Tunawisma

Putu Setia | @mpujayaprema

Kata “tuna” umumnya merujuk ke nama ikan. Tapi kalau kata itu bersanding dengan kata lain, baik kata benda maupun sifat, artinya menjadi “kurang” atau “tidak memiliki”. Misalnya “tunasusila”, orang yang tidak memiliki susila. Ini penghalusan dari kata “pelacur”. Ada “tunawisma”, orang yang tak punya rumah. Ini penghalusan dari kata “gelandangan”.

Mari kita berbicara soal gelandangan. Orang yang berada di mana-mana karena tak menentu tempat tinggalnya. Profesi mereka bisa sebagai pemulung atau sekadar minta belas kasihan orang alias mengemis. Golongan ini termasuk kaum fakir miskin dan sesuai amanat konstitusi mereka dipelihara negara. Kementrian Sosial salah satu tugasnya adalah membina mereka.

Dari sudut pandang inilah kita gembira mendengar bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini turun ke kolong jembatan di Pegangsaan, Jakarta, untuk menemui para gelandangan. Menteri yang baru dilantik ini berdialog dengan para tunawisma. Esoknya dilanjutkan ke Pasar Baru dan ke kawasan elit Sudirman-M.H.Thamrin. Kepada kaum tunawisma yang ditemuinya itu, Menteri Risma menjanjikan rumah murah yang segera dibangun Kementrian Sosial. Blusukan Ibu Menteri ini langsung diviralkan media massa dan para gelandangan semakin “menampakkan diri”. Tentu ingin mendapatkan janji Ibu Menteri.

Yang heran, tapi tetap tenang, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kenapa tiba-tiba ada gelandangan di kawasan elite Sudirman – Thamrin.  “Saya sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun. Baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin,” kata Riza. Ia mengatakan, Gubernur  Anies Baswedan telah memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk mengecek siapa tunawisma itu. “Kalau di kolong jembatan, betul masih ada,” ucap Riza lagi. Mungkinkah ini soal kebetulan? Pas Mensos Risma blusukan ketemu apa yang dicarinya. Tak usah ditanya kenapa kebetulan itu terjadi hanya beberapa hari setelah Risma menjabat Menteri Sosial. Bisa jadi Ibu Risma sulit melepas karakter kepemimpinannya, seperti dikatakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang ingin ketemu rakyatnya. Dan dia mengira tugasnya masih setingkat Walikota.

Risma Triharini harus dibisiki. Tugas Menteri Sosial adalah mengurusi seluruh kaum fakir miskin di Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi yang isinya banyak para gelandangan. Kalau itu harus ditemui satu persatu dan diberi janji-janji yang bisa diviralkan media massa, mustahil sekali. Biarlah itu urusan para gubernur dan wakilnya. Bahkan cukup urusan Kepala Dinas Sosial atau bahkan seorang Lurah, seperti yang dilakukan Lurah Pegangsaan, yang langsung menangani gelandangan di kolong jembatan yang sebelumnya ditemui Bu Risma.

Tugas menteri amat berat, apalagi Menteri Sosial di masa pandemi ini. Ia harus membuat terobosan bagaimana bantuan sosial bisa diterima dengan baik dan merata di seluruh Indonesia. Apalagi besok lusa beberapa daerah di Jawa dan Bali berstatus pembatasan sosial berskala besar. Rakyat yang sudah jenuh di rumah hanya bisa betah kalau kebutuhan pokoknya bisa dibantu pemerintah.

Kalau pun pandemi menurun, syukur dalam waktu tak lama, data orang miskin yang kacau harus segera disempurnakan. Ini masalah klasik di pedesaan, orang yang berpunya mendapat “beras miskin”, yang tak punya tak dapat apa-apa. Tak selalu kesalahan Lurah dalam mendata, bisa jadi update data yang macet entah di mana.

Kita percaya Bu Risma bisa mengatasi masalah ini asalkan tidak terjebak pada ambisi kekuasaan, misalnya, ingin berebut jabatan lain. Menjadi menteri itu sudah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

(Koran Tempo 9 Januari 2021)