Wisata Halal

Putu Setia | @mpujayaprema

CALON Wakil Presiden Sandiaga Uno terpleset istilah di Bali. Saat kampanye dia mengemukakan idenya bahwa Bali perlu mengembangkan wisata halal. Tujuannya menarik turis Timur Tengah yang membawa fulus sangat besar, di atas Rp 3.000 triliun.

Kecaman pun berhamburan, maklum ini tahun politik. Mari kita bedah dengan meniadakan urusan politiknya, supaya adem dan tak memaki. Mungkin Sandiaga Uno tak tahu kenapa label halal untuk wisata Bali sejak lama ditolak.

Tokoh muslim etnis Madura, Mohammad Bakkri, yang berpuluh tahun tinggal di Bali, menyebut Sandiaga seperti menuduh wisata di Bali itu belum halal sehingga perlu dihalalkan. Bakkrie bertanya, yang belum halal itu apa? Semua hotel besar di Bali termasuk hotel melati di perkotaan memberi tanda kiblat di kamar.

Makanan halal pun tak masalah. Jangankan di hotel, di jalanan pun amat gampang mencarinya. Di setiap pojok jalan bertebaran “warung muslim” dengan balihonya yang mencolok. Jangan-jangan cuma di Bali ada “warung muslim”, apa di daerah lain ada?

Masjid pun semakin banyak di Bali. Mushola dengan mudah ditemui bahkan Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) hampir semuanya punya mushola. Memang, di obyek wisata yang merupakan pusat kegiatan umat Hindu bersembahyang, seperti pura besar yang banyak didatangi wisatawan, tidak ada masjid. Wisatawan yang mau berhalal-halal semestinya mengatur sendiri jadwal kunjungannya ke obyek wisata religius itu.

Nah, di sini masalahnya kenapa wisata halal itu ditolak. Pariwisata di Bali sudah ditetapkan sebagai pariwisata budaya. Yang dijual adalah budayanya. Ada pun budaya Bali itu terkait erat dengan ritual agama Hindu. Awal-awalnya orang Bali tak apa-apa melakukan ritual dengan ditonton orang banyak. Tapi belakangan sudah mulai ada kegelisahan, kenapa orang melakukan ritual keagamaan kok ditonton? Mulai dirasakan bahwa wisatawan itu mengganggu orang Bali dalam melakukan ritual. Cobalah Anda perhatikan bagaimana turis berkerumun di depan pagar pura, bahkan ada yang memanjat tembok kalau tak ada yang mengawasi, sementara orang Bali harus khusyuk bersembahyang. Kaum muda Bali sudah mulai resah dan ingin menutup pura sebagai obyek wisata karena memuja Tuhan itu seharusnya bukanlah tontonan. Dalam situasi begini orang bicara soal wisata halal yang harus memanjakan turis itu dengan membangun tempat ibadah mereka dekat pura, ya, tentu sangatlah ajaib.

Bali itu pulau kecil, penduduk semakin bertambah, ruang melakukan ritual kebudayaan sudah mulai menyempit karena sarana untuk memanjakan wisatawan semakin banyak dibangun. Ritual itu pun tak hanya di pura, juga di jalan menuju kuburan atau ke pantai. Wisatawan banyak mengeluh jalanan macet, boro-boro menambah wisatawan Timur Tengah yang mensyaratkan kehalalan.

Kubu Sandiaga menanggapi sinis penolakan wisata halal ini. Lalu menyebut bagaimana Thailand dan Jepang, justru mengembangkan wisata halal. Ini perbandingan yang tak cerdas, istilah Roky Gerung itu dungu. Thailand dan Jepang itu negara, harusnya dibandingkan dengan Indonesia, bukan Bali. Indonesia mengembangkan wisata halal tentu bagus, sudah dicoba di Lombok. Banyuwangi, Aceh, Banten, monggo kembangkan wisata halal. Kenapa harus Bali yang dilirik, di mana warganya melestarikan budaya leluhur yang tidak mengenal istilah halal dan haram? Tanpa kehadiran wisatawan Timur Tengah pun, Bali sudah padat. Arahkan saja turis Timur Tengah itu ke Lombok. Lalu soal wisata halal kita bicara Indonesia, bukan bicara Bali. Begitu saja kok repot.

(Dari Koran Tempo Akhir Pekan 2 Maret 2019)