Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda
KALAU hal ini terjadi, warga desa
adat bisa dengan bebas pindah domisili ke desa adat lainnya, maka ini tergolong
pembaruan yang luar biasa di Bali. Celah
adanya perpindahan domisili ini nampak dalam Ranperda Desa Adat yang kini
sedang dibahas DPRD Bali.
Sekitar dua tahun yang lalu,
pembicaraan tentang warga adat yang bisa pindah domisili ini sudah ada di
Kabupaten Badung. Ketika itu ada rencana pembaruan awig-awig di seluruh Kabupaten Badung yang membolehkan krama tamiu untuk berubah status menjadi
krama desa. Kini di dalam Ranperda
sudah ditetapkan bahwa warga yang ada di desa adat terdiri dari 3 jenis, yakni krama desa, krama tamiu dan tamiu. Ketika jenis warga ini diatur hak
dan kewajibannya.
Krama desa
adalah warga desa yang asli. Krama tamiu
adalah penduduk beragama Hindu tetapi bukan warga asli di desa itu. Sedangkan tamiu (tanpa embel-embel krama) adalah pendatang yang bukan
beragama Hindu tetapi menetap dan punya rumah di desa adat itu. Hak dan
kewajiban krama desa berlaku penuh
dalam hal pelemahan, pawongan dan parahyangan. Hak krama tamiu terbatas. Sedang hak tamiu hanya pada pelemahan
dan pawongan, tidak ikut dalam parahyangan.
Hak dan kewajiban itu tentu
terkait pula dengan fasilitas yang ada di desa adat itu. Apa contohnya? Terkait
dengan Tri Kahyangan dan kahyangan jagat lain kalau ada. Kemudian masalah
kuburan yang selama ini di Bali disebut kuburan adat. Warga pun wajib pula
mendapatkan fasilitas dalam urusan kematian termasuk Pitra Yadnya. Artinya jika
di antara mereka ada yang meninggal dunia wajib dikuburkan di setra desa adat
itu.
Jika krama tamiu boleh pindah menjadi krama desa, maka ini terobosan besar. Hak dan kewajibannya yang
semula terbatas untuk krama tamiu,
menjadi penuh dan utuh setelah menjadi krama
desa. Ini meringankan penduduk dalam kewajiban yang disebut ayah-ayahan dan akan memberi solusi baru
dari berbagai kendala yang dihadapi warga Bali di era moderen ini.
Contoh jelasnya begini. Ada seseorang
yang berasal dari Buleleng tetapi tinggal di perumahan baru di kawasan Desa Adat
Buduk, Kabupaten Badung, karena bekerja di sektor pariwisata. Orang itu tentu
masih terdaftar sebagai krama desa adat
di Buleleng. Segala ayah-ayahan
(kewajiban adat) masih melekat di desanya di Buleleng. Kalau ada piodalan di
Pura Trikahyangan dia harus ikut ngayah,
kalau ada warga desanya yang meninggal dunia, dia harus datang ikut prosesi
penguburan. Bayangkanlah dia harus sering minta izin untuk pulang ke Buleleng,
sementara di tempatnya bekerja dia tak boleh meninggalkan tugas. Kalau dia
misalnya setingkat manajer maka pasti prestasinya menjadi rendah di antara
manejer yang lainnya.
Di Desa Adat Buduk dia terdaftar
pula sebagai krama tamiu meski hak
dan kewajibannya terbatas – keterbatasan ini akan diatur oleh awig-awig. Nah, kalau dia bisa pindah dari
krama tamiu dan berstatus krama desa, maka fasilitas komplit akan
diterimanya di Desa Adat Buduk. Pastilah lebih aman. Kalau pun ada ayah-ayahan adat itu masih di kawasan
tempat tinggalnya. Tidak banyak masalah. Jadi memang lebih baik dia pindah
warga adat dari Buleleng ke Buduk dan putus hubungan dengan warga adat di
Buleleng.
Bagaimana dari sudut agama Hindu
meninggalkan desa adat yang lama menjadi warga desa adat yang baru? Tidak ada
masalah. Karena sebagai warga desa adat kewajiban itu adalah memuja Tri Murti,
ikut berbaur dengan warga asli jika ada piodalan di Pura Desa, Pura Puseh
maupun Pura Dalem. Kalau ada keluarganya yang meninggal dunia, bisa dikuburkan
di desa adat yang baru. Akan halnya di desanya yang lama mungkin ada Pura
Kawitan, entah itu pura dadia atau pura swagina lainnya, itu tak bisa
dilepas. Toh tak banyak menyita waktu untuk ayah-ayahan,
lagi pula pura semacam itu tak terkait dengan awig-awig adat.
Kalau semangat Ranperda Desa Adat
mengarah ke masalah ini dengan diperlonggarnya pindah domisili sebagai krama adat dan mengurangi krama tamiu, maka ini sangat membantu
warga Bali. Tentu awig-awig yang
disusun nanti tidak memberatkan perpindahan ini, misalnya, dengan mengenakan penanjung batu yang mahal. Perlakukan
saja seperti perpindahan penduduk yang dikelola “desa dinas” seperti mengurus
KTP dan sebagainya. Tak ada beban yang harus dibayar mahal. Majelis Desa Adat
harus mengatur perpindahan ini lebih rinci agar masyarakat tidak menjadi
korban. Bukankah peraturan itu seharusnya selalu berpihak ke masyarakat, bukan
menjadi beban. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar