Gemuruh Century

Oleh Putu Setia

(Tulisan diambil dari Acri Angin Koran Tempo Minggu 6 Desember 2009)

Mendadak saya dipanggil Romo Imam ke pedepokannya. Pasti penting. “Saya akan membentuk tim pemantau dan pengawas tim-tim yang memantau dan mengawasi kasus Bank Century. Nanak harus ikut,” kata Romo Imam, yang memanggil saya dengan sebutan Nanak. Itu artinya putra spiritual.

“Maaf, Romo bicaranya belepotan, ini tim apa,” tanya saya. Romo tertawa: “Nama tim itu tak salah. Sekarang kan dibentuk bermacam-macam tim, ada yang menyebut dirinya Tim Pengawas Angket Century, ada Koalisi Pengawal Angket Century, ada Tim Penelusuran Talangan Century, dan banyak lagi. Juga ada Tim 9 yang bertepuk dada sebagai inisiator angket Century. Nah, tim yang dibentuk Romo itu, memantau dan mengawasi tim-tim ini. Kalau namanya seperti belepotan, ya, sebut saja tim sebelas.”

“Kenapa tim sebelas?” Tanya saya lagi. Romo menjawab: “Supaya lebih tinggi, kan sudah pernah ada Tim 8, lalu Tim 9. Tim 10 untuk cadangan, nah, Tim 11 tugasnya memantau semua tim yang nomornya lebih kecil.”

Dalam hati saya tertawa. “Romo, boleh tahu, kok kita ikut-ikutan ribut soal ini?” Romo menjelaskan dengan serius: “Ini untuk pembelajaran demokrasi dan mencerdaskan rakyat. Yang bikin runyam mengusut Bank Century itu adalah banyaknya pemantau partikelir yang punya agenda terselubung. Ada yang agendanya menjadikan panggung ini sebagai proyek mendongkrak peringkat kepolitisiannya. Mereka anak-anak muda yang tak mau dikatakan menjadi politisi mendompleng ketenaran ayahnya, dan kini membuktikan mereka bisa berkiprah. Ini bagus dan wajar. Lalu ada anak muda di luar parlemen yang kerjanya memang begitu melulu, apa-apa dipermasalahkan dengan aksi, siapa pun yang memimpin negeri ini. Mereka ini tak mau masuk jalur formal, misalnya, bergabung ke partai politik dengan alasan macam-macam, seperti partai itu tak sehat, nepotisme dan sebagainya. Sejatinya, mereka ini memang tak akan mampu meraup konstituen untuk bisa lolos jadi wakil rakyat. Jadi, bemimpilah tentang jalan pintas. Mereka mengira dengan mengerahkan massa sepuluh ribu sudah merasa mewakili aspirasi seluruh rakyat. Padahal untuk menjadi wakil rakyat di kabupaten saja sudah harus mendapat suara 30 ribuan.”

Saya diam, takut mengganggu Romo. “Yang unik, tokoh sepuh dan tokoh yang sudah jelas tak dikehendaki oleh rakyat untuk memimpin negeri ini, buktinya kalah pada pemilihan umum, masih juga bermimpi untuk tampil di panggung kekuasaan dengan cara-cara pintas. Dalam kasus Bank Century ini mereka mendesak supaya kasus itu diusut tuntas seolah-olah memberi kesan ada orang yang tak mau kasus ini diusut tuntas. Ini kan tak mendidik, wong presiden sudah lebih dulu bilang, usut secara terbuka dan tuntas.”

Saya terpaksa menyela, supaya Romo agak turun tensinya: “Maaf beribu maaf, Romo. Nampaknya Romo kurang setuju angket Century atau kasus ini dibuka atau….”

“Stop,” Romo berteriak. “Nanak selalu curiga, itulah bahayanya menonton acara debat ala televisi. Romo seribu persen setuju kasus Century dibuka. Tapi, jangan dengan gemuruh seperti ini, suaranya keras padahal belum bekerja. Parlemen silakan buat angket. Kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, silakan bekerja. Jika ditemukan ada yang salah, proses secara hukum. Sekarang ini belum bekerja sudah memvonis, ini pembodohan untuk rakyat. Hentikan memanipulasi suara rakyat. Katakan ada sejuta orang ke jalan, itu kan baru nol koma lima persen penduduk Indonesia. Yang 99,5 persen itu ingin tenang bekerja, tapi korupsi tetap diberantas supaya mereka lebih sejahtra.”
***

Uang Kepeng, antara Simbol dan Nilai Ekonomi

Oleh Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Dua remaja Hindu berlainan etnis berdiskusi sambil bercanda di wantilan Pura Kepasekan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang satu dari Bali, tetapi mahasiswi UNS Solo. Teman berdebatnya dari Masaran, Sragen. Keduanya sama-sama membawa teman, tetapi teman-temannya tak banyak berkomentar.


“Kalau di Bali kamu bawa kuangen berisi uang logam lima ratusan begini, nggak bakalan diterima. Kuangen itu harus berisi uang kepeng, orang Bali menyebutnya pis bolong,” kata si cewek Bali sambil menunjuk kuangen yang dibawa lelaki di sebelahnya.
Pemuda Jawa itu tak mau kalah. “Itu kan bikin rumit, uang kepeng itu hanya laku ketika zaman Majapahit. Sekarang sudah langka, kenapa harus susah-susah mencari uang Majapahit hanya untuk bersembahyang?” jawab sang pemuda.

“Kalau nggak mau susah cari uang kepeng jangan bawa kuangen, pakai saja kembang,” sahut lagi si cewek.

“Memangnya uang kepeng harus ada? Memangnya uang kepeng itu simbol apa, ayo?” tanya sang pemuda. Si cewek diam sejenak, lalu balik bertanya: “Memangnya logam lima ratusan di kuangen-mu simbol apa?”

Sang pemuda Jawa langsung nyerocos. “Ini disebut unsur panca datu. Terbuat dari logam dan berbentuk bundar, lambang windu. Jadi bukan uang kepengnya yang penting, tetapi ada unsur logam yang bebentuk bundar itu.”

Satu nol, komentar teman-teman mereka. Soalnya, si cewek Bali mengaku tidak mengerti simbol apa uang kepeng yang ada di kuangen itu. Ia hanya menyebutkan, kebiasaan di Bali seperti itu, isi kuangen untuk bersembahyang adalah uang kepeng, bukan uang logam biasa. Saya tak tahu apa ada diskusi lanjutan, karena saya meninggalkan wantilan.

Di Pura Jagatnatha Denpasar kalau ada persembahyangan bulan Purnama, pedagang banten berderet-deret di jaba pura. Kalau kita membeli canangsari di sana, pedagang banten biasanya menanyakan: “Pakai kuangen dan dupa?” Kalau kita bilang, ya, pakai kuangen, cobalah periksa apakah ada uang kepeng atau uang logam di sana? Tidak ada. Jadi berkuranglah salah satu simbol yang ada pada sarana persembahyangan itu.

Simbol-simbol dalam urusan banten di Bali memang sangat rumit. Orang Hindu di luar Bali, seringkali menyebut hal ini sebagai suatu hambatan untuk menyesuaikan diri jika mengikuti ritual Hindu versi Bali. Anehnya, orang Bali sendiri tak pernah mempermasalahkan kerumitan itu meskipun mereka tak tahu juga apa arti simbol itu. Satu benda bisa berubah fungsi jika diletakkan dalam rangkaian yang lain. Telor yang ditaruh di daksina memberikan simbol yang berbeda dengan telor yang ada di rangkaian ketupat. Padahal telornya sama saja. Tapi, seberapa banyak yang tahu arti simbol-simbol itu?

Begitu pula uang kepeng atau pis bolong. Uang kepeng di kuangen dengan uang kepeng di canangsari berbeda maknanya, dan berbeda pula jika uang kepeng itu diikat dalam jumlah tertentu yang biasa disebut benang pipis (karena uang kepengnya diikat benang). Sangat berbeda pula artinya kalau uang kepeng itu dijadikan kalung atau gelang. Lalu ada uang kepeng yang dimasukkan keranjang kecil yang biasa disebut pis pocongan, dan maknanya pun beda. Padahal bendanya sama saja.

Seperti umumnya uang, uang kepeng punya arti sebagai sebuah nilai tukar yang dalam ilmu ekonomi disebut alat transaksi. Arti seperti itulah yang muncul ketika uang kepeng ditaruh di canang sari. Ia menjadi “sarin banten”, yang dipersembahkan secara tulus ikhlas oleh seseorang dan uang itu bisa diambil oleh “pemuput karya” atau oleh petugas upacara untuk dikumpulkan. Karena itu uang kepeng sebagai “sarin banten” sudah lazim diganti dengan uang logam atau uang kertas yang berlaku sebagai alat transaksi masa kini.

Uang kepeng di daksina, kuangen, atau saat ngereka jenazah dan pada beberapa banten khusus, tidak dicari maknanya dari nilai tukar sebagaimana lazimnya uang, tetapi dimaknai dari bentuknya yang bulat dan terbuat dari logam. Untuk membuat simbol adegan saat Pitra Yadnya misalnya, unsur mata disimbolkan dari uang kepeng. Karena itu uang kepeng tak bisa digantikan oleh uang kertas. Apakah bisa digantikan oleh uang logam masa kini? Menurut logika kalau kita bicara masalah simbol, saya cenderung sependapat, seperti yang dikatakan pemuda Hindu dari Sragen yang saya kutip di awal tulisan ini. Karena unsur yang dicari sebagai simbol itu adalah bulat dan logamnya. Masalahnya adalah apakah uang logam buatan Bank Indonesia itu memenuhi unsur-unsur panca datu. Saya kurang sependapat kalau dibuat uang kepeng palsu dari tanah liat, karena jelas ini bukan dari unsur logam.

Sekarang, sudah ada umat kita yang memproduksi uang kepeng untuk memenuhi keperluan ritual umat Hindu di Bali. Ada yang betul-betul memenuhi unsur logam panca datu, namun yang beredar di masyarakat banyak yang tidak memenuhi unsur itu. Tentu saja harganya berbeda. Di kalangan pedagang ini disebut pis bolong asli dan pis bolong palsu, padahal sejatinya kalau mengacu kepada uang kepeng di masa lalu, keduanya juga palsu.

Yang dipertanyakan saat ini, meski uang kepeng itu diproduksi baru dan nyata-nyata untuk keperluan ritual Hindu versi Bali, kenapa masih memakai ornamen huruf Cina? Seharusnya ini diganti, kalau pun menggunakan huruf mungkin aksara suci Omkara bisa dipertimbangkan. Namun yang jelas umat harus benar-benar tahu, mana uang kepeng yang berfungsi sebagai simbol dan mana uang kepeng yang berfungsi sebagai nilai tukar ekonomi dalam sebuah banten. Maklumlah, leluhur kita di masa lalu begitu praktisnya memakai uang yang berlaku saat itu untuk kedua-duanya, karena memang saat itu belum ada uang kertas. Kini ketika uang kertas sudah umum, maka sesari tentu lebih tepat memakai uang kertas, karena sesari diambil oleh pemangku dan pemangku tak bisa berbelanja memakai uang kepeng. ***

Kasta di Bali: Kesalah-pahaman yang Sudah Sirna

Oleh Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Ketika Mayor Jenderal Polisi I Made Mangku Pastika mencalonkan diri sebagai Gubernur Bali, ada elite politik di Jakarta yang tak yakin dengan kemenangannya. Alasannya ternyata sangat aneh. Dia mengatakan, pemimpin di Bali harus dari orang yang berkasta tinggi. Kalau kastanya rendah seperti Sudra tak akan bisa terpilih sebagai Gubernur Bali. Lantas dia menyebut nama gubernur-gubernur Bali sebelumnya, seperti Dewa Beratha, Ida Bagus Oka, Ida Bagus Mantra. Made Mangku Pastika dianggap berkasta Sudra.
Pernyataan ini membuktikan bahwa masalah kasta di Bali masih membingungkan banyak orang dan masalah kasta masih dikait-kaitkan dengan berbagai macam pekerjaan. Di Bali sendiri masalah kasta sudah tidak relevan lagi dibicarakan, dan boleh disebutkan sudah tidak lagi menjadi “kesalah-pahaman”. Mungkin hanya masih berlaku di pedesaan dan itu pun pada kalangan tua. Generasi muda Bali sudah lama meninggalkan kasta. Dengan demikian menjadi aneh terdengar justru di luar Bali orang masih membicarakan kasta dengan segala embel-embelnya seperti di masa lalu.

Kasta sebenarnya ada di mana-mana ketika peradaban belum begitu maju. Atau kelas-kelas sosial di masyarakat ini berusaha dilestarikan oleh golongan tertentu yang kebetulan “berkasta tinggi”. Dari sini muncul istilah-istilah yang sesungguhnya adalah versi lain dari kasta, seperti “berdarah biru”, “kaum bangsawan” dan sebagainya yang menandakan mereka tidak bisa dan tak mau disamakan dengan masyarakat biasa. Bagi mereka yang berada “di atas” entah dengan sebutan “darah biru” atau “bangsawan” umumnya mempunyai komplek pemukiman yang disebut keraton atau puri.
Di masa sekarang ini, kraton atau puri tentu tak punya kuasa apa-apa, namun penghuninya berusaha untuk tetap melestarikannya. Ada pun penerimaan masyarakat berbeda-beda, ada yang mau menghormati ada yang bersikap biasa saja.

Di India kasta itu jumlahnya banyak sekali. Hampir setiap komunitas dengan kehidupan yang sama menyebut dirinya dengan kasta tertentu. Para pembuat gerabah pun membuat kasta tersendiri.

Di Bali juga unik. Ketika Bali dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kecil dan Belanda datang mempraktekkan politik pemecah belah, kasta dibuat dengan nama yang diambilkan dari ajaran Hindu, Catur Warna. Lama-lama orang Bali pun bingung, yang mana kasta dan yang mana ajaran Catur Warna. Kesalah-pahaman itu terus berkembang karena memang sengaja dibuat rancu oleh mereka yang terlanjur “berkasta tinggi”.

Ajaran Catur Warna dalam Hindu adalah menempatkan fungsi sosial seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Orang boleh memilih fungsi apa saja sesuai dengan kemampuannya. Catur Warna itu terdiri dari Brahmana, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial sebagai rohaniawan. Kesatria, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial menjalankan kerajaan: raja, patih, dan staf-stafnya. Jika dipakai ukuran masa kini, mereka itu adalah kepala pemerintahan, para pegawai negeri, polisi, tentara dan sebagainya. Wesya, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial menggerakkan perekonomian. Dalam hal ini adalah pengusaha, pedagang dan sebagainya. Kemudian Sudra, yaitu seseorang yang memilih fungsi sosial sebagai pelayan, bekerja dengan mengandalkan tenaga.

Fungsi sosial ini bisa berubah-ubah. Pada awalnya semua akan lahir sebagai Sudra. Setelah memperoleh ilmu yang sesuai dengan minatnya, dia bisa meningkatkan diri sebagai pedagang, bekerja di pemerintahan, atau menjadi rohaniawan. Fungsi sosial ini tidak bisa diwariskan dan hanya melekat pada diri orang itu saja. Kalau orangtuanya Brahmana, anaknya bisa Sudra atau Kesatria atai Wesya. Begitu pula kalau orangtuanya Sudra, anaknya bisa saja Brahmana. Itulah ajaran Catur Warna dalam Hindu.
Yang jadi persoalan, ketika kasta diperkenalkan di Bali di masa penjajahan itu, nama-nama yang dipakai adalah nama Catur Warna: Brahmana, Kesatria, Wesya, Sudra. Jadi, pada saat itu semua fungsi Catur Warna diambil alih oleh kasta, termasuk gelarnya.
Celakanya kemudian, gelar-gelar itu diwariskan turun temurun, diberikan kepada anak-anaknya tak peduli apakah anak itu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan ajaran Catur Warna atau tidak. Contohnya, kalau orang tuanya bergelar Cokorde, jabatan raja untuk di daerah tertentu, anaknya kemudian otomatis diberi gelar Cokorde pada saat lahir. Kalau orangtuanya Anak Agung, juga jabatan raja untuk daerah tertentu, anaknya yang baru lahir pun disebut Anak Agung. Demikianlah bertahun-tahun, bahkan berganti abad, sehingga antara kasta dan ajaran Catur Warna ini menjadi kacau.

Kekacauan ini lama-lama menjadi kesalah-pahaman. Misalnya, ada anggapan bahwa yang berhak menjadi rohaniawan (pendeta Hindu) hanyalah mereka yang keturunan Brahmana versi kasta, yang nama depannya biasanya Ida Bagus. Mereka yang tak punya nama depan Ida Bagus disebut bukan keturunan Brahmana, jadi tak bisa menjadi pendeta. Begitu pula kasta lainnya, yang berhak menjadi pemimpin hanya keturunan Kesatria. Orang seperti I Made Mangku Pastika yang tak punya “nama gelar” tak akan bisa menjadi pemimpin karena kastanya hanya Sudra. Kenyataan saat ini tentu sudah beda. Saya sendiri yang saat walaka (sebelum menjadi pendeta) bukan bernama awal Ida Bagus, toh nyatanya bisa menjadi pendeta atau Brahmana saat ini.

Demikianlah kesalah-pahaman itu, akhirnya dikoreksi terus menerus setelah majelis agama Hindu (Parisada Hindu Dharma Indonesia) berdiri pada 1959. Jauh sebelumnya, yakni pada 1951, DPRD Bali sudah menghapus larangan perkawinan “antar-kasta” yang merugikan “Kasta” bawah seperti Sudra. Kesulitan yang dihadapi dalam menghapus Kasta di Bali itu tentu karena masalah ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan berganti abad. Namun yang menyebabkan kesalah-pahaman itu bisa dijernihkan adalah adanya toleransi dan merupakan kesepakatan yang tak perlu ditulis, yakni masyarakat akhirnya memperlakukan nama-nama depan yang dulu merupakan gelar pemberian penjajah tetap bisa dipakai sebagai nama keturunan. Tetapi tidak ada kaitan dengan fungsi sosial, juga tak ada kaitan dengan ajaran Catur Warna. Artinya, siapa pun berhak menjadi Brahmana (rohaniawan atau pendeta), tidak harus dari keluarga Ida Bagus. Siapa pun berhak menjadi pemimpin (misalnya Bupati atau Gubernur), tak harus dari yang bergelar Kesatria versi kasta masa lalu.

Era modernisasi ikut mengubur perjalanan kasta di Bali. Banyak orang yang tidak memakai nama depan yang “berbau kasta”, dan nama itu hanya dipakai untuk kaitan upacara di lingkungan keluarga saja. Apalagi nama-nama orang Bali modern sudah kebarat-baratan atau ke india-indiaan. Juga faktor pekerjaan di mana orang yang dulu disebut berkasta Sudra, misalnya, kini memegang posisi penting, sementara yang berkasta di atasnya menjadi staf. Dengan demikian hormat-menghormati sudah tidak lagi berkaitan dengan “kasta” yang feodal itu.

I Made Mangku Pastika pun bisa menjadi Gubernur Bali, yang kalau dikaitkan dengan kasta masa lalu, tergolong Sudra. Wakil Gubernur adalah Anak Agung Puspayoga, yang kalau dikaitkan dengan kasta masa lalu, tergolong Kesatria. Staf di kantor gubernuran banyak yang bernama depan Ida Bagus, yang jika dikaitkan dengan kasta masa lalu adalah Brahmana. Kalau saja kasta versi masa lalu masih dianggap eksis, tentu aneh Gubernur Bali orang Sudra, wakil dan stafnya orang Kesatria bahkan Brahmana. Ini tentu tak masuk logika, karena itu logikanya memang sudah tak benar.
Terbuktilah kini, bahwa kasta masa lalu itu sudah terkubur. Yang tetap berlaku adalah ajaran Catur Warna, orang diberi kebebasan untuk menjadi Brahmana, Kesatria, Wesyaa maupun Sudra, asalkan mampu.

Tancep Kayon

Oleh Putu Setia

(Tulisan ini diambil dari Koran Tempo Minggu 29 November 2009)

Bagi yang gemar menonton pertunjukan wayang kulit, ada istilah tancep kayon. Arti sebenarnya adalah menancapkan kayon, yaitu wayang yang merupakan simbol gunungan. Makna simbolisnya adalah perpindahan adegan, misalnya, dari kisah para kesatria Pandawa menjadi kisah para Kurawa. Tapi, tancep kayon juga bisa bermakna pertunjukan selesai. Penonton pulang dengan kesannya masing-masing.

Karena wayang adalah gambaran “bhuwana alit” atau dunia yang kecil, maka dalam “bhuwana agung” atau kisah keseharian umat manusia, begitu banyak ada kisah yang silih berganti. Tapi intinya tetap perang antara kebenaran dan ketidak-benaran. Lakon KPK versus Polisi dan Kejaksaan, hanya satu contoh. Tokohnya banyak, yang mendompleng ingin jadi tokoh juga banyak. Di satu sisi ada Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Di seberangnya ada Kapolri, Kabareskim, Jaksa Agung. Lalu di antara dua sisi itu ada Buyung Nasution dengan Tim 8, ada Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahmud MD dan masih banyak pendekar lainnya, baik yang terang-terangan memihak salah satu maupun sembunyi-sembunyi.

Tiba-tiba, tancep kayon, setidaknya diniatkan begitu. Lalu, siapa yang benar dan salah? Tak ada. Selain ini kecanggihan Ki Dalang, tradisi pergelaran memang demikian. Penonton dibiarkan “pulang” dengan pikiran mengambang, tergantung bagaimana dia melihat pertunjukan itu. Bibit dan Chandra boleh merasa menang karena perkara sudah pasti tak ke pengadilan. Polisi juga merasa menang, karena berhasil menyusun berkas penyidikan dan diserahkan ke institusi penuntutan, tanpa ada yang kurang. Kejaksaan juga menang, karena berhasil mendapatkan berkas penuntutan yang bukti-buktinya lengkap. Bahwa prosesnya tak ke pengadilan, kejaksaan tentu bisa berkata dengan sombong: “Bukti cukup dan lengkap, tapi ada arahan agar kami tak meneruskan ke pengadilan. Bukan salah kami.”

Jadi, kasus KPK versus Polisi dan Jaksa – seperti pergelaran wayang kulit – berakhir di awang-awang. Penonton yang kritis – karena itu jarang ada orang kritis nonton wayang kulit – yang ingin ada kemenangan dan kekalahan mutlak, akan kecewa berat. Kayon sudah ditancapkan.

Tapi pertunjukan dengan kisah yang lain, pasti akan menyusul, karena begitulah dunia wayang. Sebentar lagi akan muncul lakon Bank Century. Jika lakon KPK versus Polisi dan Jaksa menguras energi penonton tiga bulan – kita hitung dari dipanggilnya pimpinan KPK oleh polisi– kasus Bank Century bisa lebih lama. Tokohnya orang terkenal, Boediono yang kini wakil presiden dan Sri Mulyani yang Menteri Keuangan. Di seberang ada Panitia Angket DPR, orang-orang yang sedang mencari panggung. Di tengah-tengah --memihak ataupun mengaku netral-- ada Badan Pemeriksa Keuangan, pengamat perbankan, pemilik dan nasabah bank, dan masih banyak lagi. Ini jadi pertunjukan menarik karena pasti penuh dengan dinamika – kata sederhananya: serang-menyerang. Tak mustahil, dengan alasan demi ketertiban masyarakat, kasusnya akan ditutup dengan gaya pergelaran wayang kulit, tancep kayon.

Orang yang tak suka wayang kulit, sulit sekali menerima kenyataan, kenapa tontonan itu harus dipelototi semalam suntuk, begitu lamban. Persis dengan lakon di dunia nyata, penyelesaiannya amat lamban. Kita kehilangan banyak waktu. Kalau satu kasus diselesaikan tiga bulan – dengan hasil tak jelas pula – dalam 60 bulan pemerintah hanya mengurusi 20 kasus.

Kemana kita harus berguru masalah ketegasan, kecepatan, dan kepastian? Kita punya banyak teater tradisional, tak cuma gaya pergelaran wayang kulit.

Kiamat

Oleh Putu Setia

(Catatan: Ini adalah tulisan awal untuk Cari Angin Koran Tempo yang dimuat Minggu 22 November 2009, sebelum diedit untuk disesuaikan dengan panjang kolom.)

Sembilan dari sepuluh orang yang saya wawancarai mengatakan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Ini masalah keyakinan. Seorang tak mau menjawab dan menuduh saya mengalihkan perhatian dari isu Bibit dan Chandra, yang kini memasuki masa paling sulit bagi Presiden Yudhoyono.

Sembilan dari sepuluh orang itu pula yang menyebutkan, kiamat menjadi rahasia Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kapan terjadinya. “Bagaimana kalau terjadinya besok?” Tanya saya. Hampir serempak mereka menjawab: “Jangan, Senin besok, kita ingin lihat keputusan apa yang diambil Presiden pada kasus Bibit dan Candra.” Bagaimana kalau 2011? Seseorang menjawab: “Jangan, tahun depan saya ikut Pilkada, kalau saya jadi Bupati kan cuma setahun menjabat, tak balik modal kampanye saya.” Bagaimana kalau kiamat itu terjadi 21 Desember 2012? “Ah, itu takhyul,” kata mereka serempak. “Itu kan versi film yang sudah tak dipercayai oleh para ulama kita.”

Katanya yakin kiamat pasti datang. Katanya rahasia Tuhan yang bisa terjadi kapan saja. Tapi kok mau mengatur sendiri, kapan kiamat itu tidak boleh?

Saya tanya lagi: “Apa yang Anda lakukan seandainya kiamat itu sudah dekat?” Pertanyaan ini tentu konyol, itu berarti saya pun terjebak pada “ramalan”, padahal kan rahasia Tuhan. Tetapi, karena mereka mau menjawab, ya, kita dengarkan saja.

“Saya mau terbang ke berbagai tempat, ganti pesawat setiap turun di bandara, siapa tahu pas di atas awan kiamat datang, kan saya bisa lihat dari atas,” kata seseorang. “Saya mau beli hape yang bisa untuk facebook sebanyak-banyaknya, saya kasih teman-teman saya, agar ia segera membalas status saya kalau kiamat datang,” kata yang lain. Yang satu lagi, lelaki bertato, menjawab agak lama: “Rasanya ingin memperkosa penyanyi dangdut, kan tak masuk penjara, wong kiamat…”

“Stop,” teriak saya. Meski pun ini bukan mewakili 200 juta penduduk negeri, saya semakin yakin bangsa ini sudah tak lagi religius, tapi konsumtif. Para pemuka agama acapkali berseru, “Hai umat manusia, berbuatlah saleh dan kebajikan, seolah-olah esok adalah hari akhir, hari kiamat”. Kematian itu, kata pemuka agama, harus kita persiapkan. Matilah di jalan Tuhan, matilah pada saat kita sudah melaksanakan segala amal saleh dan melaksanakan semua perintah-Nya.

Dongeng tentang kiamat – termasuk film – semestinya menjadi cambuk buat kita agar berlaku saleh dan beramal baik. Imajinasi tentang “hari akhir” berkembang sesuai tingkat pengetahuan. Masyarakat pedesaan di masa lalu, melukiskan datangnya kiamat dengan pertunjukan seni yang memukau, misalnya, adegan gunung meletus, laharnya melanda umat manusia. Orang-orang saleh disambar bidadari diterbangkan ke atas sehingga tak merasakan pedihnya lahar panas seperti yang dialami orang-orang durjana. Mereka tak melahirkan imajinasi tentang meteor, karena tak pernah baca kisah itu.

Kini, di zaman modern, kiamat divisualkan dengan benturan berbagai benda planet yang menimbulkan gempa, tsunami, puting beliung dan sejenisnya. Bumi porak poranda, tak ada bidadari karena orang modern tak kenal Ken Subadra, Ken Sulasih dan bidadari lainnya.

Di masa lalu, ketika tempat ibadah sedikit tetapi umat religius, setiap orang seperti diajak berlomba dalam kebajikan begitu usai menonton “drama” tentang kiamat. Orang berseru; “Ya Tuhan, ampuni hamba, jauhkan hamba dari dosa sebelum hari itu tiba.” Kini, ketika rekaan datangnya kiamat difilmkan, orang berlomba bilang: jangan percaya. Tapi, filmnya laris dan yang menonton pun tetap mengunyah pop corn. Kiamat cuma jadi hiburan.

Galungan untuk Sang Pemenang

Oleh Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Hari ini umat Hindu, khususnya di Bali, merayakan Hari Raya Galungan. Kapan istilah Galungan muncul, kapan perayaan Galungan dimulai, dan leluhur kita yang mana memperkenalkan rangkaian perayaan Galungan, tetap jadi misteri sampai sekarang. Tak ada bahan otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dalam hal ini.


Dalam pustaka-pustaka kita hanya tahu kalau di abad ke 11 hari raya Galungan sudah dirayakan di zaman Kerajaan Jenggala. Ini dimuat dalam Kidung Panji Amalat Rasmi. Begitu pula kalau kita menyimak Pararaton, disebutkan pada akhir Kerajaan Majapahit, Galungan sudah dirayakan dengan besar-besaran. Apakah perayaan itu sama dengan di Bali tak ada bahan pembanding, karena di Bali sendiri perayaan Galungan pernah ada dan tiada.

Menurut lontar Purana Bali Dwipa, Galungan pertama kali dirayakan di Bali pada tahun 804 Saka, persis saat itu adalah Purnama Kapat. Tapi perayaan ini berhenti pada tahun 1103 Saka. Tidak diketahui kenapa setelah tiga abad Galungan dirayakan tiba-tiba berhenti begitu saja. Baru di tahun 1126 Saka perayaan Galungan diadakan kembali, yakni pada pemerintahan Raja Sri Jaya Kesunu. Untung absennya tidak begitu lama. Tapi, apa yang terjadi selama 23 tahun Galungan tidak dirayakan? Apakah ada perubahan tafsir dalam menentukan perayaan kemenangan dharma itu atau hanya masalah “politik kerajaan” terkait dengan perselihan di antara raja-raja? Tak ada yang bisa menjawabnya.

Yang bisa diperkirakan adalah perayaan Galungan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan zaman dan situasi sosial masyarakat. Kearifan lokal leluhur orang Bali dikenal sangat tinggi dan adaptasi agama dengan budaya demikian kentalnya. Perayaan Galungan sebagai wujud dari perayaan kemenangan dharma melawan adharma, inti awalnya adalah “pembersihan diri” dan “menegakkan kembali jati diri”. Ini disimbolkan dengan datangnya Sang Kala (Bhuta) Tiga yang terdiri Sang Bhuta Galungan, Sang Bhuta Dungulan dan Sang Bhuta Amangkurat.

Tiga bhuta ini adalah simbol-simbol kejahatan. Bhuta Galungan muncul pada Minggu (Redite) Wuku Dungulan, Bhuta Dungulan pada Senin (Soma) esok harinya, sedangkan Bhuta Amangkurat muncul pada Selasa Wuku Dungulan, esok harinya lagi, sehari sebelum Galungan. Jadi ketiga bhuta (simbol kejahatan) ini datang tiga hari berturut-turut menjelang Galungan dan itu yang harus kita kalahkan sehingga pada Rabu Wuku Dungulan kita merayakan kemenangan. Pada hari Rabu itu jasmani kita sudah bersih oleh nafsu-nafsu jahat dan menemukan kembali jati diri kita sebagai manusia yang suci.
Pada perkembangan kemudian dengan diserapnya budaya lokal, Galungan menjadi “otonan gumi” dan di situlah berbagai sesajen diperkenalkan termasuk pemujaan kepada leluhur. Galungan sebagai kemenangan dharma mendapat tambahan sebagai hari raya untuk berterimakasih dan bersyukur (angayubagia) kepada Hyang Widhi atas terwujudnya bumi yang makmur subur (gemah ripah loh jinawi). Kita bisa lihat saat ini berbagai ornamen sesajen memunculkan lambang kemakmuran, seperti penjor yang dihiasi hasil alam dari padi, jagung, kelapa, buah-buahan dan berbagai jajan. Begitu pula persembahyangan ke pura.

Kemungkinan dari sini leluhur kita menciptakan rentetan perayaan Galungan begitu panjang, dimulai dari Tumpek Pengarah, 25 hari sebelum Galungan. Nama Tumpek (Sabtu Kliwon) ini beragam, ada yang menyebutnya Tumpek Bubuh dan juga Tumpek Wariga, sesuai nama wukunya. Di sini umat memuja Sang Hyang Sangkara, dewa tumbuh-tumbuhan. Orang datang ke kebun memberi sesajen kepada segala pohon yang berbuah, dari pisang, kelapa, pepaya, durian, nangka, jambu, dan sebagainya. Inilah bentuk adaptasi ajaran agama dan budaya Bali yang dipengaruhi oleh budaya agraris. Umat datang dengan doa-doa yang intinya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah: “Hai pohon-pohon, berbuahlah segera, 25 hari lagi Galungan, kami mempersembahkan semua hasil alam untuk kesejahtraan bumi”.

Pertanyaan besar sekarang, ketika masyarakat Bali mulai berpaling dari budaya agraris ke budaya industri, sejauh mana Galungan dimaknai? Apakah tetap terjebak dengan ritual yang sudah diwariskan leluhur kita, tetapi dilakukan dengan segenap kepalsuan? Lihatlah kenyataan saat ini. Orang Bali pada Tumpek Pengarah masih membawa sesajen ke kebun, semua pohon buah diberi sesajen. Tetapi ketika Galungan tiba, mana ada buah Bali yang dijadikan sesajen? Mana ada buah pepaya, nangka, durian, jambu, nanas dan sebagainya untuk sesajen? Orang Bali sudah membeli apel, peer, jeruk yang datang dari luar negeri di pasar swalayan. Di pedesaan hanya pisang yang masih diambil dari kebun, sementara diperkotaan orang mendapatkan pisang dari luar Bali. Kalau begitu, untuk apa pada Tumpek Pengarah membawa sesajen ke kebun, toh buahnya dianggap kalah gengsi dengan buah impor?

Penjor orang Bali saat ini, isinya memang masih hasil bumi. Tapi, itu bukan hasil bumi dari lingkungan terdekat, bahkan bukan dari tanah Bali. Lihatlah di sepanjang jalan di Desa Kapal, seluruh ornamen penjor sudah dijajakan, termasuk padi. Di tanah Bali sudah ditanam padi yang langsung jadi gabah di sawah, mana mungkin untuk digantung di penjor. Hiasan penjor lainnya, busung dari Sulawesi, kelapa dan telornya dari Banyuwangi. Jajan orang Bali juga mulai berubah. Kaliadrem, gipang, apem, dan sebagainya berubah menjadi roti, dunkin, kue bulu yang dibeli di pasar swalayan yang sudah bertebaran di pedesaan Bali dalam bentuk “mini market”. Konsep merayakan Galungan versi ini saja sudah salah kaprah sekarang.

Kemudian, jika Galungan dirayakan dalam konsep awal-awalnya, “berperang” melawan Sang Kala (Bhuta) Tiga, apa yang terlihat? Simbolisasinya sudah meleset. Memerangi nafsu jahat disimbolkan dengan menyembelih babi, bukan “menyembelih nafsu hewani” dengan melakukan pengendalian diri atau meditasi, misalnya. Yang terjadi pesta pora dengan makanan berlimpah dan bau arak, justru ini adalah “sahabatnya” para bhuta.
Jadi, Galungan hanya soal rutinitas, hampir tak memberi pengaruh apa-apa untuk kemuliaan orang Bali masa kini, yang berada di persimpangan jalan. Kasus adat tetap merebak, judi mulai mengganas, kriminalitas meningkat, orang mabuk bertambah apalagi pemerintah mengijinkan pabrik miras. Ironis, sementara itu Galungan semakin meriah secara phisik.

Saatnya orang Bali harus introspeksi diri, bagaimana mengembalikan esensi perayaan Galungan sesuai konsep para leluhur. Sekarang, orang yang betul-betul memaknai Galungan dengan perang melawan adharma hanya sebagian kecil. Dan orang yang mempersembahkan hasil bumi di kebunnya sendiri pada Galungan – betapa pun kalah mewah dibanding buah impor – pun sedikit jumlahnya. Tetapi merekalah Sang Pemenang yang sejati dan kepada merekalah sesungguhnya Selamat Hari Raya Galungan layak disampaikan.***

(Dimuat Harian Radar Bali 14 Oktober 2009 menyambut Hari Raya Galungan)

Merayakan Galungan dengan Benar

Oleh Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Galungan artinya kemenangan. Dungulan juga berarti kemenangan. Umat Hindu memiliki ajaran yang luhur untuk merayakan kemenangan. Menang di mana dan menang melawan apa? Apakah menang di meja judi atau di sabungan ayam? Atau di pertandingan sepakbola yang rusuh dan penuh pelanggaran? Atau menang di Pemilu yang penuh kecurangan dengan menyisakan korban rakyat-rakyat yang terkapar karena membela simbol partai?
Tidak sembarang kemenangan, tentu saja. Yang dirayakan adalah kemenangan dharma. Dharma kalau disederhanakan artinya kebenaran. Jadi, menangnya kebenaran itulah yang dirayakan oleh umat Hindu. Sepintas seperti aneh, bukankah kebenaran itu semestinya selalu menang? Kalau kita hidup di zaman Satya Yuga atau Treta Yuga, barangkali betul. Tetapi ini era Kali Yuga, zaman penuh kegelapan, yang menang itu belum tentu yang benar. Para “penentu kebenaran” sudah direcoki oleh virus-virus angkara murka, kelobaan, kedengkian, iri hati, dan sifat buruk lainnya yang bertentangan dengan dharma. Itulah sifat-sifat adharma. Wasit bisa memihak, hakim dan jaksa bisa disuap. Bahkan pada diri kita sendiri bersemayam sifat-sifat adharma. Ketika anak kita belum mendapat pelayanan yang baik di rumah sakit, kita menempeleng perawat. Ketika seorang calon legislatif merasa disaingi calon lain, ia menyuruh orang untuk membakar baliho lawan, jika perlu membawa pedang terhunus, main tebas. Adharma bercokol dalam diri kita sendiri, besar dan kecilnya bervariasi.

Nah, sifat adharma itulah yang harus kita kalahkan. Kita awali dengan niat yang suci, melakukan pembersihan diri, baik dengan tapa, japa, brata yang dalam bahasa sekarang bisa kita sebut “tekad untuk berbuat suci”. Umat Hindu di Bali menyediakan hari yang disebut Sugian Bali dan Sugian Jawa, itulah hakekat pensucian diri.
Ketika segala yang kotor itu bisa kita bersihkan, mari kita belenggu keingingan jahat (adharma) kita. Leluhur kita di Bali mengenal Hari Penyekeban dilanjutkan Hari Penyajaan (di beberapa tempat disebut Pengejukan), itulah saatnya kita membelenggu nafsu jahat kita. Pada akhirnya segala yang jahat dan kotor kita musnahkan, kita “sembelih” sifat-sifat hewani buruk yang ada pada diri kita. Itu disebut Hari Penampahan. Jika semua tahap itu bisa kita lakoni dengan baik, pada Rabu Keliwon Wuku Dungulan semuanya itu kita syukuri sebagai kemenangan dharma. Inilah Galungan yang sejatinya.

Kita selalu memaknai Galungan tanpa pernah mencari apa arti di balik simbol-simbol yang diciptakan oleh leluhur kita ini. Kita sudah letih “jalan di tempat” dan tak pernah maju-maju dari jebakan ritual. Ritual memang perlu, tetapi bukan berhenti di sana. Ribuan babi disembelih orang Bali pada saat Penampahan Galungan, ribuan penjor berdiri di pinggir jalan, ratusan pura dikunjungi dan dihaturkan sesajen saat Galungan, tetapi apakah dharma sudah menang, apakah sifat-sifat adharma sudah berkurang? Lihat di sekeliling kita, umat Hindu bertengkar soal kuburan, alam Bali diperkosa dari pantai sampai gunung, berbeda partai saling bacok. Lalu apa arti merayakan Galungan kalau adharma tak pernah berkurang?

Galungan memang tak ada dalam kitab suci Weda. Namun, merayakan kemenangan dharma melawan adharma, yang pada hakekatnya adalah ajaran untuk selalu berbuat yang “benar”, menghiasai banyak sloka-sloka suci Weda. Karena Hindu menyebar di dunia dengan memberi keleluasaan untuk menyerap budaya lokal, maka “perayaan dharma” ini berbeda bentuknya. Perayaan itu pun kemudian dicarikan simbol-simbol lokal untuk lebih membumi, sehingga masyarakat yang awam mudah untuk menghayatinya.
Di India, misalnya, kemenangan dharma itu dirayakan dua kali setahun. Di bulan April (Waisaka) dirayakan dengan sebutan Wijaya Dasami. Simbol yang diambil adalah kemenangan Dewi Parwati mengalahkan raksasa Durgha yang bersembunyi di dalam tubuh Mahasura. Hari raya ini juga disebut Durga Nawa Ratri. Kemudian di bulan Oktober (Kartika) simbol yang diambil adalah kisah kemenangan Rama atas Rahwana. Perayaan ini disebut Rama Nawa Ratri. Inti dari kedua perayaan itu sama, bersyukur dan bersukaria atas kalahnya adharma, dan dirayakan sepuluh hari.

Barangkali untuk “menyesuaikan” dengan India di mana agama Hindu lahir, leluhur kita di Bali juga merayakan kemenangan dharma dua kali setahun, meski tak persis dengan tahun Masehi, karena perhitungan yang dipakai adalah wariga, bukan sasih. Dan perayaan yang disebut Galungan ini dijatuhkan pada Rabu Kliwon Dungulan, lalu ditutup dengan Hari Raya Kuningan, yang juga berjarak 10 hari.

Umat Hindu di Jawa sebaiknya juga merayakan Galungan. Dalam Kidung Panji Amalat Rasmi dan Kidung Pararaton, disebutkan pernah ada perayaan kemenangan dharma di zaman Majapahit pada wuku Dungulan. Seperti diketahui, wariga yang ada di Bali sumbernya adalah di Jawa, semuanya sama. Masalahnya mungkin – ini perlu dikaji—leluhur kita di Bali mengkaitkan perayaan Galungan itu dengan mitos Mayadenawa. Sampai saat ini, masyarakat Bali terjebak pada mitos itu. Padahal tak ada prasasti apapun tentang Mayadenawa yang dikaitkan dengan Galungan, kecuali karya sastra yang sifatnya fiksi. Yang ada adalah prasasti yang menyebutkan, orang Bali “lama sekali” tak merayakan Galungan, dan perayaan itu baru dibuat rutin kembali sejak tahun 1126 ketika Bali diperintah Sri Jayakusunu. Dikaitkannya Galungan dengan legenda Mayadenawa membuat Galungan menjadi “bali sentris” dan barangkali ini membuat umat Hindu non-Bali kurang sreg merayakan kemenangan dharma pada saat Galungan ini.

Ke depan kita harus lebih banyak lagi menelaah ajaran Hindu berdasarkan sastra dan tatwa. Bagi umat Hindu non-Bali, kalau memang tak sreg merayakan kemenangan dharma bersama-sama orang Bali, silakan membuat perayaan sendiri pada hari yang berbeda. Seperti halnya di India, ini menunjukkan Hindu begitu universal, ibarat taman dengan beragam bunga yang indah. Adapun bagi umat Hindu di Bali, mari kita rayakan Galungan dengan mencari inti filsafahnya, membunuh sifat-sifat adharma untuk kemenangan dharma, dan mensyukuri kemenangan itu.

Suksesnya perayaan Galungan seharusnya bisa dilihat dari masyarakat yang lebih tentram dan damai, bukan banyaknya orang mabuk di balai banjar yang disulap jadi bar. Lebih-lebih Galungan di tengah-tengah masa kampanye Pemilu. Kalau ketenangan masyarakat Bali terusik menjelang dan setelah Pemilu ini, maka Galungan sudah gagal total, tak ada gunanya penjor dan sesajen itu, karena adharma yang tetap menang. Selamat Hari Raya Galungan, untuk Anda yang bisa mengalahkan adharma.***

Buaya

Oleh Putu Setia

Saya hampir bertepuk tangan ketika menyaksikan di televisi, polisi Detasemen Khusus 88 Antiteror berhasil menembak mati dua gembong teroris, Syaifudin dan Syahrir, di Ciputat, Jumat lalu. Hal yang sama hampir saya lakukan, dulu, saat Kepala Polri memberi penjelasan kepada wartawan tentang tewasnya Noor Din M. Top. Saya ulangi: hampir bertepuk tangan

Kenapa cuma hampir? Belakangan ini, selalu ada ganjalan dalam otak saya untuk memuji polisi. Otak enggan memerintahkan tangan bertepuk-tepuk. Ganjalan itu adalah kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian, yang dalam hal ini diwakili Kepala Bareskrim Susno Duadji. Apalagi muncul istilah buaya dan cicak, yang diciptakan Pak Susno. Saya amat tidak tega polisi diumpamakan sebagai buaya.

Sebelumnya, saya kira Pak Susno hanya "keseleo lidah". Kenyataannya, polisi benar memposisikan dirinya sebagai buaya dalam perseteruan ini. Kuat, perkasa, tak peduli apa kata "binatang" lain. Dua cicak--ah, maksudnya dua pimpinan Komisi--dijadikan tersangka, diminta wajib lapor. Keduanya juga memposisikan dirinya sebagai cicak yang lemah, tak bisa berkutik.

Seandainya yang berseteru bukan buaya dengan cicak, melainkan buaya dengan buaya atau cicak dengan cicak (atau kadal dengan kadal), itu baru adil. Katakanlah Bareskrim itu buaya sungai, Komisi buaya rawa, perseteruan lebih imbang. Pada saat buaya rawa diperiksa dan dijadikan tersangka oleh buaya sungai, buaya sungai pun harus diperiksa dan dijadikan tersangka oleh buaya rawa. Pak Susno membantah (akan) menerima komisi dari pencairan uang di Bank Century dan beliau menyebut tindakannya itu "kontra-intelijen". Mestinya Komisi berpendapat: "Itu kan kata dia, makanya kita periksa." Seperti dua pemimpin Komisi, yang juga membantah tudingan menerima suap dari Anggoro, toh tetap diperiksa polisi.

Jika mau lebih adil sedikit, seharusnya Pak Susno dinonaktifkan. Bagaimana mungkin dia menjadi komandan tim pemeriksa untuk lawan tarungnya? Bahwa dia sudah diperiksa secara internal, anak kecil pun bisa menduga hasilnya, masak polisi pangkat lebih rendah menyalahkan polisi pangkat lebih tinggi, rikuhlah.

Demi kehormatan polisi, demi datangnya pujian atas keberhasilan polisi dalam berbagai langkahnya, penting sekali menonaktifkan Pak Susno sebelum kasus dua pemimpin Komisi tersebut tuntas. Tuntas itu bisa dua, kasusnya P18 atau P21--pembaca koran ini pasti sudah paham, ini bukan kode bus patas di Jakarta. Jika P18, polisi bisa mengeluarkan SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) dan dua pemimpin Komisi direhabilitasi. Disertai maaf atau tidak, jangan dipermasalahkan, tugas polisi kan tidak semuanya harus sesuai dengan target. Kalau P21, artinya, kasus dilimpahkan ke pengadilan, dan tugas polisi beralih ke jaksa. Polisi bisa tenang. Dua pemimpin Komisi itu dihukum atau tidak, ya, urusan hakim dan jaksalah.

Maaf, meski saya mengusulkan Pak Susno nonaktif, tak berarti saya memihak. Saya membela keadilan (mohon doa restu), kalau kedua pemimpin Komisi itu salah, ya, hukumlah. Kalau tak salah, ya, lepaskan. Begitu juga kalau Pak Susno salah, hukumlah. Kalau tidak, jangan dihukum--tapi untuk tahu salah tidaknya, kan diperiksa dulu? Jika perlu, yang memeriksa instansi yang netral.

Makin cepat kasus ini tuntas makin bagus, dan setelah itu istilah buaya, cicak, kadal, tokek, dilupakan saja. Pakailah perumpamaan yang lebih berbudaya. Apalagi kita sudah sepakat mendirikan NKRI, bukan mendirikan NKBRI (Negara Kebun Binatang Republik Indonesia).

(Dari Koran Tempo Minggu 11 Oktober 2009)

Mensosialisasikan Bhisama Kawitan untuk Generasi Muda Pasek

Oleh Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

(Om awignam astu. Nunas lugra ring Ida Bethara Kawitan seantukan titiyang purun ngojah Ida Bethara, dumadak-dumanik titiyang tak keni sodsod upradrawa, nunas pangampura banget tur nunas panugrahan Ida Bethara mangde sami damuh Ida Bethara manggihin kerahajengan. Om, namo namah swaha).

Sesungguhnya kita tak tahu pasti, karena tak ada catatan sejarah yang otentik, kapan para leluhur kita menginjakkan kakinya di Bali. Leluhur yang dimaksud adalah para Pandita Mpu yang berjasa dalam membangun Bali, baik menata masalah sosial kemasyarakatan, maupun meletakkan dasar-dasar ritual keagamaan di Bali.
Leluhur itu dikenal dengan sebutan Catur Sanak, karena memang terdiri dari empat bersaudara. Mereka adalah putra dari Mpu Lampita, yakni Mpu Gnijaya, Mpu Semeru, Mpu Ghana dan Mpu Kuturan. Satu lagi putra dari Mpu Lampita, yaitu Mpu Bradah, namun beliau tak ikut ke Bali. Kelima putra Mpu Lampita ini disebut juga Sang Panca Tirtha. Seperti diketahui, Mpu Lampita adalah putra dari Mpu Wiradharma, sedangkan Mpu Wiradharma putra dari Mpu Withadarma. Akan halnya Mpu Withadarma adalah putra Hyang Gnijaya yang sudah jauh sebelumnya datang ke Bali dan membangun tempat yoga samadi di puncak Gunung Lempuyang yang kini dikenal dengan Pura Lempuyang Luhur.

“Empat Sekawan” Sang Catur Sanak menjadi penting bagi orang Bali, bukan saja karena mereka meletakkan dasar-dasar adat, budaya dan agama, tetapi juga membangun dasar parahyangan yang kini kita jadikan sungsungan bersama. Kedatangan mereka di Bali juga tak sekedar mengikuti jejak leluhur beliau yang sudah mondar-mandir ke Bali dari Jawa (Timur), namun keempat Mpu ini sebenarnya juga diundang oleh raja Bali saat itu, Udayana Warmadewa. Jadi, kalau memakai bahasa saat ini, tugas beliau adalah mengemban “dharma negara” dan “dharma agama”.

Meski catatan otentik tak ditemukan, dalam buku Babad Pasek karya sesepuh kita yang sudah tiada, Jero Mangku Soebandi, disebutkan Mpu Semeru datang pertamakali pada tahun Caka 921 atau 999 Masehi. Beliau menetap di Besakih dan kini parhyangan itu dikenal dengan Pura Catur Lawa Ratu Pasek, Pedharman Warga Pasek Sanak Sapta Rsi.

Menyusul datang Mpu Ghana pada tahun Caka 923 atau 1001 Masehi dan menetap di Gelgel. Parhyangan beliau kini dikenal dengan Pura Dasar Bhuwana Gelgel.

Lalu datang Mpu Kuturan pada tahun yang sama (1001 Masehi) dan menetap di Padang yang kini parhyangan beliau dikenal dengan Pura Silayukti.

Dan terakhir datang Mpu Gnijaya pada tahun Caka 971 atau 1049 Masehi dan beliau menetap di Bukit Bisbis dan parhyangan itu kini dikenal dengan Pura Lempuyang Madya. Jadi sebenarnya, kalau kita mengacu kepada temuan Guru Soebandi ini, belum tepat benar kita memperingati seribu tahun kedatangan Mpu Gnijaya. Tapi apalah artinya waktu, yang penting ini sudah kejadian yang sangat lama dan perlu kita kenang kembali, dan dikenang seterusnya.

Relevansi Bhisama Kawitan Saat ini
Apa yang dikenang dari keempat Mpu itu? Semua parhyangan beliau kini sudah dalam bentuk pura dan dijadikan pura kawitan oleh semeton Warga Pasek. Dalam Bhisama Kawitan jelas-jelas disebutkan, mereka yang lalai dengan Catur Parhyangan warisan Mpu Catur Sanak itu, tak akan menemukan kehidupan yang baik.

Baca penggalan Bhisama Kawitan ini: Kamung Pasek, Gelgel, Bandesa, Tangkas, Kubayan, Salahin, Tohjiya, Gaduh, Dangka, Pasek makabehan, maka Santana nira Sang Sapta Pandhita utawi Sang Sapta Rsi anak-anak Mpu Gnijaya ring giri Lempuyang Madhya, haywa ta kita lupa ring kahyangan nira Bhatara, mekadi ring Lempuyang Madhya, ring Bhasukih, ring Gelgel Dalem Dasar, ring Silayukti. Yan kita lupa ring kahyangan nira Bhatara Kawitan tan abhakti sanisthanya dasa temuan sapisan, wastu kita tan anut ring apasanakan, setata anemu rundah, tan mari acengilan ring apasanakan, sugih gawe kurang pangan.

Jadi, kalau kita lupa kahyangan Bethara Kawitan sampai sepuluh kali odalan, kehidupan kita tak tenteram. Tidak pernah cocok (anut) di pesemetonan, selalu menemui kebingungan, bertengkar sesama semeton, banyak kerja kurang makan – artinya rejeki tak bagus.

Bagaimana kita menghayati atau membaca Bhisama Kawitan ini jika dihadapkan kepada generani muda Pasek? Kita tak perlu lagi menekankan kata “wastu” yang artinya kira-kira “semoga” atau “dumadak” (bhs Bali). Penekanan seperti ini bisa menimbulkan salah persepsi bahwa Bethara Kawitan itu ternyata sangat pemarah, dendam, main kutuk, bukan bersifat welas asih sebagai mana Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Bhisama ini kita kembalikan kepada sastra Hindu yakni Weda, dan betapa luas pengetahuan leluhur kita di masa lalu dengan ajaran Hindu – meski kita tak tahu dengan cara apa leluhur kira mempelajari Weda.

Ajaran Hindu mengenal pemujaan kepada leluhur, selain kepada Tuhan dalam hal ini Brahman. Leluhur yang dipuja menyatu dalam sinar Tuhan – bukan berada di sisi-Nya seperti kepercayaan Muslim – namun leluhur yang sudah menjadi Pitara, Hyang Pitara, Ida Bethara tetap saja bisa kita pisahkan dengan Tuhan itu sendiri. Karena itu hendaknya selalu ditekankan kepada anak-anak muda, memuja leluhur (kawitan) beda dengan memuja Tuhan, namun bisa dilakukan dalam ritual berurutan. Itu yang membuat orang akan datang ke pura-pura kawitan.

Jika kita hanya menyebutkan, “mari bersembahyang ke Lempuyang Madya”, anak-anak muda akan bertanya: sembahyang di rumah juga bisa, Tuhan ada di mana-mana, untuk apa jauh naik gunung segala? Tetapi jika kita sebutkan, mari kita memuja Bethara Gnijaya ditempat beliau dulu melaksanakan yoga semadi. Orang mungkin akan tertarik, apalagi kalau kita jelaskan kembali bagaimana kisah leluhur itu di masa lalu dan vibrasi seperti apa yang didapatkan di Lempuyang Madya.

Jangan melupakan kahyangan kawitan selama sepuluh odalan – artinya antara enam sampai sepuluh tahun tergantung tegak odalan, apakah memakai hitungan sasih atau wariga— sebenarnya sesuai dengan konsep keagungan tirthayatra. Umat Hindu wajib melaksanakan tirthayatra disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kini banyak orang melakukan tirthayatra dengan agak ngawur, melukat ke pura-pura yang dianggap keramat, padahal sekali pun tak pernah ke Lempuyang Madya, Silayukti dan sebagainya. Kalau mengunjungi pura saja sampai lupa bertahun-tahun, bagaimana bisa mengenal para semeton, lalu semeton saja tak dikenal bagaimana bisa rukun dan guyub?

Salah satu fungsi pura adalah sosialisasi, interaksi antara pemedek, dan akhirnya banyak teman. Banyak teman bisa saja mendatangkan banyak rejeki, bagaimana melakukan bisnis kalau tak punya teman?

Inilah cara-cara kita membaca bhisama dalam kehidupan yang sangat modern ini, sehingga bhisama tidak semata-mata menjadi catatan yang usang dan ketinggalan jaman.

Apalagi jika isi bhisama itu mengenai hal yang paling mendasar, tentang hak-hak kita yang lahir sebagai pewaris leluhur yang maha mulia. Saya kutip isi bhisama dari Ida Bethara Mpu Gnijaya: Kamung Pasek mwang Bandesa, kita padha wenang Mbhujanggain, apan kita witning Brahmana jati, treh Arya Tatar, mwah rikalaning kapejahanta wenang winungkusan rwaning Gedang Kaikik, mangkan kita prasanakku haywa lupa ring piteketku, maka cihna kita parati santananku. Apan ring kuna duk kita wawu metu ginelar rwaning gedang Kaikik, mangkana kauttamaning Wangsanta, haywa lupa, haywa lali ring kawangsanta, wenang kita hanyisyani, apan kita treh aku, Mpu Withadharma.

Jelas di sini disebutkan, “Kalian Pasek dan Bandesa, kalian sama-sama berhak menjadi Pandhita, sebab kalian adalah keturunan Brahmana sejati, turunan Arya Tatar….” Kalau sampai sekarang masih ada yang menyebutkan orang Pasek tak berhak menjadi Pandhita, apalagi disebutkan orang Pasek bukan keturunan Brahmana, itu pasti orang yang tak kenal leluhurnya sama sekali. Bagaimana bisa menjadi Hindu yang baik kalau leluhur saja tak diketahui?

Begitu pula kalau orang Pasek ngaben dipuput Sulinggih non-Pasek, jangan mau dikibuli bahwa jenasah orang Pasek tak boleh beralaskan biu Kaikik. Bhisama jelas mengatakan begitu, bahkan dalam Bhisama Mpu Withadharma hal ini dikatakan lebih lengkap lagi.

Dalam pergaulan modern, Bhisama Mpu Ketek harus disosialisasikan lebih luas kepada generasi muda warga Pasek. Begini petikan bhisamanya: Putungku Ki Pasek makabehan, yan hana wang angangken asanak ring Ki Pasek mwang Bandesa, haywa ta kita tan paryangken asanak ri sira, anghing pratyaksa rumuhun, yan wus anut ring katattwanta, kadi linging pujara kanda, munggwing prasasti kang piyagem, mwang wehana pramodo pajanji, saha upasaksi, yanya tan anut, dudu ya asanak ri kita. Yan wus manut ring panjanji ubaya upasaksi, ya tuhu asanak ri kita Pasek sedaya, wenang kita aweha ring apasanakan, haywa kita sandeha.

Bhisama ini menegaskan, kita sebagai warga Pasek dan Bandesa, harus mau mengakui dengan tulus setiap orang yang mengaku dirinya Pasek dan Bandesa. Jadikan mereka semeton. Tapi hati-hati, cek dulu kebenarannya, tentu dalam hal ini tingkah laku dan kesehariannya. Kalau dia mengaku Pasek tetapi tak mengakui keberadaan Pandita Mpu, malah Pandita Mpu disepelekan pandita lain diutamakan, ya, mikir dululah. Jangan cuma mengaku Pasek kalau ada pemilihan gubernur atau bupati, setelah menjabat diajak tangkil ke pura kawitan saja tak mau, apalagi medana-punia untuk warga Pasek.

Kalau dipikir-pikir Pandita Mpu kita di masa lalu sudah “betel tingal” melihat kejadian masa sekarang. Ida Mpu Ketek saja sudah memberi peringatan ratusan tahun yang lalu agar kita waspada, namun tak boleh curiga.

Semua bhisama, tak satupun mengajurkan kita untuk pecah berantakan, ini inti yang harus terus didengungkan. Semoga semangat yang sudah diwariskan seribu tahun ini tetap bergema di hati setiap semeton pasek.

(Dari Seminar 1000 Tahun Mpu Gni Jaya ke Bali, 1 Oktober 2009 di Amlapura)

Cicak Mati

Oleh Putu Setia

Tamu saya sedang merenung ketika cucu saya berteriak: "Kakek, ada cicak mati!" Namun, cucu tiga tahunan itu segera balik ke kamar begitu dilihatnya ada tamu. Ia sudah paham bahwa saya tak boleh diganggu jika menerima tamu.
"Cicak akan mati, menyedihkan sekali negeri ini, tak pernah bebas dari korupsi," kata tamu saya. "Buaya betul-betul perkasa. Kan mereka sudah mengingatkan: kok cicak berani melawan buaya?"

Saya kurang setuju pendapat ini. Saya katakan, pimpinan cicak baru dipanggil oleh petinggi buaya, belum tentu bersalah. Tapi tamu saya ngotot: "Bersalah atau tidak, yang jelas pimpinan cicak itu sudah dikesankan tidak bersih setelah diperiksa sembilan jam. Apalagi pemeriksaan masih dilanjutkan. Tadinya saya justru berharap pimpinan cicaklah yang memanggil petinggi buaya untuk diperiksa dalam kasus Bank Century."
Salah apa petinggi buaya? "Lo, semua orang tahu, dia mengeluarkan dua surat agar uang nasabah yang triliunan itu bisa dicairkan. Ia menyediakan kantornya untuk tempat rapat. Ini tergolong semangat 45, semangat bambu runcing. Memangnya ada makan siang yang gratis?" kata tamu saya.
Saya tertawa. "Tak ada makan siang gratis, itu istilah Barat. Di negeri ini, banyak makan siang yang gratis. Saya berkali-kali ditraktir makan siang gratis, tentu di luar bulan Ramadan. Saya percaya, petinggi buaya itu tak menerima komisi 10 persen dari pencairan uang itu, sebagaimana diisukan," kata saya.
"Kalau lima persen atau dua persen atau nol koma sekian persen dari triliunan rupiah, masih percaya?" tamu saya memancing. Saya tetap yakin tidak menerima, tapi saya telanjur bilang: "Coba saja dipanggil dan diperiksa."
"Nah, itulah," tamu saya langsung menyambar. "Pimpinan cicak semestinya sudah memanggil petinggi buaya itu. Jika perlu, begitu jadwal pimpinan cicak mau diperiksa aparat buaya, saat itu pula dijadwalkan petinggi buaya diperiksa pimpinan cicak. Jadi sama-sama tidak datang. Sama-sama menunggu akan memeriksa dan akan diperiksa."
Saya terbahak. "Lo, jangan tertawa, ini kasus paling menyedihkan di negeri ini," ujar tamu saya. "Presiden tak berbuat apa-apa karena sudah tinggal dilantik lagi. Tak perlu lagi pencitraan pemberantasan korupsi yang gencar di negeri ini, bahkan mungkin tak peduli negeri ini bebas korupsi atau marak korupsi, toh lima tahun ini jabatan terakhir. Pendukung cicak juga sudah hilang, entah ke mana. Saya sedih kalau cicak benar-benar mati, karena tak ada lembaga hukum lain yang menjamin korupsi dikecilkan."
"Sebentar," saya memotong, "Anda yakin sekali pimpinan cicak itu bersih dari aroma korupsi? Mereka kan manusia juga. Ada buku yang menyebutkan, selama kentut manusia tidak berbau wangi, selama itu terselip nafsu buruk, meski kadarnya kecil sekali."
"Saya yakin, setidak-tidaknya keyakinan ini saya gunakan untuk betah tinggal di negeri yang rawan gempa ini. Keyakinan itulah yang melahirkan cinta. Seperti keyakinan saya menjalankan ibadah puasa ini, antara lain, karena rasa cinta saya kepada Tuhan. Begitu kita tak punya keyakinan pada suatu harapan yang baik, maka kita pun mudah terjerumus kepada ketidakbaikan itu sendiri."
"Kalau begitu sama," kata saya. "Tapi bedanya, saya kali ini yakin, Presiden sepertinya akan mengembalikan pemberantasan korupsi itu kepada aparat penegak hukum yang semula, sebelum lembaga cicak ada. Jadi beliau akan mengangkat petinggi yang betul-betul antikorupsi, termasuk di lembaga buaya itu."
"Nah, itu yang saya tidak yakin," kata tamu saya sambil menyeruput teh dan mohon pamit.

(Diambil dari Koran Tempo Minggu 13 September 2009)

Nyepi Ngerestitiang Karya

Oleh: Pandita Mpu Jaya Prema Ananda

Selama ini Hari Raya Nyepi selalu dikaitkan dengan memperingati tahun baru Saka. Padahal kalau kita telusuri desa-desa tua di Bali, kita akan menemukan nyepi yang lain. Nyepi yang tidak ada kaitannya dengan tahun baru Saka, tetapi hakekat dan inti dari perayaan ini tetap sama. Hening sejenak setelah melakukan pembersihan terhadap alam semesta (bhuwana agung), melakukan tapa brata samadhi untuk menyucikan diri (bhuwana alit). Apa yang dituju? Karena akan ada karya besar, ngusaba desa.


Tradisi nyepi di luar pakem ini masih dilakukan di Desa Pekraman Pujungan, Kabupaten Tabanan pada 19 September 2009 ini setelah dilakukan tawur pada Tilem Ketiga sehari sebelumnya. Di Kabupaten Karangasem, misalnya, di Desa Ababi dan Ulakan, juga ada tradisi Nyepi yang bukan merayakan tahun baru Saka. Mungkin masih ada pula di desa-desa yang lain. Saya menduga tradisi ini sangat kuno dan di masa lalu kemungkinan besar dilakukan di banyak desa. Seiring dengan perjalanan waktu, tradisi itu ditiadakan atau upacaranya diperkecil. Atau jangan-jangan hilangnya tradisi "nyepi karya" karena ada yang melarang dengan alasan "itu nyepi yang salah".

Nyepi menyongsong ngusaba ini, sepanjang yang saya tahu, pelaksanaannya sama saja, baik di Karangasem maupun di Tabanan. Upacaranya pun sama, termasuk tawur. Tentu saja ini tidak disebut tawur agung Tilem Kesanga, karena memang jatuhnya bukan pada sasih Kesanga. Yang saya tidak perhatikan, apakah di Desa Ababi dan Ulakan itu pada saat tawur (sesungguhnya ini pecaruan) dibuat ogoh-ogoh sebagaimana nyepi untuk menyambut Tahun Baru Saka. Di Pujungan, di kampung saya sendiri, ogoh-ogoh "nyepi karya" itu tidak ada. Bahkan saya berani mengambil kesimpulan, ogoh-ogoh nyepi tahun baru Saka adalah kreasi yang datangnya belakangan untuk menggambarkan Sang Buthakala, karena terbukti tidak setiap Nyepi Tahun Saka di Pujungan dibuat ogoh-ogoh.

Pantangan (brata) pada nyepi ini juga meliputi catur brata penyepian. Orang dilarang memasak atau pekerjaan apapun yang menyalakan api (amati geni), orang tidak bisa bepergian (amati lelungan), tidak boleh bersenang-senang (amati lelanguan), dan harus menghentikan segala jenis pekerjaan (amati karya). Tetapi karena ketentuan ini hanya berlaku untuk warga desa adat, warga desa adat lain boleh saja melanggarnya. Misalnya, di jalanan mobil bebas lewat, namanya saja jalan umum. Cuma, tak akan bisa menaikkan penumpang, karena memang warga desa adat tidak boleh bepergian. Pasar tutup, dan warga desa adat lain yang berjualan ke sana, sudah tahu sebelumnya. Dari keempat catur brata penyepian itu, yang paling banyak dilanggar adalah amati karya. Warga desa saya masih bekerja ke ladang atau ke kebun kopi saat "nyepi karya" itu, tetapi alat-alat kerjanya tidak boleh dipikul atau dijunjung.

Siapa yang mengawasi pelanggaran ini, kalau ada? Tidak ada. Tidak ada pecalang petantang-petenteng. Yang mengawasi itu dirinya sendiri, atau rasa malunya sendiri kalau melanggar. Kalau ada orang yang memikul kayu bakar, orang lain akan menyindir: "inget nyepi karya, petilesang ragane nyanggra piodalan…" Orang yang disindir itu langsung malu sendiri dan menggotong kayu bakarnya, bukan lagi dipikul.

TERUS terang, "nyepi karya" di kampung saya (Pujungan) lebih khusyuk dibandingkan nyepi tahun Saka. Saya kira begitu juga di Desa Ababi dan Ulakan. Kenapa bisa lebih khusyuk? Karena pada masyarakat desa ditanamkan pengertian ngrastitiang karya atau dalam bahasa populernya berdoa dan konsentrasi untuk suksesnya karya. Seseorang yang melanggar brata penyepian akan dihadapkan pada rasa bersalah, seolah-olah dia tidak ikut berdoa dan konsentrasi menghadapi ngusaba desa Sasih kapat. Rasa bersalah itu akan terus menghantui mereka jika karya itu nanti tidak sukses (misalnya turun hujan terus menerus atau ada bencana lain) seolah-olah dirinyalah yang menjadi penyebab.

Apakah desa-desa yang masih menjaga warisan leluhurnya seperti Ababi, Ulakan, Pujungan dan sebagainya ini tergolong desa kuno? Bisa disebut begitu. Tapi apakah kuno itu juga berarti kolot, tidak mengikuti arus globalisasi, kok di zaman moderen ini masih menambah-nambah hari nyepi? (Ada yang bilang, nyepi sekali setahun saja sudah berat, ini kok malah ditambah lagi).

Pertanyaan ini bukan saja kurang relevan dan tidak ada hubungan antara kuno dan "tertinggal zaman", tetapi jelas-jelas salah. Orang moderen pun membutuhkan waktu jeda, waktu untuk merenung, waktu untuk melakukan introspeksi diri dan melakukan koreksi, mengosongkan pikiran untuk membuang vibrasi buruk dan kembali ke titik nol. Untuk apa? Agar mereka bisa melangkah lebih baik, apalagi menyongsong sebuah hajatan besar seperti ngusaba desa itu. Dikaitkan dengan konsep brata, "nyepi karya" ini sesuatu yang sangat relevan karena ajaran Hindu menyebutkan agar pelaksanaan yadnya dilakukan dengan segala keheningan pikiran, dan konsentrasi yang berkepanjangan sampai puncak yadnya itu adalah juga samadhi.

Para leluhur kita sudah mengajarkan dan mempraktekkan kitab Weda dengan simbol-simbol kearifan, bagaimana agar langkah kita meniti kehidupan ini tidak keblablasan. Apakah itu keblabasan mencari materi, menimbun kekayaan, mencari pangkat, memuaskan ego, dan sebagainya. Kita diiingatkan untuk melakukan yadnya (ngusaba salah satu saja) dan sebelum mempersembahkan yadnya itu kita diwajibkan untuk berhenti sejenak melangkah, kita bersihkan diri kita dengan brata dan samadhi, kita koreksi apakah langkah kita selama ini sudah sesuai dharma. Mengejar materi, kekayaan, pangkat, boleh-boleh saja bahkan keharusan, tetapi apakah itu berlandaskan dharma atau tidak? Nah, ibarat mobil, tidak bisa terus menerus berlari kencang, ia perlu direm karena ada tikungan tajam di depan.

Nyepi "tambahan" di Ababi dan Ulakan, juga di Pujungan dan desa lainnya lagi, adalah tradisi yang patut ditiru oleh orang-orang moderen. Masalahnya adalah bagaimana agar "nyepi karya" itu tetap disosialisasikan makna dan filsafatnya, agar anak-anak muda desa itu tahu, untuk apa dia mengekang diri seharian sementara warga desa lainnya bebas keluyuran.

YUDHISTIRA DI TEPI DANAU

(Catatan Mpu Jaya Prema: Ini adalah tulisan Goenawan Mohamad versi panjang --asli-- sebelum dipangkas untuk Catatan Pinggir Majalah Tempo terbitan 7 Sep. 2009. Tulisan yang mengagumkan dari seorang budayawan ternama negeri ini. Tapi, tulisan ini dari sisi Mahabharata versi sastra, yang oleh orang Jawa sering disebut "kisah wayang". Mungkin ada komentar dari sisi Hindu, silakan lebih terbuka di blog ini.)

Oleh Goenawan Mohamad


Pada tahun ke-13 masa pembuangan, di suatu hari yang terik di hutan pekat itu, empat dari lima bersaudara Pandhawa mati satu demi satu.

Beberapa jam sebelumnya, Yudhistira, sang sulung, meminta adik-adiknya pergi menemukan sumber air. Ia kehausan, demikian juga yang lain. Seorang demi seorang pun berangkat, tapi tak ada yang kembali.

Cemas dan bertanya-tanya dalam hati, Yudhistira pun pergi menyusul, mencari, mengusut jejak. Akhirnya, sekian puluh pal jauhnya dari tempat ia menunggu, di tepi sebuah telaga yang jernih, ia melihat tubuh dua saudara kandungnya seibu, Bhima dan Arjuna tergeletak. Tak bernyawa. Lebih ke utara terdapat jenazah Nakula. Lalu ia temukan juga mayat Sadhewa. Kedua pemuda di ujung remaja itu adiknya yang lain: putra Pandhu dari Ibu Madrim.

Yudhistira terhenyak. Keempat saudaranya mati tanpa bekas pertempuran. Apa gerangan yang telah terjadi? Meminum air beracun? Siapa yang menyebar racun: penghuni rimba yang tak kelihatan, atau mata-mata Raja Duryudana dan para Kurawa?

Di tengah pikiran yang gelap dan galau itu, Yudhistira mendengar sebuah suara berat yang tak tampak sumbernya.

“Dengar, Yudhistira”, suara itu berkata. “Keempat ksatria ini, keempat adikmu, satu demi satu mati karena melanggar larangan: mereka telah diberitahu untuk tak meminum air telaga itu. tapi mereka – dengan penuh kepercayaan diri, bahkan angkuh – melawan pantangan itu.”

Siapakah yang bicara? Yaksa yang tak berwujud? Hantu penghuni air yang mengenalnya?

“Katakan saja: aku sukma air telaga ini. Aku tahu keempat adikmu kehausan, aku tahu engkau kehausan, tapi kau sebaiknya tak melakukan hal yang mereka lakukan”.

“Izinkan aku minum”, Yudhistira mencoba menyahut.

“Akan aku izinkan. Tapi kau harus menjawab lebih dulu beberapa pertanyaan sebelum ia boleh mereguk air ini”.

Saat itu saya bayangkan Yudhistira, di balik airmukanya yang tenang, gentar. Ia melihat siang mendadak seperti bagian mimpi buruk. Tiba-tiba saja sebuah perjalanan, sebuah proses, sejak hari mereka berlima masuk hutan karena dibuang, terpotong. Hanya sembilan hari lagi masa pembuangan 13 tahun itu akan berakhir. Tahta Kerajaan Indraprasta akan dikembalikan kepada keluarga Pandawa. Tapi kini apa yang akan terjadi? Hanya dia, Yudhistira, yang tinggal.

Harapan dan perhitungan lama tak berlaku lagi. Jika nanti para Kurawa menolak dan memperdayakannya lagi, bagaimana ia akan melawan mereka? Akan terjadikah perang besar yang sejak 13 tahun lamanya diramalkan itu? Tapi bagaimana dengan dirinya, sebelum perang disiapkan? Bisakah ia lepas dari nasib buruk di tepi danau itu?

Di saat itu ia bisa memilih: ia membiarkan dirinya mati seperti keempat Pandawa lain, atau ia bersedia menjawab pertanyaan Sang Suara Gaib. Tapi ia tak tahu apa yang akan terjadi jika jawabannya salah: akankah ia mati juga? Ataukah ia akan dibiarkan hidup tapi tetap tak bisa meminum air danau?

Dalam Mahabharata dikisahkan, Yudhistira akhirnya memutuskan untuk bersedia menjawab pertanyaan yang akan menghadangnya. Dengan itu ia sebenarnya bagaikan meloncat ke jurang yang gelap di depan.

Syahdan, dalam bagian karya besar ini, ada beberapa pertanyaan yang dimajukan. Tapi di sini saya kutip saja yang terakhir, yang paling menentukan.

Kata suara gaib: “Salah satu dari adikmu akan segera kuhidupkan kembali. Siapa yang kau kehendaki, Yudhistira?”

Yudhistira terdiam. Ia pejamkan matanya, dan pilihan-pilihan yang sulit bertabrakan dalam gelap. Akhirnya sahutnya lirih: “Nakula”.

“Nakula?”, suara itu heran. “Bukan Bhima, saudara kandungmu yang kau sayangi, yang kekuatannya setara dengan puluhan gajah? Bukan Arjuna, sang pemanah piawai?”

“Bukan”, jawab Yudhistira, kata-katanya semakin mantap. “Sebab yang melindungi manusia bukan senjata, bukan kekuatan. Pelindung utama adalah dharma. Nakula aku pilih karena aku, yang selamat dan hidup, adalah putra Kunthi. Sudah sepatutnya putra Madrim juga harus ada yang hidup seperti diriku. Itu adil.”

Kata “adil” itu seperti bergetar di seluruh permukaan danau. Mendengar itu, Sang Suara Gaib seakan-akan membisu, dan tak lama kemudian, muncullah Batara Yama di depan Yudhistira. Dewa Maut itu dengan mesra memeluknya. Kahyangan terpesona akan kata-kata putra sulung Pandhu yang barusan diutarakan. Anugerah pun diturunkan. Keempat jenazah bersaudara itu – tak hanya Nakula -- dihidupkan kembali.

Yudhistira: 13 tahun yang lalu ia seorang penjudi yang gagal. Tapi kapan perjudian berakhir? Tadi juga ketika ia memutuskan untuk bersedia menjawab Sang Suara Gaib, ia merasa dirinya ibarat sebuah dadu yang terlontar dan tak bisa menentukan bagaimana ia akan jatuh. Tiap lemparan adalah pengakuan bahwa hidup adalah kecamuk kebetulan-kebetulan. Tak jelas alasannya. Tak jelas arahnya. Absurd.

Juga di tepi telaga itu. Yudhistira sebenarnya tak tahu, muka mana dari dadu yang akan muncul dan apa yang menyebabkannya. Kupilih Nakula, tapi aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti dengan sisa hidupku di hutan ini. Aku tak tahu, aku gentar, tapi ada sesuatu yang serta merta memperkuatku: perasaan telah memilih laku yang adil.

Di saat itu ia jadi seorang manusia yang mendekati Zarathustra dalam puisi Nietzsche: seorang yang berseru kepada langit, karena langit adalah meja para dewa tempat dadu kahyangan dilontarkan. Baginya hidup ibarat angkasa yang murni: terlepas dari jaring-jaring akal yang mematoknya dengan “tujuan”, dengan “arah”, akal yang menambatnya ke dalam hubungan kausalitas. Di angkasa yang telanjang murni, yang bergerak adalah ketidak-pastian. Yudhistira menerima itu. Dalam pengertian Deleuze, yang membaca Zarahustra dengan baik, sang sulung Pandawa justru bukan “pemain dadu yang buruk”. Pemain dadu yang buruk masuk gelanggang dengan bersenjata teori probablilitas. Yudhistira tidak.

Saya kira itulah sebabnya, 13 tahun yang lalu, ia terima tantangan para Kurawa untuk bermain dadu, dengan sikap tawakal yang membingungkan. Ia mau menghadapi lawan judi yang tangguh dan curang, Sengkuni.

Ada memang yang mengatakan, Yudhistira melakukan semua itu karena ia menyukai perjudian, tapi sebenarnya Mahabharata tak begitu jelas di sini. Yang kita ketahui, Yudhistira datang ke meja pertaruhan yang fatal itu – yang kelak jadi benih perang besar keluarga Bharata.

Ia tak berhitung dengan kalkulasi kemungkinan. Tak ada strategi mendapatkan tampilan dadu yang pas dengan yang ditebaknya. Ia cuma memandang ke langit-langit gelap, merasa tiap lontaran tak pernah sama, biarpun berkali-kali. Tiap kali dadu jatuh itu adalah kebetulan yang niscaya tak dapat diperhitungkan. Teori probabilitas terlampau menyederhanakannya.

Yudhistira berani, tapi bukannya tak ada persoalan di sini. Kesediannya menghilangkan diri sebagai subyek, dan menyerah kepada Nasib, ternyata tak membuatnya mampu menyentuh dunia di luar dirinya. Maka lakunya jadi bagian dari kekejian: ia jadikan hartanya, kerajaannya, adik-adiknya, bahkan dirinya, dan akhirnya isterinya, jadi barang taruhan. Semuanya jatuh ke tangan lawan.

Memang ia tampil dengan askesis yang kukuh: sanggup menerima absurditas hidup seraya menghilangkan diri sebagai subyek yang menguasai hal ihwal. Tapi dalam tawakal itu ia tak tergerak oleh liyan, tak terpanggil untuk memikirkan sesama yang lain.

13 tahun kemudian ia berubah. Dari adegan di tepi telaga itu tampak, hari itu Yudhistira bukan lagi pelontar dadu yang lembek di depan Sengkuni. Nasib dan Kelak tak dapat dikuasainya, tapi ia tak pasif. Ia bukan seonggok otomaton. Ia memilih dengan sepenuh hati: Nakula. Ia korbankan cintanya kepada Bhima dan harapannya kepada Arjuna.

Artinya, ia hadir dalam subyektifitas yang kuat. Tapi saat itu dharma-nya bukanlah aktualisasi “aku yang teguh”, melainkan kesetiaan kepada sesuatu yang tadi tersebut dalam kata, “Itu adil” -- sesuatu yang menjadikan dirinya kukuh di momen yang menentukan itu, sesuatu yang membuat rasa hidup yang tak terhingga, dan dengan itu ia ingin dan sanggup memeluk sesama, melalui batas asal-usul. Ada yang ajaib di kejadian itu: ia merasa ada harapan, cinta, dan kesediaan memberi, walau dalam cemas dan ketidak-lengkapan.

Sejak itu, dalam Mahabharata Yudhistira adalah ksatria yang ganjil. Ia naik tahta dan menganggap diri pendosa; begitu banyak manusia dibunuh agar Kerajaan Indraprasta kembali ke tangan keluarga Pandhu. Baginya, perilaku para ksatria, kasta para pendekar perang, mirip tingkah anjing yang memperebutkan sisa makanan. Ia tahu posisi raja dan panggilan dharma selalu akan bertentangan—dharma-caryã ca rãjyam nityam eva virudhyate.

Dengan demikian ia memang tak mematuhi aturan kitab suci tentang manusia, kasta dan perannya. Tapi seperti dikatakannya kepada suara gaib di tepi danau itu, (saya kutip dari penceritaan Nyoman S.Pendit), “orang tak menjadi bijaksana hanya dengan mempelajari kitab-kitab suci”.

Goenawan Mohamad

BERHUBUNGAN DENGAN PUTU SETIA

Oleh Nyoman Sukadana

Putu Setia yang sekarang sudah menjadi Brahmana dengan nama (Abhiseka) Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, adalah orang yang sangat berperan penting dalam perkembangan saya dalam perjalanan mengisi diri. Saya dikenalkan dengan beliau oleh seorang sesepuh kami pada tahun 2003. Sesepuh kami ini adalah seorang rohaniawan bernama Ketut Nedeng, ketika itu saya diminta datang dari rumah kesebuah tempat / Pura yang jaraknya sekitar 20 km, panggilan ini oleh sesepuh ini sudah saya fahami bukan sekedar perintah biasa pasti ada makna dibelakang itu bagi diri saya dan orang lain untuk hari itu dan dikemudian nanti, sehingga dengan ikhlas saya datang dan berkenalan dengan Bapak Putu Setia.

Awal perkenalan saya dengan Putu Setia - dimana saat itu beliau masih Redaktur Majalah Hindu Raditya dan juga seorang “Jro Mangku /Pinandita” yaitu tahap seseorang yang mulai masuk kedalam alam rohani dan sifatnya baru menjadi tangan-tangan Brahmana (Belum Brahmana). Hubungan ini berlanjut dan saya mulai menulis di Majalah Raditya karena memang saya merasa punya bakat dan kesenangan menulis. Saat itu ibaratnya mata air didalam diri saya yang selama ini tersimpan di bawah tanah sudah dibukakan oleh Bapak Putu setia, Dalam proses tulis menulis itu saya banyak memperoleh pelajaran jurnalistik lewat kritik pada tulisan saya, yang akhirnya saya menjadi tahu ada etik-etik tertentu. Tidak banyak kritik yang disampaikan apakah itu artinya sudah cukup atau dianggap cukup karena berikutnya saya tidak pernah dikomentari lagi, mungkin untuk standard orang yang tidak mendalami jurnalistik, maka metode penulisan saya secara standard minimal sudah dianggap cukup. Berikut beliau juga me-refer tulisan saya ke tabloid. Karena kepercayaan saya yang dalam, maka saya sampai tidak mau menulis ke Majalah sejenis (Majalah Hindu) padahal saya diminta oleh kawan di Redaksi Majalah tersebut.

Berikutnya, perjalanan Bapak Putu Setia berkembang, dan berlanjut meningkatkan diri menjadi seorang “Ida Bhawati”. Bhawati berasal dari “Bhawa = perut, di mana pada fase ini beliau sudah berada pada “Rahim Brahmana” dan siap lahir menjadi Brahmana kalau Tuhan menghendaki. Brahmana bukan keturunan tetapi adalah perjalanan rohani seseorang sesuai dengan Guna (Bakat) dan Karma (tindakan atau tugas kesehariannya). Sesuai dengan tata-krama (Sesane), maka saya juga berubah sebutan kepada beliau dengan “Ida Bhawati Putu Setia” dan komunikasi kami tidak ada masalah bisa berlanjut seperti biasa, bahkan lebih dalam karena saya juga sering minta nasehat sesuai kapasitas beliau.

Waktu berkembang dengan sangat baiknya dalam perjalanan beliau, karena pada 21 Agustus 2009 – malam telah lahir dari seorang Brahmana Pandita Mpu Jaya Rekananda sebagai Nabe Napak (yang melahirkan), didampingi oleh Nabe Waktra Pandita Mpu Jaya Prateka Tanaya, yang akan mendidik, serta Nabe saksi Mpu Dharmika Tanaya. Brahmana yang baru lahir ini diberi nama (Abhiseka): Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Kembali sebagai insan religius dan memahami tata-krama, maka saya memanggil Ida Bhawati Putu Setia dengan “Pandita Mpu”. Hubungan ini tentunya akan terus berlanjut dengan sesane dan isi komunikasi yang berbeda.

Selamat datang Mpu Jaya Prema Ananda, demikian kalimat yang pertama saya sampaikan di Facebook, “semoga semakin banyak lahir matahari-matahari kecil untuk menerangi umat manusia”

Nyoman Sukadana
Karanganyar-Solo-Jawa Tengah

Sembahyang Bisa di Mana Saja

Oleh Pemilik Blog

Bersembahyang bisa di mana saja. Di kamar bisa, di ruang tamu dengan menggelar tikar, juga bisa. Di ruang kelas pun bisa, apalagi buat pelajar. Bersembahyang di kamar kerja, bagi pegawai negeri dan karyawan swasta, juga sudah biasa dilakukan di kota-kota besar seperti di jakarta. Dulu, ketika saya masih berkantor di Majalah Tempo Jakarta, saya biasa bersembahyang di ruang kerja. Kalau di luar ada suara hiruk pikuk yang mengganggu konsentrasi, saya biasanya memutar kaset tabuh gong atau kidung yadnya. Tujuannya adalah membawa pikiran pada satu fokus yang paling memungkinkan untuk mencapai suasana religius.

Kalau bersembahyang bisa di mana saja, asal jangan di per¬empatan jalan yang lagi ramai lalu lintasnya, untuk apa umat Hindu mengun¬jungi pura? Kenapa umat berduyun-duyun pergi ke Pura Tri¬kahyangan pada saat Hari Raya Galungan? Kenapa Pura Luhur Batukaru penuh sesak pada saat Manis Galungan? Begitu pula Pura Lempuyang Luhur, umat parkir jauh sekali dan berjalan naik ke bukit. Dan apa pula penyebabnya umat berbondong-bondong datang ke Kintamani, bukan untuk melihat Danau Batur, tetapi bersem¬bahyang ke Pura Ulun Danu pada Purnama Kedasa? Kenapa umat Hindu memenuhi Pura Dasar Bhuwana di Gelgel pada Pemacekan Agung dan berbondong-bondong ke Pura Sakenan pada hari Kuningan?

Jelas ada daya tariknya, kenapa pura dikunjungi. Yang pertama-tama dalam pikiran masyarakat tradisional adalah pura itu “tempat tinggal” Sesuhunan, stana Ida Bethara, Dewa, Hyang Widhi. Umat tak perlu lagi memerinci apa beda Dewa, Bethara, dan Hyang Widhi itu. Kebanyakan umat hanya tahu ke pura untuk bersembahyang, tak menghiraukan dengan teliti apakah persembahyangan itu di depan meru, balai gedong, atau padmasana. “Sembahyang untuk memuja Tuhan,” kata keponakan saya yang baru kelas dua SD. Bagi dia sama saja, bersembahyang di merajan, di Pura Puseh, di Pura Ulun Danu Batur, di Pura Besakih, semuanya memuja Tuhan.

Dalam setiap kesempatan mengisi dharmatula, saya selalu menyarankan, jika kita mengunjungi pura (tirthayatra) hendaknya dengan cara-cara yang dikehendaki oleh para leluhur kita, yakni pikiran kita sudah dibawa ke alam keheningan sebelum sampai di pura. Apa maksudnya?

Para leluhur kita mendirikan pura atau meninggalkan warisan tempat suci yang kemudian oleh pengikutnya dibangun pura, lebih banyak di tempat-tempat di mana orang harus melakukan “perjalanan penuh rintangan” sebelum sampai ke pura itu. Pura Ulun Danu Batur (yang “asli” di Songan), sebagaimana namanya, berada di pinggir danau, yang dahulu kala harus dicapai dengan berjalan kaki di terjal-terjal. Pura Lempuyang (baik di Luhur maupun di Madya) dibangun di puncak gunung, di mana orang harus datang ke sana melewati jalan yang kiri kanannya tebing curam. Pura Sakenan berada di tengah pulau, dan umat yang datang harus naik perahu atau berjalan kaki dengan memperhitungkan naik turunnya air laut. Begitu pula Pura Tanah Lot berada di karang yang dipisahkan dengan air laut yang kadangkala bisa pasang. Apa yang dimaui para leluhur kita di masa lalu itu? Kenapa tidak membangun pura di tempat pemukiman biasa saja, seperti Mpu Kuturan menganjurkan membuat Pura Trikahyangan dan “pura moderen” seperti Pura Jagatnatha?

Jawabnya adalah para leluhur itu ingin umat yang datang menyadari adanya “rintangan” dalam perjalanan itu. Dengan adanya “rintangan” itu, umat sudah terkonsentrasi untuk mendekatkan dirinya kepada Hyang Widhi atau leluhur kita yang sudah menyatu dengan Hyang Widhi, yang akan kita sembah di sana. “Rintangan” itu tak lain adalah cara tak langsung untuk melakukan japa dan juga samadhi, sehingga begitu sampai di pura, pikiran otomatis sudah terfokus dan persembahyangan langsung bisa dimulai.
Sekarang “rintangan” itu sudah dihilangkan oleh manusia-manusia moderen. Pulau Serangan di mana Pura Sakenan berada sudah menyatu dengan Bali. Orang datang naik mobil dan motor, menderu-deru sampai depan pura. Lalu umat bertengkar dengan tukang parkir, atau mengumpat karena mobilnya keserempet, atau ngedumel karena parkirnya susah. Anak-anak menangis minta mainan dan ibunya membentak terus. Suasana ngedumel dan tangisan dibawa langsung masuk pura. Pikiran apakah yang dibawanya ketika berada di jeroan pura, dan langsung dituntun bersembahyang oleh Pemangku? Tak lain adalah pikiran yang masih penuh marah, pikiran yang masih ngedumel, setidak-tidaknya jauh dari rasa hening. Padahal dulu, ketika kita pergi ke Pura Sakenan dan masih naik jukung, semuanya seperti terpaku hening dan berdoa agar selamat sampai di tujuan. Begitu ada ombak, meski kecil, orang berdoa. Suasana khusuk doa dibawa ke jeroan pura.

Beberapa tahun yang lalu, saya punya kisah yang bisa dikenang ketika sekeluarga ke Pura Dasar Bhuwana Gelgel pas di hari Pemacekan Agung. Bayangkan betapa ramainya. Anak saya kecil, berdesak-desakan. Ada yang mendorong dari belakang, istri saya yang melindungi anak saya, kena sikut mukanya. Ia menegor lelaki yang menyikutnya. Lelaki itu tersinggung dan marah, lalu istri saya ikut marah. Apa yang saya lakukan? Saya menarik tangan istri saya dan anak saya keluar dari kerumunan, lalu duduk di balai gong. Anak saya bertanya, kenapa mengaso? Saya jawab, apa gunanya bersembahyang ketika pikiran masih dipenuhi rasa marah dan dendam? Kami istirahat sejenak, mendengarkan bunyi gamelan, setelah pikiran tenang baru masuk ke jeroan.

Sekarang ini pengaturan masuk di Pura Dasar Gelgel di hari Pemacekan Agung sudah berlapis tiga dan mulai tertib. Tetapi masih saja ada dorong-mendorong, dan ada maki-makian di antara pengunjung. Suasana seperti ini hampir terjadi di setiap pura kalau ada pujawali besar. Termasuk Pura Besakih. Penyebabnya adalah kawasan suci pura sudah semakin sempit. Dan manusia-manusia moderen sudah mempersempitnya lagi dengan memberikan akses masuk bagi kendaraan, pedagang, dan sebagainya ke lokasi pa¬ling dekat pura. Akibatnya, umat ke pura selalu dalam posisi “grasa-grusu” (tergesa-gesa dengan cara sembrono).

Sudah saatnya umat diberikan pengertian hal yang paling mendasar, seperti bagaimana etika mengunjungi pura, dan siapa yang dipuja di pura itu. Jika perlu siapkan buku sejarah mengenai pura itu yang bisa dijual dengan harga yang terjangkau.

Yadnya Untuk Sesama

Oleh Pemilik Blog

Misalkan kita dalam perjalanan menuju pura yang jauh dan naik mobil pribadi. Kita membawa sesajen yang berisi ketupat, pisang, dan kue. Lalu di perempatan jalan mobil berhenti karena ada lampu merah. Seorang pengemis dengan muka pucat mengetuk kaca mobil. Ia memberi tanda dirinya haus dan lapar. Apa sikap kita?

Pernahkah kita mengambil kue atau buah di sesajen itu untuk diberikan kepada pengemis yang kelaparan? Mungkin tidak. Dan mungkin pula, terpikirpun tidak. Malah kita akan menutup kaca mobil rapat-rapat.

Maaf, ini pengamatan selintas di Bali. Mungkin masih ada orang yang ikhlas merelakan sesajennya untuk pengemis. Saya termasuk orang yang pelit memberi sesuatu kepada pengemis, kalau pengemis itu masih sehat dan kekar. Tetapi terhadap gelandangan yang betul-betul memerlukan bantuan mendesak, saya sering tersentuh. Saya pernah memberikan sesisir pisang kepada gelandangan yang menggedong anak kecil yang saya lihat sangat lapar, padahal pisang itu sudah dirangkai dalam bentuk sesajen. Sebelum sampai ke pura, saya membeli pisang di pasar sebagai pengganti. Saya merasa lebih plong bersembahyang, tidak diusik oleh wajah anak kecil yang kelaparan itu.

Dalam kisah kehidupan para sanyasin, banyak ditemukan teladan bagaimana menolong sesama manusia. Ada kisah sanyasin, kalau tak salah ingat, namanya Rahji. Suatu ketika keluarga ini mau menghaturkan sesajen di pura (mandir) di atas bukit. Di perjalanan ia menemukan gelandangan yang hampir sekarat karena haus dan lapar. Istri Rahji berkata: “Kita teruskan saja perjalanan ke bukit. Sepulang dari bersembahyang, baru kita berikan makanan sesajen ini.”

Rahji mula-mula sepakat, bukankah dalam ajaran Hindu kita wajib mempersembahkan semua makanan kepada Hyang Widhi, dan kita hanya menerima prasadam (bahasa Bali: surudan) saja? Dalam tradisi di Bali ada istrilah ngejot atau mesaiban sebelum kita makan, dan bagi umat Hindu yang lebih moderen (karena tahu ada mantramnya) berdoa sebelum makan, sehingga yang kita makan semuanya adalah prasadam.

Tapi, Rahji berubah pendapat. Ia mengambil makanan dalam sesajen itu dan memberikan kepada gelandangan. Alasannya: “Kalau kita menunggu perjalanan ke atas bukit baru memberikan makanan dalam bentuk prasadam, jangan-jangan gelandangan ini keburu meninggal dunia. Kita harus selamatkan mereka.”

Dan keluarga Rahji memberikan makanan itu kepada gelandangan yang sekarat. Gelandangan menjadi segar dan Rahji pun meneruskan ke bukit melakukan persembahyangan. Bhagawan Gita menyebutkan, dalam keadaan yang sangat sederhana, Tuhan bisa dipuja dengan hanya sekuntum bunga, setangkai daun, sebutir buah dan air sekedarnya: puspam, patram, phalam, toyam.

Saya kira semua ajaran agama menempatkan hubungan horisontal sesama manusia sebagai hal yang utama, melebihi hubungan vertikal antara manusia dengan Hyang Widhi. Kalau begitu, kenapa banyak anak-anak terlantar dari keluarga miskin di Bali diasuh oleh Panti Asuhan non-Hindu? Kemana orang-orang Bali yang Hindu, yang hidup berkecukupan?

Putu Setia Lahir Jadi Pandita

Oleh Bina Bektiati, Wartawan Majalah Tempo

Ida Bhawati Putu Setia ditahbiskan menjadi pandita. Tanda pencapaian spiritual dan bukti keberhasilannya memperjuangkan kesetaraan menjadi Brahmana.
****

Menjelang tengah malam di Pasraman Dharmasastra Manikgeni. Dua sosok berselimut kain putih diangkat dalam posisi terbujur. Di bawah rinai hujan tipis-tipis, beberapa orang memanggul keduanya dari bale upacara ke bale besar di tengah kompeks Pasraman. Wangi dupa, alunan kidung, dan denting genta sulinggih—sebutan Bali untuk pandita—melahirkan aroma mistis dan syahdu. Angin malam berhembus dari Gunung Batukaru di belakang Pasraman, melorotkan udara hingga 18 derajat Celcius.

Inilah ritual menuju puncak upacara Rsi Yadnya Mediksa bagi Ida Bhawati Putu Setia dan isterinya, Ida Bhawati Istri Ni Made Sukarnithi. Berlangsung pada Kamis malam dua pekan lalu, upacara itu menahbiskan pasangan tersebut menjadi pandita Brahmana. Tidak ada upacara pembersihan --tubuh dan jiwa—yang lebih tinggi dari Mediksa.

Pasraman Manikgeni yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan riuh oleh tamu-tamu. Ada belasan pandita, anggota keluarga, serta sebagian warga desa, ikut bertugur hingga jauh malam. Di bale gede, Ida Bhawati Putu Setia dan isterinya dibaringkan dalam posisi bersanding. Ruang tidur mereka ditutup tirai kain Bali warna merah- ungu beraksen keemasan. Keduanya dalam kondisi ”mati”. Dan berkelana di luar raga hingga guru nabe, pandita tertinggi pemandu upacara agung itu membangunkan mereka dengan percikan tirta suci.

Saat itu tiba pada pukul 01.10 waktu Indonesia Tengah. Pandita Mpu Nabe Jaya Rekananda, sang guru nabe, memerciki mereka dan memberikan bhiseksa atau nama. Ida Bhawati Putu Setia mendapat nama baru Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Dan isterinya, Ida Pandita Mpu Rai Istri Jaya Prema Ananda. “Saya hanyalah fasilitator. Nama itu titipan dari Tuhan,” ujar Mpu Jaya Rekananda kepada Tempo.

Pada 18 Juni 2008, Putu Setia dan isterinya menjalani ritual menjadi Ida Bhawati. Tahapan itu wajib mereka tempuh sebelum menjadi sulinggih tertinggi: Ida Pandita. Sejak menjadi Ida Bhawati, Putu Setia berada di “rahim” guru nabe. Di sana, dia menanti dilahirkan kedua kalinya ke dunia. Ada tiga guru yang membimbing pria kelahirnan Tabanan, 58 tahun silam ini. Yakni, Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Rekananda sebagai guru nabe; Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Prateka Tanaya sebagai guru waktra; dan Ida Pandita Mpu Nabe Dharmika Tanaya, guru saksi.

“Layak tidaknya menjadi pandita, harus melalui uji kemampuan. Termasuk, harus sehat secara fisik,” kata Mpu Nabe Jaya Rekananda. “Perlu kejeniusan tertentu untuk menjadi pandita,” dia menambahkan.

Setelah setahun Ida Bhawati Putu Setia dinyatakan layak naik jenjang melalui Rsi Yadnya Mediksa. Putu Setia dan isterinya melakukan ritual Seda Raga (kematian), lalu disusul Napak, yaitu dilahirkan kembali sebagai pandita.

Seusai upacara, Putu Setia menuturkan, di saat “mati”, tanda kehidupan hanya dia rasakan di bagian dada ke atas. “Dada ke bawah terasa mati,” ujarnya. Dalam pengembaraan di luar raga selama satu jam lebih—Putu merasa melintasi hutan Bali di zaman kuno. Dia melihat manusia-manusia kecil, pepohonan, danau-danau. Rasanya belum ingin kembali (ke kesadaran dunia), tapi sudah dibangunkan oleh percikan air,” dia menuturkan.

Setelah kelahiran kedua ini, Putu Setia dan Ni Made Sukarnithi sudah tak ada lagi, berganti dengan Mpu Jaya Prema Ananda dan Mpu Rai Istri Jaya Prema Ananda. Pimpinan Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi—klan terbesar di Bali—Prof. Dr. Ketut Wita, menjelaskan saat ini ada 141 orang pandita tertinggi di Bali. Ketika dia menjabat lima tahun lalu, jumlah petinggi keagamaan itu baru 72 orang. Hadirnya Mpu Jaya Prema Ananda menambah jumlah pandita tertinggi.

Para pandita Brahmana Bali tak lagi semata-mata datang dari jalur keturunan atau “nyambung rah”. Yaitu bila ayahnya seorang pandita, anak laki-lakinya otomatis bisa menjadi pandita setelah dewasa. “Para pandita nyambung rah kini jumlahnya kurang dari 10 orang,” kata Mpu Jaya yang pernah menjadi wartawan Tempo. Karena anak seorang pandita belum tentu memilih jalur yang sama. Dan untuk sampai ke tahapan sulinggih –pemimpin keagamaan—dia harus lulus serangkaian tes.

Kehadiran Putu Setia sebagai Ida Pandita adalah salah satu bukti keberhasilan ”reformasi” dalam tradisi keagamaan Hindu Bali. Reformasi ini memperjuangkan setiap orang Hindu berhak menjadi pendeta bila memenuhi syarat—dan bukan hanya keturunan brahmana. Inilah tesis dari kontroversi panjang tentang paham warna –pembagian masyarakat berdasar pekerjaan— yang dibelokkan menjadi kasta –pembagian warga berdasar garis keturunan.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), organisasi keagamaan umat Hindu—berdiri pada 1961—menyatakan setiap pemeluk Hindu dapat menjadi pandita. Namun dalam prakteknya tidak semudah itu. Pergulatan di antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pendapat terus bergulir dari masa ke masa.

Mpu Jaya Prema Ananda, misalnya, ketika masih sebagai Putu Setia, dikenal gigih memperjuangkan penghapusan diskriminasi jalur menjadi pendeta. Antara lain melalui Forum Cendekiawan Hindu Indonesia. Putu pernah menjadi ketuanya pada periode 1991-1996.

Menjadi pelayan agama adalah jalur yang telah dipilih Putu Setia sejak lama. Sejak pindah dari Jakarta ke Bali pada 2002, Putu menunjukan komitmennya dengan sungguh. Dia menempuh berbagai jenjang kerohanian yang disyaratkan. Dia mengaku, tidak mudah. Dan, ada pula banyak pantangan.

Sebagai Ida Pandita, misalnya, dia hanya boleh mengenakan baju putih. Dia tak boleh berkata bohong, menyetir mobil, melakukan transaksi ekonomi, marah, dan banyak lagi.

Untunglah tak ada larangan menggunakan Internet, termasuk fasilitas Facebook. Karena Facebook dapat digunakan sebagai sarana berdakwah dan berhubungan dengan publik. Jumat sore pekan lalu, Mpu Jaya Prema Ananda membuka akun baru. Statusnya bertulisan: “Saya orang baru di facebook, semoga ada yang mau berteman untuk mewujudkan bumi yang damai”.

Bina Bektiati (Pujungan, Tabanan)

(Majalah Tempo 31 Agustus 2009)

Pendet Malaysia

Oleh Putu Setia

Geger tari Pendet, yang diklaim Malaysia sebagai tari tradisionalnya, sudah menyurut. Penyelesaiannya pun khas Melayu. Pemerintah Malaysia mengaku tak tahu urusan itu, karena promosi pariwisata di kerajaan tersebut dikerjakan swasta. Adapun pihak swasta yang membuat tayangan promosi itu sudah meminta maaf karena mereka mendapatkan gambarnya dari pihak ketiga. Sedangkan pihak ketiga, yang entah siapa, diduga mendapatkan bahan dari sekeping VCD yang dibelinya di Bali--bisa jadi pula VCD bajakan, yang memang mudah sekali diperoleh di kaki lima.

Ya, urusan selesai, mau diapakan lagi? Tari Pendet adalah klaim yang kesekian kali oleh Malaysia terhadap budaya Indonesia. Sebelumnya ada reog Ponorogo, kain batik, wayang kulit, angklung, keris, beberapa lagu. Urusan non-budaya juga ada, misalnya klaim terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Hebatnya, Malaysia selalu menang. Artinya, mereka berhasil mendapatkan publikasi tanpa menerima hukuman apa pun, sedangkan di Indonesia, orang hanya teriak-teriak di jalanan sambil mengacungkan tangan: ganyang Malaysia.
Ketika sejumlah seniman Bali bersedih atas klaim tari Pendet ini, saya sempat tertawa dalam hati. Sebab, begitu bodohnya Malaysia mengklaim sesuatu. Begitu banyak jenis tari di Bali, baik yang tradisional maupun setengah tradisional, kenapa memilih tari Pendet? Hanya orang idiot yang bisa diyakinkan bahwa tari Pendet milik orang non-Bali. Jika promosi pariwisata itu dilakukan dengan cara-cara orang idiot, memangnya ada yang percaya? Apa turis yang mau disasar Malaysia adalah turis yang bloon? Jadi memprotes kerjaan orang bodoh, ya, sama juga bodoh.
Tari Pendet awalnya tari sakral, persembahan untuk Hyang Widhi, Tuhan dalam sebutan orang Bali. Meskipun diprofankan oleh seniman tari angkatan Nyoman Reneng, tetap saja bau sakralnya ada. Dan terus terang, irama dan busana tari itu tak cocok--atau bahkan bisa disebutkan bertentangan--dengan akidah Islam, agama mayoritas di Malaysia. Karena itu, saya tak habis pikir, bagaimana mungkin sebuah "negara kerajaan" yang berbasis ajaran Islam berani mengklaim kesenian dari khazanah budaya Hindu yang wanita penarinya menonjolkan aurat.
Saya menduga, Malaysia telah kehilangan jati diri, setidaknya kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan bangsanya sendiri, terutama dalam hal budaya. Karena tak percaya akan modal bangsanya, negara itu lantas mengklaim berbagai kekayaan budaya negeri jirannya, Indonesia. Nah, kenapa kita justru ribut? Mestinya kita kasihan dan membantu Malaysia dengan menyodorkan lebih banyak lagi budaya kita untuk mereka klaim. Setelah batik, reog, wayang, angklung, Pendet, ya, jika perlu, nanti kita sodorkan jaipong, tayub, bedoyo, dan banyak lagi. Lalu, kita tawari mereka mengklaim Pancasila sebagai dasar negara, kemudian merah putih sebagai bendera bangsanya, dan siapa tahu nanti terus mengklaim Presiden SBY sebagai kepala negaranya.
Nah, setelah itu, kita tinggal mengundang para sultan di Semenanjung Malaysia ke Senayan dan Ketua MPR RI membacakan maklumat: "Dengan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, Semenanjung Malaysia resmi sebagai Daerah Istimewa Khusus Malaysia bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sarawak resmi menjadi Provinsi Kalimantan Utara."
Inilah sejatinya yang diniatkan Mahapatih Gajah Mada ketika mengucapkan Sumpah Palapa. Kini kita mewujudkan sumpah itu tanpa bau mesiu, karena dibukakan jalan damai: mulai dari klaim-mengklaim budaya. Selamat datang, Malaysiaku, Indonesia yang sebenarnya.

(Diambil dari Koran Tempo Minggu 30 Agustus 2009)

Dua Dunia Putu Setia

Oleh Toriq Hadad

MUMPUNG ada peristiwa istimewa, perkenankan saya menulis tentang Putu Setia, pencipta dan penulis rubrik Cari Angin ini. Ya, peristiwa itu luar biasa untuk wartawan senior Tempo yang kini 58 tahun itu serta Ni Made Sukarnithi, istrinya, tentu juga untuk umat Hindu di Bali.

Jumat dinihari lalu, di Pasraman Dharmasastra Manikgeni di Banjar Taman Sari, Desa Pujungan, Kabupaten Tabanan, setelah menjalani prosesi Rsi Yadnya Mediksa atau wisuda pandita, lengkaplah pasangan itu menjadi brahmana sejati. Mereka menjalani dwi jati atau upacara kelahiran kedua. Ia mencapai tahap bhiksuka, di mana orang melepas segala hal duniawiah.

Maka, Putu Setia praktis ”dimatikan”, menjelma menjadi Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Konon kata ”Prema” – yang berarti kasih sayang – datang langsung dari Tuhan lepas tengah malam itu. Sementara lima kata yang lain sudah menjadi standar resmi pendeta Bali. ”Bisa saja yang datang dari Tuhan nanti kata Tempo,” ujar Putu Setia sambil bercanda melalui telepon, beberapa jam sebelum wisuda.

Ia -- yang pada tahun 1978 sudah menjadi kepala biro Tempo untuk Yogya dan Jawa Tengah -- memang menyebut Tempo sebagai salah satu gurunya. Ketika guru nabe-nya menjelaskan bahwa ia harus memilih orang dan bukan organisasi, ia memilih salah satu nama, tapi tetap mencantumkan Tempo sebagai guru baginya.

Saya -- yang berbilang tahun tinggal satu kompleks dengannya di Pamulang Permai -- gembira untuk pencapaian besarnya ini. Saya tahu ia berjuang untuk umatnya, misalnya dalam hal kasta. Semua orang konon lahir sebagai sudra. ”Di Bali tak ada kasta, yang ada warna, ajaran Hindu yang memberi kesempatan setiap orang menjadi apa saja. Kalau mau jadi brahmana, belajarlah ritual agama. Kalau mau jadi Wesya, belajarlah menjadi pedagang,” katanya suatu kali. Dan ia memutuskan tak menjadi petani (sudra) tapi menjadi brahmana dengan belajar ritual agama, selepas pensiun sebagai karyawan tiga tahun lalu. Ia memprakarsai penerbitan buku ”Kasta: Kesalahpahaman Berabad-Abad”. Ia ikut mendirikan Forum Cendekiawan Hindu Indonesia.

Maka, bila berkunjung ke Bali, saya tak bisa lagi seenaknya memanggil dia Mas, Pak, atau Bos seperti biasa. Saya akan panggil dia Pandita – atau Pak Pandita, kalau boleh. Saya harus mulai menahan diri tidak tertawa geli melihat kerucut (kuncir bundar) rambut di bagian atas kepalanya. Saya mesti mulai terbiasa dengan busana wiku putih-kuning yang dikenakannya ke mana saja. Saya tahu sekarang ia mesti sering melayani umat dan sembahyang dengan membunyikan bajra (genta kecil), merapal bacaan seloka dari Catur Weda, sembari jari tangannya memperagakan mudra.

Saya tadinya merasa kehilangan Putu Setia. Kehilangan sahabat dengan rasa humor yang ”gila-gilaan”. Ketika Tempo berkantor di Kuningan, dan bertetangga dengan kedutaan Australia -- di mana kami bisa menyaksikan para bule berenang di kolam renang -- Putu mengaku sudah lama membangun kolam renang di rumahnya. Untuk itu rumahnya dijaga khusus oleh seorang satpam. Begitu meyakinkan ia bercerita, sampai suatu kali direktur keuangan sengaja datang ke rumahnya. Tentu saja yang ada hanyalah kolam ikan kecil di rumah 200 meter persegi itu. Satpam memang kebetulan lewat, tapi itu satpam RT yang menjaga seratus rumah yang lain.

Humor itu selalu mewarnai tulisan-tulisannya. Bagi kami di Tempo, hanya dia yang bisa menulis dengan jenaka. Dia juga penulis yang sangat produktif. Tiga seri ”Menggugat Bali” merupakan sebagian dari banyak karyanya. Maka, dalam tugas pelayanan rohani nanti, semogalah dia diijinkan berdakwah lewat tulisan. Saya tahu menulis adalah hidupnya. Dan tulisannya lebih menggugah ketimbang bila ia diminta berpidato – bicaranya terlalu cepat atau pasti cenderung mengajak bergurau.

Rasa kehilangan saya terobati. Sebuah pesan pendeknya mampir di hand-phone saya: nama Putu Setia tetap dipatenkan di dunia kewartawanan. Alhamdulillah. Kelebihannya dalam menyampaikan ”dakwah” melalui tulisan rupanya diakui para guru spiritualnya. Artinya pekan depan ia sudah mulai menulis Cari Angin lagi – semoga tetap dengan ”kenakalan” seorang Putu Setia.***

(Cari Angin Koran Tempo, 23 Agustus 2009)

Putu Setia jadi Ida Pandita Mpu

Oleh Made Mustika

Malam itu langit di atas Desa Pujungan, Tabanan, gelap gulita. Maklum, Kamis 20 Agustus 2009 adalah Tilem (bulan mati). Malam itu dipilih oleh tuan rumah untuk menuntaskan niatnya menjadi sulinggih, tahapan tertinggi perjalanan manusia menurut Hindu. Malam itu Putu Setia resmi memperoleh gelar Ida Pandita Mpu. Lengkapnya adalah Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Menanggalkan gelar sebelumnya: Ida Bhawati. Ibarat dunia pendidikan, dulu Putu Setia baru bergelar sarjana muda, kini sudah sarjana strata satu. Istrinya, Ni Made Sukarnithi, tentu saja bergelar Ida Pandita Mpu Rai Istri Jaya Prema Ananda.

Tilem dipilih karena setelah itu bulan di langit akan nampak semakin membesar dari hari ke hari. Fenomena alam itu dimaknai semoga jalan spiritualnya dari hari ke hari semakin memuncak. Semakin memuncak? Bukankah posisi yang dicapai sekarang sudah merupakan “karir” puncak? Benar memang. Tapi ibarat sarjana, apalah artinya kalau hanya gelar saja sarjana, namun perilaku dan intelektual tidak mendukungnya? Ida Pandita berkomitmen akan terus berjuang menaklukkan “diri” serta memperdalam keilmuannya, baik dalam bidang agama maupun bidang-bidang lainnya. “Saya juga akan tetap menulis (di berbagai media),” ujarnya setelah upacara diksa selesai dijalani.

Semasih walaka, Putu Setia adalah seorang wartawan. Dia dikenal sebagai wartawan senior di Majalah dan Koran Tempo. “Beliau adalah seorang yang kritis. Kalau saja ada 30 sulinggih seperti beliau, maka akan sangat besar dampaknya dalam rangka pencerahan kepada umat Hindu,” komentar Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Dr. I Gusti Ngurah Sudiana menjelang pelaksanaan diksa malam itu. Selain Sudiana, sambutan juga diberikan oleh Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Prof. Dr. Made Titib.

Titib malam itu menguraikan makna diksa, yang antara lain di dalamnya ada prosesi sedaraga atau proses “meninggal” sebelum akan “dilahirkan” kembali. Prosesi sedaraga dimaksudkan agar indria-indria dan nafsu-nafsu buruk dikubur atau ditinggalkan. Dicontohkan, seorang sulinggih tak boleh mengkhayal yang bukan-bukan bila melihat gadis muda nan cantik. Demikian juga soal makanan, lidah dan perut hendaknya jangan dimanja, apalagi sampai memanjakan berlebihan. Di dalam ajaran Buddha, seorang biksu bahkan diharapkan hanya makan sekali sehari dengan menu sederhana hasil pemberian umat. Makanan itu hanya untuk mempertahankan badan. Jika lewat dari itu, maka hal itu dimaksud sebagai berlebihan. Kalau sudah berlebihan, jelas indria yang menikmatinya. Itulah antara lain perjuangan yang terus mesti ditaklukkan oleh Ida Pandita. Tegasnya, tidak boleh cepat marah dan emosi. Demikian antara lain standar moral seorang sulinggih. Berat memang, tapi sungguh mulia.

Ritual sedaraga berlangsung antara pukul 23.35 hingga 01.10 dini hari. Dalam prosesi tersebut, Putu Setia dan istri diupacarai layaknya sudah meninggal. Keduanya dibungkus dengan kain putih. Upacara dilakukan di balai pawedan dipimpin oleh tiga sulinggih. Mereka itu adalah Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Rekananda dari Kayumas Kelod, Denpasar, sebagai guru nabe; Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Prateka Tanaya dari Padangan, Pupuan, sebagai guru waktra, dan Ida Pandita Mpu Nabe Dharmika Tanaya dari Basangbe, Baturiti, sebagai guru saksi. Menurut pandangan Titib, saat-saat sedaraga merupakan masa kritis sekaligus akan memberikan pengalaman batin yang sifatnya ekslusif.

Setelah dibalut kain layaknya orang meninggal, mereka kemudian digotong ke balai gede, sekitar 12 meter dari balai pawedan. Di situ “mayat-mayat” itu diletakkan/ditidurkan kurang lebih 1,5 jam. Benar juga, saat itu Putu Setia tidak merasakan apa-apa. Yang didengar hanya orang mekidung (nyanyi). Sedangkan suara gamelan yang tentu jauh lebih keras tidak didengarnya. “Badan mulai dada ke bawah sampai ujung kaki tak sadar sama sekali. Bahkan saya sempat berpikir apa saya sudah mati beneran?” katanya. Selama sedaraga, atman Putu Setia seperti mengelana ke masa ribuan tahun silam. Dia mengaku tidak tahu ke mana ia “mengembara”. Yang jelas suasananya primitif sekali. Orang-orang yang ditemui tidak menggunakan pakaian seperti kita sekarang. Mereka tidak menggunakan alas kaki. Ukuran tubuh yang dilihatnya juga relatif lebih kecil dibanding manusia sekarang. Mereka ada yang mandi di sungai. Air-air sungai masih sangat jernih. Demikian juga hutannya masih sangat perawan. Putu Setia mengaku amat menikmati perjalanan itu. Namun tiba-tiba mukanya terasa kecipratan air. Hendak protes, tapi kata yang disiapkan sama sekali tidak bisa keluar. Lidahnya kelu, mulutnya tak bisa digerakkan. Seperti yang sering dialami orang ketika bermimpi. Tapi Putu Setia tidaklah bermimpi saat itu. Tapi sebuah pengalaman eksklusif yang tidak bisa dirasakan orang lain kalau tidak pernah menjalani.

Ketika waktu 1,5 jam dilampui, guru nabe memang meminta beberapa orang untuk memberikan tirta (air suci). Kecipratan air suci membuat “perjalanannya” atman Putu Setia tiba-tiba mandeg. Ia tak bisa melanjutkan perjalanannya batinnya. Padahal saat dia lagi senang-senangnya menikmati pengalaman itu. Saat kesadarannya mulai terjaga, bagian bawah badan masih tetap belum bisa digerakkan, walaupun beberapa orang telah memijat tangan dan kakinya. Baru ketika dibawa ke tempat permandian, Putu Setia sadar sepenuhnya. “Lebih-lebih setelah disiram dengan air hangat, kesadaran saya pulih sepenuhnya,” ujarnya. Pengalaman batin saat melakukan sedaraga tak sama pada setiap sulinggih.

Pemimpin Redaksi Majalah Raditya itu kemudian menjalani sejumlah ritual tambahan hingga pukul 03.30 Wita. Puncaknya dilakukan persembahyangan bersama di Pura Manikgeni. Subuh itu langit masih gelap, dan puncak dingin datang menyergap. Butuh perjuangan keras untuk melewatkan malam dalam kondisi seperti itu. Serangkaian ritual itu pastilah amat melelahkan. Apalagi, Jumat (21/8), pukul 09.00 dilanjutkan dengan acara resepsi. Gubernur Bali Made Mangku Pastika tidak bisa hadir langsung, dan mengutus Asisten II Ketut Wija untuk membacakan sambutan tertulisnya. Sementara Ketua Pusat Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MPSSR) Prof. dr. Wita, Ketua PHDI Tabanan Wayan Tontra, tokoh Hindu Ketut Wiana hadir langsung dalam resepsi tersebut. Mereka, selain memberikan ucapan selamat atas suksesnya upacara diksa tersebut, sekaligus mengingatkan bahwa tantangan menjadi sulinggih sangat besar. Mereka berharap Ida Pandita Mpu tidak hanya mampu menampilkan diri sebagai sulinggih ritual semata. Tapi diharapakan pula menjadi sulinggih yang mampu menerangi kegelapan umat. Harapan lain yang tak kalah pentingnya adalah agar Ida Pandita Mpu tidak mengemas ritual sebagai kegiatan bisnis atau sumber nafkah keluarga.

Nama di belakang gelar yang disandangnya itu bermakna sangat dalam. Jaya Prema Ananda berarti bila kasih sayang berhasil dijalankan, maka kebahagiaan hidup pasti tercapai. Jaya artinya kemenangan, prema artinya kasih sayang, dan ananda artinya kebahagiaan. Sabtu (22/8) sore, di Griya Dharmasastra Manikgni Pujungan dilanjutkan dengan upacara agni hotra oleh sejumlah dokter dari Denpasar. Upacara tersebut sebagai penuntas serangkaian upacara diksa. Cita-citnya menjadi sulinggih yang terpendam sejak 2004 tercapai sudah. “Saya bercita-cita menjadi sulinggih ketika Tempo dibredel oleh penguasa Orde Baru tahun 2004,” jelasnya. Ketika niat itu diutarakan, beberapa temannya di Tempo tak memercayainya. Sebab, bagaimana mungkin seorang dari “kasta” biasa bisa menjadi pandita. Keraguan teman-temannya itu kini terjawab sudah. Dalam Hindu siapapun boleh menjadi pandita, asalkan bisa memersiapkan diri untuk mengambil tanggungjawab dan kedudukan itu. Selamat!

(Diambil dari Majalah Raditya)