Punya ambisi itu boleh, tapi harus tahu diri. Petuah bijak ini lagi ramai diucapkan tatkala mulai terjadwal pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan tahun depan. Masih jauh, tetapi mulai panas, maklum rakyat rupanya tak bosan dalam urusan politik memilih pemimpin ini. Sejumlah bupati dan walikota harus dipilih pada 2020 nanti, termasuk di daerah saya.
Ada yang menggadang-gadang mantan direktur utama BUMN untuk menjadi calon bupati di daerah saya. Dianggap sukses. Pengalaman, wawasan , kepemimpinan dan seterusnya sudah dipastikan lebih unggul dari calon yang tersedia. Apakah sang mantan direktur utama BUMN itu bakal sukses? “Tahu dirilah,” cemoh sejumlah orang. Apa yang harus diketahui? Ya, dirinya tak punya partai, tak punya cantelan ke pemimpin partai. Tak dikenal pula oleh rakyat pedesaan.
Syarat untuk menjadi bupati atau walikota adalah dicalonkan oleh partai. Memang
bisa calon perorangan alias independen namun sulit menang karena saat kampanye
kader partai di desa-desa akan berbuat habis-habisan untuk menggaet suara
rakyat. Partai memang bisa mencalonkan bukan kader, namun calon itu harus populer, lebih bagus lagi sudah populer
keluarga pejabat pula.Fenomena ini yang memunculkan orang populer seperti Gibran Rakabuming diincar jadi calon walikota Solo. Maklum ayahnya adalah Jokowi, presiden republik ini. Bobby Nasution dilirik Partai Golkar untuk menjadi calon walikota Medan karena Jokowi adalah mertuanya. Siti Nur Azizah siap dicalonkan menjadi walikota Tangerang Selatan karena ayahnya, Ma”ruf Amin, wakil presiden terpilih. Mereka sudah memiliki modal besar.
Jika ditarik ke level yang lebih tinggi, misalnya, dalam perebutan kursi kabinet, petinggi partai berlomba mencalonkan kadernya. Bahkan keluarga petinggi partai itu sendiri, meski pakai teknik orang lain yang menyampaikan. Di keluarga Megawati ada Prananda Prabowo yang mau diorbitkan, di keluarga Surya Paloh ada anaknya Prananda Paloh, bahkan Ketum Perindo Hari Tanoe memperkenalkan putrinya Jessica Herliani. Semua partai koalisi pengusung Jokowi ramai-ramai menyodorkan kader. Sampai ada nada peringatan dari petinggi partai besar agar partai gurem – yang tak lolos ke parlemen – tahu diri untuk tidak mencalonkan menteri. Padahal kalau semua tahu diri, Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif tak perlu disodor-sodorkan nama.
Perlukah mengukur tahu diri itu? Gibran Rakabuming mungkin tahu diri kalau dirinya tak punya pengalaman apa-apa menjadi pejabat publik, sehingga ketika diminta tanggapan hasil survey di Solo itu dia hanya menjawab planga-plongo: lihat saja nanti. Begitu pula Bobby Nasution yang harus konsultasi dulu dengan keluarganya. Namun Siti Azizah menyatakan siap. Azizah rupanya tahu diri kalau dirinya punya kemampuan karena selama ini sudah menjabat di Kementrian Agama walau faktor ayahnya sangat penting.
Tak ada larangan seorang anak pejabat menjadi pejabat. Sudah ada bupati yang digantikan anaknya, bahkan oleh istrinya. Sistem dinasti sudah makin subur di negeri ini. Bukan karena kita kekurangan calon pemimpin tetapi perjalanan demokrasi kita baru sebatas itu. Partai politik sebagai pencetak pemimpin juga sudah dikelola dengan gaya dinasti. Kongres partai pun mengukuhkan itu.
Tinggallah kita berharap calon pemimpin itu tahu diri, apa mereka mampu menjalankan tugasnya. Lebih penting lagi masyarakat harusnya betul-betul tahu diri jika memilih pemimpin. Cobalah lirik-lirik kolam yang lain, jangan cari katak di kolam yang itu-itu saja.
(Dari Koran Tempo Akhir Pekan 3 Agustus 2019)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar