Siap, Presiden!

Putu Setia | @mpujayaprema

Siapakah presiden untuk masa jabatan 2019-2024? Secara resmi belum ada keputusan. Meski pemilihan presiden dan wakil presiden sudah usai 17 April lalu, pelantikan pasangan pemimpin negara ini baru dilakukan Oktober nanti. Dan siapa yang dilantik akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum 22 Mei. Itu pun tak serta merta sah. Kalau ada yang tidak sependapat dengan keputusan KPU maka terbuka sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, mahkamah yang memutuskan, siapa presiden dan wakil presiden yang sah.

Jika sekarang ada yang mendeklarasikan kemenangan calonnya maka anggap itu eforia pemilihan yang sudah berlangsung dengan aman, kecuali sungguh memprihatinkan banyaknya petugas pemilihan yang meninggal dunia karena kelelahan. Begitu pula kalau para calon tiba-tiba disapa sebagai presiden, anggap saja lonjakan kegembiraan dari prediksi awal yang bisa salah. Misalnya, ketika calon presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan anggota Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya. Para sesepuh ini memberi hormat: “siap, presiden!”. Prabowo pun membalas layaknya mantan jenderal. Tidak ada yang perlu ditertawakan.

Namun bangsa kita sangat kreatif dalam membuat lelucon. Adegan Prabowo menerima purnawiwaran itu melahirkan parodi, di mana ada orang biasa yang berpura-pura menjadi presiden lalu menerima salam dari orang-orang biasa lain dengan: “siap, presiden!”. Kita bisa tertawa sejenak.

Bahwa kemudian Jokowi menirukan adegan itu ketika menerima tim relawannya, kita seharusnya masih bisa tertawa. Sayang, tertawa kita sudah diujung sehingga yang muncul justru rasa heran, lo kok Jokowi ikut-ikutan seperti itu? Meski ada pembenaran (bukankah Jokowi memang presiden?) rasanya tertawa kita terganjal, jelas ada niat membuat olok-olok.

Harusnya kita santai saja setelah begitu lama diaduk-aduk oleh nafsu yang bergelora untuk menjagokan pasangan masing-masing sehingga berbeda dukungan seperti berbeda segalanya. Masyarakat terbelah. “Garis keras” dalam pengertian menghidupkan fanatisme pada calon presiden dan calon wakil presiden, seharusnya hilang ketika kita mencoblos siapa jagoan kita. Kenapa “garis keras” itu tidak kita ubah menjadi “garis lucu” dan kita kembali bersenda-gurau? Bahwa Prabowo-Sandi merasa menang sembari berjoget bersama pengikutnya, biarkan sajalah. Mereka punya bukti bakal menang. Begitu pula Jokowi-Amin beserta pendukungnya yakin akan menang, tak usah kita cela, mereka pun punya bukti. Bukti-bukti itu yang nanti diadu ketika KPU memutuskan siapa pemenangnya. Dan ketika pembuktian itu diabaikan KPU maka bawalah bukti itu ke sidang MK. Sederhana sekali, kenapa harus menyebut ada kecurangan dan bahkan kesan curang itu jauh-jauh dikatakan sebelum pembuktian dibeberkan?

Juga terasa aneh kalau ada sekelompok ulama berkumpul dengan menghasilkan keputusan bahwa pemilu curang, lalu meminta capres/cawapres kubu 01 didiskualifikasi. Jelas kelompok ulama itu berada di seberang kubu 01 dan pastilah tidak mewakili ulama yang ada. Ada 28 ribu lebih pondok pesantren, 6 ribu lembaga pendidikan Islam, sejuta lebih masjid, lalu berapa jumlah ulamanya? Tentu tak bisa hanya “diwakilkan” oleh beberapa ratus ulama. Belum lagi bicara bahwa ulama mengayomi umat.

Mari kita sudahi saling curiga. Mari kita doakan 380 korban pemilu, duh, lebih banyak dari korban penyerangan gereja di Sri Langka, yang sempat kita kutuk itu. Kita ikuti aturan hukum lalu setelah presiden terpilih mari kita bekerja sama membangun negeri dengan tekad: ”siap, presiden!”.

(Dari Koran Tempo Akhie Pekan 4 Mei 2019)