokohnya orang terkenal, Boediono yang kini wakil presiden dan Sri Mulyani yang Menteri Keuangan. Di seberang ada Panitia Angket DPR, orang-orang yang sedang mencari panggung. Di tengah-tengah --memihak ataupun mengaku netral-- ada Badan Pemeriksa Keuangan, pengamat perbankan, pemilik dan nasabah bank, dan masih banyak lagi. Ini jadi pertunjukan menarik karena pasti penuh dengan dinamika – kata sederhananya: serang-menyerang. Tak mustahil, dengan alasan demi ketertiban masyarakat, kasusnya akan ditutup dengan gaya pergelaran wayang kulit, tancep kayon.

Orang yang tak suka wayang kulit, sulit sekali menerima kenyataan, kenapa tontonan itu harus dipelototi semalam suntuk, begitu lamban. Persis dengan lakon di dunia nyata, penyelesaiannya amat lamban. Kita kehilangan banyak waktu. Kalau satu kasus diselesaikan tiga bulan – dengan hasil tak jelas pula – dalam 60 bulan pemerintah hanya mengurusi 20 kasus.

Kemana kita harus berguru masalah ketegasan, kecepatan, dan kepastian? Kita punya banyak teater tradisional, tak cuma gaya pergelaran wayang kulit.

Kiamat

2009-11-30T10:09:00.000+08:00

Oleh Putu Setia

(Catatan: Ini adalah tulisan awal untuk Cari Angin Koran Tempo yang dimuat Minggu 22 November 2009, sebelum diedit untuk disesuaikan dengan panjang kolom.)

Sembilan dari sepuluh orang yang saya wawancarai mengatakan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Ini masalah keyakinan. Seorang tak mau menjawab dan menuduh saya mengalihkan perhatian dari isu Bibit dan Chandra, yang kini memasuki masa paling sulit bagi Presiden Yudhoyono.

Sembilan dari sepuluh orang itu pula yang menyebutkan, kiamat menjadi rahasia Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kapan terjadinya. “Bagaimana kalau terjadinya besok?” Tanya saya. Hampir serempak mereka menjawab: “Jangan, Senin besok, kita ingin lihat keputusan apa yang diambil Presiden pada kasus Bibit dan Candra.” Bagaimana kalau 2011? Seseorang menjawab: “Jangan, tahun depan saya ikut Pilkada, kalau saya jadi Bupati kan cuma setahun menjabat, tak balik modal kampanye saya.” Bagaimana kalau kiamat itu terjadi 21 Desember 2012? “Ah, itu takhyul,” kata mereka serempak. “Itu kan versi film yang sudah tak dipercayai oleh para ulama kita.”

Katanya yakin kiamat pasti datang. Katanya rahasia Tuhan yang bisa terjadi kapan saja. Tapi kok mau mengatur sendiri, kapan kiamat itu tidak boleh?

Saya tanya lagi: “Apa yang Anda lakukan seandainya kiamat itu sudah dekat?” Pertanyaan ini tentu konyol, itu berarti saya pun terjebak pada “ramalan”, padahal kan rahasia Tuhan. Tetapi, karena mereka mau menjawab, ya, kita dengarkan saja.

“Saya mau terbang ke berbagai tempat, ganti pesawat setiap turun di bandara, siapa tahu pas di atas awan kiamat datang, kan saya bisa lihat dari atas,” kata seseorang. “Saya mau beli hape yang bisa untuk facebook sebanyak-banyaknya, saya kasih teman-teman saya, agar ia segera membalas status saya kalau kiamat datang,” kata yang lain. Yang satu lagi, lelaki bertato, menjawab agak lama: “Rasanya ingin memperkosa penyanyi dangdut, kan tak masuk penjara, wong kiamat…”

“Stop,” teriak saya. Meski pun ini bukan mewakili 200 juta penduduk negeri, saya semakin yakin bangsa ini sudah tak lagi religius, tapi konsumtif. Para pemuka agama acapkali berseru, “Hai umat manusia, berbuatlah saleh dan kebajikan, seolah-olah esok adalah hari akhir, hari kiamat”. Kematian itu, kata pemuka agama, harus kita persiapkan. Matilah di jalan Tuhan, matilah pada saat kita sudah melaksanakan segala amal saleh dan melaksanakan semua perintah-Nya.

Dongeng tentang kiamat – termasuk film – semestinya menjadi cambuk buat kita agar berlaku saleh dan beramal baik. Imajinasi tentang “hari akhir” berkembang sesuai tingkat pengetahuan. Masyarakat pedesaan di masa lalu, melukiskan datangnya kiamat dengan pertunjukan seni yang memukau, misalnya, adegan gunung meletus, laharnya melanda umat manusia. Orang-orang saleh disambar bidadari diterbangkan ke atas sehingga tak merasakan pedihnya lahar panas seperti yang dialami orang-orang durjana. Mereka tak melahirkan imajinasi tentang meteor, karena tak pernah baca kisah itu.

Kini, di zaman modern, kiamat divisualkan dengan benturan berbagai benda planet yang menimbulkan gempa, tsunami, puting beliung dan sejenisnya. Bumi porak poranda, tak ada bidadari karena orang modern tak kenal Ken Subadra, Ken Sulasih dan bidadari lainnya.

Di masa lalu, ketika tempat ibadah sedikit tetapi umat religius, setiap orang seperti diajak berlomba dalam kebajikan begitu usai menonton “drama” tentang kiamat. Orang berseru; “Ya Tuhan, ampuni hamba, jauhkan hamba dari dosa sebelum hari itu tiba.” Kini, ketika rekaan datangnya kiamat difilmkan, orang berlomba bilang: jangan percaya. Tapi, filmnya laris dan yang menonton pun tetap mengunyah pop corn. Kiamat cuma jadi hiburan.

Galungan untuk Sang Pemenang

2009-10-15T12:41:00.000+08:00

Oleh Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Hari ini umat Hindu, khususnya di Bali, merayakan Hari Raya Galungan. Kapan istilah Galungan muncul, kapan perayaan Galungan dimulai, dan leluhur kita yang mana memperkenalkan rangkaian perayaan Galungan, tetap jadi misteri sampai sekarang. Tak ada bahan otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dalam hal ini.

Dalam pustaka-pustaka kita hanya tahu kalau di abad ke 11 hari raya Galungan sudah dirayakan di zaman Kerajaan Jenggala. Ini dimuat dalam Kidung Panji Amalat Rasmi. Begitu pula kalau kita menyimak Pararaton, disebutkan pada akhir Kerajaan Majapahit, Galungan sudah dirayakan dengan besar-besaran. Apakah perayaan itu sama dengan di Bali tak ada bahan pembanding, karena di Bali sendiri perayaan Galungan pernah ada dan tiada.

Menurut lontar Purana Bali Dwipa, Galungan pertama kali dirayakan di Bali pada tahun 804 Saka, persis saat itu adalah Purnama Kapat. Tapi perayaan ini berhenti pada tahun 1103 Saka. Tidak diketahui kenapa setelah tiga abad Galungan dirayakan tiba-tiba berhenti begitu saja. Baru di tahun 1126 Saka perayaan Galungan diadakan kembali, yakni pada pemerintahan Raja Sri Jaya Kesunu. Untung absennya tidak begitu lama. Tapi, apa yang terjadi selama 23 tahun Galungan tidak dirayakan? Apakah ada perubahan tafsir dalam menentukan perayaan kemenangan dharma itu atau hanya masalah “politik kerajaan” terkait dengan perselihan di antara raja-raja? Tak ada yang bisa menjawabnya.

Yang bisa diperkirakan adalah perayaan Galungan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan zaman dan situasi sosial masyarakat. Kearifan lokal leluhur orang Bali dikenal sangat tinggi dan adaptasi agama dengan budaya demikian kentalnya. Perayaan Galungan sebagai wujud dari perayaan kemenangan dharma melawan adharma, inti awalnya adalah “pembersihan diri” dan “menegakkan kembali jati diri”. Ini disimbolkan dengan datangnya Sang Kala (Bhuta) Tiga yang terdiri Sang Bhuta Galungan, Sang Bhuta Dungulan dan Sang Bhuta Amangkurat.

Tiga bhuta ini adalah simbol-simbol kejahatan. Bhuta Galungan muncul pada Minggu (Redite) Wuku Dungulan, Bhuta Dungulan pada Senin (Soma) esok harinya, sedangkan Bhuta Amangkurat muncul pada Selasa Wuku Dungulan, esok harinya lagi, sehari sebelum Galungan. Jadi ketiga bhuta (simbol kejahatan) ini datang tiga hari berturut-turut menjelang Galungan dan itu yang harus kita kalahkan sehingga pada Rabu Wuku Dungulan kita merayakan kemenangan. Pada hari Rabu itu jasmani kita sudah bersih oleh nafsu-nafsu jahat dan menemukan kembali jati diri kita sebagai manusia yang suci.
Pada perkembangan kemudian dengan diserapnya budaya lokal, Galungan menjadi “otonan gumi” dan di situlah berbagai sesajen diperkenalkan termasuk pemujaan kepada leluhur. Galungan sebagai kemenangan dharma mendapat tambahan sebagai hari raya untuk berterimakasih dan bersyukur (angayubagia) kepada Hyang Widhi atas terwujudnya bumi yang makmur subur (gemah ripah loh jinawi). Kita bisa lihat saat ini berbagai ornamen sesajen memunculkan lambang kemakmuran, seperti penjor yang dihiasi hasil alam dari padi, jagung, kelapa, buah-buahan dan berbagai jajan. Begitu pula persembahyangan ke pura.

Kemungkinan dari sini leluhur kita menciptakan rentetan perayaan Galungan begitu panjang, dimulai dari Tumpek Pengarah, 25 hari sebelum Galungan. Nama Tumpek (Sabtu Kliwon) ini beragam, ada yang menyebutnya Tumpek Bubuh dan juga Tumpek Wariga, sesuai nama wukunya. Di sini umat memuja Sang Hyang Sangkara, dewa tumbuh-tumbuhan. Orang datang ke kebun memberi sesajen kepada segala pohon yang berbuah, dari pisang, kelapa, pepaya, durian, nangka, jambu, dan sebagainya. Inilah bentuk adaptasi ajaran agama dan budaya Bali yang dipengaruhi oleh budaya agraris. Umat datang dengan doa-doa yang intinya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah: “Hai pohon-pohon, berbuahlah segera, 25 hari lagi Galungan, kami mempersembahkan semua hasil alam untuk kesejahtraan bumi”.

Pertanyaan besar sekarang, ketika masyarakat Bali mulai berpaling dari budaya agraris ke budaya industri, sejauh mana Galungan dimaknai? Apakah tetap terjebak dengan ritual yang sudah diwariskan leluhur kita, tetapi dilakukan dengan segenap kepalsuan? Lihatlah kenyataan saat ini. Orang Bali pada Tumpek Pengarah masih membawa sesajen ke kebun, semua pohon buah diberi sesajen. Tetapi ketika Galungan tiba, mana ada buah Bali yang dijadikan sesajen? Mana ada buah pepaya, nangka, durian, jambu, nanas dan sebagainya untuk sesajen? Orang Bali sudah membeli apel, peer, jeruk yang datang dari luar negeri di pasar swalayan. Di pedesaan hanya pisang yang masih diambil dari kebun, sementara diperkotaan orang mendapatkan pisang dari luar Bali. Kalau begitu, untuk apa pada Tumpek Pengarah membawa sesajen ke kebun, toh buahnya dianggap kalah gengsi dengan buah impor?

Penjor orang Bali saat ini, isinya memang masih hasil bumi. Tapi, itu bukan hasil bumi dari lingkungan terdekat, bahkan bukan dari tanah Bali. Lihatlah di sepanjang jalan di Desa Kapal, seluruh ornamen penjor sudah dijajakan, termasuk padi. Di tanah Bali sudah ditanam padi yang langsung jadi gabah di sawah, mana mungkin untuk digantung di penjor. Hiasan penjor lainnya, busung dari Sulawesi, kelapa dan telornya dari Banyuwangi. Jajan orang Bali juga mulai berubah. Kaliadrem, gipang, apem, dan sebagainya berubah menjadi roti, dunkin, kue bulu yang dibeli di pasar swalayan yang sudah bertebaran di pedesaan Bali dalam bentuk “mini market”. Konsep merayakan Galungan versi ini saja sudah salah kaprah sekarang.

Kemudian, jika Galungan dirayakan dalam konsep awal-awalnya, “berperang” melawan Sang Kala (Bhuta) Tiga, apa yang terlihat? Simbolisasinya sudah meleset. Memerangi nafsu jahat disimbolkan dengan menyembelih babi, bukan “menyembelih nafsu hewani” dengan melakukan pengendalian diri atau meditasi, misalnya. Yang terjadi pesta pora dengan makanan berlimpah dan bau arak, justru ini adalah “sahabatnya” para bhuta.
Jadi, Galungan hanya soal rutinitas, hampir tak memberi pengaruh apa-apa untuk kemuliaan orang Bali masa kini, yang berada di persimpangan jalan. Kasus adat tetap merebak, judi mulai mengganas, kriminalitas meningkat, orang mabuk bertambah apalagi pemerintah mengijinkan pabrik miras. Ironis, sementara itu Galungan semakin meriah secara phisik.

Saatnya orang Bali harus introspeksi diri, bagaimana mengembalikan esensi perayaan Galungan sesuai konsep para leluhur. Sekarang, orang yang betul-betul memaknai Galungan dengan perang melawan adharma hanya sebagian kecil. Dan orang yang mempersembahkan hasil bumi di kebunnya sendiri pada Galungan – betapa pun kalah mewah dibanding buah impor – pun sedikit jumlahnya. Tetapi merekalah Sang Pemenang yang sejati dan kepada merekalah sesungguhnya Selamat Hari Raya Galungan layak disampaikan.***

(Dimuat Harian Radar Bali 14 Oktober 2009 menyambut Hari Raya Galungan)

Merayakan Galungan dengan Benar

2009-10-12T06:26:00.000+08:00

Oleh Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Galungan artinya kemenangan. Dungulan juga berarti kemenangan. Umat Hindu memiliki ajaran yang luhur untuk merayakan kemenangan. Menang di mana dan menang melawan apa? Apakah menang di meja judi atau di sabungan ayam? Atau di pertandingan sepakbola yang rusuh dan penuh pelanggaran? Atau menang di Pemilu yang penuh kecurangan dengan menyisakan korban rakyat-rakyat yang terkapar karena membela simbol partai?
Tidak sembarang kemenangan, tentu saja. Yang dirayakan adalah kemenangan dharma. Dharma kalau disederhanakan artinya kebenaran. Jadi, menangnya kebenaran itulah yang dirayakan oleh umat Hindu. Sepintas seperti aneh, bukankah kebenaran itu semestinya selalu menang? Kalau kita hidup di zaman Satya Yuga atau Treta Yuga, barangkali betul. Tetapi ini era Kali Yuga, zaman penuh kegelapan, yang menang itu belum tentu yang benar. Para “penentu kebenaran” sudah direcoki oleh virus-virus angkara murka, kelobaan, kedengkian, iri hati, dan sifat buruk lainnya yang bertentangan dengan dharma. Itulah sifat-sifat adharma. Wasit bisa memihak, hakim dan jaksa bisa disuap. Bahkan pada diri kita sendiri bersemayam sifat-sifat adharma. Ketika anak kita belum mendapat pelayanan yang baik di rumah sakit, kita menempeleng perawat. Ketika seorang calon legislatif merasa disaingi calon lain, ia menyuruh orang untuk membakar baliho lawan, jika perlu membawa pedang terhunus, main tebas. Adharma bercokol dalam diri kita sendiri, besar dan kecilnya bervariasi.

Nah, sifat adharma itulah yang harus kita kalahkan. Kita awali dengan niat yang suci, melakukan pembersihan diri, baik dengan tapa, japa, brata yang dalam bahasa sekarang bisa kita sebut “tekad untuk berbuat suci”. Umat Hindu di Bali menyediakan hari yang disebut Sugian Bali dan Sugian Jawa, itulah hakekat pensucian diri.
Ketika segala yang kotor itu bisa kita bersihkan, mari kita belenggu keingingan jahat (adharma) kita. Leluhur kita di Bali mengenal Hari Penyekeban dilanjutkan Hari Penyajaan (di beberapa tempat disebut Pengejukan), itulah saatnya kita membelenggu nafsu jahat kita. Pada akhirnya segala yang jahat dan kotor kita musnahkan, kita “sembelih” sifat-sifat hewani buruk yang ada pada diri kita. Itu disebut Hari Penampahan. Jika semua tahap itu bisa kita lakoni dengan baik, pada Rabu Keliwon Wuku Dungulan semuanya itu kita syukuri sebagai kemenangan dharma. Inilah Galungan yang sejatinya.

Kita selalu memaknai Galungan tanpa pernah mencari apa arti di balik simbol-simbol yang diciptakan oleh leluhur kita ini. Kita sudah letih “jalan di tempat” dan tak pernah maju-maju dari jebakan ritual. Ritual memang perlu, tetapi bukan berhenti di sana. Ribuan babi disembelih orang Bali pada saat Penampahan Galungan, ribuan penjor berdiri di pinggir jalan, ratusan pura dikunjungi dan dihaturkan sesajen saat Galungan, tetapi apakah dharma sudah menang, apakah sifat-sifat adharma sudah berkurang? Lihat di sekeliling kita, umat Hindu bertengkar soal kuburan, alam Bali diperkosa dari pantai sampai gunung, berbeda partai saling bacok. Lalu apa arti merayakan Galungan kalau adharma tak pernah berkurang?

Galungan memang tak ada dalam kitab suci Weda. Namun, merayakan kemenangan dharma melawan adharma, yang pada hakekatnya adalah ajaran untuk selalu berbuat yang “benar”, menghiasai banyak sloka-sloka suci Weda. Karena Hindu menyebar di dunia dengan memberi keleluasaan untuk menyerap budaya lokal, maka “perayaan dharma” ini berbeda bentuknya. Perayaan itu pun kemudian dicarikan simbol-simbol lokal untuk lebih membumi, sehingga masyarakat yang awam mudah untuk menghayatinya.
Di India, misalnya, kemenangan dharma itu dirayakan dua kali setahun. Di bulan April (Waisaka) dirayakan dengan sebutan Wijaya Dasami. Simbol yang diambil adalah kemenangan Dewi Parwati mengalahkan raksasa Durgha yang bersembunyi di dalam tubuh Mahasura. Hari raya ini juga disebut Durga Nawa Ratri. Kemudian di bulan Oktober (Kartika) simbol yang diambil adalah kisah kemenangan Rama atas Rahwana. Perayaan ini disebut Rama Nawa Ratri. Inti dari kedua perayaan itu sama, bersyukur dan bersukaria atas kalahnya adharma, dan dirayakan sepuluh hari.

Barangkali untuk “menyesuaikan” dengan India di mana agama Hindu lahir, leluhur kita di Bali juga merayakan kemenangan dharma dua kali setahun, meski tak persis dengan tahun Masehi, karena perhitungan yang dipakai adalah wariga, bukan sasih. Dan perayaan yang disebut Galungan ini dijatuhkan pada Rabu Kliwon Dungulan, lalu ditutup dengan Hari Raya Kuningan, yang juga berjarak 10 hari.

Umat Hindu di Jawa sebaiknya juga merayakan Galungan. Dalam Kidung Panji Amalat Rasmi dan Kidung Pararaton, disebutkan pernah ada perayaan kemenangan dharma di zaman Majapahit pada wuku Dungulan. Seperti diketahui, wariga yang ada di Bali sumbernya adalah di Jawa, semuanya sama. Masalahnya mungkin – ini perlu dikaji—leluhur kita di Bali mengkaitkan perayaan Galungan itu dengan mitos Mayadenawa. Sampai saat ini, masyarakat Bali terjebak pada mitos itu. Padahal tak ada prasasti apapun tentang Mayadenawa yang dikaitkan dengan Galungan, kecuali karya sastra yang sifatnya fiksi. Yang ada adalah prasasti yang menyebutkan, orang Bali “lama sekali” tak merayakan Galungan, dan perayaan itu baru dibuat rutin kembali sejak tahun 1126 ketika Bali diperintah Sri Jayakusunu. Dikaitkannya Galungan dengan legenda Mayadenawa membuat Galungan menjadi “bali sentris” dan barangkali ini membuat umat Hindu non-Bali kurang sreg merayakan kemenangan dharma pada saat Galungan ini.

Ke depan kita harus lebih banyak lagi menelaah ajaran Hindu berdasarkan sastra dan tatwa. Bagi umat Hindu non-Bali, kalau memang tak sreg merayakan kemenangan dharma bersama-sama orang Bali, silakan membuat perayaan sendiri pada hari yang berbeda. Seperti halnya di India, ini menunjukkan Hindu begitu universal, ibarat taman dengan beragam bunga yang indah. Adapun bagi umat Hindu di Bali, mari kita rayakan Galungan dengan mencari inti filsafahnya, membunuh sifat-sifat adharma untuk kemenangan dharma, dan mensyukuri kemenangan itu.

Suksesnya perayaan Galungan seharusnya bisa dilihat dari masyarakat yang lebih tentram dan damai, bukan banyaknya orang mabuk di balai banjar yang disulap jadi bar. Lebih-lebih Galungan di tengah-tengah masa kampanye Pemilu. Kalau ketenangan masyarakat Bali terusik menjelang dan setelah Pemilu ini, maka Galungan sudah gagal total, tak ada gunanya penjor dan sesajen itu, karena adharma yang tetap menang. Selamat Hari Raya Galungan, untuk Anda yang bisa mengalahkan adharma.***

Buaya

2009-10-11T10:19:00.000+08:00

Oleh Putu Setia

Saya hampir bertepuk tangan ketika menyaksikan di televisi, polisi Detasemen Khusus 88 Antiteror berhasil menembak mati dua gembong teroris, Syaifudin dan Syahrir, di Ciputat, Jumat lalu. Hal yang sama hampir saya lakukan, dulu, saat Kepala Polri memberi penjelasan kepada wartawan tentang tewasnya Noor Din M. Top. Saya ulangi: hampir bertepuk tangan

Kenapa cuma hampir? Belakangan ini, selalu ada ganjalan dalam otak saya untuk memuji polisi. Otak enggan memerintahkan tangan bertepuk-tepuk. Ganjalan itu adalah kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian, yang dalam hal ini diwakili Kepala Bareskrim Susno Duadji. Apalagi muncul istilah buaya dan cicak, yang diciptakan Pak Susno. Saya amat tidak tega polisi diumpamakan sebagai buaya.

Sebelumnya, saya kira Pak Susno hanya "keseleo lidah". Kenyataannya, polisi benar memposisikan dirinya sebagai buaya dalam perseteruan ini. Kuat, perkasa, tak peduli apa kata "binatang" lain. Dua cicak--ah, maksudnya dua pimpinan Komisi--dijadikan tersangka, diminta wajib lapor. Keduanya juga memposisikan dirinya sebagai cicak yang lemah, tak bisa berkutik.

Seandainya yang berseteru bukan buaya dengan cicak, melainkan buaya dengan buaya atau cicak dengan cicak (atau kadal dengan kadal), itu baru adil. Katakanlah Bareskrim itu buaya sungai, Komisi buaya rawa, perseteruan lebih imbang. Pada saat buaya rawa diperiksa dan dijadikan tersangka oleh buaya sungai, buaya sungai pun harus diperiksa dan dijadikan tersangka oleh buaya rawa. Pak Susno membantah (akan) menerima komisi dari pencairan uang di Bank Century dan beliau menyebut tindakannya itu "kontra-intelijen". Mestinya Komisi berpendapat: "Itu kan kata dia, makanya kita periksa." Seperti dua pemimpin Komisi, yang juga membantah tudingan menerima suap dari Anggoro, toh tetap diperiksa polisi.

Jika mau lebih adil sedikit, seharusnya Pak Susno dinonaktifkan. Bagaimana mungkin dia menjadi komandan tim pemeriksa untuk lawan tarungnya? Bahwa dia sudah diperiksa secara internal, anak kecil pun bisa menduga hasilnya, masak polisi pangkat lebih rendah menyalahkan polisi pangkat lebih tinggi, rikuhlah.

Demi kehormatan polisi, demi datangnya pujian atas keberhasilan polisi dalam berbagai langkahnya, penting sekali menonaktifkan Pak Susno sebelum kasus dua pemimpin Komisi tersebut tuntas. Tuntas itu bisa dua, kasusnya P18 atau P21--pembaca koran ini pasti sudah paham, ini bukan kode bus patas di Jakarta. Jika P18, polisi bisa mengeluarkan SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) dan dua pemimpin Komisi direhabilitasi. Disertai maaf atau tidak, jangan dipermasalahkan, tugas polisi kan tidak semuanya harus sesuai dengan target. Kalau P21, artinya, kasus dilimpahkan ke pengadilan, dan tugas polisi beralih ke jaksa. Polisi bisa tenang. Dua pemimpin Komisi itu dihukum atau tidak, ya, urusan hakim dan jaksalah.

Maaf, meski saya mengusulkan Pak Susno nonaktif, tak berarti saya memihak. Saya membela keadilan (mohon doa restu), kalau kedua pemimpin Komisi itu salah, ya, hukumlah. Kalau tak salah, ya, lepaskan. Begitu juga kalau Pak Susno salah, hukumlah. Kalau tidak, jangan dihukum--tapi untuk tahu salah tidaknya, kan diperiksa dulu? Jika perlu, yang memeriksa instansi yang netral.

Makin cepat kasus ini tuntas makin bagus, dan setelah itu istilah buaya, cicak, kadal, tokek, dilupakan saja. Pakailah perumpamaan yang lebih berbudaya. Apalagi kita sudah sepakat mendirikan NKRI, bukan mendirikan NKBRI (Negara Kebun Binatang Republik Indonesia).

(Dari Koran Tempo Minggu 11 Oktober 2009)

Mensosialisasikan Bhisama Kawitan untuk Generasi Muda Pasek

2009-10-11T10:14:00.000+08:00

Oleh Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

(Om awignam astu. Nunas lugra ring Ida Bethara Kawitan seantukan titiyang purun ngojah Ida Bethara, dumadak-dumanik titiyang tak keni sodsod upradrawa, nunas pangampura banget tur nunas panugrahan Ida Bethara mangde sami damuh Ida Bethara manggihin kerahajengan. Om, namo namah swaha).

Sesungguhnya kita tak tahu pasti, karena tak ada catatan sejarah yang otentik, kapan para leluhur kita menginjakkan kakinya di Bali. Leluhur yang dimaksud adalah para Pandita Mpu yang berjasa dalam membangun Bali, baik menata masalah sosial kemasyarakatan, maupun meletakkan dasar-dasar ritual keagamaan di Bali.
Leluhur itu dikenal dengan sebutan Catur Sanak, karena memang terdiri dari empat bersaudara. Mereka adalah putra dari Mpu Lampita, yakni Mpu Gnijaya, Mpu Semeru, Mpu Ghana dan Mpu Kuturan. Satu lagi putra dari Mpu Lampita, yaitu Mpu Bradah, namun beliau tak ikut ke Bali. Kelima putra Mpu Lampita ini disebut juga Sang Panca Tirtha. Seperti diketahui, Mpu Lampita adalah putra dari Mpu Wiradharma, sedangkan Mpu Wiradharma putra dari Mpu Withadarma. Akan halnya Mpu Withadarma adalah putra Hyang Gnijaya yang sudah jauh sebelumnya datang ke Bali dan membangun tempat yoga samadi di puncak Gunung Lempuyang yang kini dikenal dengan Pura Lempuyang Luhur.

“Empat Sekawan” Sang Catur Sanak menjadi penting bagi orang Bali, bukan saja karena mereka meletakkan dasar-dasar adat, budaya dan agama, tetapi juga membangun dasar parahyangan yang kini kita jadikan sungsungan bersama. Kedatangan mereka di Bali juga tak sekedar mengikuti jejak leluhur beliau yang sudah mondar-mandir ke Bali dari Jawa (Timur), namun keempat Mpu ini sebenarnya juga diundang oleh raja Bali saat itu, Udayana Warmadewa. Jadi, kalau memakai bahasa saat ini, tugas beliau adalah mengemban “dharma negara” dan “dharma agama”.

Meski catatan otentik tak ditemukan, dalam buku Babad Pasek karya sesepuh kita yang sudah tiada, Jero Mangku Soebandi, disebutkan Mpu Semeru datang pertamakali pada tahun Caka 921 atau 999 Masehi. Beliau menetap di Besakih dan kini parhyangan itu dikenal dengan Pura Catur Lawa Ratu Pasek, Pedharman Warga Pasek Sanak Sapta Rsi.

Menyusul datang Mpu Ghana pada tahun Caka 923 atau 1001 Masehi dan menetap di Gelgel. Parhyangan beliau kini dikenal dengan Pura Dasar Bhuwana Gelgel.

Lalu datang Mpu Kuturan pada tahun yang sama (1001 Masehi) dan menetap di Padang yang kini parhyangan beliau dikenal dengan Pura Silayukti.

Dan terakhir datang Mpu Gnijaya pada tahun Caka 971 atau 1049 Masehi dan beliau menetap di Bukit Bisbis dan parhyangan itu kini dikenal dengan Pura Lempuyang Madya. Jadi sebenarnya, kalau kita mengacu kepada temuan Guru Soebandi ini, belum tepat benar kita memperingati seribu tahun kedatangan Mpu Gnijaya. Tapi apalah artinya waktu, yang penting ini sudah kejadian yang sangat lama dan perlu kita kenang kembali, dan dikenang seterusnya.

Relevansi Bhisama Kawitan Saat ini
Apa yang dikenang dari keempat Mpu itu? Semua parhyangan beliau kini sudah dalam bentuk pura dan dijadikan pura kawitan oleh semeton Warga Pasek. Dalam Bhisama Kawitan jelas-jelas disebutkan, mereka yang lalai dengan Catur Parhyangan warisan Mpu Catur Sanak itu, tak akan menemukan kehidupan yang baik.

Baca penggalan Bhisama Kawitan ini: Kamung Pasek, Gelgel, Bandesa, Tangkas, Kubayan, Salahin, Tohjiya, Gaduh, Dangka, Pasek makabehan, maka Santana nira Sang Sapta Pandhita utawi Sang Sapta Rsi anak-anak Mpu Gnijaya ring giri Lempuyang Madhya, haywa ta kita lupa ring kahyangan nira Bhatara, mekadi ring Lempuyang Madhya, ring Bhasukih, ring Gelgel Dalem Dasar, ring Silayukti. Yan kita lupa ring kahyangan nira Bhatara Kawitan tan abhakti sanisthanya dasa temuan sapisan, wastu kita tan anut ring apasanakan, setata anemu rundah, tan mari acengilan ring apasanakan, sugih gawe kurang pangan.

Jadi, kalau kita lupa kahyangan Bethara Kawitan sampai sepuluh kali odalan, kehidupan kita tak tenteram. Tidak pernah cocok (anut) di pesemetonan, selalu menemui kebingungan, bertengkar sesama semeton, banyak kerja kurang makan – artinya rejeki tak bagus.

Bagaimana kita menghayati atau membaca Bhisama Kawitan ini jika dihadapkan kepada generani muda Pasek? Kita tak perlu lagi menekankan kata “wastu” yang artinya kira-kira “semoga” atau “dumadak” (bhs Bali). Penekanan seperti ini bisa menimbulkan salah persepsi bahwa Bethara Kawitan itu ternyata sangat pemarah, dendam, main kutuk, bukan bersifat welas asih sebagai mana Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Bhisama ini kita kembalikan kepada sastra Hindu yakni Weda, dan betapa luas pengetahuan leluhur kita di masa lalu dengan ajaran Hindu – meski kita tak tahu dengan cara apa leluhur kira mempelajari Weda.

Ajaran Hindu mengenal pemujaan kepada leluhur, selain kepada Tuhan dalam hal ini Brahman. Leluhur yang dipuja menyatu dalam sinar Tuhan – bukan berada di sisi-Nya seperti kepercayaan Muslim – namun leluhur yang sudah menjadi Pitara, Hyang Pitara, Ida Bethara tetap saja bisa kita pisahkan dengan Tuhan itu sendiri. Karena itu hendaknya selalu ditekankan kepada anak-anak muda, memuja leluhur (kawitan) beda dengan memuja Tuhan, namun bisa dilakukan dalam ritual berurutan. Itu yang membuat orang akan datang ke pura-pura kawitan.

Jika kita hanya menyebutkan, “mari bersembahyang ke Lempuyang Madya”, anak-anak muda akan bertanya: sembahyang di rumah juga bisa, Tuhan ada di mana-mana, untuk apa jauh naik gunung segala? Tetapi jika kita sebutkan, mari kita memuja Bethara Gnijaya ditempat beliau dulu melaksanakan yoga semadi. Orang mungkin akan tertarik, apalagi kalau kita jelaskan kembali bagaimana kisah leluhur itu di masa lalu dan vibrasi seperti apa yang didapatkan di Lempuyang Madya.

Jangan melupakan kahyangan kawitan selama sepuluh odalan – artinya antara enam sampai sepuluh tahun tergantung tegak odalan, apakah memakai hitungan sasih atau wariga— sebenarnya sesuai dengan konsep keagungan tirthayatra. Umat Hindu wajib melaksanakan tirthayatra disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kini banyak orang melakukan tirthayatra dengan agak ngawur, melukat ke pura-pura yang dianggap keramat, padahal sekali pun tak pernah ke Lempuyang Madya, Silayukti dan sebagainya. Kalau mengunjungi pura saja sampai lupa bertahun-tahun, bagaimana bisa mengenal para semeton, lalu semeton saja tak dikenal bagaimana bisa rukun dan guyub?

Salah satu fungsi pura adalah sosialisasi, interaksi antara pemedek, dan akhirnya banyak teman. Banyak teman bisa saja mendatangkan banyak rejeki, bagaimana melakukan bisnis kalau tak punya teman?

Inilah cara-cara kita membaca bhisama dalam kehidupan yang sangat modern ini, sehingga bhisama tidak semata-mata menjadi catatan yang usang dan ketinggalan jaman.

Apalagi jika isi bhisama itu mengenai hal yang paling mendasar, tentang hak-hak kita yang lahir sebagai pewaris leluhur yang maha mulia. Saya kutip isi bhisama dari Ida Bethara Mpu Gnijaya: Kamung Pasek mwang Bandesa, kita padha wenang Mbhujanggain, apan kita witning Brahmana jati, treh Arya Tatar, mwah rikalaning kapejahanta wenang winungkusan rwaning Gedang Kaikik, mangkan kita prasanakku haywa lupa ring piteketku, maka cihna kita parati santananku. Apan ring kuna duk kita wawu metu ginelar rwaning gedang Kaikik, mangkana kauttamaning Wangsanta, haywa lupa, haywa lali ring kawangsanta, wenang kita hanyisyani, apan kita treh aku, Mpu Withadharma.

Jelas di sini disebutkan, “Kalian Pasek dan Bandesa, kalian sama-sama berhak menjadi Pandhita, sebab kalian adalah keturunan Brahmana sejati, turunan Arya Tatar….” Kalau sampai sekarang masih ada yang menyebutkan orang Pasek tak berhak menjadi Pandhita, apalagi disebutkan orang Pasek bukan keturunan Brahmana, itu pasti orang yang tak kenal leluhurnya sama sekali. Bagaimana bisa menjadi Hindu yang baik kalau leluhur saja tak diketahui?

Begitu pula kalau orang Pasek ngaben dipuput Sulinggih non-Pasek, jangan mau dikibuli bahwa jenasah orang Pasek tak boleh beralaskan biu Kaikik. Bhisama jelas mengatakan begitu, bahkan dalam Bhisama Mpu Withadharma hal ini dikatakan lebih lengkap lagi.

Dalam pergaulan modern, Bhisama Mpu Ketek harus disosialisasikan lebih luas kepada generasi muda warga Pasek. Begini petikan bhisamanya: Putungku Ki Pasek makabehan, yan hana wang angangken asanak ring Ki Pasek mwang Bandesa, haywa ta kita tan paryangken asanak ri sira, anghing pratyaksa rumuhun, yan wus anut ring katattwanta, kadi linging pujara kanda, munggwing prasasti kang piyagem, mwang wehana pramodo pajanji, saha upasaksi, yanya tan anut, dudu ya asanak ri kita. Yan wus manut ring panjanji ubaya upasaksi, ya tuhu asanak ri kita Pasek sedaya, wenang kita aweha ring apasanakan, haywa kita sandeha.

Bhisama ini menegaskan, kita sebagai warga Pasek dan Bandesa, harus mau mengakui dengan tulus setiap orang yang mengaku dirinya Pasek dan Bandesa. Jadikan mereka semeton. Tapi hati-hati, cek dulu kebenarannya, tentu dalam hal ini tingkah laku dan kesehariannya. Kalau dia mengaku Pasek tetapi tak mengakui keberadaan Pandita Mpu, malah Pandita Mpu disepelekan pandita lain diutamakan, ya, mikir dululah. Jangan cuma mengaku Pasek kalau ada pemilihan gubernur atau bupati, setelah menjabat diajak tangkil ke pura kawitan saja tak mau, apalagi medana-punia untuk warga Pasek.

Kalau dipikir-pikir Pandita Mpu kita di masa lalu sudah “betel tingal” melihat kejadian masa sekarang. Ida Mpu Ketek saja sudah memberi peringatan ratusan tahun yang lalu agar kita waspada, namun tak boleh curiga.

Semua bhisama, tak satupun mengajurkan kita untuk pecah berantakan, ini inti yang harus terus didengungkan. Semoga semangat yang sudah diwariskan seribu tahun ini tetap bergema di hati setiap semeton pasek.

(Dari Seminar 1000 Tahun Mpu Gni Jaya ke Bali, 1 Oktober 2009 di Amlapura)

Cicak Mati

2009-09-17T07:32:00.000+08:00

Oleh Putu Setia

Tamu saya sedang merenung ketika cucu saya berteriak: "Kakek, ada cicak mati!" Namun, cucu tiga tahunan itu segera balik ke kamar begitu dilihatnya ada tamu. Ia sudah paham bahwa saya tak boleh diganggu jika menerima tamu.
"Cicak akan mati, menyedihkan sekali negeri ini, tak pernah bebas dari korupsi," kata tamu saya. "Buaya betul-betul perkasa. Kan mereka sudah mengingatkan: kok cicak berani melawan buaya?"

Saya kurang setuju pendapat ini. Saya katakan, pimpinan cicak baru dipanggil oleh petinggi buaya, belum tentu bersalah. Tapi tamu saya ngotot: "Bersalah atau tidak, yang jelas pimpinan cicak itu sudah dikesankan tidak bersih setelah diperiksa sembilan jam. Apalagi pemeriksaan masih dilanjutkan. Tadinya saya justru berharap pimpinan cicaklah yang memanggil petinggi buaya untuk diperiksa dalam kasus Bank Century."
Salah apa petinggi buaya? "Lo, semua orang tahu, dia mengeluarkan dua surat agar uang nasabah yang triliunan itu bisa dicairkan. Ia menyediakan kantornya untuk tempat rapat. Ini tergolong semangat 45, semangat bambu runcing. Memangnya ada makan siang yang gratis?" kata tamu saya.
Saya tertawa. "Tak ada makan siang gratis, itu istilah Barat. Di negeri ini, banyak makan siang yang gratis. Saya berkali-kali ditraktir makan siang gratis, tentu di luar bulan Ramadan. Saya percaya, petinggi buaya itu tak menerima komisi 10 persen dari pencairan uang itu, sebagaimana diisukan," kata saya.
"Kalau lima persen atau dua persen atau nol koma sekian persen dari triliunan rupiah, masih percaya?" tamu saya memancing. Saya tetap yakin tidak menerima, tapi saya telanjur bilang: "Coba saja dipanggil dan diperiksa."
"Nah, itulah," tamu saya langsung menyambar. "Pimpinan cicak semestinya sudah memanggil petinggi buaya itu. Jika perlu, begitu jadwal pimpinan cicak mau diperiksa aparat buaya, saat itu pula dijadwalkan petinggi buaya diperiksa pimpinan cicak. Jadi sama-sama tidak datang. Sama-sama menunggu akan memeriksa dan akan diperiksa."
Saya terbahak. "Lo, jangan tertawa, ini kasus paling menyedihkan di negeri ini," ujar tamu saya. "Presiden tak berbuat apa-apa karena sudah tinggal dilantik lagi. Tak perlu lagi pencitraan pemberantasan korupsi yang gencar di negeri ini, bahkan mungkin tak peduli negeri ini bebas korupsi atau marak korupsi, toh lima tahun ini jabatan terakhir. Pendukung cicak juga sudah hilang, entah ke mana. Saya sedih kalau cicak benar-benar mati, karena tak ada lembaga hukum lain yang menjamin korupsi dikecilkan."
"Sebentar," saya memotong, "Anda yakin sekali pimpinan cicak itu bersih dari aroma korupsi? Mereka kan manusia juga. Ada buku yang menyebutkan, selama kentut manusia tidak berbau wangi, selama itu terselip nafsu buruk, meski kadarnya kecil sekali."
"Saya yakin, setidak-tidaknya keyakinan ini saya gunakan untuk betah tinggal di negeri yang rawan gempa ini. Keyakinan itulah yang melahirkan cinta. Seperti keyakinan saya menjalankan ibadah puasa ini, antara lain, karena rasa cinta saya kepada Tuhan. Begitu kita tak punya keyakinan pada suatu harapan yang baik, maka kita pun mudah terjerumus kepada ketidakbaikan itu sendiri."
"Kalau begitu sama," kata saya. "Tapi bedanya, saya kali ini yakin, Presiden sepertinya akan mengembalikan pemberantasan korupsi itu kepada aparat penegak hukum yang semula, sebelum lembaga cicak ada. Jadi beliau akan mengangkat petinggi yang betul-betul antikorupsi, termasuk di lembaga buaya itu."
"Nah, itu yang saya tidak yakin," kata tamu saya sambil menyeruput teh dan mohon pamit.

(Diambil dari Koran Tempo Minggu 13 September 2009)

Nyepi Ngerestitiang Karya

2009-09-11T14:08:00.000+08:00

Oleh: Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Selama ini Hari Raya Nyepi selalu dikaitkan dengan memperingati tahun baru Saka. Padahal kalau kita telusuri desa-desa tua di Bali, kita akan menemukan nyepi yang lain. Nyepi yang tidak ada kaitannya dengan tahun baru Saka, tetapi hakekat dan inti dari perayaan ini tetap sama. Hening sejenak setelah melakukan pembersihan terhadap alam semesta (bhuwana agung), melakukan tapa brata samadhi untuk menyucikan diri (bhuwana alit). Apa yang dituju? Karena akan ada karya besar, ngusaba desa.

Tradisi nyepi di luar pakem ini masih dilakukan di Desa Pekraman Pujungan, Kabupaten Tabanan pada 19 September 2009 ini setelah dilakukan tawur pada Tilem Ketiga sehari sebelumnya. Di Kabupaten Karangasem, misalnya, di Desa Ababi dan Ulakan, juga ada tradisi Nyepi yang bukan merayakan tahun baru Saka. Mungkin masih ada pula di desa-desa yang lain. Saya menduga tradisi ini sangat kuno dan di masa lalu kemungkinan besar dilakukan di banyak desa. Seiring dengan perjalanan waktu, tradisi itu ditiadakan atau upacaranya diperkecil. Atau jangan-jangan hilangnya tradisi "nyepi karya" karena ada yang melarang dengan alasan "itu nyepi yang salah".

Nyepi menyongsong ngusaba ini, sepanjang yang saya tahu, pelaksanaannya sama saja, baik di Karangasem maupun di Tabanan. Upacaranya pun sama, termasuk tawur. Tentu saja ini tidak disebut tawur agung Tilem Kesanga, karena memang jatuhnya bukan pada sasih Kesanga. Yang saya tidak perhatikan, apakah di Desa Ababi dan Ulakan itu pada saat tawur (sesungguhnya ini pecaruan) dibuat ogoh-ogoh sebagaimana nyepi untuk menyambut Tahun Baru Saka. Di Pujungan, di kampung saya sendiri, ogoh-ogoh "nyepi karya" itu tidak ada. Bahkan saya berani mengambil kesimpulan, ogoh-ogoh nyepi tahun baru Saka adalah kreasi yang datangnya belakangan untuk menggambarkan Sang Buthakala, karena terbukti tidak setiap Nyepi Tahun Saka di Pujungan dibuat ogoh-ogoh.

Pantangan (brata) pada nyepi ini juga meliputi catur brata penyepian. Orang dilarang memasak atau pekerjaan apapun yang menyalakan api (amati geni), orang tidak bisa bepergian (amati lelungan), tidak boleh bersenang-senang (amati lelanguan), dan harus menghentikan segala jenis pekerjaan (amati karya). Tetapi karena ketentuan ini hanya berlaku untuk warga desa adat, warga desa adat lain boleh saja melanggarnya. Misalnya, di jalanan mobil bebas lewat, namanya saja jalan umum. Cuma, tak akan bisa menaikkan penumpang, karena memang warga desa adat tidak boleh bepergian. Pasar tutup, dan warga desa adat lain yang berjualan ke sana, sudah tahu sebelumnya. Dari keempat catur brata penyepian itu, yang paling banyak dilanggar adalah amati karya. Warga desa saya masih bekerja ke ladang atau ke kebun kopi saat "nyepi karya" itu, tetapi alat-alat kerjanya tidak boleh dipikul atau dijunjung.

Siapa yang mengawasi pelanggaran ini, kalau ada? Tidak ada. Tidak ada pecalang petantang-petenteng. Yang mengawasi itu dirinya sendiri, atau rasa malunya sendiri kalau melanggar. Kalau ada orang yang memikul kayu bakar, orang lain akan menyindir: "inget nyepi karya, petilesang ragane nyanggra piodalan…" Orang yang disindir itu langsung malu sendiri dan menggotong kayu bakarnya, bukan lagi dipikul.

TERUS terang, "nyepi karya" di kampung saya (Pujungan) lebih khusyuk dibandingkan nyepi tahun Saka. Saya kira begitu juga di Desa Ababi dan Ulakan. Kenapa bisa lebih khusyuk? Karena pada masyarakat desa ditanamkan pengertian ngrastitiang karya atau dalam bahasa populernya berdoa dan konsentrasi untuk suksesnya karya. Seseorang yang melanggar brata penyepian akan dihadapkan pada rasa bersalah, seolah-olah dia tidak ikut berdoa dan konsentrasi menghadapi ngusaba desa Sasih kapat. Rasa bersalah itu akan terus menghantui mereka jika karya itu nanti tidak sukses (misalnya turun hujan terus menerus atau ada bencana lain) seolah-olah dirinyalah yang menjadi penyebab.

Apakah desa-desa yang masih menjaga warisan leluhurnya seperti Ababi, Ulakan, Pujungan dan sebagainya ini tergolong desa kuno? Bisa disebut begitu. Tapi apakah kuno itu juga berarti kolot, tidak mengikuti arus globalisasi, kok di zaman moderen ini masih menambah-nambah hari nyepi? (Ada yang bilang, nyepi sekali setahun saja sudah berat, ini kok malah ditambah lagi).

Pertanyaan ini bukan saja kurang relevan dan tidak ada hubungan antara kuno dan "tertinggal zaman", tetapi jelas-jelas salah. Orang moderen pun membutuhkan waktu jeda, waktu untuk merenung, waktu untuk melakukan introspeksi diri dan melakukan koreksi, mengosongkan pikiran untuk membuang vibrasi buruk dan kembali ke titik nol. Untuk apa? Agar mereka bisa melangkah lebih baik, apalagi menyongsong sebuah hajatan besar seperti ngusaba desa itu. Dikaitkan dengan konsep brata, "nyepi karya" ini sesuatu yang sangat relevan karena ajaran Hindu menyebutkan agar pelaksanaan yadnya dilakukan dengan segala keheningan pikiran, dan konsentrasi yang berkepanjangan sampai puncak yadnya itu adalah juga samadhi.

Para leluhur kita sudah mengajarkan dan mempraktekkan kitab Weda dengan simbol-simbol kearifan, bagaimana agar langkah kita meniti kehidupan ini tidak keblablasan. Apakah itu keblabasan mencari materi, menimbun kekayaan, mencari pangkat, memuaskan ego, dan sebagainya. Kita diiingatkan untuk melakukan yadnya (ngusaba salah satu saja) dan sebelum mempersembahkan yadnya itu kita diwajibkan untuk berhenti sejenak melangkah, kita bersihkan diri kita dengan brata dan samadhi, kita koreksi apakah langkah kita selama ini sudah sesuai dharma. Mengejar materi, kekayaan, pangkat, boleh-boleh saja bahkan keharusan, tetapi apakah itu berlandaskan dharma atau tidak? Nah, ibarat mobil, tidak bisa terus menerus berlari kencang, ia perlu direm karena ada tikungan tajam di depan.

Nyepi "tambahan" di Ababi dan Ulakan, juga di Pujungan dan desa lainnya lagi, adalah tradisi yang patut ditiru oleh orang-orang moderen. Masalahnya adalah bagaimana agar "nyepi karya" itu tetap disosialisasikan makna dan filsafatnya, agar anak-anak muda desa itu tahu, untuk apa dia mengekang diri seharian sementara warga desa lainnya bebas keluyuran.

YUDHISTIRA DI TEPI DANAU

2009-09-08T07:08:00.000+08:00

(Catatan Mpu Jaya Prema: Ini adalah tulisan Goenawan Mohamad versi panjang --asli-- sebelum dipangkas untuk Catatan Pinggir Majalah Tempo terbitan 7 Sep. 2009. Tulisan yang mengagumkan dari seorang budayawan ternama negeri ini. Tapi, tulisan ini dari sisi Mahabharata versi sastra, yang oleh orang Jawa sering disebut "kisah wayang". Mungkin ada komentar dari sisi Hindu, silakan lebih terbuka di blog ini.)

Oleh Goenawan Mohamad

Pada tahun ke-13 masa pembuangan, di suatu hari yang terik di hutan pekat itu, empat dari lima bersaudara Pandhawa mati satu demi satu.

Beberapa jam sebelumnya, Yudhistira, sang sulung, meminta adik-adiknya pergi menemukan sumber air. Ia kehausan, demikian juga yang lain. Seorang demi seorang pun berangkat, tapi tak ada yang kembali.

Cemas dan bertanya-tanya dalam hati, Yudhistira pun pergi menyusul, mencari, mengusut jejak. Akhirnya, sekian puluh pal jauhnya dari tempat ia menunggu, di tepi sebuah telaga yang jernih, ia melihat tubuh dua saudara kandungnya seibu, Bhima dan Arjuna tergeletak. Tak bernyawa. Lebih ke utara terdapat jenazah Nakula. Lalu ia temukan juga mayat Sadhewa. Kedua pemuda di ujung remaja itu adiknya yang lain: putra Pandhu dari Ibu Madrim.

Yudhistira terhenyak. Keempat saudaranya mati tanpa bekas pertempuran. Apa gerangan yang telah terjadi? Meminum air beracun? Siapa yang menyebar racun: penghuni rimba yang tak kelihatan, atau mata-mata Raja Duryudana dan para Kurawa?

Di tengah pikiran yang gelap dan galau itu, Yudhistira mendengar sebuah suara berat yang tak tampak sumbernya.

“Dengar, Yudhistira”, suara itu berkata. “Keempat ksatria ini, keempat adikmu, satu demi satu mati karena melanggar larangan: mereka telah diberitahu untuk tak meminum air telaga itu. tapi mereka – dengan penuh kepercayaan diri, bahkan angkuh – melawan pantangan itu.”

Siapakah yang bicara? Yaksa yang tak berwujud? Hantu penghuni air yang mengenalnya?

“Katakan saja: aku sukma air telaga ini. Aku tahu keempat adikmu kehausan, aku tahu engkau kehausan, tapi kau sebaiknya tak melakukan hal yang mereka lakukan”.

“Izinkan aku minum”, Yudhistira mencoba menyahut.

“Akan aku izinkan. Tapi kau harus menjawab lebih dulu beberapa pertanyaan sebelum ia boleh mereguk air ini”.

Saat itu saya bayangkan Yudhistira, di balik airmukanya yang tenang, gentar. Ia melihat siang mendadak seperti bagian mimpi buruk. Tiba-tiba saja sebuah perjalanan, sebuah proses, sejak hari mereka berlima masuk hutan karena dibuang, terpotong. Hanya sembilan hari lagi masa pembuangan 13 tahun itu akan berakhir. Tahta Kerajaan Indraprasta akan dikembalikan kepada keluarga Pandawa. Tapi kini apa yang akan terjadi? Hanya dia, Yudhistira, yang tinggal.

Harapan dan perhitungan lama tak berlaku lagi. Jika nanti para Kurawa menolak dan memperdayakannya lagi, bagaimana ia akan melawan mereka? Akan terjadikah perang besar yang sejak 13 tahun lamanya diramalkan itu? Tapi bagaimana dengan dirinya, sebelum perang disiapkan? Bisakah ia lepas dari nasib buruk di tepi danau itu?

Di saat itu ia bisa memilih: ia membiarkan dirinya mati seperti keempat Pandawa lain, atau ia bersedia menjawab pertanyaan Sang Suara Gaib. Tapi ia tak tahu apa yang akan terjadi jika jawabannya salah: akankah ia mati juga? Ataukah ia akan dibiarkan hidup tapi tetap tak bisa meminum air danau?

Dalam Mahabharata dikisahkan, Yudhistira akhirnya memutuskan untuk bersedia menjawab pertanyaan yang akan menghadangnya. Dengan itu ia sebenarnya bagaikan meloncat ke jurang yang gelap di depan.

Syahdan, dalam bagian karya besar ini, ada beberapa pertanyaan yang dimajukan. Tapi di sini saya kutip saja yang terakhir, yang paling menentukan.

Kata suara gaib: “Salah satu dari adikmu akan segera kuhidupkan kembali. Siapa yang kau kehendaki, Yudhistira?”

Yudhistira terdiam. Ia pejamkan matanya, dan pilihan-pilihan yang sulit bertabrakan dalam gelap. Akhirnya sahutnya lirih: “Nakula”.

“Nakula?”, suara itu heran. “Bukan Bhima, saudara kandungmu yang kau sayangi, yang kekuatannya setara dengan puluhan gajah? Bukan Arjuna, sang pemanah piawai?”

“Bukan”, jawab Yudhistira, kata-katanya semakin mantap. “Sebab yang melindungi manusia bukan senjata, bukan kekuatan. Pelindung utama adalah dharma. Nakula aku pilih karena aku, yang selamat dan hidup, adalah putra Kunthi. Sudah sepatutnya putra Madrim juga harus ada yang hidup seperti diriku. Itu adil.”

Kata “adil” itu seperti bergetar di seluruh permukaan danau. Mendengar itu, Sang Suara Gaib seakan-akan membisu, dan tak lama kemudian, muncullah Batara Yama di depan Yudhistira. Dewa Maut itu dengan mesra memeluknya. Kahyangan terpesona akan kata-kata putra sulung Pandhu yang barusan diutarakan. Anugerah pun diturunkan. Keempat jenazah bersaudara itu – tak hanya Nakula -- dihidupkan kembali.

Yudhistira: 13 tahun yang lalu ia seorang penjudi yang gagal. Tapi kapan perjudian berakhir? Tadi juga ketika ia memutuskan untuk bersedia menjawab Sang Suara Gaib, ia merasa dirinya ibarat sebuah dadu yang terlontar dan tak bisa menentukan bagaimana ia akan jatuh. Tiap lemparan adalah pengakuan bahwa hidup adalah kecamuk kebetulan-kebetulan. Tak jelas alasannya. Tak jelas arahnya. Absurd.

Juga di tepi telaga itu. Yudhistira sebenarnya tak tahu, muka mana dari dadu yang akan muncul dan apa yang menyebabkannya. Kupilih Nakula, tapi aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti dengan sisa hidupku di hutan ini. Aku tak tahu, aku gentar, tapi ada sesuatu yang serta merta memperkuatku: perasaan telah memilih laku yang adil.

Di saat itu ia jadi seorang manusia yang mendekati Zarathustra dalam puisi Nietzsche: seorang yang berseru kepada langit, karena langit adalah meja para dewa tempat dadu kahyangan dilontarkan. Baginya hidup ibarat angkasa yang murni: terlepas dari jaring-jaring akal yang mematoknya dengan “tujuan”, dengan “arah”, akal yang menambatnya ke dalam hubungan kausalitas. Di angkasa yang telanjang murni, yang bergerak adalah ketidak-pastian. Yudhistira menerima itu. Dalam pengertian Deleuze, yang membaca Zarahustra dengan baik, sang sulung Pandawa justru bukan “pemain dadu yang buruk”. Pemain dadu yang buruk masuk gelanggang dengan bersenjata teori probablilitas. Yudhistira tidak.

Saya kira itulah sebabnya, 13 tahun yang lalu, ia terima tantangan para Kurawa untuk bermain dadu, dengan sikap tawakal yang membingungkan. Ia mau menghadapi lawan judi yang tangguh dan curang, Sengkuni.

Ada memang yang mengatakan, Yudhistira melakukan semua itu karena ia menyukai perjudian, tapi sebenarnya Mahabharata tak begitu jelas di sini. Yang kita ketahui, Yudhistira datang ke meja pertaruhan yang fatal itu – yang kelak jadi benih perang besar keluarga Bharata.

Ia tak berhitung dengan kalkulasi kemungkinan. Tak ada strategi mendapatkan tampilan dadu yang pas dengan yang ditebaknya. Ia cuma memandang ke langit-langit gelap, merasa tiap lontaran tak pernah sama, biarpun berkali-kali. Tiap kali dadu jatuh itu adalah kebetulan yang niscaya tak dapat diperhitungkan. Teori probabilitas terlampau menyederhanakannya.

Yudhistira berani, tapi bukannya tak ada persoalan di sini. Kesediannya menghilangkan diri sebagai subyek, dan menyerah kepada Nasib, ternyata tak membuatnya mampu menyentuh dunia di luar dirinya. Maka lakunya jadi bagian dari kekejian: ia jadikan hartanya, kerajaannya, adik-adiknya, bahkan dirinya, dan akhirnya isterinya, jadi barang taruhan. Semuanya jatuh ke tangan lawan.

Memang ia tampil dengan askesis yang kukuh: sanggup menerima absurditas hidup seraya menghilangkan diri sebagai subyek yang menguasai hal ihwal. Tapi dalam tawakal itu ia tak tergerak oleh liyan, tak terpanggil untuk memikirkan sesama yang lain.

13 tahun kemudian ia berubah. Dari adegan di tepi telaga itu tampak, hari itu Yudhistira bukan lagi pelontar dadu yang lembek di depan Sengkuni. Nasib dan Kelak tak dapat dikuasainya, tapi ia tak pasif. Ia bukan seonggok otomaton. Ia memilih dengan sepenuh hati: Nakula. Ia korbankan cintanya kepada Bhima dan harapannya kepada Arjuna.

Artinya, ia hadir dalam subyektifitas yang kuat. Tapi saat itu dharma-nya bukanlah aktualisasi “aku yang teguh”, melainkan kesetiaan kepada sesuatu yang tadi tersebut dalam kata, “Itu adil” -- sesuatu yang menjadikan dirinya kukuh di momen yang menentukan itu, sesuatu yang membuat rasa hidup yang tak terhingga, dan dengan itu ia ingin dan sanggup memeluk sesama, melalui batas asal-usul. Ada yang ajaib di kejadian itu: ia merasa ada harapan, cinta, dan kesediaan memberi, walau dalam cemas dan ketidak-lengkapan.

Sejak itu, dalam Mahabharata Yudhistira adalah ksatria yang ganjil. Ia naik tahta dan menganggap diri pendosa; begitu banyak manusia dibunuh agar Kerajaan Indraprasta kembali ke tangan keluarga Pandhu. Baginya, perilaku para ksatria, kasta para pendekar perang, mirip tingkah anjing yang memperebutkan sisa makanan. Ia tahu posisi raja dan panggilan dharma selalu akan bertentangan—dharma-caryã ca rãjyam nityam eva virudhyate.

Dengan demikian ia memang tak mematuhi aturan kitab suci tentang manusia, kasta dan perannya. Tapi seperti dikatakannya kepada suara gaib di tepi danau itu, (saya kutip dari penceritaan Nyoman S.Pendit), “orang tak menjadi bijaksana hanya dengan mempelajari kitab-kitab suci”.

Goenawan Mohamad

BERHUBUNGAN DENGAN PUTU SETIA

2009-09-03T14:11:00.000+08:00

Oleh Nyoman Sukadana

Putu Setia yang sekarang sudah menjadi Brahmana dengan nama (Abhiseka) Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, adalah orang yang sangat berperan penting dalam perkembangan saya dalam perjalanan mengisi diri. Saya dikenalkan dengan beliau oleh seorang sesepuh kami pada tahun 2003. Sesepuh kami ini adalah seorang rohaniawan bernama Ketut Nedeng, ketika itu saya diminta datang dari rumah kesebuah tempat / Pura yang jaraknya sekitar 20 km, panggilan ini oleh sesepuh ini sudah saya fahami bukan sekedar perintah biasa pasti ada makna dibelakang itu bagi diri saya dan orang lain untuk hari itu dan dikemudian nanti, sehingga dengan ikhlas saya datang dan berkenalan dengan Bapak Putu Setia.

Awal perkenalan saya dengan Putu Setia - dimana saat itu beliau masih Redaktur Majalah Hindu Raditya dan juga seorang “Jro Mangku /Pinandita” yaitu tahap seseorang yang mulai masuk kedalam alam rohani dan sifatnya baru menjadi tangan-tangan Brahmana (Belum Brahmana). Hubungan ini berlanjut dan saya mulai menulis di Majalah Raditya karena memang saya merasa punya bakat dan kesenangan menulis. Saat itu ibaratnya mata air didalam diri saya yang selama ini tersimpan di bawah tanah sudah dibukakan oleh Bapak Putu setia, Dalam proses tulis menulis itu saya banyak memperoleh pelajaran jurnalistik lewat kritik pada tulisan saya, yang akhirnya saya menjadi tahu ada etik-etik tertentu. Tidak banyak kritik yang disampaikan apakah itu artinya sudah cukup atau dianggap cukup karena berikutnya saya tidak pernah dikomentari lagi, mungkin untuk standard orang yang tidak mendalami jurnalistik, maka metode penulisan saya secara standard minimal sudah dianggap cukup. Berikut beliau juga me-refer tulisan saya ke tabloid. Karena kepercayaan saya yang dalam, maka saya sampai tidak mau menulis ke Majalah sejenis (Majalah Hindu) padahal saya diminta oleh kawan di Redaksi Majalah tersebut.

Berikutnya, perjalanan Bapak Putu Setia berkembang, dan berlanjut meningkatkan diri menjadi seorang “Ida Bhawati”. Bhawati berasal dari “Bhawa = perut, di mana pada fase ini beliau sudah berada pada “Rahim Brahmana” dan siap lahir menjadi Brahmana kalau Tuhan menghendaki. Brahmana bukan keturunan tetapi adalah perjalanan rohani seseorang sesuai dengan Guna (Bakat) dan Karma (tindakan atau tugas kesehariannya). Sesuai dengan tata-krama (Sesane), maka saya juga berubah sebutan kepada beliau dengan “Ida Bhawati Putu Setia” dan komunikasi kami tidak ada masalah bisa berlanjut seperti biasa, bahkan lebih dalam karena saya juga sering minta nasehat sesuai kapasitas beliau.

Waktu berkembang dengan sangat baiknya dalam perjalanan beliau, karena pada 21 Agustus 2009 – malam telah lahir dari seorang Brahmana Pandita Mpu Jaya Rekananda sebagai Nabe Napak (yang melahirkan), didampingi oleh Nabe Waktra Pandita Mpu Jaya Prateka Tanaya, yang akan mendidik, serta Nabe saksi Mpu Dharmika Tanaya. Brahmana yang baru lahir ini diberi nama (Abhiseka): Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Kembali sebagai insan religius dan memahami tata-krama, maka saya memanggil Ida Bhawati Putu Setia dengan “Pandita Mpu”. Hubungan ini tentunya akan terus berlanjut dengan sesane dan isi komunikasi yang berbeda.

Selamat datang Mpu Jaya Prema Ananda, demikian kalimat yang pertama saya sampaikan di Facebook, “semoga semakin banyak lahir matahari-matahari kecil untuk menerangi umat manusia”

Nyoman Sukadana
Karanganyar-Solo-Jawa Tengah

Sembahyang Bisa di Mana Saja

2009-09-02T15:54:00.000+08:00

Oleh Pemilik Blog

Bersembahyang bisa di mana saja. Di kamar bisa, di ruang tamu dengan menggelar tikar, juga bisa. Di ruang kelas pun bisa, apalagi buat pelajar. Bersembahyang di kamar kerja, bagi pegawai negeri dan karyawan swasta, juga sudah biasa dilakukan di kota-kota besar seperti di jakarta. Dulu, ketika saya masih berkantor di Majalah Tempo Jakarta, saya biasa bersembahyang di ruang kerja. Kalau di luar ada suara hiruk pikuk yang mengganggu konsentrasi, saya biasanya memutar kaset tabuh gong atau kidung yadnya. Tujuannya adalah membawa pikiran pada satu fokus yang paling memungkinkan untuk mencapai suasana religius.

Kalau bersembahyang bisa di mana saja, asal jangan di per¬empatan jalan yang lagi ramai lalu lintasnya, untuk apa umat Hindu mengun¬jungi pura? Kenapa umat berduyun-duyun pergi ke Pura Tri¬kahyangan pada saat Hari Raya Galungan? Kenapa Pura Luhur Batukaru penuh sesak pada saat Manis Galungan? Begitu pula Pura Lempuyang Luhur, umat parkir jauh sekali dan berjalan naik ke bukit. Dan apa pula penyebabnya umat berbondong-bondong datang ke Kintamani, bukan untuk melihat Danau Batur, tetapi bersem¬bahyang ke Pura Ulun Danu pada Purnama Kedasa? Kenapa umat Hindu memenuhi Pura Dasar Bhuwana di Gelgel pada Pemacekan Agung dan berbondong-bondong ke Pura Sakenan pada hari Kuningan?

Jelas ada daya tariknya, kenapa pura dikunjungi. Yang pertama-tama dalam pikiran masyarakat tradisional adalah pura itu “tempat tinggal” Sesuhunan, stana Ida Bethara, Dewa, Hyang Widhi. Umat tak perlu lagi memerinci apa beda Dewa, Bethara, dan Hyang Widhi itu. Kebanyakan umat hanya tahu ke pura untuk bersembahyang, tak menghiraukan dengan teliti apakah persembahyangan itu di depan meru, balai gedong, atau padmasana. “Sembahyang untuk memuja Tuhan,” kata keponakan saya yang baru kelas dua SD. Bagi dia sama saja, bersembahyang di merajan, di Pura Puseh, di Pura Ulun Danu Batur, di Pura Besakih, semuanya memuja Tuhan.

Dalam setiap kesempatan mengisi dharmatula, saya selalu menyarankan, jika kita mengunjungi pura (tirthayatra) hendaknya dengan cara-cara yang dikehendaki oleh para leluhur kita, yakni pikiran kita sudah dibawa ke alam keheningan sebelum sampai di pura. Apa maksudnya?

Para leluhur kita mendirikan pura atau meninggalkan warisan tempat suci yang kemudian oleh pengikutnya dibangun pura, lebih banyak di tempat-tempat di mana orang harus melakukan “perjalanan penuh rintangan” sebelum sampai ke pura itu. Pura Ulun Danu Batur (yang “asli” di Songan), sebagaimana namanya, berada di pinggir danau, yang dahulu kala harus dicapai dengan berjalan kaki di terjal-terjal. Pura Lempuyang (baik di Luhur maupun di Madya) dibangun di puncak gunung, di mana orang harus datang ke sana melewati jalan yang kiri kanannya tebing curam. Pura Sakenan berada di tengah pulau, dan umat yang datang harus naik perahu atau berjalan kaki dengan memperhitungkan naik turunnya air laut. Begitu pula Pura Tanah Lot berada di karang yang dipisahkan dengan air laut yang kadangkala bisa pasang. Apa yang dimaui para leluhur kita di masa lalu itu? Kenapa tidak membangun pura di tempat pemukiman biasa saja, seperti Mpu Kuturan menganjurkan membuat Pura Trikahyangan dan “pura moderen” seperti Pura Jagatnatha?

Jawabnya adalah para leluhur itu ingin umat yang datang menyadari adanya “rintangan” dalam perjalanan itu. Dengan adanya “rintangan” itu, umat sudah terkonsentrasi untuk mendekatkan dirinya kepada Hyang Widhi atau leluhur kita yang sudah menyatu dengan Hyang Widhi, yang akan kita sembah di sana. “Rintangan” itu tak lain adalah cara tak langsung untuk melakukan japa dan juga samadhi, sehingga begitu sampai di pura, pikiran otomatis sudah terfokus dan persembahyangan langsung bisa dimulai.
Sekarang “rintangan” itu sudah dihilangkan oleh manusia-manusia moderen. Pulau Serangan di mana Pura Sakenan berada sudah menyatu dengan Bali. Orang datang naik mobil dan motor, menderu-deru sampai depan pura. Lalu umat bertengkar dengan tukang parkir, atau mengumpat karena mobilnya keserempet, atau ngedumel karena parkirnya susah. Anak-anak menangis minta mainan dan ibunya membentak terus. Suasana ngedumel dan tangisan dibawa langsung masuk pura. Pikiran apakah yang dibawanya ketika berada di jeroan pura, dan langsung dituntun bersembahyang oleh Pemangku? Tak lain adalah pikiran yang masih penuh marah, pikiran yang masih ngedumel, setidak-tidaknya jauh dari rasa hening. Padahal dulu, ketika kita pergi ke Pura Sakenan dan masih naik jukung, semuanya seperti terpaku hening dan berdoa agar selamat sampai di tujuan. Begitu ada ombak, meski kecil, orang berdoa. Suasana khusuk doa dibawa ke jeroan pura.

Beberapa tahun yang lalu, saya punya kisah yang bisa dikenang ketika sekeluarga ke Pura Dasar Bhuwana Gelgel pas di hari Pemacekan Agung. Bayangkan betapa ramainya. Anak saya kecil, berdesak-desakan. Ada yang mendorong dari belakang, istri saya yang melindungi anak saya, kena sikut mukanya. Ia menegor lelaki yang menyikutnya. Lelaki itu tersinggung dan marah, lalu istri saya ikut marah. Apa yang saya lakukan? Saya menarik tangan istri saya dan anak saya keluar dari kerumunan, lalu duduk di balai gong. Anak saya bertanya, kenapa mengaso? Saya jawab, apa gunanya bersembahyang ketika pikiran masih dipenuhi rasa marah dan dendam? Kami istirahat sejenak, mendengarkan bunyi gamelan, setelah pikiran tenang baru masuk ke jeroan.

Sekarang ini pengaturan masuk di Pura Dasar Gelgel di hari Pemacekan Agung sudah berlapis tiga dan mulai tertib. Tetapi masih saja ada dorong-mendorong, dan ada maki-makian di antara pengunjung. Suasana seperti ini hampir terjadi di setiap pura kalau ada pujawali besar. Termasuk Pura Besakih. Penyebabnya adalah kawasan suci pura sudah semakin sempit. Dan manusia-manusia moderen sudah mempersempitnya lagi dengan memberikan akses masuk bagi kendaraan, pedagang, dan sebagainya ke lokasi pa¬ling dekat pura. Akibatnya, umat ke pura selalu dalam posisi “grasa-grusu” (tergesa-gesa dengan cara sembrono).

Sudah saatnya umat diberikan pengertian hal yang paling mendasar, seperti bagaimana etika mengunjungi pura, dan siapa yang dipuja di pura itu. Jika perlu siapkan buku sejarah mengenai pura itu yang bisa dijual dengan harga yang terjangkau.

Yadnya Untuk Sesama

2009-09-02T15:45:00.000+08:00

Oleh Pemilik Blog

Misalkan kita dalam perjalanan menuju pura yang jauh dan naik mobil pribadi. Kita membawa sesajen yang berisi ketupat, pisang, dan kue. Lalu di perempatan jalan mobil berhenti karena ada lampu merah. Seorang pengemis dengan muka pucat mengetuk kaca mobil. Ia memberi tanda dirinya haus dan lapar. Apa sikap kita?

Pernahkah kita mengambil kue atau buah di sesajen itu untuk diberikan kepada pengemis yang kelaparan? Mungkin tidak. Dan mungkin pula, terpikirpun tidak. Malah kita akan menutup kaca mobil rapat-rapat.

Maaf, ini pengamatan selintas di Bali. Mungkin masih ada orang yang ikhlas merelakan sesajennya untuk pengemis. Saya termasuk orang yang pelit memberi sesuatu kepada pengemis, kalau pengemis itu masih sehat dan kekar. Tetapi terhadap gelandangan yang betul-betul memerlukan bantuan mendesak, saya sering tersentuh. Saya pernah memberikan sesisir pisang kepada gelandangan yang menggedong anak kecil yang saya lihat sangat lapar, padahal pisang itu sudah dirangkai dalam bentuk sesajen. Sebelum sampai ke pura, saya membeli pisang di pasar sebagai pengganti. Saya merasa lebih plong bersembahyang, tidak diusik oleh wajah anak kecil yang kelaparan itu.

Dalam kisah kehidupan para sanyasin, banyak ditemukan teladan bagaimana menolong sesama manusia. Ada kisah sanyasin, kalau tak salah ingat, namanya Rahji. Suatu ketika keluarga ini mau menghaturkan sesajen di pura (mandir) di atas bukit. Di perjalanan ia menemukan gelandangan yang hampir sekarat karena haus dan lapar. Istri Rahji berkata: “Kita teruskan saja perjalanan ke bukit. Sepulang dari bersembahyang, baru kita berikan makanan sesajen ini.”

Rahji mula-mula sepakat, bukankah dalam ajaran Hindu kita wajib mempersembahkan semua makanan kepada Hyang Widhi, dan kita hanya menerima prasadam (bahasa Bali: surudan) saja? Dalam tradisi di Bali ada istrilah ngejot atau mesaiban sebelum kita makan, dan bagi umat Hindu yang lebih moderen (karena tahu ada mantramnya) berdoa sebelum makan, sehingga yang kita makan semuanya adalah prasadam.

Tapi, Rahji berubah pendapat. Ia mengambil makanan dalam sesajen itu dan memberikan kepada gelandangan. Alasannya: “Kalau kita menunggu perjalanan ke atas bukit baru memberikan makanan dalam bentuk prasadam, jangan-jangan gelandangan ini keburu meninggal dunia. Kita harus selamatkan mereka.”

Dan keluarga Rahji memberikan makanan itu kepada gelandangan yang sekarat. Gelandangan menjadi segar dan Rahji pun meneruskan ke bukit melakukan persembahyangan. Bhagawan Gita menyebutkan, dalam keadaan yang sangat sederhana, Tuhan bisa dipuja dengan hanya sekuntum bunga, setangkai daun, sebutir buah dan air sekedarnya: puspam, patram, phalam, toyam.

Saya kira semua ajaran agama menempatkan hubungan horisontal sesama manusia sebagai hal yang utama, melebihi hubungan vertikal antara manusia dengan Hyang Widhi. Kalau begitu, kenapa banyak anak-anak terlantar dari keluarga miskin di Bali diasuh oleh Panti Asuhan non-Hindu? Kemana orang-orang Bali yang Hindu, yang hidup berkecukupan?

Putu Setia Lahir Jadi Pandita

2009-09-01T07:40:00.000+08:00

Oleh Bina Bektiati, Wartawan Majalah Tempo

Ida Bhawati Putu Setia ditahbiskan menjadi pandita. Tanda pencapaian spiritual dan bukti keberhasilannya memperjuangkan kesetaraan menjadi Brahmana.
****

Menjelang tengah malam di Pasraman Dharmasastra Manikgeni. Dua sosok berselimut kain putih diangkat dalam posisi terbujur. Di bawah rinai hujan tipis-tipis, beberapa orang memanggul keduanya dari bale upacara ke bale besar di tengah kompeks Pasraman. Wangi dupa, alunan kidung, dan denting genta sulinggih—sebutan Bali untuk pandita—melahirkan aroma mistis dan syahdu. Angin malam berhembus dari Gunung Batukaru di belakang Pasraman, melorotkan udara hingga 18 derajat Celcius.

Inilah ritual menuju puncak upacara Rsi Yadnya Mediksa bagi Ida Bhawati Putu Setia dan isterinya, Ida Bhawati Istri Ni Made Sukarnithi. Berlangsung pada Kamis malam dua pekan lalu, upacara itu menahbiskan pasangan tersebut menjadi pandita Brahmana. Tidak ada upacara pembersihan --tubuh dan jiwa—yang lebih tinggi dari Mediksa.

Pasraman Manikgeni yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan riuh oleh tamu-tamu. Ada belasan pandita, anggota keluarga, serta sebagian warga desa, ikut bertugur hingga jauh malam. Di bale gede, Ida Bhawati Putu Setia dan isterinya dibaringkan dalam posisi bersanding. Ruang tidur mereka ditutup tirai kain Bali warna merah- ungu beraksen keemasan. Keduanya dalam kondisi ”mati”. Dan berkelana di luar raga hingga guru nabe, pandita tertinggi pemandu upacara agung itu membangunkan mereka dengan percikan tirta suci.

Saat itu tiba pada pukul 01.10 waktu Indonesia Tengah. Pandita Mpu Nabe Jaya Rekananda, sang guru nabe, memerciki mereka dan memberikan bhiseksa atau nama. Ida Bhawati Putu Setia mendapat nama baru Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Dan isterinya, Ida Pandita Mpu Rai Istri Jaya Prema Ananda. “Saya hanyalah fasilitator. Nama itu titipan dari Tuhan,” ujar Mpu Jaya Rekananda kepada Tempo.

Pada 18 Juni 2008, Putu Setia dan isterinya menjalani ritual menjadi Ida Bhawati. Tahapan itu wajib mereka tempuh sebelum menjadi sulinggih tertinggi: Ida Pandita. Sejak menjadi Ida Bhawati, Putu Setia berada di “rahim” guru nabe. Di sana, dia menanti dilahirkan kedua kalinya ke dunia. Ada tiga guru yang membimbing pria kelahirnan Tabanan, 58 tahun silam ini. Yakni, Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Rekananda sebagai guru nabe; Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Prateka Tanaya sebagai guru waktra; dan Ida Pandita Mpu Nabe Dharmika Tanaya, guru saksi.

“Layak tidaknya menjadi pandita, harus melalui uji kemampuan. Termasuk, harus sehat secara fisik,” kata Mpu Nabe Jaya Rekananda. “Perlu kejeniusan tertentu untuk menjadi pandita,” dia menambahkan.

Setelah setahun Ida Bhawati Putu Setia dinyatakan layak naik jenjang melalui Rsi Yadnya Mediksa. Putu Setia dan isterinya melakukan ritual Seda Raga (kematian), lalu disusul Napak, yaitu dilahirkan kembali sebagai pandita.

Seusai upacara, Putu Setia menuturkan, di saat “mati”, tanda kehidupan hanya dia rasakan di bagian dada ke atas. “Dada ke bawah terasa mati,” ujarnya. Dalam pengembaraan di luar raga selama satu jam lebih—Putu merasa melintasi hutan Bali di zaman kuno. Dia melihat manusia-manusia kecil, pepohonan, danau-danau. Rasanya belum ingin kembali (ke kesadaran dunia), tapi sudah dibangunkan oleh percikan air,” dia menuturkan.

Setelah kelahiran kedua ini, Putu Setia dan Ni Made Sukarnithi sudah tak ada lagi, berganti dengan Mpu Jaya Prema Ananda dan Mpu Rai Istri Jaya Prema Ananda. Pimpinan Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi—klan terbesar di Bali—Prof. Dr. Ketut Wita, menjelaskan saat ini ada 141 orang pandita tertinggi di Bali. Ketika dia menjabat lima tahun lalu, jumlah petinggi keagamaan itu baru 72 orang. Hadirnya Mpu Jaya Prema Ananda menambah jumlah pandita tertinggi.

Para pandita Brahmana Bali tak lagi semata-mata datang dari jalur keturunan atau “nyambung rah”. Yaitu bila ayahnya seorang pandita, anak laki-lakinya otomatis bisa menjadi pandita setelah dewasa. “Para pandita nyambung rah kini jumlahnya kurang dari 10 orang,” kata Mpu Jaya yang pernah menjadi wartawan Tempo. Karena anak seorang pandita belum tentu memilih jalur yang sama. Dan untuk sampai ke tahapan sulinggih –pemimpin keagamaan—dia harus lulus serangkaian tes.

Kehadiran Putu Setia sebagai Ida Pandita adalah salah satu bukti keberhasilan ”reformasi” dalam tradisi keagamaan Hindu Bali. Reformasi ini memperjuangkan setiap orang Hindu berhak menjadi pendeta bila memenuhi syarat—dan bukan hanya keturunan brahmana. Inilah tesis dari kontroversi panjang tentang paham warna –pembagian masyarakat berdasar pekerjaan— yang dibelokkan menjadi kasta –pembagian warga berdasar garis keturunan.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), organisasi keagamaan umat Hindu—berdiri pada 1961—menyatakan setiap pemeluk Hindu dapat menjadi pandita. Namun dalam prakteknya tidak semudah itu. Pergulatan di antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pendapat terus bergulir dari masa ke masa.

Mpu Jaya Prema Ananda, misalnya, ketika masih sebagai Putu Setia, dikenal gigih memperjuangkan penghapusan diskriminasi jalur menjadi pendeta. Antara lain melalui Forum Cendekiawan Hindu Indonesia. Putu pernah menjadi ketuanya pada periode 1991-1996.

Menjadi pelayan agama adalah jalur yang telah dipilih Putu Setia sejak lama. Sejak pindah dari Jakarta ke Bali pada 2002, Putu menunjukan komitmennya dengan sungguh. Dia menempuh berbagai jenjang kerohanian yang disyaratkan. Dia mengaku, tidak mudah. Dan, ada pula banyak pantangan.

Sebagai Ida Pandita, misalnya, dia hanya boleh mengenakan baju putih. Dia tak boleh berkata bohong, menyetir mobil, melakukan transaksi ekonomi, marah, dan banyak lagi.

Untunglah tak ada larangan menggunakan Internet, termasuk fasilitas Facebook. Karena Facebook dapat digunakan sebagai sarana berdakwah dan berhubungan dengan publik. Jumat sore pekan lalu, Mpu Jaya Prema Ananda membuka akun baru. Statusnya bertulisan: “Saya orang baru di facebook, semoga ada yang mau berteman untuk mewujudkan bumi yang damai”.

Bina Bektiati (Pujungan, Tabanan)

(Majalah Tempo 31 Agustus 2009)

Pendet Malaysia

2009-08-30T06:25:00.000+08:00

Oleh Putu Setia

Geger tari Pendet, yang diklaim Malaysia sebagai tari tradisionalnya, sudah menyurut. Penyelesaiannya pun khas Melayu. Pemerintah Malaysia mengaku tak tahu urusan itu, karena promosi pariwisata di kerajaan tersebut dikerjakan swasta. Adapun pihak swasta yang membuat tayangan promosi itu sudah meminta maaf karena mereka mendapatkan gambarnya dari pihak ketiga. Sedangkan pihak ketiga, yang entah siapa, diduga mendapatkan bahan dari sekeping VCD yang dibelinya di Bali--bisa jadi pula VCD bajakan, yang memang mudah sekali diperoleh di kaki lima.

Ya, urusan selesai, mau diapakan lagi? Tari Pendet adalah klaim yang kesekian kali oleh Malaysia terhadap budaya Indonesia. Sebelumnya ada reog Ponorogo, kain batik, wayang kulit, angklung, keris, beberapa lagu. Urusan non-budaya juga ada, misalnya klaim terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Hebatnya, Malaysia selalu menang. Artinya, mereka berhasil mendapatkan publikasi tanpa menerima hukuman apa pun, sedangkan di Indonesia, orang hanya teriak-teriak di jalanan sambil mengacungkan tangan: ganyang Malaysia.
Ketika sejumlah seniman Bali bersedih atas klaim tari Pendet ini, saya sempat tertawa dalam hati. Sebab, begitu bodohnya Malaysia mengklaim sesuatu. Begitu banyak jenis tari di Bali, baik yang tradisional maupun setengah tradisional, kenapa memilih tari Pendet? Hanya orang idiot yang bisa diyakinkan bahwa tari Pendet milik orang non-Bali. Jika promosi pariwisata itu dilakukan dengan cara-cara orang idiot, memangnya ada yang percaya? Apa turis yang mau disasar Malaysia adalah turis yang bloon? Jadi memprotes kerjaan orang bodoh, ya, sama juga bodoh.
Tari Pendet awalnya tari sakral, persembahan untuk Hyang Widhi, Tuhan dalam sebutan orang Bali. Meskipun diprofankan oleh seniman tari angkatan Nyoman Reneng, tetap saja bau sakralnya ada. Dan terus terang, irama dan busana tari itu tak cocok--atau bahkan bisa disebutkan bertentangan--dengan akidah Islam, agama mayoritas di Malaysia. Karena itu, saya tak habis pikir, bagaimana mungkin sebuah "negara kerajaan" yang berbasis ajaran Islam berani mengklaim kesenian dari khazanah budaya Hindu yang wanita penarinya menonjolkan aurat.
Saya menduga, Malaysia telah kehilangan jati diri, setidaknya kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan bangsanya sendiri, terutama dalam hal budaya. Karena tak percaya akan modal bangsanya, negara itu lantas mengklaim berbagai kekayaan budaya negeri jirannya, Indonesia. Nah, kenapa kita justru ribut? Mestinya kita kasihan dan membantu Malaysia dengan menyodorkan lebih banyak lagi budaya kita untuk mereka klaim. Setelah batik, reog, wayang, angklung, Pendet, ya, jika perlu, nanti kita sodorkan jaipong, tayub, bedoyo, dan banyak lagi. Lalu, kita tawari mereka mengklaim Pancasila sebagai dasar negara, kemudian merah putih sebagai bendera bangsanya, dan siapa tahu nanti terus mengklaim Presiden SBY sebagai kepala negaranya.
Nah, setelah itu, kita tinggal mengundang para sultan di Semenanjung Malaysia ke Senayan dan Ketua MPR RI membacakan maklumat: "Dengan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, Semenanjung Malaysia resmi sebagai Daerah Istimewa Khusus Malaysia bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sarawak resmi menjadi Provinsi Kalimantan Utara."
Inilah sejatinya yang diniatkan Mahapatih Gajah Mada ketika mengucapkan Sumpah Palapa. Kini kita mewujudkan sumpah itu tanpa bau mesiu, karena dibukakan jalan damai: mulai dari klaim-mengklaim budaya. Selamat datang, Malaysiaku, Indonesia yang sebenarnya.

(Diambil dari Koran Tempo Minggu 30 Agustus 2009)

Dua Dunia Putu Setia

2009-08-27T15:14:00.000+08:00

Oleh Toriq Hadad

MUMPUNG ada peristiwa istimewa, perkenankan saya menulis tentang Putu Setia, pencipta dan penulis rubrik Cari Angin ini. Ya, peristiwa itu luar biasa untuk wartawan senior Tempo yang kini 58 tahun itu serta Ni Made Sukarnithi, istrinya, tentu juga untuk umat Hindu di Bali.

Jumat dinihari lalu, di Pasraman Dharmasastra Manikgeni di Banjar Taman Sari, Desa Pujungan, Kabupaten Tabanan, setelah menjalani prosesi Rsi Yadnya Mediksa atau wisuda pandita, lengkaplah pasangan itu menjadi brahmana sejati. Mereka menjalani dwi jati atau upacara kelahiran kedua. Ia mencapai tahap bhiksuka, di mana orang melepas segala hal duniawiah.

Maka, Putu Setia praktis ”dimatikan”, menjelma menjadi Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Konon kata ”Prema” – yang berarti kasih sayang – datang langsung dari Tuhan lepas tengah malam itu. Sementara lima kata yang lain sudah menjadi standar resmi pendeta Bali. ”Bisa saja yang datang dari Tuhan nanti kata Tempo,” ujar Putu Setia sambil bercanda melalui telepon, beberapa jam sebelum wisuda.

Ia -- yang pada tahun 1978 sudah menjadi kepala biro Tempo untuk Yogya dan Jawa Tengah -- memang menyebut Tempo sebagai salah satu gurunya. Ketika guru nabe-nya menjelaskan bahwa ia harus memilih orang dan bukan organisasi, ia memilih salah satu nama, tapi tetap mencantumkan Tempo sebagai guru baginya.

Saya -- yang berbilang tahun tinggal satu kompleks dengannya di Pamulang Permai -- gembira untuk pencapaian besarnya ini. Saya tahu ia berjuang untuk umatnya, misalnya dalam hal kasta. Semua orang konon lahir sebagai sudra. ”Di Bali tak ada kasta, yang ada warna, ajaran Hindu yang memberi kesempatan setiap orang menjadi apa saja. Kalau mau jadi brahmana, belajarlah ritual agama. Kalau mau jadi Wesya, belajarlah menjadi pedagang,” katanya suatu kali. Dan ia memutuskan tak menjadi petani (sudra) tapi menjadi brahmana dengan belajar ritual agama, selepas pensiun sebagai karyawan tiga tahun lalu. Ia memprakarsai penerbitan buku ”Kasta: Kesalahpahaman Berabad-Abad”. Ia ikut mendirikan Forum Cendekiawan Hindu Indonesia.

Maka, bila berkunjung ke Bali, saya tak bisa lagi seenaknya memanggil dia Mas, Pak, atau Bos seperti biasa. Saya akan panggil dia Pandita – atau Pak Pandita, kalau boleh. Saya harus mulai menahan diri tidak tertawa geli melihat kerucut (kuncir bundar) rambut di bagian atas kepalanya. Saya mesti mulai terbiasa dengan busana wiku putih-kuning yang dikenakannya ke mana saja. Saya tahu sekarang ia mesti sering melayani umat dan sembahyang dengan membunyikan bajra (genta kecil), merapal bacaan seloka dari Catur Weda, sembari jari tangannya memperagakan mudra.

Saya tadinya merasa kehilangan Putu Setia. Kehilangan sahabat dengan rasa humor yang ”gila-gilaan”. Ketika Tempo berkantor di Kuningan, dan bertetangga dengan kedutaan Australia -- di mana kami bisa menyaksikan para bule berenang di kolam renang -- Putu mengaku sudah lama membangun kolam renang di rumahnya. Untuk itu rumahnya dijaga khusus oleh seorang satpam. Begitu meyakinkan ia bercerita, sampai suatu kali direktur keuangan sengaja datang ke rumahnya. Tentu saja yang ada hanyalah kolam ikan kecil di rumah 200 meter persegi itu. Satpam memang kebetulan lewat, tapi itu satpam RT yang menjaga seratus rumah yang lain.

Humor itu selalu mewarnai tulisan-tulisannya. Bagi kami di Tempo, hanya dia yang bisa menulis dengan jenaka. Dia juga penulis yang sangat produktif. Tiga seri ”Menggugat Bali” merupakan sebagian dari banyak karyanya. Maka, dalam tugas pelayanan rohani nanti, semogalah dia diijinkan berdakwah lewat tulisan. Saya tahu menulis adalah hidupnya. Dan tulisannya lebih menggugah ketimbang bila ia diminta berpidato – bicaranya terlalu cepat atau pasti cenderung mengajak bergurau.

Rasa kehilangan saya terobati. Sebuah pesan pendeknya mampir di hand-phone saya: nama Putu Setia tetap dipatenkan di dunia kewartawanan. Alhamdulillah. Kelebihannya dalam menyampaikan ”dakwah” melalui tulisan rupanya diakui para guru spiritualnya. Artinya pekan depan ia sudah mulai menulis Cari Angin lagi – semoga tetap dengan ”kenakalan” seorang Putu Setia.***

(Cari Angin Koran Tempo, 23 Agustus 2009)

Putu Setia jadi Ida Pandita Mpu

2009-08-27T15:09:00.000+08:00

Oleh Made Mustika

Malam itu langit di atas Desa Pujungan, Tabanan, gelap gulita. Maklum, Kamis 20 Agustus 2009 adalah Tilem (bulan mati). Malam itu dipilih oleh tuan rumah untuk menuntaskan niatnya menjadi sulinggih, tahapan tertinggi perjalanan manusia menurut Hindu. Malam itu Putu Setia resmi memperoleh gelar Ida Pandita Mpu. Lengkapnya adalah Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Menanggalkan gelar sebelumnya: Ida Bhawati. Ibarat dunia pendidikan, dulu Putu Setia baru bergelar sarjana muda, kini sudah sarjana strata satu. Istrinya, Ni Made Sukarnithi, tentu saja bergelar Ida Pandita Mpu Rai Istri Jaya Prema Ananda.

Tilem dipilih karena setelah itu bulan di langit akan nampak semakin membesar dari hari ke hari. Fenomena alam itu dimaknai semoga jalan spiritualnya dari hari ke hari semakin memuncak. Semakin memuncak? Bukankah posisi yang dicapai sekarang sudah merupakan “karir” puncak? Benar memang. Tapi ibarat sarjana, apalah artinya kalau hanya gelar saja sarjana, namun perilaku dan intelektual tidak mendukungnya? Ida Pandita berkomitmen akan terus berjuang menaklukkan “diri” serta memperdalam keilmuannya, baik dalam bidang agama maupun bidang-bidang lainnya. “Saya juga akan tetap menulis (di berbagai media),” ujarnya setelah upacara diksa selesai dijalani.

Semasih walaka, Putu Setia adalah seorang wartawan. Dia dikenal sebagai wartawan senior di Majalah dan Koran Tempo. “Beliau adalah seorang yang kritis. Kalau saja ada 30 sulinggih seperti beliau, maka akan sangat besar dampaknya dalam rangka pencerahan kepada umat Hindu,” komentar Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Dr. I Gusti Ngurah Sudiana menjelang pelaksanaan diksa malam itu. Selain Sudiana, sambutan juga diberikan oleh Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Prof. Dr. Made Titib.

Titib malam itu menguraikan makna diksa, yang antara lain di dalamnya ada prosesi sedaraga atau proses “meninggal” sebelum akan “dilahirkan” kembali. Prosesi sedaraga dimaksudkan agar indria-indria dan nafsu-nafsu buruk dikubur atau ditinggalkan. Dicontohkan, seorang sulinggih tak boleh mengkhayal yang bukan-bukan bila melihat gadis muda nan cantik. Demikian juga soal makanan, lidah dan perut hendaknya jangan dimanja, apalagi sampai memanjakan berlebihan. Di dalam ajaran Buddha, seorang biksu bahkan diharapkan hanya makan sekali sehari dengan menu sederhana hasil pemberian umat. Makanan itu hanya untuk mempertahankan badan. Jika lewat dari itu, maka hal itu dimaksud sebagai berlebihan. Kalau sudah berlebihan, jelas indria yang menikmatinya. Itulah antara lain perjuangan yang terus mesti ditaklukkan oleh Ida Pandita. Tegasnya, tidak boleh cepat marah dan emosi. Demikian antara lain standar moral seorang sulinggih. Berat memang, tapi sungguh mulia.

Ritual sedaraga berlangsung antara pukul 23.35 hingga 01.10 dini hari. Dalam prosesi tersebut, Putu Setia dan istri diupacarai layaknya sudah meninggal. Keduanya dibungkus dengan kain putih. Upacara dilakukan di balai pawedan dipimpin oleh tiga sulinggih. Mereka itu adalah Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Rekananda dari Kayumas Kelod, Denpasar, sebagai guru nabe; Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Prateka Tanaya dari Padangan, Pupuan, sebagai guru waktra, dan Ida Pandita Mpu Nabe Dharmika Tanaya dari Basangbe, Baturiti, sebagai guru saksi. Menurut pandangan Titib, saat-saat sedaraga merupakan masa kritis sekaligus akan memberikan pengalaman batin yang sifatnya ekslusif.

Setelah dibalut kain layaknya orang meninggal, mereka kemudian digotong ke balai gede, sekitar 12 meter dari balai pawedan. Di situ “mayat-mayat” itu diletakkan/ditidurkan kurang lebih 1,5 jam. Benar juga, saat itu Putu Setia tidak merasakan apa-apa. Yang didengar hanya orang mekidung (nyanyi). Sedangkan suara gamelan yang tentu jauh lebih keras tidak didengarnya. “Badan mulai dada ke bawah sampai ujung kaki tak sadar sama sekali. Bahkan saya sempat berpikir apa saya sudah mati beneran?” katanya. Selama sedaraga, atman Putu Setia seperti mengelana ke masa ribuan tahun silam. Dia mengaku tidak tahu ke mana ia “mengembara”. Yang jelas suasananya primitif sekali. Orang-orang yang ditemui tidak menggunakan pakaian seperti kita sekarang. Mereka tidak menggunakan alas kaki. Ukuran tubuh yang dilihatnya juga relatif lebih kecil dibanding manusia sekarang. Mereka ada yang mandi di sungai. Air-air sungai masih sangat jernih. Demikian juga hutannya masih sangat perawan. Putu Setia mengaku amat menikmati perjalanan itu. Namun tiba-tiba mukanya terasa kecipratan air. Hendak protes, tapi kata yang disiapkan sama sekali tidak bisa keluar. Lidahnya kelu, mulutnya tak bisa digerakkan. Seperti yang sering dialami orang ketika bermimpi. Tapi Putu Setia tidaklah bermimpi saat itu. Tapi sebuah pengalaman eksklusif yang tidak bisa dirasakan orang lain kalau tidak pernah menjalani.

Ketika waktu 1,5 jam dilampui, guru nabe memang meminta beberapa orang untuk memberikan tirta (air suci). Kecipratan air suci membuat “perjalanannya” atman Putu Setia tiba-tiba mandeg. Ia tak bisa melanjutkan perjalanannya batinnya. Padahal saat dia lagi senang-senangnya menikmati pengalaman itu. Saat kesadarannya mulai terjaga, bagian bawah badan masih tetap belum bisa digerakkan, walaupun beberapa orang telah memijat tangan dan kakinya. Baru ketika dibawa ke tempat permandian, Putu Setia sadar sepenuhnya. “Lebih-lebih setelah disiram dengan air hangat, kesadaran saya pulih sepenuhnya,” ujarnya. Pengalaman batin saat melakukan sedaraga tak sama pada setiap sulinggih.

Pemimpin Redaksi Majalah Raditya itu kemudian menjalani sejumlah ritual tambahan hingga pukul 03.30 Wita. Puncaknya dilakukan persembahyangan bersama di Pura Manikgeni. Subuh itu langit masih gelap, dan puncak dingin datang menyergap. Butuh perjuangan keras untuk melewatkan malam dalam kondisi seperti itu. Serangkaian ritual itu pastilah amat melelahkan. Apalagi, Jumat (21/8), pukul 09.00 dilanjutkan dengan acara resepsi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika tidak bisa hadir langsung, dan mengutus Asisten II Ketut Wija untuk membacakan sambutan tertulisnya. Sementara Ketua Pusat Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MPSSR) Prof. dr. Wita, Ketua PHDI Tabanan Wayan Tontra, tokoh Hindu Ketut Wiana hadir langsung dalam resepsi tersebut. Mereka, selain memberikan ucapan selamat atas suksesnya upacara diksa tersebut, sekaligus mengingatkan bahwa tantangan menjadi sulinggih sangat besar. Mereka berharap Ida Pandita Mpu tidak hanya mampu menampilkan diri sebagai sulinggih ritual semata. Tapi diharapakan pula menjadi sulinggih yang mampu menerangi kegelapan umat. Harapan lain yang tak kalah pentingnya adalah agar Ida Pandita Mpu tidak mengemas ritual sebagai kegiatan bisnis atau sumber nafkah keluarga.

Nama di belakang gelar yang disandangnya itu bermakna sangat dalam. Jaya Prema Ananda berarti bila kasih sayang berhasil dijalankan, maka kebahagiaan hidup pasti tercapai. Jaya artinya kemenangan, prema artinya kasih sayang, dan ananda artinya kebahagiaan. Sabtu (22/8) sore, di Griya Dharmasastra Manikgni Pujungan dilanjutkan dengan upacara agni hotra oleh sejumlah dokter dari Denpasar. Upacara tersebut sebagai penuntas serangkaian upacara diksa. Cita-citnya menjadi sulinggih yang terpendam sejak 2004 tercapai sudah. “Saya bercita-cita menjadi sulinggih ketika Tempo dibredel oleh penguasa Orde Baru tahun 2004,” jelasnya. Ketika niat itu diutarakan, beberapa temannya di Tempo tak memercayainya. Sebab, bagaimana mungkin seorang dari “kasta” biasa bisa menjadi pandita. Keraguan teman-temannya itu kini terjawab sudah. Dalam Hindu siapapun boleh menjadi pandita, asalkan bisa memersiapkan diri untuk mengambil tanggungjawab dan kedudukan itu. Selamat!

(Diambil dari Majalah Raditya)

Cicak dan Buaya

2009-08-27T15:04:00.001+08:00

Oleh Putu Setia

Cicak muncul sebagai lagu anak-anak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hup, lalu ditangkapnya… Dalam menangkap mangsanya, cicak lebih kalem. Bahasa manusianya, tidak emosional.

Lain dengan buaya, baik buaya sungai, apalagi buaya darat. Ia menangkap mangsanya dengan kejam, tak mengenal prikebinatangan. Yang menyanyikan buaya darat pun orang dewasa sambil menghujat, misalnya, Duo Ratu: Buaya darat, bussyet…

Di internet, kini lagu tentang cicak disandingkan dengan buaya: Cicak-cicak di dinding, diam-diam menyadap, datang seekor buaya, hup, cicak ditangkapnya

Kenapa cicak mau ditangkap? Dalam keyakinan Hindu, cicak binatang yang dimuliakan. Sabtu kemarin, umat Hindu merayakan Dewi Ilmu Pengetahuan (Saraswati), salah satu ornamen dalam sesaji ada kue berwujud cicak. Kalau umat Hindu bersembahyang, lalu terdengar suara cicak, konon pertanda doa sampai di “atas”. Kata “atas” saya apit tanda petik, bisa berarti banyak, atau memang cicak ada di atas dinding. Saya belum mendengar apakah buaya pernah dikaitkan dengan ritual Hindu.

Rupanya binatang banyak dipuja, betapa pun seringnya manusia menyebut dirinya lebih mulia dari binatang. Binatang sering dihina (nafsu binatang, misalnya), tapi dijadikan lambang mempersatukan sekelompok manusia. Ada banyak partai yang memakai lambang banteng: banteng di lingkaran, banteng segi tiga, banteng segi empat. Dan lebih dari satu partai yang memakai lambang burung garuda.

Belum ada partai berlambang cicak – entah nanti, karena nafsu membuat partai tak pernah surut. Tiba-tiba, kini muncul CICAK (sering ditulis dalam huruf capital), akronim dari “Cinta Indonesia, Cintai KPK”. Baju kaos pun beredar dengan teks: “saya cicak, berani melawan buaya”. Kalau cicak dimaksudkan sebagai simbol mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu buaya itu simbol siapa? Kenapa harus dilawan? Kenapa pula buaya mau menangkap cicak? Meski saya tak paham duduk soalnya, saya ikut mendukung CICAK, saya suka negeri ini tanpa koruptor.

Komisi Pemberantasan Korupsi memang tugasnya menangkap koruptor, seperti cicak menangkap nyamuk. Untuk mencegah seseorang menjadi “nyamuk koruptor”, itu tugas instansi atau profesi lain. Misalnya, guru yang mengajarkan anak didiknya berperilaku baik, ulama yang mengajarkan umatnya untuk tidak serakah, dan banyak lagi. Termasuk buaya, eh, polisi, yang mengajak masyarakat untuk tak melanggar aturan hukum. Ibaratnya, seseorang yang ingin menyeberang sungai untuk menjarah uang di tepian sana, ada buaya yang mencegah hingga orang itu tak menyeberang. Uang pun selamat karena nyamuk yang menggerogoti uang itu sudah ditangkapi oleh cicak. Jadi, cicak dan buaya tak harus bermusuhan, habitatnya saja sudah beda.

Jadi buaya diperlukan, cicak juga dibutuhkan. Tak sepatutnya buaya ingin menangkap cicak. Tak sepatutnya pula instansi seperti KPK terus dimandulkan atau ditebarkan rumor yang membuat anggota KPK gerah. Apalagi menangkap anggota Komisi dengan kesalahan yang dicari-cari: “kalau terbukti tak salah, kan pengadilan membebaskan.” Ya, betul, tapi selama tuduhan itu diproses bagaimana Komisi menangkapi para koruptor?

Mari kita biarkan cicak tetap sehat untuk menangkap nyamuk yang bisa menyebabkan malaria dan demam berdarah. Lewat Dewi Saraswati kita memuliakan cicak merayap di dinding dengan suara yang memberi sinyal tentang kedamaian. Lewat CICAK kita memberi semangat anggota Komisi untuk terus menangkapi koruptor demi kesejahtraan. Mari kita dukung CICAK.

(Diambil dari Koran Tempo Minggu)