Pahlawan atau Korban Demokrasi

Mpu Jaya Prema

APA sebenarnya yang terjadi? Kenapa begitu banyak petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meninggal dunia? Setiap hari bertambah terus karena masih ada ribuan yang sakit. Sampai Sabtu lalu, berdasarkan catatan KPU petugas yang meninggal dunia sudah mencapai 583 orang sementara yang masih dirawat di rumah sakit masih ada 4.602 orang. Menurut komisioner KPU Evi Novida Ginting dari 583 yang meninggal dunia itu terdiri dari 469 KPPS, 92 Bawaslu dan 22 petugas keamanan.

 

Banyak yang prihatin dengan kejadian ini. Awalnya ketika jumlah yang meninggal pada angka ratusan orang, tak begitu banyak yang peduli. Mereka anggap kabar itu biasa-biasa saja. Kematian adalah hal yang paling tak bisa diduga. Pernyataan pemerintah di mana korban meninggal dunia hampir seragam, petugas KPPS itu sakit dan kemudian meninggal dunia karena faktor kelelahan. Ada pula yang memang sudah menderita sakit sebelum bertugas sebagai anggota KPPS. Atau sakit bawaan dan menjadi kambuh ketika menjalankan tugas sebagai anggota KPPS. Pemerintah pun memberikan santunan uang yang diserahkan oleh Ketua KPU. Sepertinya hal yang wajar saja, tidak ada yang salah.

Namun ketika angka kematian terus bergerak naik dan menembus angka empat ratusan ditambah yang dirawat di rumah sakit melebihi angka seribu, orang pun tercengang. Ada apa ini? Tanda-tanda yang meninggal dunia ada yang sama, misalnya, mual, pusing dan muntah darah. Lalu banyak orang yang menghubung-hubungkan dengan tata cara penghitungan suara, apakah hal ini berkaitan dengan adanya tuduhan kecurangan pemilu?

Wah, ini jadi masalah politik, karena kematian dikaitkan dengan “permainan input suara”, apalagi kemudian ada yang menduga-duga penyebab lain dari kematian itu. Yang paling keras adalah tuduhan bahwa korban meninggal karena ada kemungkinan diracun. Diracun? Oleh siapa? Apakah pihak ketiga yang sengaja ingin ribut atau salah satu kubu? Lalu tujuannya apa?

Sementara angka kematian terus bertambah, sejumlah lembaga dan instansi pemerintah pun mulai bergerak. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mulai mengadakan kunjungan ke beberapa keluarga korban yang ada di Jakarta. Belum ditemukan hasil yang menjurus kepada tindak pidana, artinya kematian itu karena pihak lain. Dari 18 orang yang diteliti penyebab kematiannya, 8 orang sakit jantung yang mendadak, kemudian ada yang gagal jantung, liver, stroke, gagal pernafasan dan infeksi otak. Ini penjelasan Menkes Nila dalam jumpa pers di Kantor KPU. Menurut Nila, penyebab kematian itu diketahui berdasarkan audit medis dan autopsi verbal yang dilakukan Kemenkes. Audit medis dilakukan dengan menggunakan rekam medis pasien selama dirawat di rumah sakit. Sementara, autopsi verbal adalah melakukan wawancara dengan keluarga mengenai penyakit yang sebelumnya diderita korban. Nila menyebutkan, banyak korban yang memang sudah memiliki penyakit tertentu sebelumnya.

Namun karena tidak pernah ada autopsi langsung ke jenazah, kecurigaan sejumlah orang tetap saja muncul. Apalagi itu juga terjadi di daerah-daetah lain, dan apa segampang itu menyebutkan penyebab kematian?

Itulah yang memunculkan adanya keprihatinan dari berbagai kelompok masyarakat. Din Syamsudin, mantan Ketua PP Muhamaddiyah yang pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Jokowi bidang Hubungan Antar Lembaga, bersama beberapa aktifis lintas agama membentuk Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP TKP). Aliansi ini menghimpun pakar dari berbagai ilmu, kebanyakan para dokter, namun tidak terkait dengan masalah politik dan tak boleh membawa-bawa dukungan dari kedua kubu, baik kubu Jokowi-Amin mau pun kubu Prabowo-Sandi.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau masyarakat agar tidak menduga-duga penyebab kematian petugas KPPS yang meninggal dunia selama mengawal Pemilu 2019. IDI meminta jika ada kecurigaan sebaiknya dilaporkan.

"Masyarakat dewasalah, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap audit medis sebaiknya masyarakat tak menduga-duga atau tak melakukan sesuatu apa pun, kecuali ada dugaan tertentu, laporkan saja dugaan itu. Misal ada kecurigaan tertentu yang berkaitan penyebab kematian, silakan dilaporkan, tapi kalau tidak ada tunggu hasil pemeriksaan," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Daeng M Faqih. Dugaan tertentu yang dimaksudkan Ketua IDI itu tentulah seperti apa yang berkembang di berbagai media sosial, yakni adanya faktor keracunan. Dan racun ini adalah kesengajaan. IDI meminta dugaan ini jangan dilempar dulu karena IDI juga sudah membentuk tim untuk mengunjungi keluarga korban apakah ada kemungkinan jenazah itu diautopsi. Hari Senin ini IDI akan menyelenggarakan diskusi terbuka masalah kematian ratusan petugas KPPS ini di Jakarta.

Sebaiknya pemerintah lebih tegas lagi menyikapi masalah ini karena kematian anggota KPPS itu tersebar di berbagai daerah dan apalagi dalam suasana menunggu penghitungan final hasil pemilu yang rencananya baru berlangsung 22 Mei nanti. Pemerintah dianggap abai karena belum ada pernyataan duka dan prihatin terhadap kasus ini, padahal jumlah korban melebihi kasus bom Bali dan korban penyerangan gereja di Sri Langka, di mana pemerintah memberikan protes keras. Karena itu aliansi yang dipimpin Din Syamsudin meminta pemerintah lebih aktif dan peka jangan sampai kematian anggota KPPS ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dan lalu digabungkan dengan isu-isu kecurangan pemilu. Kalau sampai terjadi kematian yang besar ini dimanfaatkan oleh kubu Prabowo-Sandi, misalnya, yang selama ini selalu menyebutkan ada kecurangan, maka persoalan makin ribet dan makin sulit diatasi. Apa salahnya pemerintah membentuk tim untuk mengusut kasus ini, kalau memang setelah diusut tak ada masalah pidana, ya, urusan selesai. Terserah kemudian orang percaya atau tidak.

Lihat saja apa yang jadi opini sekarang ini. Dulu ketika kematian itu tidak besar, orang menyebut anggota KPPS yang meninggal itu sebagai “pahlawan demokrasi” karena berjuang siang malam tak kenal lelah sampai ada yang meninggal dunia. Kini malah disebut sebagai “korban demokrasi” karena seolah-olah ada kesengajaan dengan tujuan tertentu meski tujuannya apa tidak jelas pula. (*)