WACANA yang ramai digunjingkan belakangan ini adalah niat presiden terpilih Joko Widodo untuk mengisi kabinetnya dengan anak-anak muda. Istilah yang dipakai adalah menteri-menteri milenial. Ukuran milenial ini tentu menyangkut usia yang diprediksi di bawah 40 tahun, bahkan bisa jadi pula di bawah 30 tahun. Selain faktor usia juga alih generasi di mana bangsa ini akan dikendalikan oleh pemimpin generasi kedua atau ada pula yang menyebutkan dengan bahasa lebih menohok: generasi anak para tokoh.
Karena itu muncul beberapa nama yang merupakan anak-anak dari pemimpin partai saat ini. Ada anak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Ada anak Megawati selain Puan Maharani, yakni Prananda Prabowo. Ada anak Henry Tanoesoedibjo, Ketua Umum Perindo, yakni Angela Tanoesoedibjo. dan tentu yang populer adalah anak dari Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Ini jika Partai Demokrat bergabung ke Jokowi.
Selain putra mahkota masing-masing ketua umum partai disebut-sebut pula Ketua Umum PSI Grace Natalie bahkan termasuk salah satu ketua PSI yakni Tsamara yang masih belia itu. Tentu perbincangan ini tak bisa dipegang kepastiannya dan hanya Jokowi yang tahu. Barangkali saja Jokowi hanya melemparkan sesuatu untuk “meredam” keinginan para ketua umum partai yang berlomba-lomba mengusulkan kadernya untuk dijadikan menteri. Kader-kader itu tentu usianya sudah di atas milenial.
Seperti yang diberitakan media massa, sejumlah pimpinan partai sudah melontarkan usulan menteri termasuk jumlahnya. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sudah menyiapkan 20 kader calon menteri ke Jokowi. Targetnya 10 menteri lolos plus dia sendiri mendapat jabatan Ketua MPR karena ogah jadi menteri lagi. Cak Imin, sebutan populer Muhaimin Iskandar pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja. Lalu usulan Cak Imin ini dibalas Partai Nasdem. Menurut anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi, kalau PKB minta 10 menteri maka Nasdem tentu boleh mendapat 11 menteri. Alasannya anggota DPR dari Nasdem nanti akan lebih banyak dari PKB meski pun suara yang dikumpulkan PKB secara nasional di atas Nasdem.
Bagaimana dengan pemenang pemilu PDI Perjuangan? Puan Maharani, yang disebut sebagai calon kuat Ketua DPR periode nanti, menyebut partainya yang harus paling banyak dapat jatah menteri sebagai pemenang pemilu. Kalau semua partai koalisi Jokowi berlomba menyodorkan calon menteri, bagaimana Jokowi akan mengambil sikap? Padahal jumlah pos kementrian saat ini hanya ada 34 buah. Lalu berapa jatah yang tersisa untuk Golkar dan PPP? Apalagi jika Partai Demokrat bergabung tentulah tak enak buat Jokowi untuk meniadakan jatah menteri untuk partai SBY ini. Akan halnya PAN sepertinya boleh dilupakan, karena rekam jejaknya buruk. Partainya Amin Rais ini sejak 2014 menjadi lawan Jokowi tetapi ketika Jokowi menang PAN bergabung dan ambil jatah menteri, namun di parlemen tetap berseberangan dengan Jokowi, dan jelang pemilu 2019 kembali lagi menjadi lawan Jokowi. Bahasa populernya PAN mencla-mencle karena itu banyak tokoh di koalisi Jokowi yang tak sudi PAN bergabung ke pemerintahan Jokowi periode kedua.
Belum lagi ada kebiasaan dan kepatutan bahwa menteri tak harus semuanya dari partai politik. Perlu ada menteri dari kalangan profesional. Karena itu tak mungkin Jokowi meladeni ancaman jatah partai pendukungnya. Kecuali Jokowi mau menambah pos menteri dengan dalih menampung keinginan partai dan tuntutan masyarakat agar para pofesionallah yang memimpin bangsa ini.
Penambahan pos menteri itu pun sesungguhnya juga mulai diwacanakan oleh para pemimpin partai. Misalnya, Bambang Soesatyo, politisi Golkar yang kini Ketua DPR, mengusulkan ada Kementrian Kebahagiaan dan Toleransi. Usulan Bambang ini serius. Dia menyebut di Uni Emirat Arab kementrian itu sudah ada dan dia lalu bertanya, bukankah kebahagiaan masyarakat itu adalah tujuan bangsa? Luar biasa alasannya. Jangan-jangan kalau Jokowi tertarik menambah pos menteri sesuai usulan ini akan ada usul tambahan, misalnya, Kementrian Urusan Sampah Plastik, Kementrian Urusan Reklamasi dan seterusnya. Ada-ada saja.
Padahal ada yang menyebutkan, kementrian di Indonesia itu terlalu banyak dan perlu diciutkan. Di negara maju seperti Amerika Serikat kementrian dan badan setingkat menteri hanya ada 14 buah. Di Jerman sedikit lebih banyak, yakni 16 buah.
Analis bisnis senior dan pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia, Christianto Wibisono, menilai perlu adanya perampingan di dalam kabinet pemerintahan. Ia menyarankan agar Jokowi membentuk kabinet yang terdiri dari 17 menteri saja. Christianto mengatakan ini dalam acara seminar Turbulensi Ekonomi Indonesia 1945-2019 di Jakarta, bulan lalu. Perampingan kabinet dinilai perlu untuk menciptakan efisiensi birokrasi pemerintahan. Selama ini birokrasi kerap menjadi masalah penghambat ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu perampingan dinilai akan membuat birokrasi berjalan efisien. Berdasarkan penelitian PDBI, kata Christianto, sejumlah negara maju yang termasuk ke dalam kelompok G20 memiliki kabinet yang ramping hanya 10-15 menteri.
Memang kita pernah punya kementrian (saat itu bernama departemen) yang menggabungkan beberapa pos. Misalnya Departemen Perhubungan digabung dengan pariwisata. Perindustrian digabung dengan perdagangan dan urusan BUMN. Ada yang populer Departemen TKTK gabungan dari Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Olahraga masuk ke dalam Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan desa dipusatkan di Departemen Dalam Negeri. Semuanya baik-baik saja.
Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya Jokowi memilih menteri. Betul ada hak perogratif yang dimiliki presiden yang tak bisa dicampuri pihak lain dalam memilih menteri. Tetapi Jokowi tentu harus membalas jasa partai pendukungnya karena pencalonan presiden di negeri ini hanya bisa lewat partai politik. Tidak bisa calon independen. Mau tak mau Jokowi pasti menyerah juga kepada keinginan partai politik hanya jumlahnya yang dibatasi. Karena itu Jokowi melemparkan isu tentang menteri milenial. Pergulatan memang seru sebaiknya kita tunggu waktu dan jika pun banyak beredar nama-nama menteri anggap saja ini manuver politik. Atau kita anggap lucu-lucuan. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar